DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juni 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1080); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
4.Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
5.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
6.Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
7.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain.
8.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/ kelurahan.
9.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi
11.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
13.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
14.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan. 3

Pasal 2

Fokus pengawasan proses pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a.ketaatan terhadap prosedur;
b.kelengkapan dan kebenaran data, serta keabsahan dokumen persyaratan;
c.transparansi proses pencalonan;
d.perlakuan yang adil dan setara kepada semua pasangan calon;
e.ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
f.penindakan terhadap terjadinya dugaan pelanggaran.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 3

(1)Pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Bawaslu.
(2)Dalam hal diperlukan Bawaslu dapat melibatkan Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk mengawasi tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 4

Pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a.persyaratan pencalonan calon Presiden dan Wakil Presiden;
b.tata cara penentuan dan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
c.tata cara pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
d.tata cara verifikasi persyaratan bakal pasangan calon Presiden Dan Wakil Presiden;
e.penetapan dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
f.penggantian calon Presiden dan Wakil Presiden atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap.

Pasal 5

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi:

a.keterpenuhan persyaratan untuk pengajuan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
b.keabsahan persyaratan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi:

a.pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR;
b.pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh gabungan satu atau lebih Partai Politik yang memperoleh kursi di DPR dengan satu atau lebih Partai Politik yang tidak memperoleh kursi di DPR, yang total perolehan suaranya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR;
c.Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya mengusulkan 1 (satu) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan 4
d.kesepakatan antarPartai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi:

a.waktu penyampaian jadwal pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
b.waktu masa pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
c.proses pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
d.kelengkapan berkas administrasi syarat pengajuan calon dan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden;
e.proses penetapan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
f.proses penetapan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
g.penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani oleh rumah sakit kepada KPU.

Pasal 8

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi:

a.waktu pelaksanaan verifikasi oleh KPU;
b.kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi syarat pengajuan calon dan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden;
c.tindak lanjut terhadap masukan masyarakat berkenaan dengan pemenuhan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden;
d.pemberitahuan hasil verifikasi kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
e.pemberian kesempatan kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik dan pasangan calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen administrasi;
f.verifikasi ulang hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administrasi; dan
g.verifikasi terhadap persyaratan administrasi calon pengganti.

Pasal 9

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi:

a.proses penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
b.proses pengundian nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu; dan
c.proses pengumuman terhadap hasil penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 10

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi:

a.penyebab dan bukti calon atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap;
b.masa calon atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap; 5
c.waktu pengusulan calon atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti;
d.proses pengusulan calon atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti; dan
e.verifikasi berkas administrasi calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1080); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
4.Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
5.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
6.Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
7.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain.
8.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/ kelurahan.
9.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi
11.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
13.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
14.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan. 3

Pasal 2

Fokus pengawasan proses pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a.ketaatan terhadap prosedur;
b.kelengkapan dan kebenaran data, serta keabsahan dokumen persyaratan;
c.transparansi proses pencalonan;
d.perlakuan yang adil dan setara kepada semua pasangan calon;
e.ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
f.penindakan terhadap terjadinya dugaan pelanggaran.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 3

(1)Pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Bawaslu.
(2)Dalam hal diperlukan Bawaslu dapat melibatkan Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk mengawasi tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 4

Pengawasan tahapan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a.persyaratan pencalonan calon Presiden dan Wakil Presiden;
b.tata cara penentuan dan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
c.tata cara pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
d.tata cara verifikasi persyaratan bakal pasangan calon Presiden Dan Wakil Presiden;
e.penetapan dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
f.penggantian calon Presiden dan Wakil Presiden atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap.

Pasal 5

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi:

a.keterpenuhan persyaratan untuk pengajuan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
b.keabsahan persyaratan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi:

a.pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR;
b.pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh gabungan satu atau lebih Partai Politik yang memperoleh kursi di DPR dengan satu atau lebih Partai Politik yang tidak memperoleh kursi di DPR, yang total perolehan suaranya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR;
c.Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya mengusulkan 1 (satu) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan 4
d.kesepakatan antarPartai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi:

a.waktu penyampaian jadwal pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
b.waktu masa pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
c.proses pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
d.kelengkapan berkas administrasi syarat pengajuan calon dan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden;
e.proses penetapan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
f.proses penetapan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
g.penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani oleh rumah sakit kepada KPU.

Pasal 8

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi:

a.waktu pelaksanaan verifikasi oleh KPU;
b.kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi syarat pengajuan calon dan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden;
c.tindak lanjut terhadap masukan masyarakat berkenaan dengan pemenuhan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden;
d.pemberitahuan hasil verifikasi kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
e.pemberian kesempatan kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik dan pasangan calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen administrasi;
f.verifikasi ulang hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administrasi; dan
g.verifikasi terhadap persyaratan administrasi calon pengganti.

Pasal 9

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi:

a.proses penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
b.proses pengundian nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu; dan
c.proses pengumuman terhadap hasil penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 10

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi:

a.penyebab dan bukti calon atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap;
b.masa calon atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap; 5
c.waktu pengusulan calon atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti;
d.proses pengusulan calon atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti; dan
e.verifikasi berkas administrasi calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti.