DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bawaslu membentuk Tim Seleksi untuk melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap calon Anggota Bawaslu Provinsi di 1 (satu) daerah provinsi atau lebih.
(2)Tim Seleksi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Provinsi.
(3)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tahapan kegiatan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan.
(4)Pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya berkas calon Anggota Bawaslu Provinsi dari Tim Seleksi.

2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Bawaslu dapat menugaskan Bawaslu Provinsi untuk mengusulkan Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membentuk Tim Seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di 1 (satu) atau lebih daerah Kabupaten/Kota pada wilayah provinsi.
(2)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahapan kegiatan seleksi dimulai.
(3)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tahapan kegiatan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan.
(4)Pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya berkas calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari Tim Seleksi.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2)Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di media setempat.
(3)Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum waktu pendaftaran bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dimulai.

4.Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Tim Seleksi menerima berkas persyaratan bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibukanya pendaftaran.
(2)Penyampaian berkas persyaratan bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan secara langsung atau melalui pos.
(3)Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.surat Pendaftaran/lamaran;
2. b.fotokopi kartu tanda penduduk;
3. c.fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
4. d.surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas, dan disertai surat keterangan bebas narkoba; dan
5. e.surat pernyataan yang terdiri atas:
  1. 1.setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. 2.bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi;
  3. 3.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;
  4. 4.tidak pernah atau tidak menjadi anggota partai politik paling lama 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  5. 5.mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang;
  6. 6.bersedia bekerja penuh waktu;
  7. 7.kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  8. 8.tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
(4)Bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan perbaikan dan melengkapi berkas persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Bagi Anggota dan calon pengganti antarwaktu Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyampaikan berkas persyaratan bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Tim Seleksi.
(2)Berkas persyaratan sebagaimana ayat (1) meliputi:
1. a.surat pendaftaran/lamaran;
2. b.fotokopi kartu tanda penduduk;
3. c.surat keterangan bebas narkoba; dan
4. d.surat pernyataan yang terdiri atas:
  1. 1.bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
  2. 2.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;
  3. 3.tidak pernah atau tidak menjadi anggota partai politik paling lama 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  4. 4.mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang; dan
  5. 5.kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih.
  6. 6.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Dalam hal masa pendaftaran telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), peserta yang mendaftar kurang dari 8 (delapan) kali dari jumlah yang dibutuhkan, masa pendaftaran diperpanjang paling lama 5 (lima) hari.

7.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus tes tertulis dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, selanjutnya mengikuti tes wawancara.
(2)Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang meliputi penguasaan materi penyelenggaraan Pemilu, klarifikasi atas tanggapan masyarakat, dan rekam jejak.
(3)Hasil seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak mengikuti tes tertulis dan tes wawancara yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
(4)Bagi Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.

8.Ketentuan Pasal 45 diubah dan di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 45A, sehingga Pasal 45 dan Pasal 45A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN ditetapkan oleh Bawaslu.
(2)Pengusulan pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan melalui rapat pleno.
(3)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bawaslu untuk ditetapkan.
(4)Dalam hal terdapat kekeliruan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu dapat melakukan rapat pleno.

Pasal 45A

(1)Penggantian antarwaktu anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum digantikan oleh calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, dan PPL urutan berikutnya.
(2)Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan berakhirnya masa tugas.

9.Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Penyebutan nomenklatur Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kelurahan/Desa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimaknai sebagai Panwaslu Kabupaten/Kota dan PPL berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

10.Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 54A sehingga Pasal 54A berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bawaslu membentuk Tim Seleksi untuk melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap calon Anggota Bawaslu Provinsi di 1 (satu) daerah provinsi atau lebih.
(2)Tim Seleksi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Provinsi.
(3)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tahapan kegiatan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan.
(4)Pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya berkas calon Anggota Bawaslu Provinsi dari Tim Seleksi.

2.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Bawaslu dapat menugaskan Bawaslu Provinsi untuk mengusulkan Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membentuk Tim Seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di 1 (satu) atau lebih daerah Kabupaten/Kota pada wilayah provinsi.
(2)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahapan kegiatan seleksi dimulai.
(3)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tahapan kegiatan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan.
(4)Pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya berkas calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari Tim Seleksi.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Tim Seleksi mengumumkan pendaftaran bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2)Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di media setempat.
(3)Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum waktu pendaftaran bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dimulai.

4.Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Tim Seleksi menerima berkas persyaratan bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibukanya pendaftaran.
(2)Penyampaian berkas persyaratan bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan secara langsung atau melalui pos.
(3)Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.surat Pendaftaran/lamaran;
2. b.fotokopi kartu tanda penduduk;
3. c.fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
4. d.surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas, dan disertai surat keterangan bebas narkoba; dan
5. e.surat pernyataan yang terdiri atas:
  1. 1.setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. 2.bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi;
  3. 3.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;
  4. 4.tidak pernah atau tidak menjadi anggota partai politik paling lama 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  5. 5.mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang;
  6. 6.bersedia bekerja penuh waktu;
  7. 7.kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  8. 8.tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
(4)Bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan perbaikan dan melengkapi berkas persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Bagi Anggota dan calon pengganti antarwaktu Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyampaikan berkas persyaratan bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Tim Seleksi.
(2)Berkas persyaratan sebagaimana ayat (1) meliputi:
1. a.surat pendaftaran/lamaran;
2. b.fotokopi kartu tanda penduduk;
3. c.surat keterangan bebas narkoba; dan
4. d.surat pernyataan yang terdiri atas:
  1. 1.bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
  2. 2.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;
  3. 3.tidak pernah atau tidak menjadi anggota partai politik paling lama 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  4. 4.mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang; dan
  5. 5.kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih.
  6. 6.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

7.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Calon Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus tes tertulis dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, selanjutnya mengikuti tes wawancara.
(2)Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang meliputi penguasaan materi penyelenggaraan Pemilu, klarifikasi atas tanggapan masyarakat, dan rekam jejak.
(3)Hasil seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak mengikuti tes tertulis dan tes wawancara yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
(4)Bagi Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.

8.Ketentuan Pasal 45 diubah dan di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 45A, sehingga Pasal 45 dan Pasal 45A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN ditetapkan oleh Bawaslu.
(2)Pengusulan pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan melalui rapat pleno.
(3)Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bawaslu untuk ditetapkan.
(4)Dalam hal terdapat kekeliruan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu dapat melakukan rapat pleno.

Pasal 45A

(1)Penggantian antarwaktu anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum digantikan oleh calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, dan PPL urutan berikutnya.
(2)Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan berakhirnya masa tugas.

9.Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

10.Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 54A sehingga Pasal 54A berbunyi sebagai berikut: