DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3.Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
5.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Rekapitulasi adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
7.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
8.KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
9.KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
10.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
11.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
12.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
13.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
14.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
15.Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
16.Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
17.Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
18.Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
19.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
20.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

Pasal 2

(1)Pengawasan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

BAB II

PENGAWASAN REKAPITULASI PEMILIHAN

Pasal 3

(1)PPL atau Pengawas TPS melakukan pengawasan hasil penghitungan suara di TPS yang akan disampaikan oleh KPPS kepada PPK melalui PPS dengan cara:
1. a.memeriksa keutuhan kotak suara dan dokumen pendukung yang akan diserahkan kepada PPK melalui PPS;
2. b.memastikan kotak suara memuat dokumen hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci dan tersegel;
4. d.memastikan KPPS membuat surat pengantar penyerahan kotak suara kepada PPK melalui PPS; dan
5. e.memastikan KPPS menyerahkan kotak suara kepada PPS pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
(2)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir laporan hasil pengawasan.

Pasal 4

Setelah PPS menerima kotak suara, PPL wajib memastikan:

a.PPS mengumumkan hasil penghitungan suara dengan menggunakan lampiran model C-1 KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman di desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
b.PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara terkunci dan tersegel yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dengan menggunakan formulir model D-KWK; dan
c.PPS meneruskan kotak suara kepada PPK pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Pasal 5

(1)Dalam hal penyerahan kotak suara tidak dapat dilakukan pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, PPL memastikan PPS menyerahkan kepada PPK dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
(2)Penyerahan kotak suara tidak dapat dilakukan pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada:
1. a.keadaan geografis;
2. b.jarak tempuh;
3. c.cuaca; dan/atau
4. d.ketersediaan transportasi yang kurang memadai.
(3)PPL memastikan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi terjaga, aman, dan utuh dengan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak rusak, tidak menghitung surat suara, dan tidak hilang.
(4)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir laporan hasil pengawasan, dengan disertai keterangan.

Pasal 6

PPL memastikan PPS meneruskan salinan formulir model C-KWK, C1-KWK, dan lampirannya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dipindai.

Pasal 7

(1)Panwas Kecamatan melakukan pengawasan rekapitulasi di TPS yang diterima dari PPS kepada PPK dengan cara:
1. a.memastikan kotak suara memuat dokumen hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci dan tersegel;
3. c.memastikan PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK; dan
4. d.memastikan PPK menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
(2)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir laporan hasil pengawasan.

Pasal 8

(1)Panwas Kecamatan memastikan PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi dengan membagi jumlah desa/kelurahan atau nama lainnya dalam wilayah kerja PPS.
(2)Panwas Kecamatan memastikan penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
(3)Panwas Kecamatan memastikan Ketua PPK menyampaikan surat undangan kepada saksi, Panwas Kecamatan, PPS dan Sekretariat PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi.
(4)Panwas Kecamatan memastikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan:
1. a.hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi;
2. b.tempat pelaksanaan rapat;
3. c.jadwal acara pelaksanaan Rekapitulasi di PPK;
4. d.masing-masing pasangan calon dapat mengajukan saksi paling banyak 4 (empat) orang;
5. e.setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) pasangan calon;
6. f.saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota; dan
7. g.peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan.
(5)Panwas Kecamatan memastikan rapat Rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau pemilihan, masyarakat, dan Instansi terkait.

Pasal 9

Panwas Kecamatan memastikan PPK menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi terdiri atas:

a.ruang untuk rapat;
b.formulir berita acara dan sertifikat;
c.kotak suara terkunci dan tersegel; dan
d.kotak suara kosong yang diberi label Rekapitulasi untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi di PPK masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan.

Pasal 10

(1)Panwas Kecamatan memastikan terlaksananya rapat Rekapitulasi di PPK.
(2)Panwas Kecamatan memastikan Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara Rekapitulasi.
(3)Panwas Kecamatan memastikan Ketua PPK memimpin dan membuka rapat Rekapitulasi.
(4)Panwas Kecamatan memastikan Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK, lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano.
(5)Panwas Kecamatan memastikan Ketua atau Anggota PPS membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1-KWK.
(6)Panwas Kecamatan memastikan Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat hasil Rekapitulasi di formulir Model DAA-KWK, lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3.Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
5.Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Rekapitulasi adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
7.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
8.KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
9.KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
10.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
11.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
12.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
13.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
14.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
15.Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
16.Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
17.Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
18.Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
19.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
20.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

Pasal 2

(1)Pengawasan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

BAB II

PENGAWASAN REKAPITULASI PEMILIHAN

Pasal 3

(1)PPL atau Pengawas TPS melakukan pengawasan hasil penghitungan suara di TPS yang akan disampaikan oleh KPPS kepada PPK melalui PPS dengan cara:
1. a.memeriksa keutuhan kotak suara dan dokumen pendukung yang akan diserahkan kepada PPK melalui PPS;
2. b.memastikan kotak suara memuat dokumen hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci dan tersegel;
4. d.memastikan KPPS membuat surat pengantar penyerahan kotak suara kepada PPK melalui PPS; dan
5. e.memastikan KPPS menyerahkan kotak suara kepada PPS pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
(2)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir laporan hasil pengawasan.

Pasal 4

Setelah PPS menerima kotak suara, PPL wajib memastikan:

a.PPS mengumumkan hasil penghitungan suara dengan menggunakan lampiran model C-1 KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman di desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
b.PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara terkunci dan tersegel yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dengan menggunakan formulir model D-KWK; dan
c.PPS meneruskan kotak suara kepada PPK pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Pasal 5

(1)Dalam hal penyerahan kotak suara tidak dapat dilakukan pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, PPL memastikan PPS menyerahkan kepada PPK dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
(2)Penyerahan kotak suara tidak dapat dilakukan pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada:
1. a.keadaan geografis;
2. b.jarak tempuh;
3. c.cuaca; dan/atau
4. d.ketersediaan transportasi yang kurang memadai.
(3)PPL memastikan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi terjaga, aman, dan utuh dengan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak rusak, tidak menghitung surat suara, dan tidak hilang.
(4)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir laporan hasil pengawasan, dengan disertai keterangan.

Pasal 6

PPL memastikan PPS meneruskan salinan formulir model C-KWK, C1-KWK, dan lampirannya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dipindai.

Pasal 7

(1)Panwas Kecamatan melakukan pengawasan rekapitulasi di TPS yang diterima dari PPS kepada PPK dengan cara:
1. a.memastikan kotak suara memuat dokumen hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci dan tersegel;
3. c.memastikan PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK; dan
4. d.memastikan PPK menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
(2)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir laporan hasil pengawasan.

Pasal 8

(1)Panwas Kecamatan memastikan PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi dengan membagi jumlah desa/kelurahan atau nama lainnya dalam wilayah kerja PPS.
(2)Panwas Kecamatan memastikan penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
(3)Panwas Kecamatan memastikan Ketua PPK menyampaikan surat undangan kepada saksi, Panwas Kecamatan, PPS dan Sekretariat PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi.
(4)Panwas Kecamatan memastikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan:
1. a.hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi;
2. b.tempat pelaksanaan rapat;
3. c.jadwal acara pelaksanaan Rekapitulasi di PPK;
4. d.masing-masing pasangan calon dapat mengajukan saksi paling banyak 4 (empat) orang;
5. e.setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) pasangan calon;
6. f.saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota; dan
7. g.peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan.
(5)Panwas Kecamatan memastikan rapat Rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau pemilihan, masyarakat, dan Instansi terkait.

Pasal 9

Panwas Kecamatan memastikan PPK menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi terdiri atas:

a.ruang untuk rapat;
b.formulir berita acara dan sertifikat;
c.kotak suara terkunci dan tersegel; dan
d.kotak suara kosong yang diberi label Rekapitulasi untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi di PPK masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan.

Pasal 10

(1)Panwas Kecamatan memastikan terlaksananya rapat Rekapitulasi di PPK.
(2)Panwas Kecamatan memastikan Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara Rekapitulasi.
(3)Panwas Kecamatan memastikan Ketua PPK memimpin dan membuka rapat Rekapitulasi.
(4)Panwas Kecamatan memastikan Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK, lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano.
(5)Panwas Kecamatan memastikan Ketua atau Anggota PPS membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1-KWK.
(6)Panwas Kecamatan memastikan Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat hasil Rekapitulasi di formulir Model DAA-KWK, lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.