DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penyempurnaan dan peningkatan ketertiban administrasi, serta berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan kelembagaan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan SALINAN atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1567);
8.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1567) diubah sebagai berikut:
1.Di antara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 5a dan angka 5b, ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, dan di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 6a dan angka 6b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2.Arsip Dinamis adalah, Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3.Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
4.Klasifikasi Arsip adalah proses identifikasi kategori- kategori kegiatan dan Arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya
5.Klasifikasi Keamanan Arsip yang selanjutnya disebut Klasifikasi Kemanan adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan Negara, masyarakat dan perorangan 5a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
6.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6a. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi. 6b. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
7.Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Bawaslu terdiri atas:
1. a.Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis fungsi substantif; dan
2. b.Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis fungsi fasilitatif.
(2)Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3)Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

3.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

4.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, ketentuan mengenai unit organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187), tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya unit organisasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421). Pasal II Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BAWASLU NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 FUNGSI SUBSTANTIF A PM Pengawasan Pemilu 1 PM.00 Teknis Pengawasan Pemilu PM.00.00 a. Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Pengawasan PM.00.01 b. Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Pengawasan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 PM.00.02 c. Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Pengawasan 2 PM.01 Hasil Pengawasan Pemilu PM.01.01 a. Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Pengawasan PM.01.02 b. Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Pengawasan PM.01.03 c. Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Pengawasan 3 PM.02 Sosialisasi Pengawasan Pemilu PM.02.00 a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Pusat Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Pengawasan PM.02.01 b. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Provinsi Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Pengawasan PM.02.02 c. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Pengawasan 3 PM.03 Kerjasama Pengawasan Pemilu Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Pengawasan 4 PM.04 Partisipasi Masyarakat Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Pengawasan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 5 PM.05 Analisis Teknis Pengawasan Pemilu dan Potensi Pelanggaran Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Pengawasan B PP PENANGANAN PELANGGARAN 1 PP.00 Penanganan Temuan Pelanggaran PP.00.00 a. Penanganan Tingkat Pusat

1.Penerimaan Penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran - Formulir Temuan
2.Klarifikasi Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran - Surat Undangan Klarifikasi - Keterangan/Klarifikasi dibawah sumpah/janji - Berita Acara Klarifikasi - Daftar Hadir Klarifikasi
3.Kajian Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran - Kajian Laporan - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik ke Komisi Pemilihan Umum - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara (Formulir B.10-DD) - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Komisi No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara - Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.Status Penanganan Dugaan Pelanggaran Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran - Status Penanganan Dugaan Pelanggaran PP.00.01 b. Penanganan Tingkat Provinsi
1.Penerimaan Temuan Dugaan Pelanggaran Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Formulir Temuan
2.Klarifikasi Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Surat Undangan Klarifikasi - Keterangan/Klarifikasi Dibawah sumpah/janji - Berita Acara Klarifikasi - Daftar Hadir Klarifikasi
3.Kajian Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Kajian Laporan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Peneyelenggara Pemilu - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara - Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.Status Penanganan Dugaan Pelanggaran Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Status Penanganan Dugaan Pelanggaran PP.00.02 c. Penanganan Tingkat Kabupaten/Kota
1.Penerimaan Temuan Dugaan Pelanggaran Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Formulir Temuan
2.Klarifikasi Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Surat Undangan Klarifikasi No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Keterangan/Klarifikasi Dibawah sumpah/janji - Berita Acara Klarifikasi - Daftar Hadir Klarifikasi
3.Kajian Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Kajian Laporan - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Peneyelenggara Pemilu melalui Bawaslu Provinsi - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara melalui Bawaslu Provinsi - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara - Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.Status Penanganan Dugaan Pelanggaran Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Status Penanganan Dugaan Pelanggaran No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 2 PP.01 Penanganan Laporan/Pengaduan Pelanggaran Pemilu PP.01.00 a. Penanganan Tingkat Pusat
1.Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran - Laporan Dugaan Pelanggaran - Formulir Penerimaan Laporan - Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran
2.Klarifikasi Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran - Surat Undangan Klarifikasi - Keterangan/Klarifikasi Dibawah sumpah/janji - Berita Acara Klarifikasi - Daftar Hadir Klarifikasi 3 Kajian Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran - Kajian Laporan - Rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu - Rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (Formulir B.10-DD) No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara - Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 4.Status Penanganan Dugaan Pelanggaran Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran - Status Penanganan Dugaan Pelanggaran
5.Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif di Tingkat Pusat Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran
6.Penerimaan Memori Keberatan dan Pemeriksaan Keberatan Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran - Memori Keberatan - Surat Pemberitahuan - Kontra memori keberatan dari Terlapor dan/atau pihak terkait - Daftar bukti - Putusan pemeriksaan keberatan
7.Status Keberatan Biasa/Terbuka Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Status Keberatan PP.01.01 b. Penanganan Tingkat Provinsi
1.Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Laporan Dugaan Pelanggaran - Formulir Penerimaan Laporan - Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran
2.Klarifikasi Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Surat Undangan Klarifikasi - Keterangan/Klarifikasi Dibawah sumpah/janji - Berita Acara Klarifikasi - Daftar Hadir Klarifikasi
3.Kajian Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Kajian Laporan - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.Status Penanganan Dugaan Pelanggaran Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Status Penanganan Dugaan Pelanggaran
5.Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Tingkat Provinsi Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi
6.Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif - Daftar alat bukti - Tanda terima berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif - Surat pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi tidak diregister - Buku register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif - Surat pemberitahuan dan panggilan sampai dengan pemeriksaan - Notulensi sidang pemeriksaan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7
7.Pemeriksaan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Keterangan Saksi/Ahli Dibawah sumpah/janji
8.Pemeriksaan Putusan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Putusan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis, dan Masif PP.01.02 c. Penanganan Tingkat Kabupaten/Kota 1) Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Laporan Dugaan Pelanggaran - Formulir Penerimaan Laporan - Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran 2) Klarifikasi Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Surat Undangan Klarifikasi - Keterangan/Klarifikasi Dibawah sumpah/janji - Berita Acara Klarifikasi - Daftar Hadir Klarifikasi No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 3) Kajian Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Kajian Laporan - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Bawaslu Provinsi - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara melalui Bawaslu Provinsi - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara - Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 4) Status Penanganan Dugaan Pelanggaran Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Status Penanganan Dugaan Pelanggaran 5) Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif di Tingkat Kabupaten/Kota Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Laporan dugaan pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif - Surat perbaikan kelengkapan administrasi laporan - Tanda terima berkas laporan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif - Surat penerusan laporan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif ke Bawaslu Provinsi 3 PP.02 Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Tidak Diregistrasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawuslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran C PS PENYELESAIAN SENGKETA 1 PS.00 Penyelesaian Sengketa Pemilu PS.00.00 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Pusat Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses - Permohonan Penyelesaian Sengketa pemilu - Obyek sengketa, daftar bukti, bukti, surat kuasa - Kelengkapan berkas permohonan - Tanda terima berkas - Berita Acara Registrasi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilu - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima - Surat Undangan Musyawarah penyelesaian sengketa - Jawaban termohon terhadap permohonan penyelesaian sengketa Pemilu - Permohonan pihak terkait penyelesaian sengketa Pemilu - Surat pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima - Berita Acara registrasi permohonan pihak terkait - Jawaban/tanggapan pihak terkait terhadap permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan - Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji - Berita Acara Saksi dibawah sumpah/janji - Berita Acara Musyawarah - Berita Acara Kesepakatan - Putusan gugurnya penyelesaian sengketa - Putusan terjadinya kesepakatan - Putusan penyelesaian sengketa Pemilu - Status penyelesaian sengketa Pemilu No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Tanda terima salinan putusan penyelesaian sengketa Pemilu - Putusan acara cepat PS.00.01 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Provinsi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu - Obyek sengketa, daftar bukti, bukti, surat kuasa - Kelengkapan berkas permohonan - Tanda terima berkas - Berita Acara Registrasi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilu - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima - Surat Undangan Musyawarah penyelesaian sengketa - Jawaban termohon terhadap permohonan penyelesaian sengketa Pemilu - Permohonan pihak terkait penyelesaian sengketa Pemilu - Surat pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima - Berita Acara registrasi permohonan pihak terkait No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Jawaban/tanggapan pihak terkait terhadap permohonan penyelesaian sengketa Pemilu - Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji - Berita Acara Saksi dibawah sumpah/janji - Berita Acara Musyawarah - Berita Acara Kesepakatan - Putusan gugurnya penyelesaian sengketa - Putusan terjadinya kesepakatan - Putusan penyelesaian sengketa Pemilu - Status penyelesaian sengketa Pemilu - tanda terima salinan putusan penyelesaian sengketa Pemilu - Putusan acara cepat PS.00.02 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu - Kelengkapan berkas permohonan - Form tanda terima berkas - Berita Acara Registrasi Permohonan - Form pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Form pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima - Surat Undangan Musyawarah - Jawaban termohon - Permohonan pihak terkait - Form pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima - Berita Acara registrasi permohonan pihak terkait - Jawaban/tanggapan pihak terkait - Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji - Berita Acara Saksi dibawah sumpah/janji - Berita Acara Musyawarah - Berita Acara Kesepakatan - Putusan gugurnya penyelesaian sengketa - Putusan terjadinya kesepakatan - Putusan penyelesaian sengketa Pemilu - Status penyelesaian sengketa Pemilu - Tanda terima salinan putusan - Putusan acara cepat PS.00.03 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Kecamatan Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu - Kelengkapan berkas permohonan - Form tanda terima berkas - Berita Acara Registrasi Permohonan - Form pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister - Form pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima - Surat Undangan Musyawarah - Jawaban termohon - Permohonan pihak terkait - Form pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima - Berita Acara registrasi permohonan pihak terkait - Jawaban/tanggapan pihak terkait - Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji - Berita Acara Saksi dibawah sumpah/janji - Berita Acara Musyawarah - Berita Acara Kesepakatan - Putusan gugurnya penyelesaian sengketa - Putusan terjadinya kesepakatan - Putusan penyelesaian sengketa Pemilu No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Status penyelesaian sengketa Pemilu - Tanda terima salinan putusan - Putusan acara cepat 2 PS.01 Penyelesaian Sengketa Pemililihan PS.01.00 Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Pusat Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses - Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Kelengkapan berkas permohonan - Tanda terima berkas - Berita Acara Registrasi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima - Permohonan pihak terkait penyelesaian sengketa Pemilihan - Surat pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima - Berita Acara Penerimaan Permohonan Pihak Terkait - Surat Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai Kesepakatan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa Pemilihan - Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tidak Tercapai mufakat - Jadwal Pelaksanaan Mediasi dan Adjudikasi - Surat Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Surat Jawaban Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu - Surat Panggilan pihak terkait dalam Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Berita Acara Keterangan Saksi dibawah sumpah/janji - Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji - Putusan gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihanan PS.01.01 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tingkat Provinsi Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Kelengkapan berkas permohonan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Tanda terima berkas - Berita Acara Registrasi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima - Permohonan pihak terkait penyelesaian sengketa Pemilihan - Surat pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima - Berita Acara Penerimaan Permohonan Pihak Terkait - Surat Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai Kesepakatan - Putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa Pemilihan - Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tidak Tercapai mufakat - Jadwal Pelaksanaan Mediasi dan Adjudikasi - Surat Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Surat Jawaban Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu - Surat Panggilan pihak terkait dalam Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Berita Acara Keterangan Saksi dibawah sumpah/ janji - Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji - Putusan gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihanan PS.01.02 Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Kelengkapan berkas permohonan - Tanda terima berkas - Berita Acara Registrasi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima - Permohonan pihak terkait penyelesaian sengketa Pemilihan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Surat pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima - Berita Acara Penerimaan Permohonan Pihak Terkait - Surat Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai Kesepakatan - Putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa Pemilihan - Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tidak Tercapai mufakat - Jadwal Pelaksanaan Mediasi dan Adjudikasi - Surat Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Surat Jawaban Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu - Surat Panggilan pihak terkait dalam Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Berita Acara Keterangan Saksi dibawah sumpah/janji - Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Putusan gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihanan PS.01.03 Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Kecamatan Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Kelengkapan berkas permohonan - Tanda terima berkas - Berita Acara Registrasi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima - Permohonan pihak terkait penyelesaian sengketa Pemilihan - Surat pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima - Berita Acara Penerimaan Permohonan Pihak Terkait - Surat Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai Kesepakatan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa Pemilihan - Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tidak Tercapai mufakat - Jadwal Pelaksanaan Mediasi dan Adjudikasi - Surat Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Surat Jawaban Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu - Surat Panggilan pihak terkait dalam Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Berita Acara Keterangan Saksi dibawah sumpah/janji - Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji - Putusan gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihanan 3 PS.02 Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses - Surat Undangan Sosialisasi Penyelesaian Sengketa No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Laporan Laporan Sosialisasi Penyelesaian Sengketa 4 PS.03 Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses - Laporan Pendampingan - Laporan Monitoring - Laporan Evaluasi KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ttd ABHAN LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BAWASLU NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 FUNGSI FASILITATIF A. PR PERENCANAAN
1.PR.00 Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan PR.00.00 Bahan Masukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/master plan Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.00.01 Bahan Masukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 dan Organisasi PR.00.02 Rencana Strategi Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.00.03 Hasil Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi
2.PR.01 Rencana Kerja Tahunan PR.01.00 Usulan unit kerja beserta data pendukung Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.01.01 Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.01.02 Rencana Kerja Tahunan Badan Pengawas Pemilu Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi
3.PR 02 Penetapan/Kontrak Kinerja Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kenerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi
4.PR.03 Penyusunan Rencana Anggaran No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 PR.03.00 Rencana Strategis Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.03.01 Rencana Kerja Tahunan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.03.02 Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.03.03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi
5.PR.04 Laporan PR.04.00 Laporan Berkala Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi
1.Laporan bulanan
2.Laporan triwulan
3.Laporan semesteran
4.Laporan tahunan unit kerja
5.Laporan tahunan Bawaslu PR.04.01 Laporan Khusus Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 PR.04.02 Progress report Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.04.03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.04.04 Evaluasi Program Evaluasi program unit kerja Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi Evaluasi program Bawaslu Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi 6 PR.05 Monitoring dan Evaluasi Kinerja PR.05.00 Monitoring Anggaran Unit Kerja Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.05.01 Monitoring Anggaran Bawaslu Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi 7 PR.06 Dengar Pendapat/Hearing Dewan Perwakilan Rakyat No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 PR.06.00 Bahan/Materi Pidato/Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Kabinet Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi B. OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 1 OT.00 Organisasi/Struktur organisasi Bawaslu Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi

a.Pembentukan
b.Pengubahan
c.Pembubaran OT.05 Berkas Reformasi Birokrasi Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi OT.07 Evaluasi Kelembagaan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi OT.01 Uraian Tugas Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi OT.02 Analisis Jabatan dan Beban Kerja OT 06 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 OT.03 Mekanisme Kerja Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi OT.04 Ketatalaksanaan Biro Perencanaan dan Organisasi Tata Laksana (penyusunan dan penyempurnaan) Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi
a.Sistem dan prosedur kerja - Analisis - Evaluasi
b.Standar Pelayanan/Standar Operasional Prosedur C. KA PERSURATAN DAN KEARSIPAN 1 KA.00 Administrasi Persuratan - Buku Agenda Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi - Lembar Pengantar/buku ekspedisi Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi - Formulir/Catatan Permintaan dan Layanan Penggandaan Dokumen/Arsip Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 dan Organisasi 2 KA.01 Kearsipan KA.01.00 Pembinaan Kearsipan (apresiasi, penyuluhan, workshop, bimbingan teknis) Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi KA.01.01 Penyusunan Sistem Kearsipan Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi KA.01.02 Pemeliharaan dan penyimpanan arsip Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang memepengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi KA.01.03 Layanan penggunaan/peminjaman Arsip Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi KA.01.04 Penyusutan Arsip:
a.Pemindahan Arsip Inaktif Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi - Berita Acara Pemindahan - Daftar Arsip yang dipindahkan
b.Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 dan Organisasi - Berita Acara Pemusnahan - Daftar Arsip yang dimusnahkan - Rekomendasi/pertimbangan/pemusnahan arsip dari Arsip Nasional Rrepublik Indonesia - Surat Keputusan pemusnahan
c.Penyerahan arsip statis Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi - Berita Acara Serah Terima Arsip - Daftar Arsip yang diserahkan KA.02 Rapat kerja /rapart koordinasi/rapat teknis Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi D. KU KEUANGAN 1 KU.00 Pelaksanaan Anggaran KU.00.00 Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Ketentuan/Peraturan Menteri Keuangan Menyangkut Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KU.01 Dokumen Realisasi Pendapatan Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KU.01.03 a. Surat Setoran Pajak No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 KU.01.04 KU.01.05
b.Surat Setoran Bea dan Cukai
c.Surat Setoran Bukan Pajak atau Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak
d.Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja
e.Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank
f.Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari masing-masing Satuan Kerja
g.Dokumen Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Pajak antara Pusat dan Daerah
h.Dokumen Piutang Negara
i.Dokumen Pengelolaan Investasi, Penyertaan Modal Negara dan sejenisnya
j.Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara KU.00 Belanja Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KU.00.03 a. Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk Dokumen-Dokumen Pembayarannya: 1) Barang pakai habis 2) Barang inventaris: - Barang Bergerak/Barang Inventaris - Tanah dan Bangunan 3) Jasa 4) Software Komputer Catatan: yang termasuk dokumen pengadaan barang dan jasa antara lain: - Pengumuman Lelang - Dokumen Prakualifikasi No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Dokumen Peninjauan Lapangan - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan - Berita Acara Pelelangan - Usulan Calon Pemenang - Penetapan Pemenang - Surat Perintah Kerja - Kontrak/Adenddum Kontrak KU.00.03 b. Dokumen Pembayaran Keuangan: - Pengajuan Kebutuhan Penarikan Kas - Bukti-Bukti Tagihan dari Pihak Ketiga - Surat Permintaan Pembayaran - Surat Perintah Membayar - Surat Perintah Pencairan Dana KU.01.10 c. Dokumen Tata Usaha Anggaran yaitu: - Buku Kas Umum - Buku Kas Pembantu - Buku/Kartu Pengawasan Kredit Anggaran - Rekening Koran Bank KU.00.02 d. Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium KU.03.00 e. Kartu Gaji KU.03.03 f. Bukti Setor Iuran/Kontribusi Pemerintah RI kepada Badan/Organisasi Internasional
g.Dokumen Penyertaan Modal Pemerintah KU.01.02 h. Dokumen Pembayaran Hutang Negara antara lain Tagihan dari Negara Kreditur, Bukti Transfer, Nota Debet dari Bank Indonesia dll KU.01.06 i. Dokumen Akuntansi Keuangan: - Berita Acara Pemeriksaan Kas - Kas/Register Penutupan Kas - Arsip Data Komputer No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Berita Acara Rekonsiliasi Antara Satuan Kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KU.02 j. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : - Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Laporan Arus Kas - Catatan atas Laporan Keuangan - Laporan Perubahan Ekuitas - Laporan Operasional
k.Berita Acara Serah Terima Bendahara KU.01.00 l. Surat Keputusan Perbendaharaan - Surat Keputusan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran - Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen - Surat Keputusan Penunjukan Bendahara - Surat Keputusan Pejabat Pengadaan 2 KU.01.08 Bantuan/Hibah/Pinjaman Luar Negeri Daftar Proyek-Proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Blue Book) Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green book) Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Dokumen Memorandum of Understanding, dan Dokumen Sejenisnya Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Barang Milik Negara Dokumen Loan Agreement Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Legal Opinion, Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan Lender Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri berikut lampirannya: Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Reimbursement - Direct Payment/Transfer Procedure - Special Commitment/ L/C Opening - Special Account/Imprest Fund - Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri - Notice Of Disbursement Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice) Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KU.00.03 Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perintah Membayar beserta lampirannya, antara lain: Surat Perintah Pencairan, Kontrak, Berita Acara, dan Data Pendukung lainnya. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Replenisment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain : No Objection Letter, Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization, Statement of Expenditure Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Staff Appraisal Report Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Report/Laporan yang terdiri dari: Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Progress Report - Monthly Report - Quarterly Report - Final Report/Completion Report Laporan Hutang Negara : Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Laporan Pembayaran Hutang Negara - Laporan Posisi Hutang Negara Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 3 KU.01 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 KU.01.00 Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan: Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Kuasa Pengguna Anggaran - Kuasa Pengguna Barang/Jasa - Pejabat Pembuat Komitmen - Pejabat Pembuat Daftar Gaji - Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar - Bendahara Penerimaan/Pengeluaran - Pengelola Barang - termasuk berita acara serah terima jabatan KU.01.01 Hibah Dalam Negeri Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Naskah Perjanjian Hibah Daerah - Nomor Registrasi Hibah Langsung - Ijin Pembukaan Rekening - Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung - Surat Pengesahan Hibah Langsung - Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung 4 KU.04 Sistem Akuntansi Instansi KU.04.00 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 KU.04.01 Kebijakan Akuntansi Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KU.04.02 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KU.04.03 Laporan Realisasi Semesteran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 5 KU.05 Pertanggungjawaban Keuangan Negara KU.05.00 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KU.05.01 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan internal Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KU.05.02 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional: Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Laporan Hasil Pemeriksaan - Memorandum Hasil Pemeriksaan - Tindak Lanjut/Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 KU.01.07 Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara : Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi E PL PERLENGKAPAN 1 PL.00 Analisa Kebutuhan Usulan Unit/Satuan Kerja Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Rencana Kebutuhan Kementerian Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 2 PL.01 Tata Ruang Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 3 PL.02 Daftar Perkenalan Mampu Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 4 PL.03 Pengadaan Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Dokumen Pelelangan/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan - Dokumen Serah Terima Pekerjaan 5 PL.04 Pemanfaatan Barang PL.04.00 Bantuan/Hibah Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara PL.04.01 Tukar Menukar Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara PL.04.02 Pinjaman Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara PL.04.03 Sewa Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 6 PL.05 Penyimpanan dan distribusi barang Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Surat menyurat meliputi permintaan barang, formulir permintaan,surat perintah mengeluarkan barang, pengantar/pengiriman barang/tanda terima barang - Berita Acara Serah Terima Barang - Buku persediaan barang/kartu stok barang No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 7 PL.06 Pemeliharaan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Pemeliharaan/perbaikan Barang Bergerak/Barang Inventaris Kantor (meliputi Surat Permintaan pemeliharaan/perbaikan, Surat Penawaran dari Rekanan, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 8 PL.07 Inventaris Barang Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Daftar Barang Ruangan - Daftar Barang Lainnya - Kartu Inventaris Barang - Daftar Opname Fisik Barang Inventaris 9 PL.08 Penghapusan Barang Penghapusan Barang Bergerak/Barang Inventaris Kantor (meliputi berkas usul penghapusan, Panitia Penghapusan s/d Berita Acara Penghapusan. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 10 PL.09 Dokumen Aset PL.09.00 Sertifikat Tanah Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara PL.09.01 Izin Mendirikan Bangunan Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Barang Milik Negara PL.09.02 Gambar/Denah bangunan/instalasi listrik, air dan gas dan As Built Drawing Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara PL.09.03 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara PL.09.04 Surat Tanda Nomor Kendaraan Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara F HK HUKUM 1 HK.00 Program Legislasi HK.00.00 Program Legislasi Lembaga/Pemerintah Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HK.00.01 Rancangan Peraturan Bawaslu Rancangan Peraturan Bawaslu, termasuk naskah kajian, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 2 HK.01 Produk Hukum HK.01.00 Produk hukum bersifat pengaturan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 HK.01.01 Produk hukum bersifat penetapan Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HK.01.02 Kajian dan Analisis Hukum Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 3 HK.02 Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding/Kontrak/Perjanjian Dalam dan Luar Negeri Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 4 HK.03 Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi (Pidana/Perdata/Pengadilan Tata Usaha Negara dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 5 HK.04 Telaah Hukum 6 HK.05 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 7 HK.06 Dokumentasi Hukum Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 8 HK.07 Hak Atas Kekayaan Intelektual Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 9 HK.08 Kasus Hukum Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat G HM HUBUNGAN MASYARAKAT 1 HM.00 Publikasi Melalui Media Cetak (buku, buletin, jurnal, dll) maupun Elektronik Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 2 HM.01 Liputan Rapat Dengar Pendapat/Hearing Dewan Perwakilan Rakyat Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 3 HM.02 Hubungan Antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi: HM.02.00 Hubungan antar lembaga pemerintah Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HM.02.01 Hubungan dengan organisasi sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HM.02.02 Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda/Praktek Kerja Lapangan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 HM.02.03 Forum kehumasan (Badan Koordinasi Kehumasan/Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia) Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HM.02.04 Hubungan dengan media massa Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 1) Siaran pers/konferensi pers/press release 2) Kunjungan wartawan/peliputan 3) Wawancara 4 HM.03 Keprotokolan: HM.03.00 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar) Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Buku tamu Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HM.03.02 Agenda kegiatan Komisioner dan Sekretaris Jenderal Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HM.03.01 Kunjungan dalam negeri Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 1) Kunjungan dinas Komisioner Biasa/Terbuka Eselon III No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 2) Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai Biasa/Terbuka Eselon III Kunjungan luar negeri Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HM.03.03 Daftar nama/alamat rumah/pejabat Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HM.03.04 Keamanan dan Ketertiban untuk Pimpinan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 5 HM.04 Dokumentasi/liputan kegiatan/acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan kinerja Bawaslu, dalam berbagai media : Kertas/foto/video/rekaman suara/multi media HM.04.00 Dokumentasi/liputan kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HM.04.01 Dokumentasi/liputan kegiatan lainnya Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 6 HM.05 Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan 7 HM.06 Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf dari Pimpinan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 8 HM.07 Sosialisasi Humas, Hubungan Antar Lembaga, Keprotokolan Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 9 HM.08 Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan: Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kliping koran Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Brosur/leaflet/poster/plakat Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Pengumuman/pemberitaan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 10 HM.09 Pameran Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 H KP KEPEGAWAIAN 1 KP.00 Formasi Pegawai Usulan dari Unit Kerja Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Usulan Permintaan Formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Penetapan Formasi Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 2 KP.01 Pengadaan Pegawai KP.01.00 a. Proses Penerimaan Pegawai meliputi : Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Pengumuman - Seleksi Administrasi - Pemanggilan Peserta Test - Pelaksanaan Ujian Tertulis - Keputusan Hasil Ujian - Wawancara
b.Penetapan Pengumuman Kelulusan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7
c.Berkas Lamaran yang Tidak Diterima Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.01.01 Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan Nomor Induk Pegawai Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil lebih 2 tahun Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Kolektif Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 3 KP.02 Pembinaan Karir Pegawai Diklat/Kursus/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Surat Perintah/Surat Tugas/Surat Keputusan /Surat Izin - Laporan Kegiatan Pengembangan Diri Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan/Sertifikat Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.02.01 SASARAN KINERJA PEGAWAI Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 KP.07.00 Disiplin Pegawai - Daftar Hadir - Rekapitulasi Daftar Hadir Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.08.03 Berkas Hukuman Disiplin Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Ringan - Sedang - Berat KP.08.05 Penghargaan dan Tanda Jasa Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 4 KP.02 Ujian Kenaikan Pangkat/Jabatan KP.02.00 Ujian Penyesuaian Ijazah Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.02.01 Ujian Dinas Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.02.02 Ujian Kompetensi Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 5 KP.04 Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 6 KP.03 Mutasi Pegawai KP.03.07 Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Dipekerjakan, Mutasi Antar Unit Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.03.03 Mutasi Keluarga Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Surat Izin Pernikahan/Perceraian - Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian - Surat Nikah/Cerai - Akte Kelahiran Anak - Surat Keterangan Meninggal Dunia KP.03.00 Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 7 KP.04 Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.03.02 Peninjauan Masa Kerja Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.03.04 Berkas Baperjakat Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 8 KP.05 Pendelegasian Wewenang KP.05.00 Pelaksanaan Tugas Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 KP.05.01 Pelaksanaan Tugas Harian Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 9 KP.07 Administrasi Pegawai Surat Perintah Dinas/Surat Tugas Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.10.01 Cuti Pegawai Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan, Cuti alasan penting Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Cuti Besar Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Cuti Diluar Tanggungan Negara Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.07.01 Dokumentasi Identitas Pegawai Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Usul Penetapan Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik/Kartu Istri/Kartu Suami - Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan - Laporan Pajak Penghasilan Pribadi - Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Berkas Kepegawaian & Daftar Urut Kepangkatan Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 9 KP.08 Pembinaan Pegawai KP.08.00 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.08.01 Satuan Kinerja Pegawai Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.08.02 Pembinaan Mental Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.08.03 Hukuman Disiplin Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 10 KP.09 Pembinaan Jabatan Fungsional 11 KP.10 Kesejahteraan Pegawai KP.10.00 - Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.10.04 - Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 KP.10.03 - Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.10.02 - Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.10.05 - Berkas tentang Layanan Beras/Pakaian Dinas Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.10.06 - Berkas tentang Layanan Pengurusan Jenazah Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 12 KP.11 Pemberhentian Pegawai dengan hormat, tidak dengan hormat, Tanpa Hak Pensiun Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perselisihan/Sengketa Kepegawaian Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Dudanya & Pegawai Negeri Sipil yang Tewas Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
1. 13.KP.13 Berkas Perorangan Pegawai: Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.13.00 Berkas Perorangan Aparatur Sipil Negara: Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
a.Nota Penetapan Nomor Induk Pegawai dan Kelengkapannya No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7
b.Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara
c.Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
d.Hasil Pengujian Kesehatan
e.Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
f.Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja
g.Surat Keputusan Kenaikan Pangkat
h.Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan
i.Surat Keputusan Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional
j.Surat Keputusan Perpindahan Wilayah Kerja
k.Surat Keputusan Perpindahan Antar Instansi
l.Surat Keputusan Cuti di luar Tanggungan Negara
m.Berita Acara Pemeriksaan
n.Surat Keputusan Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS
o.Surat Keputusan Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk
p.Surat Keputusan Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan
q.Surat Keputusan Pemberian Uang Tunggu
r.Surat Keputusan Pembebasan dari Jabatan Organik No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7
s.Surat Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil
t.Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil
u.Surat Keputusan Pemberhentian Sementara
v.Surat Keterangan Pernyataan Hilang
w.Surat Keterangan Kembalinya Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan Hilang
x.Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara
y.Surat Keputusan Penggantian Nama
z.Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran aa.Akta Nikah/Cerai bb. Akta Kelahiran cc. Isian Formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil dd. Berita Acara Pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala ll. Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri mm. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri nn. Kartu Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil oo. Ijazah/Sertifikat No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 pp. Surat Keputusan Penempatan/Penarikan Pegawai qq.Surat Keputusan Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk rr. Surat Pertimbangan Status Pegawai Negeri Sipil ss. Surat Keputusan Pengaktifan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah uu. Surat Keputusan Pensiun KP.13.01 Berkas Perseorangan non Aparatur Sipil Negara Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.13.02 Berkas Perseorangan Anggota Bawaslu Bawaslu Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Ketua dan Anggota Bawaslu - Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu Bawaslu KP.13.03 Bawaslu Provinsi Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi - Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 KP.13.04 Bawaslu Kabupaten/Kota Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota - Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu Bawaslu Kabupaten/Kota KP.13.05 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan - Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan KP.13.06 Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa - Anggota Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa KP.13.07 Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Anggota Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri - Anggota Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri 13 KP.12 Organisasi Non Kedinasan I RT KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 RT.01.02 Telekomunikasi Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 2 RT.00 Perjalanan Dinas RT.00.00 Dalam negeri Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum RT.00.01 Luar negeri Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 3 RT.01 Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan : RT.01.01 Ruang dan gedung Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum RT.01.00 Kendaraan operasional Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum RT.01.03 Fasilitas dinas pejabat negara Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum RT.01.04 Fasilitas kantor lainnya Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 4 RT.02 Risalah/Notulen Rapat: Rapat Pimpinan/Pleno Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Rapat Internal/Rapat Rutin/Berkala (termasuk bahan-bahan rapat) Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum RT.01.01 Administrasi Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi Pimpinan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum RT.01.00 Pengurusan Kendaraan Dinas Jabatan: Pengurusan surat-surat kendaraan dinas Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Pemeliharaan dan perbaikan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 5 RT.04 Pemeliharaan Gedung dan Taman: Pertamanan/landscaping Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Penghijauan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perbaikan gedung Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Kebersihan gedung dan taman Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 6 RT.05 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telpon, dan Komputer: Perbaikan/pemeliharaan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Pemasangan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 7 RT.03 Ketertiban dan Keamanan RT.03.00 Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap kantor Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 1) Daftar nama satuan pengamanan 2) Daftar jaga/daftar piket 3) Catatan gangguan/pelanggaran/kejadian 4) Surat ijin keluar masuk orang atau barang RT.03.01 Laporan ketertiban dan keamanan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 1) Kehilangan 2) Kerusakan 3) Kecelakaan 4) Gangguan 8 RT.06 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum J. PW PENGAWASAN 1 PW.00 Rencana Kinerja Tahunan Pengawasan Internal No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Rencana Kerja Tahunan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama 2 PW.01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Akuntan, Laporan Auditor Independen yang memerlukan tindak lanjut Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Laporan Hasil Audit Investigasi yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi dan memerlukan tindak lanjut Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Akuntan, Laporan Auditor Independen yang tidak memerlukan tindak lanjut Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Laporan Hasil Audit Investigasi yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi dan tidak memerlukan tindak lanjut Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama PW.04 Laporan perkembangan, penanganan surat pengaduan masyarakat Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Laporan pemuktakiran data tindak lanjut temuan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Laporan perkembangan Barang Milik Negara Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama PW.02 Laporan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan review keuangan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 PW.06 Good Corporate Governance Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional yang memerlukan tindak lanjut Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional yang tidak memerlukan tindak lanjut Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama 3 PW.02 Reviu Keuangan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama - Laporan dan Kertas Kerja Reviu Keuangan 4 PW.03 Pengendalian Kinerja Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama - Laporan Kinerja dilingkungan Bawaslu - kertas kerja laporan hasil kinerja Bawaslu 5 PW.05 Pelaksanaan Asistensi dan Konsultasi Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama - Laporan dan Kertas Kerja Asistensi dan Konsultasi 6 PW.08 Pemantauan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Tuntutan Ganti Rugi Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Pemantauan tindak laporan hasil pengawasan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Penerapan Early Warning System Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Pemantauan disiplin pegawai Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama 7 PW.04 Pengaduan masyarakat Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama 8 PW.09 Pengawasan lainnya Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama K TI TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI 1 TI.00 Rencana Strategis/Master Plan Pembangunan Sistem Informasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi 2 TI.01 Dokumen Arsitektur: TI.01.00 Sistem Informasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi TI.01.01 Sistem Aplikasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 TI.01.02 Infrastruktur Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi 3 TI.02 Dokumentasi Implementasi: TI.02.00 Sistem Informasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi TI.02.01 Sistem Aplikasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi TI.02.02 Infrastruktur Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi 4 TI.03 Perekaman dan Pemutakhiran Data: Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi - Formulir Isian - Daftar Petugas Perekaman - Jadwal Pelaksanaan - Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data 5 TI.04 Migrasi Sistem Aplikasi dan Data: Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi - Perencanaan Migrasi - Pelaksanaan Migrasi - Berita Acara Kegiatan Migrasi - Daftar sistem aplikasi dan data yang imigrasi - Laporan hasil migrasi No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 6 TI.05 Dokumen Hosting: Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi - Formulir permintaan hosting - Laporan hasil uji kelayakan - Laporan pelaksanaan hosting 7 TI.06 Layanan Back-up Data Digital Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ttd ABHAN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penyempurnaan dan peningkatan ketertiban administrasi, serta berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan kelembagaan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1567);
8.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1567) diubah sebagai berikut:
1.Di antara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 5a dan angka 5b, ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, dan di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 6a dan angka 6b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2.Arsip Dinamis adalah, Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3.Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
4.Klasifikasi Arsip adalah proses identifikasi kategori- kategori kegiatan dan Arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya
5.Klasifikasi Keamanan Arsip yang selanjutnya disebut Klasifikasi Kemanan adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan Negara, masyarakat dan perorangan 5a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
6.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6a. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi. 6b. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
7.Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Bawaslu terdiri atas:
1. a.Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis fungsi substantif; dan
2. b.Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis fungsi fasilitatif.
(2)Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3)Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

3.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

4.Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

1.Penerimaan Penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran - Formulir Temuan
2.Klarifikasi Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran - Surat Undangan Klarifikasi - Keterangan/Klarifikasi dibawah sumpah/janji - Berita Acara Klarifikasi - Daftar Hadir Klarifikasi
3.Kajian Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran - Kajian Laporan - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik ke Komisi Pemilihan Umum - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara (Formulir B.10-DD) - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Komisi No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara - Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.Status Penanganan Dugaan Pelanggaran Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran - Status Penanganan Dugaan Pelanggaran PP.00.01 b. Penanganan Tingkat Provinsi
1.Penerimaan Temuan Dugaan Pelanggaran Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Formulir Temuan
2.Klarifikasi Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Surat Undangan Klarifikasi - Keterangan/Klarifikasi Dibawah sumpah/janji - Berita Acara Klarifikasi - Daftar Hadir Klarifikasi
3.Kajian Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Kajian Laporan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Peneyelenggara Pemilu - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara - Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.Status Penanganan Dugaan Pelanggaran Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Status Penanganan Dugaan Pelanggaran PP.00.02 c. Penanganan Tingkat Kabupaten/Kota
1.Penerimaan Temuan Dugaan Pelanggaran Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Formulir Temuan
2.Klarifikasi Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Surat Undangan Klarifikasi No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Keterangan/Klarifikasi Dibawah sumpah/janji - Berita Acara Klarifikasi - Daftar Hadir Klarifikasi
3.Kajian Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Kajian Laporan - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Peneyelenggara Pemilu melalui Bawaslu Provinsi - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara melalui Bawaslu Provinsi - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara - Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.Status Penanganan Dugaan Pelanggaran Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Status Penanganan Dugaan Pelanggaran No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 2 PP.01 Penanganan Laporan/Pengaduan Pelanggaran Pemilu PP.01.00 a. Penanganan Tingkat Pusat
1.Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran - Laporan Dugaan Pelanggaran - Formulir Penerimaan Laporan - Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran
2.Klarifikasi Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran - Surat Undangan Klarifikasi - Keterangan/Klarifikasi Dibawah sumpah/janji - Berita Acara Klarifikasi - Daftar Hadir Klarifikasi 3 Kajian Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran - Kajian Laporan - Rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu - Rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (Formulir B.10-DD) No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara - Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 4.Status Penanganan Dugaan Pelanggaran Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran - Status Penanganan Dugaan Pelanggaran
5.Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif di Tingkat Pusat Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran
6.Penerimaan Memori Keberatan dan Pemeriksaan Keberatan Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran - Memori Keberatan - Surat Pemberitahuan - Kontra memori keberatan dari Terlapor dan/atau pihak terkait - Daftar bukti - Putusan pemeriksaan keberatan
7.Status Keberatan Biasa/Terbuka Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Status Keberatan PP.01.01 b. Penanganan Tingkat Provinsi
1.Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Laporan Dugaan Pelanggaran - Formulir Penerimaan Laporan - Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran
2.Klarifikasi Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Surat Undangan Klarifikasi - Keterangan/Klarifikasi Dibawah sumpah/janji - Berita Acara Klarifikasi - Daftar Hadir Klarifikasi
3.Kajian Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Kajian Laporan - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.Status Penanganan Dugaan Pelanggaran Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Status Penanganan Dugaan Pelanggaran
5.Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Tingkat Provinsi Biasa/Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi
6.Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif - Daftar alat bukti - Tanda terima berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif - Surat pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi tidak diregister - Buku register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif - Surat pemberitahuan dan panggilan sampai dengan pemeriksaan - Notulensi sidang pemeriksaan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7
7.Pemeriksaan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Keterangan Saksi/Ahli Dibawah sumpah/janji
8.Pemeriksaan Putusan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Putusan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis, dan Masif PP.01.02 c. Penanganan Tingkat Kabupaten/Kota 1) Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Laporan Dugaan Pelanggaran - Formulir Penerimaan Laporan - Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran 2) Klarifikasi Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Surat Undangan Klarifikasi - Keterangan/Klarifikasi Dibawah sumpah/janji - Berita Acara Klarifikasi - Daftar Hadir Klarifikasi No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 3) Kajian Penanganan Pelanggaran dan Rekomendasi Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Kajian Laporan - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Bawaslu Provinsi - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara melalui Bawaslu Provinsi - Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara - Rekomendasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 4) Status Penanganan Dugaan Pelanggaran Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Status Penanganan Dugaan Pelanggaran 5) Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif di Tingkat Kabupaten/Kota Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Laporan dugaan pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif - Surat perbaikan kelengkapan administrasi laporan - Tanda terima berkas laporan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif - Surat penerusan laporan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif ke Bawaslu Provinsi 3 PP.02 Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Tidak Diregistrasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawuslu Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran C PS PENYELESAIAN SENGKETA 1 PS.00 Penyelesaian Sengketa Pemilu PS.00.00 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Pusat Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses - Permohonan Penyelesaian Sengketa pemilu - Obyek sengketa, daftar bukti, bukti, surat kuasa - Kelengkapan berkas permohonan - Tanda terima berkas - Berita Acara Registrasi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilu - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima - Surat Undangan Musyawarah penyelesaian sengketa - Jawaban termohon terhadap permohonan penyelesaian sengketa Pemilu - Permohonan pihak terkait penyelesaian sengketa Pemilu - Surat pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima - Berita Acara registrasi permohonan pihak terkait - Jawaban/tanggapan pihak terkait terhadap permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan - Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji - Berita Acara Saksi dibawah sumpah/janji - Berita Acara Musyawarah - Berita Acara Kesepakatan - Putusan gugurnya penyelesaian sengketa - Putusan terjadinya kesepakatan - Putusan penyelesaian sengketa Pemilu - Status penyelesaian sengketa Pemilu No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Tanda terima salinan putusan penyelesaian sengketa Pemilu - Putusan acara cepat PS.00.01 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Provinsi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu - Obyek sengketa, daftar bukti, bukti, surat kuasa - Kelengkapan berkas permohonan - Tanda terima berkas - Berita Acara Registrasi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilu - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima - Surat Undangan Musyawarah penyelesaian sengketa - Jawaban termohon terhadap permohonan penyelesaian sengketa Pemilu - Permohonan pihak terkait penyelesaian sengketa Pemilu - Surat pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima - Berita Acara registrasi permohonan pihak terkait No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Jawaban/tanggapan pihak terkait terhadap permohonan penyelesaian sengketa Pemilu - Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji - Berita Acara Saksi dibawah sumpah/janji - Berita Acara Musyawarah - Berita Acara Kesepakatan - Putusan gugurnya penyelesaian sengketa - Putusan terjadinya kesepakatan - Putusan penyelesaian sengketa Pemilu - Status penyelesaian sengketa Pemilu - tanda terima salinan putusan penyelesaian sengketa Pemilu - Putusan acara cepat PS.00.02 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu - Kelengkapan berkas permohonan - Form tanda terima berkas - Berita Acara Registrasi Permohonan - Form pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Form pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima - Surat Undangan Musyawarah - Jawaban termohon - Permohonan pihak terkait - Form pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima - Berita Acara registrasi permohonan pihak terkait - Jawaban/tanggapan pihak terkait - Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji - Berita Acara Saksi dibawah sumpah/janji - Berita Acara Musyawarah - Berita Acara Kesepakatan - Putusan gugurnya penyelesaian sengketa - Putusan terjadinya kesepakatan - Putusan penyelesaian sengketa Pemilu - Status penyelesaian sengketa Pemilu - Tanda terima salinan putusan - Putusan acara cepat PS.00.03 Penyelesaian Sengketa Pemilu Tingkat Kecamatan Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu - Kelengkapan berkas permohonan - Form tanda terima berkas - Berita Acara Registrasi Permohonan - Form pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister - Form pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima - Surat Undangan Musyawarah - Jawaban termohon - Permohonan pihak terkait - Form pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima - Berita Acara registrasi permohonan pihak terkait - Jawaban/tanggapan pihak terkait - Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji - Berita Acara Saksi dibawah sumpah/janji - Berita Acara Musyawarah - Berita Acara Kesepakatan - Putusan gugurnya penyelesaian sengketa - Putusan terjadinya kesepakatan - Putusan penyelesaian sengketa Pemilu No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Status penyelesaian sengketa Pemilu - Tanda terima salinan putusan - Putusan acara cepat 2 PS.01 Penyelesaian Sengketa Pemililihan PS.01.00 Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Pusat Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses - Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Kelengkapan berkas permohonan - Tanda terima berkas - Berita Acara Registrasi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima - Permohonan pihak terkait penyelesaian sengketa Pemilihan - Surat pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima - Berita Acara Penerimaan Permohonan Pihak Terkait - Surat Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai Kesepakatan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa Pemilihan - Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tidak Tercapai mufakat - Jadwal Pelaksanaan Mediasi dan Adjudikasi - Surat Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Surat Jawaban Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu - Surat Panggilan pihak terkait dalam Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Berita Acara Keterangan Saksi dibawah sumpah/janji - Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji - Putusan gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihanan PS.01.01 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tingkat Provinsi Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi - Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Kelengkapan berkas permohonan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Tanda terima berkas - Berita Acara Registrasi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima - Permohonan pihak terkait penyelesaian sengketa Pemilihan - Surat pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima - Berita Acara Penerimaan Permohonan Pihak Terkait - Surat Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai Kesepakatan - Putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa Pemilihan - Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tidak Tercapai mufakat - Jadwal Pelaksanaan Mediasi dan Adjudikasi - Surat Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Surat Jawaban Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu - Surat Panggilan pihak terkait dalam Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Berita Acara Keterangan Saksi dibawah sumpah/ janji - Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji - Putusan gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihanan PS.01.02 Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Kelengkapan berkas permohonan - Tanda terima berkas - Berita Acara Registrasi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima - Permohonan pihak terkait penyelesaian sengketa Pemilihan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Surat pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima - Berita Acara Penerimaan Permohonan Pihak Terkait - Surat Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai Kesepakatan - Putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa Pemilihan - Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tidak Tercapai mufakat - Jadwal Pelaksanaan Mediasi dan Adjudikasi - Surat Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Surat Jawaban Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu - Surat Panggilan pihak terkait dalam Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Berita Acara Keterangan Saksi dibawah sumpah/janji - Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Putusan gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihanan PS.01.03 Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tingkat Kecamatan Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota - Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Kelengkapan berkas permohonan - Tanda terima berkas - Berita Acara Registrasi Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister - Surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima - Permohonan pihak terkait penyelesaian sengketa Pemilihan - Surat pemberitahuan permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima - Berita Acara Penerimaan Permohonan Pihak Terkait - Surat Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencapai Kesepakatan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa Pemilihan - Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tidak Tercapai mufakat - Jadwal Pelaksanaan Mediasi dan Adjudikasi - Surat Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Surat Jawaban Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu - Surat Panggilan pihak terkait dalam Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Berita Acara Keterangan Saksi dibawah sumpah/janji - Berita Acara Keterangan Ahli dibawah sumpah/janji - Putusan gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan - Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihanan 3 PS.02 Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses - Surat Undangan Sosialisasi Penyelesaian Sengketa No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Laporan Laporan Sosialisasi Penyelesaian Sengketa 4 PS.03 Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses - Laporan Pendampingan - Laporan Monitoring - Laporan Evaluasi KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ttd ABHAN LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BAWASLU NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 FUNGSI FASILITATIF A. PR PERENCANAAN
1.PR.00 Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan PR.00.00 Bahan Masukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/master plan Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.00.01 Bahan Masukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 dan Organisasi PR.00.02 Rencana Strategi Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.00.03 Hasil Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Terbuka Eselon II Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi
2.PR.01 Rencana Kerja Tahunan PR.01.00 Usulan unit kerja beserta data pendukung Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.01.01 Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.01.02 Rencana Kerja Tahunan Badan Pengawas Pemilu Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi
3.PR 02 Penetapan/Kontrak Kinerja Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kenerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi
4.PR.03 Penyusunan Rencana Anggaran No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 PR.03.00 Rencana Strategis Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.03.01 Rencana Kerja Tahunan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.03.02 Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.03.03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi
5.PR.04 Laporan PR.04.00 Laporan Berkala Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi
1.Laporan bulanan
2.Laporan triwulan
3.Laporan semesteran
4.Laporan tahunan unit kerja
5.Laporan tahunan Bawaslu PR.04.01 Laporan Khusus Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 PR.04.02 Progress report Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.04.03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.04.04 Evaluasi Program Evaluasi program unit kerja Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi Evaluasi program Bawaslu Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi 6 PR.05 Monitoring dan Evaluasi Kinerja PR.05.00 Monitoring Anggaran Unit Kerja Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi PR.05.01 Monitoring Anggaran Bawaslu Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi 7 PR.06 Dengar Pendapat/Hearing Dewan Perwakilan Rakyat No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 PR.06.00 Bahan/Materi Pidato/Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Kabinet Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi B. OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 1 OT.00 Organisasi/Struktur organisasi Bawaslu Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi

a.Pembentukan
b.Pengubahan
c.Pembubaran OT.05 Berkas Reformasi Birokrasi Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi OT.07 Evaluasi Kelembagaan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi OT.01 Uraian Tugas Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi OT.02 Analisis Jabatan dan Beban Kerja OT 06 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 OT.03 Mekanisme Kerja Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi OT.04 Ketatalaksanaan Biro Perencanaan dan Organisasi Tata Laksana (penyusunan dan penyempurnaan) Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi
a.Sistem dan prosedur kerja - Analisis - Evaluasi
b.Standar Pelayanan/Standar Operasional Prosedur C. KA PERSURATAN DAN KEARSIPAN 1 KA.00 Administrasi Persuratan - Buku Agenda Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi - Lembar Pengantar/buku ekspedisi Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi - Formulir/Catatan Permintaan dan Layanan Penggandaan Dokumen/Arsip Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 dan Organisasi 2 KA.01 Kearsipan KA.01.00 Pembinaan Kearsipan (apresiasi, penyuluhan, workshop, bimbingan teknis) Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi KA.01.01 Penyusunan Sistem Kearsipan Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi KA.01.02 Pemeliharaan dan penyimpanan arsip Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang memepengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi KA.01.03 Layanan penggunaan/peminjaman Arsip Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi KA.01.04 Penyusutan Arsip:
a.Pemindahan Arsip Inaktif Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi - Berita Acara Pemindahan - Daftar Arsip yang dipindahkan
b.Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 dan Organisasi - Berita Acara Pemusnahan - Daftar Arsip yang dimusnahkan - Rekomendasi/pertimbangan/pemusnahan arsip dari Arsip Nasional Rrepublik Indonesia - Surat Keputusan pemusnahan
c.Penyerahan arsip statis Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi - Berita Acara Serah Terima Arsip - Daftar Arsip yang diserahkan KA.02 Rapat kerja /rapart koordinasi/rapat teknis Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Bawaslu Biro Perencanaan dan Organisasi D. KU KEUANGAN 1 KU.00 Pelaksanaan Anggaran KU.00.00 Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Ketentuan/Peraturan Menteri Keuangan Menyangkut Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KU.01 Dokumen Realisasi Pendapatan Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KU.01.03 a. Surat Setoran Pajak No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 KU.01.04 KU.01.05
b.Surat Setoran Bea dan Cukai
c.Surat Setoran Bukan Pajak atau Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak
d.Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja
e.Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank
f.Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari masing-masing Satuan Kerja
g.Dokumen Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Pajak antara Pusat dan Daerah
h.Dokumen Piutang Negara
i.Dokumen Pengelolaan Investasi, Penyertaan Modal Negara dan sejenisnya
j.Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara KU.00 Belanja Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KU.00.03 a. Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk Dokumen-Dokumen Pembayarannya: 1) Barang pakai habis 2) Barang inventaris: - Barang Bergerak/Barang Inventaris - Tanah dan Bangunan 3) Jasa 4) Software Komputer Catatan: yang termasuk dokumen pengadaan barang dan jasa antara lain: - Pengumuman Lelang - Dokumen Prakualifikasi No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Dokumen Peninjauan Lapangan - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan - Berita Acara Pelelangan - Usulan Calon Pemenang - Penetapan Pemenang - Surat Perintah Kerja - Kontrak/Adenddum Kontrak KU.00.03 b. Dokumen Pembayaran Keuangan: - Pengajuan Kebutuhan Penarikan Kas - Bukti-Bukti Tagihan dari Pihak Ketiga - Surat Permintaan Pembayaran - Surat Perintah Membayar - Surat Perintah Pencairan Dana KU.01.10 c. Dokumen Tata Usaha Anggaran yaitu: - Buku Kas Umum - Buku Kas Pembantu - Buku/Kartu Pengawasan Kredit Anggaran - Rekening Koran Bank KU.00.02 d. Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium KU.03.00 e. Kartu Gaji KU.03.03 f. Bukti Setor Iuran/Kontribusi Pemerintah RI kepada Badan/Organisasi Internasional
g.Dokumen Penyertaan Modal Pemerintah KU.01.02 h. Dokumen Pembayaran Hutang Negara antara lain Tagihan dari Negara Kreditur, Bukti Transfer, Nota Debet dari Bank Indonesia dll KU.01.06 i. Dokumen Akuntansi Keuangan: - Berita Acara Pemeriksaan Kas - Kas/Register Penutupan Kas - Arsip Data Komputer No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Berita Acara Rekonsiliasi Antara Satuan Kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KU.02 j. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : - Laporan Realisasi Anggaran - Neraca - Laporan Arus Kas - Catatan atas Laporan Keuangan - Laporan Perubahan Ekuitas - Laporan Operasional
k.Berita Acara Serah Terima Bendahara KU.01.00 l. Surat Keputusan Perbendaharaan - Surat Keputusan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran - Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen - Surat Keputusan Penunjukan Bendahara - Surat Keputusan Pejabat Pengadaan 2 KU.01.08 Bantuan/Hibah/Pinjaman Luar Negeri Daftar Proyek-Proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Blue Book) Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green book) Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Dokumen Memorandum of Understanding, dan Dokumen Sejenisnya Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Barang Milik Negara Dokumen Loan Agreement Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Legal Opinion, Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan Lender Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri berikut lampirannya: Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Reimbursement - Direct Payment/Transfer Procedure - Special Commitment/ L/C Opening - Special Account/Imprest Fund - Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri - Notice Of Disbursement Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice) Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KU.00.03 Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perintah Membayar beserta lampirannya, antara lain: Surat Perintah Pencairan, Kontrak, Berita Acara, dan Data Pendukung lainnya. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Replenisment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain : No Objection Letter, Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization, Statement of Expenditure Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Staff Appraisal Report Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Report/Laporan yang terdiri dari: Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Progress Report - Monthly Report - Quarterly Report - Final Report/Completion Report Laporan Hutang Negara : Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Laporan Pembayaran Hutang Negara - Laporan Posisi Hutang Negara Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 3 KU.01 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 KU.01.00 Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan: Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Kuasa Pengguna Anggaran - Kuasa Pengguna Barang/Jasa - Pejabat Pembuat Komitmen - Pejabat Pembuat Daftar Gaji - Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar - Bendahara Penerimaan/Pengeluaran - Pengelola Barang - termasuk berita acara serah terima jabatan KU.01.01 Hibah Dalam Negeri Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Naskah Perjanjian Hibah Daerah - Nomor Registrasi Hibah Langsung - Ijin Pembukaan Rekening - Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung - Surat Pengesahan Hibah Langsung - Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung 4 KU.04 Sistem Akuntansi Instansi KU.04.00 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 KU.04.01 Kebijakan Akuntansi Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KU.04.02 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KU.04.03 Laporan Realisasi Semesteran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 5 KU.05 Pertanggungjawaban Keuangan Negara KU.05.00 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KU.05.01 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan internal Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KU.05.02 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional: Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Laporan Hasil Pemeriksaan - Memorandum Hasil Pemeriksaan - Tindak Lanjut/Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 KU.01.07 Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara : Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi E PL PERLENGKAPAN 1 PL.00 Analisa Kebutuhan Usulan Unit/Satuan Kerja Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Rencana Kebutuhan Kementerian Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 2 PL.01 Tata Ruang Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 3 PL.02 Daftar Perkenalan Mampu Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 4 PL.03 Pengadaan Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Dokumen Pelelangan/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 - Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan - Dokumen Serah Terima Pekerjaan 5 PL.04 Pemanfaatan Barang PL.04.00 Bantuan/Hibah Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara PL.04.01 Tukar Menukar Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara PL.04.02 Pinjaman Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara PL.04.03 Sewa Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 6 PL.05 Penyimpanan dan distribusi barang Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Surat menyurat meliputi permintaan barang, formulir permintaan,surat perintah mengeluarkan barang, pengantar/pengiriman barang/tanda terima barang - Berita Acara Serah Terima Barang - Buku persediaan barang/kartu stok barang No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 7 PL.06 Pemeliharaan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Pemeliharaan/perbaikan Barang Bergerak/Barang Inventaris Kantor (meliputi Surat Permintaan pemeliharaan/perbaikan, Surat Penawaran dari Rekanan, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 8 PL.07 Inventaris Barang Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara - Daftar Barang Ruangan - Daftar Barang Lainnya - Kartu Inventaris Barang - Daftar Opname Fisik Barang Inventaris 9 PL.08 Penghapusan Barang Penghapusan Barang Bergerak/Barang Inventaris Kantor (meliputi berkas usul penghapusan, Panitia Penghapusan s/d Berita Acara Penghapusan. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 10 PL.09 Dokumen Aset PL.09.00 Sertifikat Tanah Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara PL.09.01 Izin Mendirikan Bangunan Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Barang Milik Negara PL.09.02 Gambar/Denah bangunan/instalasi listrik, air dan gas dan As Built Drawing Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara PL.09.03 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara PL.09.04 Surat Tanda Nomor Kendaraan Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara F HK HUKUM 1 HK.00 Program Legislasi HK.00.00 Program Legislasi Lembaga/Pemerintah Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HK.00.01 Rancangan Peraturan Bawaslu Rancangan Peraturan Bawaslu, termasuk naskah kajian, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan. Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 2 HK.01 Produk Hukum HK.01.00 Produk hukum bersifat pengaturan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 HK.01.01 Produk hukum bersifat penetapan Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HK.01.02 Kajian dan Analisis Hukum Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 3 HK.02 Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding/Kontrak/Perjanjian Dalam dan Luar Negeri Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 4 HK.03 Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi (Pidana/Perdata/Pengadilan Tata Usaha Negara dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 5 HK.04 Telaah Hukum 6 HK.05 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 7 HK.06 Dokumentasi Hukum Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 8 HK.07 Hak Atas Kekayaan Intelektual Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 9 HK.08 Kasus Hukum Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat G HM HUBUNGAN MASYARAKAT 1 HM.00 Publikasi Melalui Media Cetak (buku, buletin, jurnal, dll) maupun Elektronik Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 2 HM.01 Liputan Rapat Dengar Pendapat/Hearing Dewan Perwakilan Rakyat Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 3 HM.02 Hubungan Antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi: HM.02.00 Hubungan antar lembaga pemerintah Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HM.02.01 Hubungan dengan organisasi sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HM.02.02 Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda/Praktek Kerja Lapangan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 HM.02.03 Forum kehumasan (Badan Koordinasi Kehumasan/Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia) Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HM.02.04 Hubungan dengan media massa Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 1) Siaran pers/konferensi pers/press release 2) Kunjungan wartawan/peliputan 3) Wawancara 4 HM.03 Keprotokolan: HM.03.00 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar) Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Buku tamu Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HM.03.02 Agenda kegiatan Komisioner dan Sekretaris Jenderal Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HM.03.01 Kunjungan dalam negeri Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 1) Kunjungan dinas Komisioner Biasa/Terbuka Eselon III No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 2) Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai Biasa/Terbuka Eselon III Kunjungan luar negeri Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HM.03.03 Daftar nama/alamat rumah/pejabat Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HM.03.04 Keamanan dan Ketertiban untuk Pimpinan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 5 HM.04 Dokumentasi/liputan kegiatan/acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan kinerja Bawaslu, dalam berbagai media : Kertas/foto/video/rekaman suara/multi media HM.04.00 Dokumentasi/liputan kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat HM.04.01 Dokumentasi/liputan kegiatan lainnya Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 6 HM.05 Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan 7 HM.06 Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf dari Pimpinan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 8 HM.07 Sosialisasi Humas, Hubungan Antar Lembaga, Keprotokolan Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 9 HM.08 Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan: Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kliping koran Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Brosur/leaflet/poster/plakat Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Pengumuman/pemberitaan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 10 HM.09 Pameran Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 H KP KEPEGAWAIAN 1 KP.00 Formasi Pegawai Usulan dari Unit Kerja Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Usulan Permintaan Formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Penetapan Formasi Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 2 KP.01 Pengadaan Pegawai KP.01.00 a. Proses Penerimaan Pegawai meliputi : Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Pengumuman - Seleksi Administrasi - Pemanggilan Peserta Test - Pelaksanaan Ujian Tertulis - Keputusan Hasil Ujian - Wawancara
b.Penetapan Pengumuman Kelulusan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7
c.Berkas Lamaran yang Tidak Diterima Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.01.01 Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan Nomor Induk Pegawai Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil lebih 2 tahun Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Kolektif Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 3 KP.02 Pembinaan Karir Pegawai Diklat/Kursus/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Surat Perintah/Surat Tugas/Surat Keputusan /Surat Izin - Laporan Kegiatan Pengembangan Diri Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan/Sertifikat Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.02.01 SASARAN KINERJA PEGAWAI Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 KP.07.00 Disiplin Pegawai - Daftar Hadir - Rekapitulasi Daftar Hadir Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.08.03 Berkas Hukuman Disiplin Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Ringan - Sedang - Berat KP.08.05 Penghargaan dan Tanda Jasa Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 4 KP.02 Ujian Kenaikan Pangkat/Jabatan KP.02.00 Ujian Penyesuaian Ijazah Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.02.01 Ujian Dinas Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.02.02 Ujian Kompetensi Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 5 KP.04 Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 6 KP.03 Mutasi Pegawai KP.03.07 Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Dipekerjakan, Mutasi Antar Unit Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.03.03 Mutasi Keluarga Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Surat Izin Pernikahan/Perceraian - Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian - Surat Nikah/Cerai - Akte Kelahiran Anak - Surat Keterangan Meninggal Dunia KP.03.00 Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 7 KP.04 Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.03.02 Peninjauan Masa Kerja Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.03.04 Berkas Baperjakat Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 8 KP.05 Pendelegasian Wewenang KP.05.00 Pelaksanaan Tugas Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 KP.05.01 Pelaksanaan Tugas Harian Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 9 KP.07 Administrasi Pegawai Surat Perintah Dinas/Surat Tugas Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.10.01 Cuti Pegawai Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan, Cuti alasan penting Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Cuti Besar Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Cuti Diluar Tanggungan Negara Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.07.01 Dokumentasi Identitas Pegawai Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Usul Penetapan Kartu Pegawai/Kartu Pegawai Elektronik/Kartu Istri/Kartu Suami - Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan - Laporan Pajak Penghasilan Pribadi - Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Berkas Kepegawaian & Daftar Urut Kepangkatan Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 9 KP.08 Pembinaan Pegawai KP.08.00 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.08.01 Satuan Kinerja Pegawai Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.08.02 Pembinaan Mental Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.08.03 Hukuman Disiplin Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 10 KP.09 Pembinaan Jabatan Fungsional 11 KP.10 Kesejahteraan Pegawai KP.10.00 - Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.10.04 - Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 KP.10.03 - Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.10.02 - Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.10.05 - Berkas tentang Layanan Beras/Pakaian Dinas Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.10.06 - Berkas tentang Layanan Pengurusan Jenazah Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 12 KP.11 Pemberhentian Pegawai dengan hormat, tidak dengan hormat, Tanpa Hak Pensiun Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perselisihan/Sengketa Kepegawaian Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Dudanya & Pegawai Negeri Sipil yang Tewas Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
1. 13.KP.13 Berkas Perorangan Pegawai: Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.13.00 Berkas Perorangan Aparatur Sipil Negara: Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
a.Nota Penetapan Nomor Induk Pegawai dan Kelengkapannya No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7
b.Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara
c.Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
d.Hasil Pengujian Kesehatan
e.Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
f.Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja
g.Surat Keputusan Kenaikan Pangkat
h.Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan
i.Surat Keputusan Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional
j.Surat Keputusan Perpindahan Wilayah Kerja
k.Surat Keputusan Perpindahan Antar Instansi
l.Surat Keputusan Cuti di luar Tanggungan Negara
m.Berita Acara Pemeriksaan
n.Surat Keputusan Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS
o.Surat Keputusan Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk
p.Surat Keputusan Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan
q.Surat Keputusan Pemberian Uang Tunggu
r.Surat Keputusan Pembebasan dari Jabatan Organik No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7
s.Surat Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil
t.Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil
u.Surat Keputusan Pemberhentian Sementara
v.Surat Keterangan Pernyataan Hilang
w.Surat Keterangan Kembalinya Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan Hilang
x.Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara
y.Surat Keputusan Penggantian Nama
z.Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran aa.Akta Nikah/Cerai bb. Akta Kelahiran cc. Isian Formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil dd. Berita Acara Pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala ll. Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri mm. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri nn. Kartu Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil oo. Ijazah/Sertifikat No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 pp. Surat Keputusan Penempatan/Penarikan Pegawai qq.Surat Keputusan Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk rr. Surat Pertimbangan Status Pegawai Negeri Sipil ss. Surat Keputusan Pengaktifan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah uu. Surat Keputusan Pensiun KP.13.01 Berkas Perseorangan non Aparatur Sipil Negara Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KP.13.02 Berkas Perseorangan Anggota Bawaslu Bawaslu Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Ketua dan Anggota Bawaslu - Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu Bawaslu KP.13.03 Bawaslu Provinsi Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi - Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 KP.13.04 Bawaslu Kabupaten/Kota Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota - Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu Bawaslu Kabupaten/Kota KP.13.05 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan - Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan KP.13.06 Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa - Anggota Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa KP.13.07 Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum - Anggota Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri - Anggota Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri 13 KP.12 Organisasi Non Kedinasan I RT KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 RT.01.02 Telekomunikasi Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 2 RT.00 Perjalanan Dinas RT.00.00 Dalam negeri Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum RT.00.01 Luar negeri Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 3 RT.01 Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan : RT.01.01 Ruang dan gedung Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum RT.01.00 Kendaraan operasional Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum RT.01.03 Fasilitas dinas pejabat negara Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum RT.01.04 Fasilitas kantor lainnya Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 4 RT.02 Risalah/Notulen Rapat: Rapat Pimpinan/Pleno Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Rapat Internal/Rapat Rutin/Berkala (termasuk bahan-bahan rapat) Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum RT.01.01 Administrasi Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi Pimpinan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum RT.01.00 Pengurusan Kendaraan Dinas Jabatan: Pengurusan surat-surat kendaraan dinas Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Pemeliharaan dan perbaikan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 5 RT.04 Pemeliharaan Gedung dan Taman: Pertamanan/landscaping Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Penghijauan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perbaikan gedung Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Kebersihan gedung dan taman Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 6 RT.05 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telpon, dan Komputer: Perbaikan/pemeliharaan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Pemasangan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 7 RT.03 Ketertiban dan Keamanan RT.03.00 Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap kantor Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 1) Daftar nama satuan pengamanan 2) Daftar jaga/daftar piket 3) Catatan gangguan/pelanggaran/kejadian 4) Surat ijin keluar masuk orang atau barang RT.03.01 Laporan ketertiban dan keamanan Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 1) Kehilangan 2) Kerusakan 3) Kecelakaan 4) Gangguan 8 RT.06 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya. Biasa/Terbuka Eselon III Tidak memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Biro Sumber Daya Manusia dan Umum J. PW PENGAWASAN 1 PW.00 Rencana Kinerja Tahunan Pengawasan Internal No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Rencana Kerja Tahunan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama 2 PW.01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Akuntan, Laporan Auditor Independen yang memerlukan tindak lanjut Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Laporan Hasil Audit Investigasi yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi dan memerlukan tindak lanjut Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Akuntan, Laporan Auditor Independen yang tidak memerlukan tindak lanjut Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Laporan Hasil Audit Investigasi yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi dan tidak memerlukan tindak lanjut Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama PW.04 Laporan perkembangan, penanganan surat pengaduan masyarakat Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Laporan pemuktakiran data tindak lanjut temuan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Laporan perkembangan Barang Milik Negara Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama PW.02 Laporan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan review keuangan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 PW.06 Good Corporate Governance Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional yang memerlukan tindak lanjut Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional yang tidak memerlukan tindak lanjut Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama 3 PW.02 Reviu Keuangan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama - Laporan dan Kertas Kerja Reviu Keuangan 4 PW.03 Pengendalian Kinerja Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama - Laporan Kinerja dilingkungan Bawaslu - kertas kerja laporan hasil kinerja Bawaslu 5 PW.05 Pelaksanaan Asistensi dan Konsultasi Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama - Laporan dan Kertas Kerja Asistensi dan Konsultasi 6 PW.08 Pemantauan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/Program Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 Tuntutan Ganti Rugi Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Pemantauan tindak laporan hasil pengawasan Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Penerapan Early Warning System Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama Pemantauan disiplin pegawai Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama 7 PW.04 Pengaduan masyarakat Rahasia Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama 8 PW.09 Pengawasan lainnya Terbatas Eselon III Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Inspektorat Utama K TI TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI 1 TI.00 Rencana Strategis/Master Plan Pembangunan Sistem Informasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi 2 TI.01 Dokumen Arsitektur: TI.01.00 Sistem Informasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi TI.01.01 Sistem Aplikasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 TI.01.02 Infrastruktur Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi 3 TI.02 Dokumentasi Implementasi: TI.02.00 Sistem Informasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi TI.02.01 Sistem Aplikasi Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi TI.02.02 Infrastruktur Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi 4 TI.03 Perekaman dan Pemutakhiran Data: Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi - Formulir Isian - Daftar Petugas Perekaman - Jadwal Pelaksanaan - Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data 5 TI.04 Migrasi Sistem Aplikasi dan Data: Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi - Perencanaan Migrasi - Pelaksanaan Migrasi - Berita Acara Kegiatan Migrasi - Daftar sistem aplikasi dan data yang imigrasi - Laporan hasil migrasi No. KLASIFIKASI ARSIP JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1 2 3 4 5 6 7 6 TI.05 Dokumen Hosting: Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi - Formulir permintaan hosting - Laporan hasil uji kelayakan - Laporan pelaksanaan hosting 7 TI.06 Layanan Back-up Data Digital Terbatas Eselon II Memiliki dampak yang mempengaruhi kinerja Bawaslu Pusat Data dan Informasi KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ttd ABHAN