DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bawaslu ini mengatur tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2019, ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan www.peraturan.go.id Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. www.peraturan.go.id
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
8.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
9.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
10.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
11.Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
12.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
13.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
14.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
15.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
16.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
17.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
18.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain. www.peraturan.go.id
19.Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
20.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
21.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
22.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KPPSLN KSK adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara melalui kotak suara keliling.
23.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Pos yang selanjutnya disebut KPPSLN Pos adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara melalui pos.
24.Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap tempat pemungutan suara.
25.Petugas Ketertiban Pemungutan dan Penghitungan Suara di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh PPLN untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri.
26.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan RI adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan pada Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Non-Perserikatan Bangsa-Bangsa.
27.Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei yang selanjutnya disebut KDEI Taipei adalah lembaga ekonomi yang bersifat non-Pemerintah dan berfungsi memperlancar serta meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya antara Indonesia dan Taiwan.
28.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29.Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
30.Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KSK adalah pelayanan pemungutan suara bagi pemilih dengan cara mendatangi tempat-tempat pemilih berkumpul, bekerja, dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan. www.peraturan.go.id
31.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri.
32.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
33.Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
34.Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
35.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
36.Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
37.Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik Peserta Pemilu atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
38.Perseorangan Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
39.Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
40.Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye Pemilu atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Calon Anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
41.Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah Penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
42.Daerah Pemilihan Anggota DPD yang selanjutnya disebut Dapil Anggota DPD adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan anggota DPD. www.peraturan.go.id
43.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
44.Daftar Pemilih Tetap di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPTLN adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh PPLN.
45.Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
46.Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri yang selanjutnya disebut DPTbLN adalah data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.
47.Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.
48.Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPKLN adalah data Pemilih yang menggunakan kartu tanda Penduduk elektronik atau paspor Republik Indonesia yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.
49.Daftar Pasangan Calon adalah daftar nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh KPU yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu pengusul, visi, dan misi Pasangan Calon.
50.Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, nama Partai Politik Peserta Pemilu, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap.
51.Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto diri terbaru calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
52.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
53.Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. www.peraturan.go.id
54.Surat Keterangan yang selanjutnya disebut Suket adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
55.Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.
56.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol.
57.Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 2

Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui:
1. a.pencegahan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
2. b.pengawasan secara langsung;
3. c.patroli pengawasan;
4. d.pemanfaatan dan pengelolaan sistem informasi pengawasan Pemilu;
5. e.pengawasan partisipatif;
6. f.pelayanan pengaduan masyarakat;
7. g.tindak lanjut hasil pengawasan; dan
8. h.bentuk dan/atau metode pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.identifikasi potensi kerawanan;
2. b.penerbitan surat keputusan, surat imbauan, surat edaran, surat instruksi, dan/atau surat lainnya;
3. c.penentuan fokus pengawasan dan alat kerja pengawasan;
4. d.koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait; dan/atau www.peraturan.go.id
5. e.penyediaan posko pengaduan masyarakat.
(3)Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pengawasan terhadap pelaksanaan setiap program/kegiatan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, KPPSLN KSK, KPPSLN Pos, Petugas Ketertiban TPS, dan Petugas Ketertiban Luar Negeri;
2. b.analisis terhadap data hasil pemungutan dan penghitungan suara; dan/atau
3. c.penelusuran terhadap potensi pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
(4)Pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.

Pasal 4

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan untuk:

a.memastikan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.mengantisipasi potensi kerawanan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
c.memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya; dan
d.memastikan akurasi data Pemilih dan penggunaan hak pilih.

Pasal 5

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan cara mengidentifikasi potensi kerawanan dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang meliputi:
1. a.Kampanye Pemilu pada Hari pemungutan suara;
2. b.pemberian uang atau materi lainnya;
3. c.keterlibatan pihak yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.permasalahan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya;
5. e.manipulasi perolehan suara; dan/atau
6. f.potensi kerawanan lainnya.
(2)Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu terhadap potensi kerawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara melakukan:
1. a.pemetaan kerawanan wilayah;
2. b.sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat;
3. c.sosialisasi larangan dalam pemungutan dan penghitungan suara melalui media tatap muka, media sosial dan media lainnya; www.peraturan.go.id
4. d.patroli pengawasan sebelum Hari pemungutan suara bersama dengan pihak terkait; dan/atau
5. e.imbauan kepada seluruh pihak mengenai larangan dan sanksi pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan potensi kerawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan penanganan pelanggaran Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan cara memastikan keterpenuhan persyaratan Pemilih dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan TPSLN serta pemungutan dan penghitungan suara melalui KSK dan pos.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu memastikan Pemilih memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk pemungutan suara di TPS, Pemilih terdiri atas:
  1. 1.pemilik KTP-el atau Suket yang terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan;
  2. 2.pemilik KTP-el atau Suket yang terdaftar pada DPTb;
  3. 3.pemilik KTP-el atau Suket yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan
  4. 4.Penduduk yang telah memiliki hak pilih;
2. b.untuk pemungutan suara di TPSLN atau melalui KSK dan pos, Pemilih terdiri atas:
  1. 1.pemilik KTP-el dan/atau Paspor yang terdaftar dalam DPTLN yang memberikan suara dengan metode pemberian suara di TPSLN yang bersangkutan atau melalui KSK/pos;
  2. 2.pemilik KTP-el dan/atau Paspor yang terdaftar dalam DPTbLN yang memberikan suara dengan metode pemberian suara di TPSLN atau melalui KSK;
  3. 3.pemilik KTP-el atau Paspor yang tidak terdaftar pada DPTLN dan DPTbLN yang memberikan suara dengan metode pemberian suara di TPSLN atau melalui KSK; dan
  4. 4.Penduduk yang telah memiliki hak pilih untuk memberikan suara di TPSLN atau pemungutan suara melalui KSK dan pos;
3. c.Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 telah terdaftar sebagai Pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara kecuali bagi Pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan Pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, dan menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara; dan www.peraturan.go.id
4. d.Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4 dapat memilih di TPS dengan menggunakan Suket.

Pasal 7

(1)Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri dan di luar negeri.
(2)Tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.persiapan pemungutan suara;
2. b.pelaksanaan pemungutan suara;
3. c.persiapan penghitungan suara; dan
4. d.pelaksanaan penghitungan suara.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengawasan terhadap:
1. a.pemungutan suara ulang;
2. b.penghitungan suara ulang;
3. c.pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua;
4. d.pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan; dan
5. e.penggunaan Sirekap dan sistem informasi lain yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
(4)Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing berkoordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, KPPSLN KSK, KPPSLN Pos sesuai tingkatannya terkait dengan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 8

(1)Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b dengan cara memastikan:
1. a.pemungutan suara di dalam negeri diselenggarakan secara serentak pada Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada Hari sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
3. c.waktu pemungutan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di dalam negeri.
(2)Bawaslu dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan KPU untuk mendapatkan Keputusan KPU mengenai Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara. www.peraturan.go.id

Pasal 9

(1)Dalam hal terdapat kebutuhan dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri, Bawaslu dapat membentuk dan menetapkan pengawas TPSLN dan/atau pengawas KSK untuk membantu tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu LN.
(2)Tugas pengawasan yang dilakukan pengawas TPSLN dan pengawas KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mutatis mutandis dengan tugas Pengawas TPS dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pembentukan dan penetapan pengawas TPSLN dan pengawas KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan persiapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a di dalam negeri terhadap kegiatan:
1. a.penyiapan TPS;
2. b.pengumuman dengan menempelkan DPT, DPTb, daftar Pasangan Calon, dan DCT di TPS; dan
3. c.penyerahan salinan DPT dan DPTb kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memastikan:
1. a.penyiapan TPS dilakukan oleh Ketua KPPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.tata letak TPS disiapkan dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih dalam memberikan suara dan memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.
(3)Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh KPPS yang meliputi:
1. a.penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan
2. b.pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…