DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bawaslu ini mengatur tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan tahapan pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2023, No.845 Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. www.peraturan.go.id 2023, No.845
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
8.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
9.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
10.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
11.Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
12.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
13.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
14.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
15.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
16.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
17.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
18.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU www.peraturan.go.id 2023, No.845 Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
19.Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
20.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
21.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
22.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23.TPS Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
24.Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai potitik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
25.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
26.Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
27.Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
28.Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
29.Perlengkapan Pemungutan Suara adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara.
30.Dukungan Perlengkapan Lainnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, kelancaran, dan kemudahan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
31.Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya adalah perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan suara.
32.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
33.Hari adalah hari kalender. www.peraturan.go.id 2023, No.845

Pasal 2

(1)Pengawas Pemilu melakukan pengawasan tahapan pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu;
2. b.Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu dan pendistribusiannya di wilayah kecamatan;
3. c.Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu di wilayah kelurahan/desa;
4. d.Panwaslu LN melakukan pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu dan pendistribusiannya di luar negeri; dan
5. e.Pengawas TPS melakukan pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam pelaksanaan persiapan pemungutan suara di TPS.

Pasal 3

(1)Bawaslu melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a melalui:
1. a.penyusunan standar tata laksana pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu;
2. b.penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dalam pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu;
3. c.penentuan fokus pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu; www.peraturan.go.id 2023, No.845
4. d.koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian/lembaga;
5. e.pengawasan secara langsung;
6. f.analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu;
7. g.penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu; dan/atau
8. h.pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.
(2)Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a melalui:
1. a.penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu di wilayah provinsi;
2. b.penentuan fokus pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu di wilayah provinsi;
3. c.koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah di wilayah provinsi;
4. d.pengawasan secara langsung;
5. e.analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu;
6. f.penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu; dan/atau
7. g.pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.
(3)Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a melalui:
1. a.penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan www.peraturan.go.id 2023, No.845 Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
2. b.penentuan fokus pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. c.koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah di wilayah kabupaten/kota;
4. d.pengawasan secara langsung;
5. e.analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu;
6. f.penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu; dan/atau
7. g.pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.
(4)Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b melalui:
1. a.penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu dan pendistribusiannya di wilayah kecamatan;
2. b.penentuan fokus pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu dan pendistribusiannya di wilayah kecamatan;
3. c.koordinasi dan konsolidasi dengan instansi pemerintah daerah di wilayah kecamatan;
4. d.pengawasan secara langsung;
5. e.analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu dan pendistribusiannya;
6. f.penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu dan pendistribusiannya; dan/atau
7. g.pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif. www.peraturan.go.id 2023, No.845
(5)Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c melalui:
1. a.pengawasan secara langsung; dan
2. b.analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu di wilayah kelurahan/desa.
(6)Panwaslu LN melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d melalui:
1. a.pengawasan secara langsung; dan
2. b.analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan terkait dengan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu dan pendistribusiannya di luar negeri.
(7)Pengawas TPS melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e melalui pengawasan secara langsung.
(8)Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu serta penindakan dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) serta pencegahan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab KPU dalam penetapan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dalam Pemilu.

Pasal 5

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara yang dilakukan melalui Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat www.peraturan.go.id 2023, No.845 KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2)Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
(3)Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kotak suara;
2. b.surat suara;
3. c.tinta;
4. d.bilik pemungutan suara;
5. e.segel;
6. f.alat untuk mencoblos pilihan; dan
7. g.TPS/TPSLN.
(4)Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.sampul kertas;
2. b.tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
3. c.tanda pengenal KPPSLN, petugas ketertiban TPSLN, dan saksi;
4. d.karet pengikat surat suara;
5. e.lem/perekat;
6. f.kantong plastik;
7. g.bolpoin;
8. h.gembok atau alat pengaman lainnya;
9. i.spidol;
10. j.formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;
11. k.stiker nomor kotak suara;
12. l.tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
13. m.alat bantu tunanetra; dan
14. n.formulir lainnya, jika ada.
(5)Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.salinan daftar pemilih tetap;
2. b.salinan daftar Pemilih tambahan;
3. c.daftar Pasangan Calon;
4. d.daftar calon tetap anggota DPR;
5. e.daftar calon tetap anggota DPD;
6. f.daftar calon tetap anggota DPRD provinsi;
7. g.daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota; dan
8. h.label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.

Pasal 6

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan meliputi pengawasan terhadap:
1. a.pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; dan
2. b.pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya. www.peraturan.go.id 2023, No.845
(2)Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu berkoordinasi dengan KPU untuk mendapatkan akses sistem informasi yang digunakan KPU dalam pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.

Pasal 7

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dengan cara:
1. a.memastikan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya:
  1. 1.tepat jumlah;
  2. 2.tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;
  3. 3.tepat kualitas;
  4. 4.tepat waktu; dan
  5. 5.tepat tujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:
  1. 1.jadwal kegiatan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
  2. 2.jumlah Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
  3. 3.jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
  4. 4.pengaturan teknis pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
  5. 5.peta dan zona pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
  6. 6.daftar Penyedia yang melakukan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; dan/atau
  7. 7.mekanisme pengamanan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; dan
3. c.menyampaikan saran perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan www.peraturan.go.id 2023, No.845 kewenangan masing-masing dalam hal terdapat kesalahan administratif dalam pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
(2)Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan terhadap tempat penyimpanan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan tempat penyimpanan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya terjamin keamanan dan/atau kerahasiaannya.
(4)Bawaslu dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memastikan:
1. a.standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu ditetapkan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.memperoleh salinan penetapan standar dan kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara.

Pasal 8

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaan produksi dan/atau pencetakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:
1. a.produksi dan/atau pencetakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilakukan oleh KPU dan Peyedia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.ketepatan jumlah serta standar jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi dalam produksi dan/atau pencetakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
3. c.ketepatan waktu dalam pelaksanaan produksi dan/atau pencetakan Perlengkapan Pemungutan www.peraturan.go.id 2023, No.845 Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; dan
4. d.terjaminnya pengamanan pada saat pelaksanaan produksi dan/atau pencetakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.

Pasal 9

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara:

a.melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mendapatkan akses data kontrak pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu;
b.melakukan pengawasan secara langsung di tempat produksi dan pencetakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; dan
c.menyampaikan saran perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam hal terdapat kesalahan administratif produksi dan/atau pencetakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.

Pasal 10

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan terhadap produksi dan pencetakan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara dengan cara memastikan:
1. a.produksi dan/atau pencetakan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.surat suara untuk Pasangan Calon memuat: a) foto Pasangan Calon; b) nama Pasangan Calon; c) nomor urut Pasangan Calon; dan d) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tanda gambar Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul Pasangan Calon;
  2. 2.surat suara untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota masing- masing memuat: a) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu; b) nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu; dan c) nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, www.peraturan.go.id 2023, No.845 untuk setiap daerah pemilihan; dan
  3. 3.surat suara untuk calon anggota DPD memuat: a) nomor; b) pas foto diri terbaru; dan c) nama calon anggota DPD, untuk setiap daerah pemilihan;
2. b.produksi dan/atau pencetakan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik;
3. c.KPU menetapkan jumlah Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap di setiap TPS/TPSLN sebagai cadangan untuk masing-masing jenis surat suara; dan
4. d.KPU menetapkan jumlah Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan jumlah untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk Pasangan Calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
(2)Penentuan jumlah Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang dicetak untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…