DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024

Nomor: 14
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Tata Kelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masingmasing melaksanakan tata kelola Kehumasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tata kelola Kehumasan dikoordinasikan oleh anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi divisi di bidang Kehumasan. Tata kelola Kehumasan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan meliputi: a. hubungan dan layanan masyarakat; b. hubungan media massa; c. pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi; d. pengelolaan media sosial kelembagaan; dan e. pengelolaan data dukung Kehumasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengatur mengenai tata kelola kehumasan di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Kelola Kehumasan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KELOLA KEHUMASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Kehumasan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hubungan antara organisasi dan/atau individu dengan masyarakat luas dengan tujuan untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan citra atau reputasi suatu entitas melalui komunikasi yang efektif, transparan, dan strategis.
2.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
4.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.
6.Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
7.Unit Kerja adalah unit kerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi di bidang Kehumasan, hubungan media massa, pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi, pengelolaan media sosial kelembagaan, dan pengelolaan data dukung Kehumasan.

Pasal 2

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing melaksanakan tata kelola Kehumasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi divisi di bidang Kehumasan.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1)Tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan meliputi:
1. a.hubungan dan layanan masyarakat;
2. b.hubungan media massa;
3. c.pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi;
4. d.pengelolaan media sosial kelembagaan; dan
5. e.pengelolaan data dukung Kehumasan.
(2)Tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)difasilitasi oleh Unit Kerja sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Pasal 4

(1)Bentuk kegiatan hubungan dan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
1. a.penerimaan aspirasi masyarakat;
2. b.diskusi publik;
3. c.siniar;
4. d.penjenamaan lembaga;
5. e.iklan layanan masyarakat; dan
6. f.kegiatan lain yang berkaitan dengan hubungan dan layanan masyarakat.
(2)Bentuk kegiatan hubungan dan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
1. a.konvensional; dan/atau
2. b.digital.

Pasal 5

Bentuk kegiatan hubungan media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a.kunjungan media, yakni kegiatan kunjungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota ke kantor media massa sesuai tingkatan wilayah kerja;
b.kunjungan lokasi dan fasilitas, yakni kegiatan kunjungan media massa ke kantor atau fasilitas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
c.kerja sama media, yakni kegiatan untuk menjalin hubungan baik dengan upaya untuk percepatan penyebarluasan atas suatu pesan atau informasi lembaga untuk pencapaian pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat dengan informasi yang maksimal dan berimbang khususnya terkait penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
d.forum media, yakni sarana komunikasi dan diskusi antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan wartawan yang ditugaskan oleh media massa sesuai wilayah kerja masing-masing;
e.arahan media, yakni kegiatan temu muka antara Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dengan redaktur dan/atau pimpinan media massa untuk menyampaikan arahan tertentu berkaitan dengan masalah atau kebijakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada pimpinan media sesuai wilayah kerja masing-masing;
f.siaran media, yakni kegiatan pengiriman berita baik yang bersifat insidental maupun berkala kepada media massa dengan sasaran agar media massa mendapatkan aktualitas berita mengenai perkembangan kebijakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mempublikasikannya di media masing-masing;
g.konferensi media, yakni kegiatan temu muka antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dengan media massa untuk menyampaikan informasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota tentang program kerja, kebijakan lembaga, tanggapan isu lembaga, temuan dugaan pelanggaran, tahapan pengawasan Pemilu, atau informasi lainya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada media;
h.liputan dan/atau wawancara media, yakni kegiatan yang dilakukan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mengundang media massa untuk mewawancarai pimpinan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai isu aktual sesuai wilayah kerja masing-masing;
i.lokakarya media, yakni program peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bagi kalangan media massa;
j.temu media, yakni kegiatan temu muka antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan sejumlah media massa secara informal untuk menciptakan hubungan personal yang lebih intensif;
k.tinjauan media, yakni kegiatan yang mengundang dan memfasilitasi media massa untuk mengikuti kegiatan dan kunjungan terkait pelaksanaan program kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
l.ajang media, yakni program pemberian penghargaan dan apresiasi kepada media massa terhadap kontribusi liputan, pemberitaan, dan bentuk kerja sama lainnya yang menunjang perkembangan citra positif kelembagaan Bawaslu, yang diselenggarakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
m.pemantauan media massa, yakni pemantauan pemberitaan di media cetak, media penyiaran elektronik, media dalam jaringan dan/atau media pemberitaan lainnya yang dapat dilaksanakan setiap hari kerja; dan/atau
n.kegiatan lain yang berkaitan dengan hubungan media massa.

Pasal 6

Bentuk kegiatan pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

a.peliputan kegiatan kelembagaan;
b.penulisan, penyuntingan, dan pengunggahan materi publikasi di saluran informasi resmi lembaga;
c.publikasi kelembagaan;
d.pendokumentasian hasil peliputan kegiatan kelembagaan; dan
e.bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pemberitaan, publikasi dan dokumentasi.

Pasal 7

Kegiatan Pengelolaan media sosial kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

a.perencanaan konten;
b.penyiapan data;
c.produksi konten;
d.reviu dan persetujuan konten;
e.penyebaran konten;
f.pemantauan konten;
g.evaluasi konten; dan
h.kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan media sosial.

Pasal 8

Perencanaan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan proses awal dalam rangkaian pengelolaan media sosial kelembagaan untuk menyusun kalender konten publikasi media sosial kelembagaan.

Pasal 9

(1)Penyiapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan data dukung dalam pembuatan konten.
(2)Penyiapan data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi.
(3)Unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan dan/atau menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan kepada Unit Kerja untuk kepentingan publikasi.

Pasal 10

Produksi konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan proses visualisasi konsep, petunjuk, dan ide menjadi sebuah rancangan konten media sosial kelembagaan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…