1.FUNGSI SUBSTANTIF PM PENGAWASAN PEMILU 00 Teknis Pengawasan Pemilu 00.00 Teknis Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan teknis pengawasan penyelenggaraan Pemilu tingkat pusat; meliputi Indeks Kerawanan Pemilu, pelaksanaan teknis pengawasan Pemilu, kalender pengawasan, dan jurnal pengawasan Pemilu. 00.01 Teknis Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan teknis pengawasan Pemilu tingkat provinsi; meliputi Indeks Kerawanan Pemilu, pelaksanaan teknis pengawasan Pemilu, kalender pengawasan Pemilu, dan jurnal pengawasan Pemilu. 00.02 Teknis Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan teknis pengawasan Pemilu tingkat kabupaten/kota; meliputi Indeks Kerawanan Pemilu, pelaksanaan teknis pengawasan Pemilu, kalender pengawasan, dan jurnal pengawasan Pemilu. 01 Hasil Pengawasan Pemilu 01.00 Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pengawasan Pemilu Tingkat Pusat 01.01 Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi 01.02 Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota 02 Rekomendasi Hasil Pengawasan Pemilu 02.00 Rekomendasi Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat Naskah-naskah berkaitan dengan rekomendasi atau saran perbaikan hasil pengawasan Pemilu tingkat pusat 02.01 Rekomendasi Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi Naskah-naskah berkaitan dengan rekomendasi atau saran perbaikan hasil pengawasan Pemilu tingkat provinsi 02.02 Rekomendasi Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Naskah-naskah berkaitan dengan rekomendasi atau saran perbaikan hasil pengawasan Pemilu tingkat kabupaten/kota 03 Sosialisasi Pengawasan Pemilu 03.00 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi dalam rangka Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat. 03.01 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi dalam rangka Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi. 03.02 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi dalam rangka Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota. 04 Kerjasama Pengawasan Pemilu Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama pengawasan Pemilu Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. 05 Partisipasi Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan Pemilu. 06 Analisis Teknis Pengawasan Pemilu dan Potensi Pelanggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses analisis hasil pengawasan Pemilu dan potensi pelanggaran; mulai dari laporan hasil pengawasan yang berpotensi pelanggaran hingga rekomendasi pelanggaran atau bukan pelanggaran. PP PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PEMILU 00 Penanganan Temuan Pelanggaran 00.00 Penanganan temuan pelanggaran Tingkat Pusat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Temuan lapangan Pelanggaran Pemilu Tingkat Pusat antara lain; formulir temuan, bukti penerimaan, laporan temuan, klarifikasi/verifikasi, berita acara, rekomendasi/resume pelanggaran. 00.01 Penanganan temuan pelanggaran Tingkat Provinsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan temuan lapangan pelanggaran Pemilu Tingkat Provinsi antara lain; formulir temuan, bukti penerimaan, laporan temuan, klarifikasi/verifikasi, berita acara, rekomendasi/resume pelanggaran. 00.02 Penanganan temuan Tingkat Kabupaten/Kota Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan temuan lapangan pelanggaran Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota antara lain; formulir temuan, bukti penerimaan, laporan temuan, klarifikasi/verifikasi, berita acara, rekomendasi/resume pelanggaran. 01 Penanganan Laporan/pengaduan Pelanggaran Pemilu 01.00 Penanganan laporan/pengaduan pelanggaran Pemilu Tingkat Pusat Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Laporan/pengaduan Pelanggaran Pemilu Tingkat Pusat; meliputi registrasi pengaduan,penelitian administrasi, berkas pengaduan, proses penelitian/verifikasi materiil dan resume pengaduan. 01.01 Penanganan laporan/pengaduan pelanggaran Tingkat Provinsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Laporan/pengaduan Pelanggaran Pemilu Tingkat Provinsi; meliputi registrasi pengaduan, penelitian administrasi, berkas pengaduan, proses proses penelitian/verifikasi materiil dan resume pengaduan. 01.02 Penanganan laporan/pengaduan pelanggaran Tingkat Kabupaten/Kota Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan laporan/pengaduan pelanggaran Pemilu tingkat Kabupaten/Kota; meliputi registrasi pengaduan, penelitian administrasi, berkas pengaduan, proses penelitian/verifikasi materiil dan resume pengaduan. 02 Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Tidak Diregistrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang tidak memenuhi syarat. PS PENYELESAIAN SENGKETA 00 Penyelesaian Sengketa Pemilu 00.00 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Pusat Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa tingkat pusat antara lain permohonan, verifikasi formil dan materil, diregister, mediasi, ajudikasi, berita acara, putusan, koreksi putusan 00.01 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Provinsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa tingkat provinsi antara lain permohonan, verifikasi formil dan materil, diregister, mediasi, ajudikasi, berita acara, putusan 00.02 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa tingkat kabupaten/kota antara lain permohonan, verifikasi formil dan materil, diregister, mediasi, ajudikasi, berita acara, putusan 00.03 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Kecamatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa antar peserta tingkat kecamatan antara lain permohonan, verifikasi formil dan materil, diregister, musyawarah, berita acara, putusan 01 Penyelesaian Sengketa Pemilihan 01.00 Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Pusat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan, pembinaan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Provinsi dan Kabupaten/kota 01.01 Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Provinsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa tingkat provinsi antara lain permohonan, verifikasi formil dan materil, register, musyawarah, berita acara, putusan 01.02 Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Kabupaten/ Kota Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa tingkat kabupaten/kota antara lain permohonan, verifikasi formil dan materil, register, musyawarah, berita acara, putusan. 01.03 Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Kecamatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa antar peserta tingkat kecamatan antara lain permohonan, verifikasi formil dan materil, register, musyawarah, berita acara, putusan. 02 Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 03 Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi pada proses penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan.
2.FUNGSI FASILITATIF PR PERENCANAAN 00 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan 00.00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). 00.01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). 00.02 Rencana Strategis (Renstra) Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum. 01 Rencana Kerja Tahunan 01.00 Usulan Rencana Kegiatan Naskah-naskah yang berkaitan usulan rencana kegiatan unit-unit kerja termasuk KAK/RAB. 01.01 Rencana Kerja Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan/RTK unit kerja. 01.02 Rencana Kerja Tahunan Badan Pengawas Pemilihan Umum Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L), Rencana kerja Tahunan, Musrenbangnas, dan Rakorbangpus. 02 Penetapan Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja dengan atasan langsung seperti Eselon II dengan Eselon I, Eselon I dengan Ketua Bawaslu RI, Ketua Bawaslu RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 03 Penyusunan Rencana Anggaran 03.00 Penyusunan Rencana Anggaran Bawaslu Naskah-naskah yang berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran Bawaslu seperti Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan lembaga (RKAKL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional (PO), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Pendapatan Negara Bukan Pajak/ PNBP, Standar Biaya Khusus (SBK), Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML), dan Pedoman Penyusunan Anggaran. 03.01 Revisi Dokumen Anggaran Naskah-naskah yang berhubungan dengan revisi/ perubahan dokumen anggaran seperti revisi DIPA, PO. 04 Laporan 04.00 Laporan Berkala Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja yang disusun seperti (laporan triwulan, laporan tahunan) Bawaslu. 04.01 Laporan Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan khusus, antara lain adalah laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti: Pidato Presiden, Rapat dengar pendapat dengan DPR RI. 04.02 Laporan Perkembangan/Progress Report Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu atau kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun. 04.03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal. 04.04 Evaluasi Program Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum. OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 00 Organisasi/Struktur Organisasi Bawaslu Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembentukan, penyempurnaan/perubahan organisasi yang meliputi analisis, evaluasi, dan perumusan organisasi. 01 Uraian Tugas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan uraian tugas, jabatan struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum. 02 Analisis Jabatan dan Beban Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis, evaluasi, rentang kendali jabatan, dan beban kerja. 03 Mekanisme Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembuatan mekanisme kerja yang meliputi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan tata kerja termasuk berkas reformasi birokrasi. 04 Ketatalaksanaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketatalaksanaan termasuk pembuatan pedoman hubungan kerja yang meliputi pola hubungan antar struktural, antar fungsional, dan antara struktural dengan fungsional. 05 Reformasi Birokrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan di lingkungan Bawaslu. 06 Standar Kompetensi Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar kompetensi jabatan struktural dan jabatan fungsional. 06.00 Standar kompetensi jabatan struktural Naskah-naskahyang berkaitan dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan struktural. 06.01 Standar kompetensi jabatan fungsional Naskah-naskah yang berkaitan dengan dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan fungsional. 07 Evaluasi Kelembagaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perubahan dan penyempurnaan organisasi/lembaga Bawaslu. KA PERSURATAN DAN KEARSIPAN 00 Administrasi Persuratan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/ pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/ stempel, dan pengiriman surat/ barang cetakan. 01 Kearsipan 01.00 Pembinaan Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan kearsipan dinamis meliputi kegiatan pembinaan unit kearsipan ke unit pengolah, pembinaan unit kearsipan 1 ke unit kearsipan 2 atau unit kearsipan 3, pembinaan terhadap SDM kearsipan, penilaian angka kredit arsiparis tingkat instansi, lomba tertib Arsip antar unit dan bimbingan teknis kearsipan. 01.01 Penyusunan Sistem Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sistem kearsipan dinamis, meliputi tata naskah dinas, klasifikasi arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis, dan pedoman pengelolaan Arsip dinamis. 01.02 Pemeliharaan dan Penyimpanan Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Arsip baik penyimpanan maupun pemeliharaan Arsip dinamis seperti daftar Arsip aktif, daftar Arsip inaktif, daftar Arsip vital, sarana dan prasarana penyimpanan arsip 01.03 Penggunaan Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan penggunaan/peminjaman Arsip seperti formulir/catatan penggunaan arsip, out indikator dll. 01.04 Penyusutan Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan Arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna dan penyerahan Arsip statis ke lembaga kearsipan. 02 Rapat/ Rakor/ Rakernis Naskah-naskah yang berkaitan dengan rapat, baik rapat pimpinan, rapat koordinasi, maupun rapat kerja teknis internal Badan Pengawas Pemilihan Umum, termasuk di dalamnya notulen dan hasil pembahasannya. KU KEUANGAN 00 Pelaksanaan Anggaran 00.00 DIPA/ POK Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran yang berupa penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), maupun revisi DIPA/ POK. 00.01 Rencana Anggaran Belanja (RAB) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan Rencana Anggaran Belanja. 00.02 Penggajian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanan anggaran berupa penggajian kepada pegawai, termasuk daftar gaji pegawai dan bukti pembayarannya. 00.03 Pengeluaran Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran, mulai dari SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang), SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan), SPP-TUP (Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan), Surat Kuasa sampai Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), juklak/ mekanisme pengelolaan APBN serta Bahan Nota Keuangan. 01 Pengelolaan Perbendaharaan 01.00 Perbendaharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa surat keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara pengeluaran dan Bendahara penerimaan. 01.01 KP4 (Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa KP4 yaitu surat keterangan untuk Mendapat Tunjangan Keluarga dan Surat Keterangan lainnya. 01.02 Kartu Pengawasan Kredit Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa kartu pengawasan kredit anggaran. 01.03 Pajak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan Surat Setoran Pajak (SSP). 01.04 Penerimaan Non Pajak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan penyetoran non pajak melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara. 01.05 Pengembalian Belanja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembalian belanja, berupa pengembalian belanja pegawai, barang, modal melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). 01.06 Berita Acara Pemeriksaan Kas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa berita acara pemeriksaan kas. 01.07 Tuntutan Ganti Rugi Naskah-naskah yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi 01.08 Pinjaman/Bantuan Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan pinjaman/bantuan luar negeri. 01.09 Verifikasi Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran anggaran. 01.10 Pembukuan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anggaran yang berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP) dan kartu-kartu realisasi anggaran dan kartu pengawasan realisasi anggaran. 02 Perhitungan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan anggaran berupa: laporan keuangan, LRA, neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). 03 Ketatausahaan Keuangan 03.00 Keterangan Penghasilan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa keterangan penghasilan perorangan. 03.01 SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran). 03.02 Permohonan Pinjaman Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketatausahaan keuangan yang berupa permohonan pinjaman. 03.03 Iuran Keanggotaan Organisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan iuran keanggotaan dalam organisasi baik tingkat nasional maupun internasional mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran anggota sampai laporan. PL PERLENGKAPAN 00 Analisa Kebutuhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan analisa kebutuhan dari unit kerja. 01 Tata Ruang Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaturan tata ruang kantor. 02 Daftar Perkenalan Mampu Naskah-naskah yang berkaitan dengan perkenalan dan penawaran untuk menjadi rekanan Bawaslu. 03 Pengadaan 03.00 Alat Tulis Kantor Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan alat tulis kantor dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima. 03.01 Perlengkapan Kantor Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan perlengkapan kantor seperti meja, kursi, lemari, rak filing kabinet, brankas, dan lain sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima. 03.02 Tanah dan Bangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah dan bangunan kantor termasuk bukti kepemilikan asset/ kekayaan (sertifikat, IMB), dan rumah dinas dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima. 03.03 Kendaraan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan kendaraan dinas, baik kendaraan beroda dua atau beroda empat termasuk bukti kepemilikan (BPKP, STNK) dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima. 03.04 Instalasi/ Jaringan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan instalasi listrik, air, telepon, Local Area Network (LAN), dan sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima. 03.05 Peralatan Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan peralatan kearsipan seperti perangkat laboratorium, boks, rak, film, dan lain lain dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima. 04 Pemanfaatan Barang Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan barang antara lain hibah/bantuan/pinjaman, sewa, tukar menukar. 05 Penyimpanan dan distribusi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran/distribusi barang untuk kepentingan internal dan eksternal. 06 Pemeliharaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan kerusakan, perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi, perbaikan/ service kendaraan dinas serta kebersihan taman dan lingkungan kantor. 07 Inventarisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi barang milik negara (BMN) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, termasuk buku inventaris. 08 Penghapusan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan barang sejak persiapan/ pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan sampai pelaporan termasuk berita acaranya. 09 Dokumen Aset Naskah-naskah yang berkaitan dengan bukti kepemilikan aset Bawaslu. HK HUKUM 00 Program Legislasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program pembentukan peraturan perundangan lembaga/ pemerintah. 01 Produk Hukum 01.00 Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur seperti peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, instruksi, prosedur tetap atau prosedur operasional standar, dan/atau surat edaran bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu, antara lain; persiapan, analisa, penyusunan, pengkoordinasian, perumusan, pembahasan, uji publik sampai dengan pengesahannya. 01.01 Produk Hukum yang Bersifat Penetapan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan, yaitu keputusan tentang penetapan kegiatan dan keputusan tentang penetapan pelaksana k e g i a t a n b i d a n g pengawasan penyelenggaraan Pemilu s e j a k a w a l p r o s e s h i n g g a penandatanganan. 02 Perjanjian Kerjasama 02.00 Kerjasama Dalam Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama dalam negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama. 02.01 Kerjasama Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama luar negeri mulai dari persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama. 03 Advokasi Hukum 03.00 Advokasi Hukum Kasus Perdata Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum perdata di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 03.01 Advokasi Hukum Kasus Pidana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum pidana di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 03.02 Advokasi Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum TUN di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 03.03 Advokasi Hukum Perkara Perselisihan Hasil Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian advokasi hukum dalam perkara perselisihan hasil di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 03.04 Advokasi Hukum Perkara Kode Etik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian advokasi hukum dalam perkara kode etik di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 03.05 Advokasi Hukum Perkara Uji Materiil Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian advokasi hukum dalam perkara uji materiil di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 03.06 Advokasi Hukum dalam Pengaduan dan Konsultasi Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian advokasi hukum dalam pengaduan dan konsultasi hukum di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 03.07 Advokasi Hukum dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian advokasi hukum dalam alternatif penyelesaian sengketa di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 04 Telaah Hukum 04.00 Telaah Hukum Internal Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk internal Bawaslu. 04.01 Telaah Hukum Eksternal Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk eksternal Bawaslu. 05 Sosialisasi Hukum 05.00 Sosialisasi Hukum Tingkat Pusat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum dan penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga maupun perorangan di tingkat Pusat. 05.01 Sosialisasi Hukum Tingkat Provinsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum dan penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga maupun perorangan di tingkat Provinsi. 05.02 Sosialisasi Hukum Tingkat Kabupaten/Kota Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum dan penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga maupun perorangan di tingkat Kabupaten/Kota. 06 Dokumentasi Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum, perluasan, dan penyebaran informasi hukum. 07 Hak Atas Kekayaan Intelektual Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pengurusan masalah HAKI sampai dengan penyelesaian masalah HAKI. 08 Kasus Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus hukum baik hukum pidana, perdata, peradilan tata usaha negara, perselisihan hasil, kode etik, uji materiil, pengaduan dan konsultasi hukum, dan alternatif penyelesaian sengketa oleh Bawaslu. HM HUBUNGAN MASYARAKAT 00 Penerangan dan Publikasi 00.00 Penerangan dan Publikasi tingkat Pusat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerangan terhadap masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu melalui kegiatan publikasi seperti wawancara, wartawan, konferensi pers/ press realese, media masa (televisi, radio, surat kabar), dan tanggapan terhadap berita media massa, termasuk layanan informasi publik di tingkat Pusat. 00.01 Penerangan dan Publikasi tingkat Provinsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerangan terhadap masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu melalui kegiatan publikasi seperti wawancara, wartawan, konferensi pers/ press realese, media masa (televisi, radio, surat kabar), dan tanggapan terhadap berita media massa, termasuk layanan informasi publik di tingkat Provinsi. 00.02 Penerangan dan Publikasi tingkat Kabupaten/Kota Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerangan terhadap masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu melalui kegiatan publikasi seperti wawancara, wartawan, konferensi pers/ press realese, media masa (televisi, radio, surat kabar), dan tanggapan terhadap berita media massa, termasuk layanan informasi publik di tingkat Kabupaten/Kota. 01 Dengar pendapat/hearing DPR Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dengar pendapat/ hearing dengan DPR. 02 Hubungan Antar Lembaga 02.00 Lembaga Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah. 02.01 Organisasi Pemantau Pemilu Nasional dan Internasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan organisasi Pemantau Pemilu. 02.02 Perusahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan pihak perusahaan (Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta). 02.03 Organisasi Kemasyarakatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan organisasi kemasyarakatan. 02.04 Perguruan Tinggi/ Sekolah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan perguruan tinggi/ sekolah termasuk orientasi lapangan dan praktek kerja lapangan (PKL). 02.05 Bakohumas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan (Bakohumas). 03 Keprotokolan 03.00 Upacara/ Acara Kedinasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan. 03.01 Kunjungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri dan kunjungan dari masyarakat. 03.02 Agenda Pimpinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pelaksanaan agenda pimpinan seperti agenda rapat pimpinan. 04 Dokumentasi dan Penerbitan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi (pemotretan dan shooting) dan penerbitan buletin/majalah/jurnal/naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran. 05 Penghargaan/ Tanda Kenang-kenangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan serta kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa atau prestasi di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 06 Ucapan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan bela sungkawa, dan ucapan permohonan maaf. 07 Sosialisasi Humas, Hubungan Antar Lembaga, Keprotokolan 07.00 Sosialisasi Humas, Hubungan Antar Lembaga, Keprotokolan tingkat Pusat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi humas, hubungan antar lembaga, dan keprotokolan di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu tingkat Pusat. 07.01 Sosialisasi Humas, Hubungan Antar Lembaga, Keprotokolan tingkat Provinsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi humas, hubungan antar lembaga, dan keprotokolan di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu tingkat Provinsi. 07.02 Sosialisasi Humas, Hubungan Antar Lembaga, Keprotokolan tingkat Kabupaten/Kota Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi humas, hubungan antar lembaga, dan keprotokolan di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemilu tingkat Kabupaten/Kota. KP KEPEGAWAIAN 00 Formasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pengadaan calon pegawai, mulai dari pengumpulan bahan untuk penyusunan rencana formasi, termasuk rencana penempatan pegawai dan rencana penetapan klasifikasi pendidikan sampai dengan persetujuan formasi. 01 Pengadaan 01.00 Penerimaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, test sampai dengan pengumuman penerimaan. 01.01 Pengangkatan CPNS dan PNS Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan CPNS, pengangkatan CPNS menjadi PNS mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pengangkatan. 01.02 Prajabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan prajabatan. 01.03 Penempatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penempatan CPNS dan PNS di unit-unit kerja. 02 Ujian Kenaikan Pangkat/ Jabatan 02.00 Ujian Penyesuaian Ijazah Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi PNS. 02.01 Ujian Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi PNS. 02.02 Ujian Kompetensi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian kompetensi untuk kenaikan jabatan. 03 Mutasi 03.00 Kenaikan Pangkat/ Golongan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/ golongan pegawai. 03.01 Kenaikan Gaji Berkala Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala pegawai. 03.02 Penyesuaian Masa Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji. 03.03 Penyesuaian Tunjangan Keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga. 03.04 Promosi Naskah-naskah yang berkaitan dengan promosi jabatan. 03.05 Rotasi Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rotasi kerja dalam rangka pemantapan tugas. 03.06 Alih Tugas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas seperti mutasi antar instansi, pegawai yang dipekerjakan, pegawai yang diperbantukan. 04 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan 04.00 Pengangkatan Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural maupun fungsional termasuk di dalamnya pelantikan. 04.01 Pemberhentian Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dari jabatan struktural maupun fungsional. 05 Pendelegasian Wewenang 05.00 Pelaksana Tugas (Plt) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan apabila pejabat definitifnya belum dilantik. 05.01 Pelaksana Harian (Plh) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif tidak dapat menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, sakit, mengikuti pendidikan dan pelatihan). 06 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 06.00 Program Diploma Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan diploma mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program diploma. 06.01 Program Sarjana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sarjana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program sarjana. 06.02 Program Pasca Sarjana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan pasca sarjana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pendidikan program pasca sarjana. 06.03 Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan penjenjangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan diklat penjenjangan pegawai dari tingkat eselon I sampai dengan tingkat eselon IV. 06.04 Kursus/ Diklat Fungsional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/diklat fungsional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kursus/ diklat fungsional. 06.05 Kursus/ Diklat Teknis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus/ diklat teknis mulai dari perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kursus/ diklat teknis. 07 Administrasi Pegawai 07.00 Data/ Keterangan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai termasuk presensi pegawai. 07.01 Kartu Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai. 07.02 Karis/ Karsu Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu). 07.03 Kartu Taspen Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu Taspen. 07.04 Kartu Askes Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan tentang Askes. 07.05 Tanda Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda jasa kepada pegawai Bawaslu. 08 Pembinaan Pegawai 08.00 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). 08.01 SKP (Satuan Kinerja Pegawai) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai. 08.02 Pembinaan Mental Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan mental pegawai termasuk didalamnya ceramah keagamaan. 08.03 Hukuman Disiplin Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemberian hukuman disiplin pegawai yang meliputi teguran lisan/ tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan/ penurunan pangkat/ golongan dan pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. 09 Pembinaan Jabatan Fungsional 09.00 Jabatan Fungsional Arsiparis Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Arsiparis, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan. 09.01 Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional analis kepegawaian, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan. 09.02 Jabatan Fungsional Widyaiswara Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsioanal widyaiswara, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan. 09.03 Jabatan Fungsional Peneliti Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional peneliti, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan. 09.04 Jabatan Fungsional Perencana Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional perencana, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan. 09.05 Jabatan Fungsional Perancang Undang-Undang Naskah-naskah yang berkaiatan dengan jabatan fungsional perancang Undang-undang, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan. 09.06 Jabatan Fungsional Auditor Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional auditor, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan. 09.07 Jabatan Fungsional Pustakawan Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan funsional pustakawan, sejak usul pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan. 09.08 Jabatan Fungsional Pranata Komputer Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan funsional pranata komputer, sejak usul pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan. 09.09 Jabatan fungsional Pranata Humas Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan funsional pranata humas, sejak usul pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan. 09.10 Jabatan Fungsional Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional lainnya, sejak usulan pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit sampai pemberian tunjangan jabatan. 10 Kesejahteraan 10.00 Kesehatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai, general check up pejabat. 10.01 Cuti Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak cuti pegawai yang meliputi cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar, dan cuti di luar tanggungan negara. 10.02 Rekreasi/ Kesenian/ Olahraga Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekreasi, kesenian, dan olahraga. 10.03 Bantuan Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk di dalamnya bantuan sosial yang diberikan oleh atau kepada pihak lain, sumbangan-sumbangan lainnya. 10.04 Perumahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumahan pegawai Bawaslu. 11 Pemberhentian Pegawai 11.00 Dengan Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian pegawai dengan hormat, baik atas permintaan sendiri atau bukan atas permintaan sendiri, baik dengan hak pensiun maupun tidak, mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya SK pensiun termasuk didalamnya pensiun/ duda/ janda/ anak dan Taspen. 11.01 Tidak Dengan Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, mulai dari pengajuan, proses pemberhentian sampai dikeluarkannya SK pemberhentian. 12 Oganisasi Non Kedinasan 12.00 KORPRI Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI Bawaslu. 12.01 Dharma Wanita Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dharma wanita Bawaslu. 12.02 Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koperasi Bawaslu. 12.03 Yayasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan Bawaslu. 12.04 Asosiasi Arsiparis Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi Asosiasi Arsiparis. RT KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN 00 Perjalanan Dinas Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas ke luar negeri termasuk pengurusan passport, visa, dan tiket pesawat. 01 Fasilitas 01.00 Kendaraan Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas, seperti: formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas, laporan kehilangan kendaraan. 01.01 Ruang Rapat/ Konsumsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan ruang rapat berikut sarana kelengkapan rapat termasuk penyediaan konsumsi dan administrasinya. 01.02 Telekomunikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan sarana telekomunikasi (telepon). 02 Risalah/Notulen Rapat Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil kegiatan rapat baik dalam kegiatan rapat rutin internal, rapat eksternal, rapat pimpinan/pleno, antara lain; risalah, notulen, bahan rapat dll. 03 Pengamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan lingkungan kantor seperti daftar piket satpam/security, buku/formulir tamu, pengaturan akses masuk lingkungan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan pengaturan perpakiran termasuk kartu parkir. 04 Pemeliharaan Gedung dan Taman Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan gedung dan taman kantor Bawaslu. 05 Pengelolaan Jaringan Fasilitas Kantor Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan jaringan fasilitas kantor, antara lain; jaringan listrik, air, telepon, internet. 06 Administrasi Pakaian Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi fasilitas pakaian dinas bagi pegawai Bawaslu. PW PENGAWASAN 00 Perencanaan Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana strategis pengawasan, rencana kinerja tahunan pengawasan internal Bawaslu. 01 Audit Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit seperti audit operasional, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit BMN, serta kegiatan audit lainnya yang meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan. 02 Reviu Naskah-naskah yang berkaiatan dengan pelaksanaan reviu atas pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan, meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan. 03 Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi atas kegiatan seperti evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta evaluasi kegiatan lainnya meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan. 04 Pengaduan Masyarakat 04.00 Internal Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan- pengaduan masyarakat yang datang dari internal Bawaslu sampai dengan laporan penyelesaiannya. 04.01 Eksternal Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan- pengaduan masyarakat yang datang dari eksternal Bawaslu sampai dengan laporan penyelesaiannya. 05 Asistensi dan Konsultasi Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan asistensi dan konsultasi pengawasan internal. 06 Pengawasan Melekat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan melekat, proses pemeriksaan pengawasan sampai dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, termasuk pakta integritas. 07 Laporan Hasil Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan ikhtisar lapoaran hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Bawaslu semesteran dan tahunan baik yang disampaikan ke Kementerian PAN dan RB, BPKP, dan UKP4, serta tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. 08 Pemantauan 08.00 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/ Program Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses penilaian kemajuan suatu program/ kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya kegiatan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu. 08.01 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/ Tuntutan Ganti Rugi (TGR) seperti: Laporan kehilangan, berita acara kehilangan barang/ uang, SK tanggung jawab mutlak/ surat kesanggupan untuk mengganti ke Kas Negara, SK penghapusan uang dan barang sampai laporan penyelesaian TP-TGR. 08.02 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemantauan LHP BPK RI, atau LHP lainnya yang ditindak lanjuti sampai dengan pelaporan. 08.03 Penerapan Early Warning System Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada unit kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan. 08.04 Pemantauan Disiplin Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan disiplin pegawai di Lingkungan Bawaslu sampai dengan laporan. 09 Kegiatan Pengawasan Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pengawasan, diklat pengawasan, bimbingan dan konsultasi pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, keikutsertaan dalam Forbes APIP dan forum komunikasi lainnya. TI TEKNOLOGI INFORMASI 00 Rencana Stategis/Master Plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM) 01 Dokumen Arsitektur 01.00 Sistem Informasi. 01.01 Sistem Aplikasi. 01.02 Infrastuktur. 02 Dokumentasi Implementasi 02.00 Sistem Informasi. 02.01 Sistem Aplikasi. 02.02 Infrastuktur. 03 Perekam dan Pemutakhiran Data 03.00 Formulir Isian. 03.01 Daftar Petugas Perekaman. 03.02 Jadwal Pelaksanaan. 03.03 Laporan Hasil Perekaman dan Pemutakhiran Data. 04 Migrasi Sistem Aplikasi dan Data 04.00 Perencanaan Migrasi. 04.01 Pelaksanaan Migrasi. 04.02 Berita Acara Kegiatan Migrasi. 04.03 Daftar Sistem Aplikasi dan Data yang Imigrasi. 05 Dokumen Hosting 05.00 Formulir Permintaan Hosting. 05.01 Laporan Hasil Uji Kelayakan. 05.02 Laporan Pelaksanaan Hosting. 07 Layanan Back-up Data Digital B. KODE SATUAN KERJA