DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013

Nomor: 14
Tahun: 2013
Ditetapkan: 26 Juli 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin kebutuhan hukum masyarakat dan transparansi penyelesaian sengketa pemilihan umum, perlu dilakukan perubahan tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Meningingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181); 2
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 162); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 162) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 22 dan angka 23 serta angka 20 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 3 Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupaTen/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
7.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
8.Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
9.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
10.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
12.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
13.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
14.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
15.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
16.Penyelesaian Sengketa adalah proses mempertemukan para pihak oleh Pengawas Pemilu untuk memperoleh kesepakatan serta proses pengambilan Keputusan oleh Pengawas Pemilu apabila diantara para pihak tidak tercapai kesepakatan.
17.Laporan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang/lebih warga Negara Indonesia yang mempunyai hak 4 pilih, pemantau Pemilu, maupun Peserta Pemilu kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
18.Laporan Sengketa Pemilu adalah permohonan penyelesaian sengketa yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota atau laporan pelanggaran yang dikategorisasikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai sengketa Pemilu.
19.Musyawarah adalah proses mempertemukan para pihak oleh Pengawas Pemilu untuk memperoleh kesepakatan.
20.Dihapus
21.Kesepakatan Perdamaian adalah dokumen tertulis yang berisikan kesepakatan tertulis para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah.
22.Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
23.Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Sengketa Pemilu terdiri atas:
1. a.sengketa antar peserta Pemilu dalam proses penyelenggaraan Pemilu; dan
2. b.sengketa antara peserta Pemilu dengan KPU akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(2)Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, timbul karena adanya:
1. a.perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan suatu masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu antar peserta Pemilu; dan/atau
2. b.keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu peserta Pemilu mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari peserta Pemilu yang lain.
  1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilu dalam proses penyelenggaraan Pemilu.
(2)Bawaslu menyelesaikan sengketa antara partai politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
(3)Bawaslu atau Bawaslu Provinsi menyelesaikan sengketa antara peserta Pemilu dengan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota kecuali Keputusan KPU mengenai hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. 5

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penyelesaian sengketa Pemilu mengutamakan prinsip musyawarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
(2)Penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tahapan:
1. a.penerimaan laporan atau temuan;
2. b.pengkajian; dan
3. c.musyawarah.
(3)Penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya laporan atau temuan.
(4)Diterimanya laporan atau temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak laporan atau temuan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil.

5.Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Sengketa Pemilu dapat berasal dari Laporan atau Temuan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
1. a.laporan yang berisikan permohonan sengketa Pemilu.
2. b.Laporan Pelanggaran.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterima oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi berbentuk permohonan.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dikategorikan merupakan laporan sengketa Pemilu.
(5)Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

6.Ketentuan Pasal 6 diubah dengan menyisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat

(4)dan ayat (5) yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf b dan Pasal 5 ayat (4) dapat disampaikan oleh:
1. a.warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
2. b.pemantau Pemilu; atau
3. c.peserta Pemilu.
(2)Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan:
1. a.pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
2. b.pelanggaran administrasi Pemilu;
3. c.sengketa Pemilu; dan 6
4. d.tindak pidana Pemilu.
(3)Dalam hal Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya sebagai sengketa Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa Pemilu dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak dinyatakan sebagai sengketa Pemilu.
(4)Dalam hal sengketa Pemilu terkait Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, laporan pelanggaran dinyatakan sebagai Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelapor mengajukan Laporan yang berisikan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat
(3).
(4a)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan sebagai sengketa Pemilu.
(5)Tata Cara Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7.Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (3) diajukan langsung kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mencoret calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD dari daftar calon tetap yang disebabkan karena pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon, diajukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan yang bersangkutan tidak terbukti.
(3)Permohonan sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sengketa pemilu antar Peserta Pemilu.
(4)Permohonan Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kepada Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatan pada tempat terjadinya sengketa.

8.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pemohon sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
1. a.partai politik calon peserta Pemilu;
2. b.partai politik peserta Pemilu; 7
3. c.calon anggota DPR, DPD dan DPRD yang tercantum di dalam daftar calon sementara dan/atau daftar calon tetap; dan
4. d.bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU.
(2)Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah partai politik yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu di KPU.

9.Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Permohonan Sengketa Pemilu antar Peserta Pemilu dapat disampaikan secara tertulis yang diantar langsung atau dikirim melalui faksimili.

10.Ketentuan Pasal 16 disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Permohonan Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat syarat formal dan syarat materiil permohonan.
(2)Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lembaga yang dituju, identitas pemohon dan termohon.
(2a)Syarat formal berupa lembaga yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni:
1. a.dalam hal permohonan penyelesaian sengketa terkait keputusan KPU, lembaga yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bawaslu; dan
2. b.dalam hal permohonan penyelesaian sengketa terkait keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, lembaga yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bawaslu Provinsi.
(2b)Identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama pemohon;
2. b.alamat pemohon;
3. c.telepon/fax; dan
4. d.kedudukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2c)Identitas termohon sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
1. a.nama termohon;
2. b.alamat termohon;
3. c.telepon/fax; dan
4. d.kedudukan termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2d)Alamat pemohon dan/atau termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dan ayat (2c) adalah alamat tempat tinggal pemohon dan/atau alamat lembaga/institusi yang diwakilinya.
(3)Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.kewenangan menyelesaikan sengketa;
2. b.kepentingan langsung pemohon atas penyelesaian sengketa;
3. c.masalah/obyek sengketa; dan
4. d.hal-hal yang diminta untuk diputuskan. 8
(4)Permohonan dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Pemohon bermaterai Rp 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan salinan dalam format digital yang tersimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat atau yang sejenisnya.

11.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin kebutuhan hukum masyarakat dan transparansi penyelesaian sengketa pemilihan umum, perlu dilakukan perubahan tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181); 2
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 162); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 162) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 22 dan angka 23 serta angka 20 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 3 Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupaTen/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
7.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
8.Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
9.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
10.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
12.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
13.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
14.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
15.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
16.Penyelesaian Sengketa adalah proses mempertemukan para pihak oleh Pengawas Pemilu untuk memperoleh kesepakatan serta proses pengambilan Keputusan oleh Pengawas Pemilu apabila diantara para pihak tidak tercapai kesepakatan.
17.Laporan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang/lebih warga Negara Indonesia yang mempunyai hak 4 pilih, pemantau Pemilu, maupun Peserta Pemilu kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
18.Laporan Sengketa Pemilu adalah permohonan penyelesaian sengketa yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota atau laporan pelanggaran yang dikategorisasikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai sengketa Pemilu.
19.Musyawarah adalah proses mempertemukan para pihak oleh Pengawas Pemilu untuk memperoleh kesepakatan.
20.Dihapus
21.Kesepakatan Perdamaian adalah dokumen tertulis yang berisikan kesepakatan tertulis para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah.
22.Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
23.Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Sengketa Pemilu terdiri atas:
1. a.sengketa antar peserta Pemilu dalam proses penyelenggaraan Pemilu; dan
2. b.sengketa antara peserta Pemilu dengan KPU akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(2)Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, timbul karena adanya:
1. a.perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan suatu masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu antar peserta Pemilu; dan/atau
2. b.keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu peserta Pemilu mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari peserta Pemilu yang lain.
  1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilu dalam proses penyelenggaraan Pemilu.
(2)Bawaslu menyelesaikan sengketa antara partai politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
(3)Bawaslu atau Bawaslu Provinsi menyelesaikan sengketa antara peserta Pemilu dengan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota kecuali Keputusan KPU mengenai hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. 5

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penyelesaian sengketa Pemilu mengutamakan prinsip musyawarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
(2)Penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tahapan:
1. a.penerimaan laporan atau temuan;
2. b.pengkajian; dan
3. c.musyawarah.
(3)Penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya laporan atau temuan.
(4)Diterimanya laporan atau temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak laporan atau temuan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil.

5.Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Sengketa Pemilu dapat berasal dari Laporan atau Temuan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
1. a.laporan yang berisikan permohonan sengketa Pemilu.
2. b.Laporan Pelanggaran.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterima oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi berbentuk permohonan.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dikategorikan merupakan laporan sengketa Pemilu.
(5)Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

6.Ketentuan Pasal 6 diubah dengan menyisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat

(4)dan ayat (5) yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf b dan Pasal 5 ayat (4) dapat disampaikan oleh:
1. a.warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
2. b.pemantau Pemilu; atau
3. c.peserta Pemilu.
(2)Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan:
1. a.pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
2. b.pelanggaran administrasi Pemilu;
3. c.sengketa Pemilu; dan 6
4. d.tindak pidana Pemilu.
(3)Dalam hal Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya sebagai sengketa Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa Pemilu dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak dinyatakan sebagai sengketa Pemilu.
(4)Dalam hal sengketa Pemilu terkait Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, laporan pelanggaran dinyatakan sebagai Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelapor mengajukan Laporan yang berisikan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat
(3).
(4a)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan sebagai sengketa Pemilu.
(5)Tata Cara Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7.Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (3) diajukan langsung kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mencoret calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD dari daftar calon tetap yang disebabkan karena pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon, diajukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan yang bersangkutan tidak terbukti.
(3)Permohonan sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sengketa pemilu antar Peserta Pemilu.
(4)Permohonan Sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kepada Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatan pada tempat terjadinya sengketa.

8.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pemohon sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
1. a.partai politik calon peserta Pemilu;
2. b.partai politik peserta Pemilu; 7
3. c.calon anggota DPR, DPD dan DPRD yang tercantum di dalam daftar calon sementara dan/atau daftar calon tetap; dan
4. d.bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU.
(2)Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah partai politik yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu di KPU.

9.Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Permohonan Sengketa Pemilu antar Peserta Pemilu dapat disampaikan secara tertulis yang diantar langsung atau dikirim melalui faksimili.

10.Ketentuan Pasal 16 disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Permohonan Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat syarat formal dan syarat materiil permohonan.
(2)Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lembaga yang dituju, identitas pemohon dan termohon.
(2a)Syarat formal berupa lembaga yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni:
1. a.dalam hal permohonan penyelesaian sengketa terkait keputusan KPU, lembaga yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bawaslu; dan
2. b.dalam hal permohonan penyelesaian sengketa terkait keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota, lembaga yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bawaslu Provinsi.
(2b)Identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama pemohon;
2. b.alamat pemohon;
3. c.telepon/fax; dan
4. d.kedudukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2c)Identitas termohon sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
1. a.nama termohon;
2. b.alamat termohon;
3. c.telepon/fax; dan
4. d.kedudukan termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2d)Alamat pemohon dan/atau termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dan ayat (2c) adalah alamat tempat tinggal pemohon dan/atau alamat lembaga/institusi yang diwakilinya.
(3)Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.kewenangan menyelesaikan sengketa;
2. b.kepentingan langsung pemohon atas penyelesaian sengketa;
3. c.masalah/obyek sengketa; dan
4. d.hal-hal yang diminta untuk diputuskan. 8
(4)Permohonan dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Pemohon bermaterai Rp 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan salinan dalam format digital yang tersimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat atau yang sejenisnya.

11.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: