DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 996); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 996), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf c Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Setelah PPS menerima kotak suara, PPL wajib memastikan:

a.PPS mengumumkan hasil penghitungan suara dengan menggunakan lampiran model C-1 KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman di desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
b.PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara terkunci dan tersegel yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dengan menggunakan formulir model D-KWK; dan
c.PPS meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat.
1. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

PPL dan Panwas Kecamatan memastikan PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir model C-KWK, C1- KWK, dan lampirannya kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dipindai atau di scan dan meneruskan hasil pemindaian atau scan formulir tersebut kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU dan laman KIP Kabupaten/Kota pada hari yang sama.

3.Ketentuan huruf b dan huruf d Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Panwas Kecamatan memastikan PPK menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi terdiri atas:

a.ruang untuk rapat;
b.formulir berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
c.kotak suara terkunci dan tersegel;
d.3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan:
1. 1.Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
2. 2.Daftar Pemilih; dan
3. 3.Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya.
e.perlengkapan lainnya, yang terdiri dari :
1. 1.sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa atau sebutan lain/kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
2. 2.sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
3. 3.segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
4. 4.spidol sebanyak 2 (dua) buah;
5. 5.ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;
6. 6.lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
7. 7.alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada; dan
8. 8.daftar hadir peserta rapat.
9. 4.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Panwas Kecamatan memastikan Rekapitulasi di PPK dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di Desa/Kelurahan atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK dan berdasarkan hasil tersebut dilanjutkan rekapitulasi dengan dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.

5.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)Dalam hal rekapitulasi dilaksanakan secara bersamaan, Panwas Kecamatan memastikan PPK melaksanakan rekapitulasi dengan membentuk paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kecamatan dapat dibantu oleh PPL dan/atau Pengawas TPS.

6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Panwas Kecamatan memastikan PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk melakukan rekapitulasi dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain dengan langkah sebagai berikut:
1. a.membuka kotak suara tersegel;
2. b.mengeluarkan sampul yang berisi formulir ModelC-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1- KWK;
3. c.menempelkan formulir Model C1-KWK Plano pada papan rekapitulasi;
4. d.menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi;
5. e.meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih dan penggunaan Surat Suara serta perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1- KWK dan lampiran Model C1-KWK;
6. f.PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;
7. g.mencatat hasil Rekapitulasi ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
8. h.menyalin formulir Model DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK dan lampirannya; dan
9. i.mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7- KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
(2)Panwas Kecamatan memastikan PPK melakukan rekapitulasi dalam 1 (satu) wilayah kecamatan dengan langkah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan;
2. b.menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan rekapitulasi hasil penghitungan suara atau menggunakan LCD projector;
3. c.meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
4. d.mencatat hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano;
5. e.menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
6. f.membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan
7. g.menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7- KWK per desa/kelurahan atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama- sama dengan kotak suara yang berisi dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.
(3)Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Panwas Kecamatan memastikan PPK terlebih dahulu melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

7.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Panwas Kecamatan melakukan pemeriksaan keberatan sebagaimana formulir C2 dalam Pasal 12 huruf f, sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kejadian khusus atau keberatan saksi yang sudah diselesaikan;
2. b.kejadian khusus atau keberatan saksi yang belum diselesaikan; dan/atau
3. c.kejadian lainnya.
(3)Terhadap kejadian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Panwas Kecamatan menyampaikan saran perbaikan.

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah dan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Panwas Kecamatan mengajukan keberatan kepada PPK dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kecamatan memastikan PPK menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil rekapitulasi dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
(3)Panwas Kecamatan memastikan PPK memberikan kesempatan kepada saksi untuk mengajukan keberatan.
(4)Panwas Kecamatan memastikan PPK mengadakan pembetulan pada waktu yang sama terhadap keberatan yang diajukan saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima.
(5)Panwas Kecamatan memastikan PPK menindaklanjuti kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL bersama Panwas Kecamatan dan saksi.

9.Di antara Pasal 13 dan Pasal 14, disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga Pasal 13A dan Pasal 13B berbunyi:

Pasal 13A

Panwas Kecamatan melakukan pendokumentasian secara audiovisual terhadap formulir Model DAA-KWK Plano, Model DAA-KWK dan lampirannya, Model DA1- KWK Plano, Formulir Model DA1-KWK dan formulir Model DA-KWK.

Pasal 13B

Setelah selesai rekapitulasi hasil penghitungan suara, Panwas Kecamatan memastikan PPK segera menyerahkan dan mencatatkan ke dalam formulir Model DA4-KWK masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU Kabupaten/Kota yang terdiri:

a.kotak suara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang berisi formulir Model DA-KWK,Model DAA- KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK;
b.kotak suara hasil penghitungan suara di TPS (Model C, C1, dan lampirannya);
c.kotak suara daftar pemilih (DPT, DPTb, dan C7); dan
d.seluruh kotak suara yang berisi surat suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
1. 10.Pasal 14 dihapus.
2. 11.Pasal 16 dihapus.
3. 12.Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 996); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 996), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf c Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Setelah PPS menerima kotak suara, PPL wajib memastikan:

a.PPS mengumumkan hasil penghitungan suara dengan menggunakan lampiran model C-1 KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman di desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
b.PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara terkunci dan tersegel yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dengan menggunakan formulir model D-KWK; dan
c.PPS meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat.
1. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

3.Ketentuan huruf b dan huruf d Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Panwas Kecamatan memastikan PPK menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi terdiri atas:

a.ruang untuk rapat;
b.formulir berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
c.kotak suara terkunci dan tersegel;
d.3 (tiga) kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan:
1. 1.Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
2. 2.Daftar Pemilih; dan
3. 3.Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya.
e.perlengkapan lainnya, yang terdiri dari :
1. 1.sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah, untuk setiap Pemilihan ditambah sampul sejumlah desa atau sebutan lain/kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
2. 2.sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
3. 3.segel masing-masing 7 (tujuh) lembar, untuk setiap Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
4. 4.spidol sebanyak 2 (dua) buah;
5. 5.ballpoint sebanyak 8 (delapan) buah;
6. 6.lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
7. 7.alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector apabila ada; dan
8. 8.daftar hadir peserta rapat.
9. 4.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

5.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)Dalam hal rekapitulasi dilaksanakan secara bersamaan, Panwas Kecamatan memastikan PPK melaksanakan rekapitulasi dengan membentuk paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kecamatan dapat dibantu oleh PPL dan/atau Pengawas TPS.

6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Panwas Kecamatan memastikan PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk melakukan rekapitulasi dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain dengan langkah sebagai berikut:
1. a.membuka kotak suara tersegel;
2. b.mengeluarkan sampul yang berisi formulir ModelC-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1- KWK;
3. c.menempelkan formulir Model C1-KWK Plano pada papan rekapitulasi;
4. d.menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi;
5. e.meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih dan penggunaan Surat Suara serta perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1- KWK dan lampiran Model C1-KWK;
6. f.PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;
7. g.mencatat hasil Rekapitulasi ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
8. h.menyalin formulir Model DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK dan lampirannya; dan
9. i.mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7- KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
(2)Panwas Kecamatan memastikan PPK melakukan rekapitulasi dalam 1 (satu) wilayah kecamatan dengan langkah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan;
2. b.menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan rekapitulasi hasil penghitungan suara atau menggunakan LCD projector;
3. c.meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
4. d.mencatat hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano;
5. e.menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
6. f.membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan
7. g.menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7- KWK per desa/kelurahan atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama- sama dengan kotak suara yang berisi dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.
(3)Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Panwas Kecamatan memastikan PPK terlebih dahulu melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

7.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Panwas Kecamatan melakukan pemeriksaan keberatan sebagaimana formulir C2 dalam Pasal 12 huruf f, sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kejadian khusus atau keberatan saksi yang sudah diselesaikan;
2. b.kejadian khusus atau keberatan saksi yang belum diselesaikan; dan/atau
3. c.kejadian lainnya.
(3)Terhadap kejadian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Panwas Kecamatan menyampaikan saran perbaikan.

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah dan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Panwas Kecamatan mengajukan keberatan kepada PPK dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kecamatan memastikan PPK menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil rekapitulasi dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
(3)Panwas Kecamatan memastikan PPK memberikan kesempatan kepada saksi untuk mengajukan keberatan.
(4)Panwas Kecamatan memastikan PPK mengadakan pembetulan pada waktu yang sama terhadap keberatan yang diajukan saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima.
(5)Panwas Kecamatan memastikan PPK menindaklanjuti kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL bersama Panwas Kecamatan dan saksi.

9.Di antara Pasal 13 dan Pasal 14, disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga Pasal 13A dan Pasal 13B berbunyi:

Pasal 13A

Pasal 13B

a.kotak suara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang berisi formulir Model DA-KWK,Model DAA- KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK;
b.kotak suara hasil penghitungan suara di TPS (Model C, C1, dan lampirannya);
c.kotak suara daftar pemilih (DPT, DPTb, dan C7); dan
d.seluruh kotak suara yang berisi surat suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
1. 10.Pasal 14 dihapus.
2. 11.Pasal 16 dihapus.
3. 12.Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: