DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juni 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Presiden dan Wakil Presiden, adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6.Panitia Pemilu Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
7.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
8.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
10.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
11.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
12.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
13.Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
14.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
15.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16.Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri. 3
17.Surat suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 2

(1)Pengawasan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pengadaan; dan
3. c.pendistribusian.
(2)Pengawasan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali terhadap pengawasan mengenai keuangan dan pembiayaannya.

BAB II

PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 3

(1)Pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bawaslu.
(2)Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
(3)Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penyelenggara Pemilu atau pihak lain yang terkait dengan perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 5

Pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a.tersusunnya jadwal kegiatan perlengkapan pemungutan suara;
b.telah ditentukannya jenis perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan kebutuhan proses penyelenggaraan Pemilu;
c.telah ditentukannya jumlah perlengkapan pemungutan suara yang dibutuhkan;
d.telah ditentukannya spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;
e.terlaksananya kegiatan sosialisasi dan diseminasi terkait pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
f.tersedianya sistem informasi logistik;
g.tersusunnya prosedur pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara jika terdapat kejadian yang mengakibatkan tertunda 4 atau diulangnya penyelenggaraan Pemilu karena bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, atau gangguan lainnya;
h.terciptanya koordinasi dan kerjasama antara penyelenggara Pemilu dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
i.tersedianya keterbukaan penyelenggara Pemilu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat.

Pasal 6

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan meminta data dan informasi perencanaan perlengkapan pemungutan suara kepada penyelenggara Pemilu.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu.

Pasal 7

Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap perencanaan perlengkapan pemungutan suara, dengan cara:

a.mengidentifikasi potensi rawan pelanggaran dan menentukan fokus pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara berdasarkan:
1. 1.setiap orang yang berpotensi melakukan pelanggaran; dan/atau
2. 2.wilayah pengawasan dengan mempertimbangkan potensi rawan pelanggaran pada area, daerah dan/atau tempat tertentu berdasarkan pengalaman pada Pemilu sebelumnya.
b.memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait perencanaan perlengkapan pemungutan suara dari Penyelenggara Pemilu, meliputi:
1. 1.jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
2. 2.jenis perlengkapan pemungutan suara yang akan didakan;
3. 3.spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan;
4. 4.mekanisme pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara yang akan digunakan;
5. 5.peta atau zona pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara; dan
6. 6.mekanisme pengamanan perlengkapan pemungutan suara.
c.membandingkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan data dan informasi Pemilu sebelumnya dan/atau langkah lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Prosedur teknis pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya serta prosedur teknis pengawasan pengadaan dimuat dalam ceklist yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini. 5

BAB V

PENGADAAN

Pasal 9

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penyelenggara Pemiludan pihak lain yang terkait dengan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 10

Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara yang dilakukan oleh:

a.KPU;
b.KPU Provinsi;
c.KPU Kabupaten/Kota; dan
d.PPLN, dilakukan terhadap pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan/atau dukungan perlengkapan lainnya.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Presiden dan Wakil Presiden, adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6.Panitia Pemilu Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
7.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
8.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
10.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
11.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
12.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
13.Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
14.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
15.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16.Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri. 3
17.Surat suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 2

(1)Pengawasan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pengadaan; dan
3. c.pendistribusian.
(2)Pengawasan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali terhadap pengawasan mengenai keuangan dan pembiayaannya.

BAB II

PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 3

(1)Pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bawaslu.
(2)Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
(3)Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penyelenggara Pemilu atau pihak lain yang terkait dengan perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 5

Pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a.tersusunnya jadwal kegiatan perlengkapan pemungutan suara;
b.telah ditentukannya jenis perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan kebutuhan proses penyelenggaraan Pemilu;
c.telah ditentukannya jumlah perlengkapan pemungutan suara yang dibutuhkan;
d.telah ditentukannya spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;
e.terlaksananya kegiatan sosialisasi dan diseminasi terkait pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
f.tersedianya sistem informasi logistik;
g.tersusunnya prosedur pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara jika terdapat kejadian yang mengakibatkan tertunda 4 atau diulangnya penyelenggaraan Pemilu karena bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, atau gangguan lainnya;
h.terciptanya koordinasi dan kerjasama antara penyelenggara Pemilu dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
i.tersedianya keterbukaan penyelenggara Pemilu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat.

Pasal 6

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan meminta data dan informasi perencanaan perlengkapan pemungutan suara kepada penyelenggara Pemilu.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu.

Pasal 7

Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap perencanaan perlengkapan pemungutan suara, dengan cara:

a.mengidentifikasi potensi rawan pelanggaran dan menentukan fokus pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara berdasarkan:
1. 1.setiap orang yang berpotensi melakukan pelanggaran; dan/atau
2. 2.wilayah pengawasan dengan mempertimbangkan potensi rawan pelanggaran pada area, daerah dan/atau tempat tertentu berdasarkan pengalaman pada Pemilu sebelumnya.
b.memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait perencanaan perlengkapan pemungutan suara dari Penyelenggara Pemilu, meliputi:
1. 1.jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
2. 2.jenis perlengkapan pemungutan suara yang akan didakan;
3. 3.spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan;
4. 4.mekanisme pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara yang akan digunakan;
5. 5.peta atau zona pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara; dan
6. 6.mekanisme pengamanan perlengkapan pemungutan suara.
c.membandingkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan data dan informasi Pemilu sebelumnya dan/atau langkah lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

BAB V

PENGADAAN

Pasal 9

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penyelenggara Pemiludan pihak lain yang terkait dengan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 10

Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara yang dilakukan oleh:

a.KPU;
b.KPU Provinsi;
c.KPU Kabupaten/Kota; dan
d.PPLN, dilakukan terhadap pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan/atau dukungan perlengkapan lainnya.