DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bawaslu ini mengatur tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Kampanye Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing menyusun laporan pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 2023, No.844 Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2023, No.844
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
8.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
9.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
10.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
11.Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
12.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN.
13.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
14.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
15.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
16.Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
17.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan. 2023, No.844
18.Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
19.Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
20.Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
21.Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu.
22.Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
23.Lembaga Penyiaran Publik adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
24.Lembaga Penyiaran Swasta adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
25.Lembaga Penyiaran Komunitas adalah lembaga penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
26.Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
27.Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
28.Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan dengan menggunakan teknologi informasi.
29.Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
30.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung 2023, No.844 jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan jenis Pemilu masing- masing.
(3)Program dan jadwal kegiatan tahapan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan program dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 3

(1)Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu;
2. b.materi Kampanye Pemilu; dan
3. c.pelaksanaan metode Kampanye Pemilu.
(3)Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap sistem informasi yang digunakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu.
(4)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing berkoordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

(1)Bawaslu melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui:
1. a.penyusunan standar tata laksana pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;
2. b.penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu; 2023, No.844
3. c.penentuan fokus pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;
4. d.koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian/lembaga;
5. e.pengawasan secara langsung;
6. f.analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;
7. g.penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu; dan/atau
8. h.pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.
(2)Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui:
1. a.penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilu di wilayah provinsi;
2. b.penentuan fokus pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;
3. c.koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi pemerintah daerah di wilayah provinsi;
4. d.pengawasan secara langsung;
5. e.analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;
6. f.penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu; dan/atau
7. g.pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.
(3)Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui:
1. a.penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
2. b.penentuan fokus pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;
3. c.koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi pemerintah daerah di wilayah kabupaten/kota;
4. d.pengawasan secara langsung;
5. e.analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;
6. f.penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu; dan/atau
7. g.pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.
(4)Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui: 2023, No.844
1. a.penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilu di wilayah kecamatan;
2. b.penentuan fokus pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;
3. c.koordinasi dan konsolidasi dengan instansi pemerintah daerah di wilayah kecamatan;
4. d.pengawasan secara langsung;
5. e.analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;
6. f.penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu; dan/atau
7. g.pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.
(5)Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui:
1. a.pengawasan secara langsung; dan
2. b.analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu.
(6)Panwaslu LN melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui:
1. a.pengawasan secara langsung; dan
2. b.analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu.
(7)Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu serta penindakan dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) serta pencegahan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 5

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
(2)Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul;
2. b.orang-seorang; dan 2023, No.844
3. c.organisasi penyelenggara kegiatan yang merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya, yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
(3)Selain Pelaksana Kampanye Pemilu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara memastikan:

a.Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul telah mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
b.Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul menyampaikan tembusan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
c.Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf a bukan merupakan pihak yang dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
(2)Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
(3)Pasangan Calon berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul dalam membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta bertanggung jawab atas teknis penyelenggaraan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 2023, No.844

Pasal 8

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara memastikan:
1. a.tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dibentuk oleh Pasangan Calon;
  2. 2.tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi;
  3. 3.tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota;
  4. 4.tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau nama lain; dan
  5. 5.tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan atau nama lain dapat membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kelurahan/desa atau nama lain;
2. b.Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mendaftarkan tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
3. c.nama tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
4. d.Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul menyampaikan tembusan pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
5. e.tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c bukan merupakan pihak yang dilarang ikut serta sebagai tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 2023, No.844 Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan terhadap penggantian tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah dibentuk dan didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memastikan:
1. a.Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul mendaftarkan tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan, dan/atau tingkat kelurahan/desa pengganti kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
2. b.nama tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
3. c.Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul menyampaikan tembusan pendaftaran tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
4. d.tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b bukan merupakan pihak yang dilarang ikut serta sebagai tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pendaftaran petugas Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:
1. a.Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul mendaftarkan petugas Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU;
2. b.Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul menyampaikan tembusan pendaftaran petugas Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bawaslu; dan
3. c.petugas Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pengganti sebagaimana dimaksud dalam 2023, No.844 huruf a bukan merupakan pihak yang dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Petugas Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang membantu Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
(2)Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR;
2. b.calon anggota DPR;
3. c.juru Kampanye Pemilu;
4. d.orang seorang; dan
5. e.organisasi yang merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu DPR dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya, yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.
(3)Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPRD provinsi;
2. b.calon anggota DPRD provinsi;
3. c.juru Kampanye Pemilu;
4. d.orang seorang; dan
5. e.organisasi yang merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu DPRD provinsi dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya, yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.
(4)Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota;
2. b.calon anggota DPRD kabupaten/kota;
3. c.juru Kampanye Pemilu;
4. d.orang seorang; dan
5. e.organisasi yang merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya, 2023, No.844 yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
(5)Juru Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, dan ayat (4) huruf c merupakan orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, dan program calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota sesuai dengan jenis Pemilu.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…