DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
8.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019;
9.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- 2019;
10.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Bawaslu adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019.
2.Rencana Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Renja Bawaslu RI adalah dokumen perencanaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun bersangkutan dan Renstra Bawaslu RI Tahun 2015-2019.

Pasal 2

Renstra Bawaslu dimaksudkan sebagai:

a.dasar acuan penyusunan kebijakan;
b.pedoman penyusunan rencana kerja;
c.pedoman bagi seluruh unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan tahunan; dan
d.pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

(1)Renstra Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
1. a.pendahuluan;
2. b.visi, misi dan tujuan;
3. c.arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
4. d.target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
5. e.penutup.
(2)Renstra Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

Pasal 4

(1)Sekretaris Jenderal Bawaslu dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Renja Bawaslu setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan kepada Ketua Bawaslu RI.
(2)Ketua Bawaslu RI melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan capaian Renstra Bawaslu dalam kurun waktu 2015-2019 berdasarkan laporan pelaksanaan Renja Bawaslu RI.

Pasal 5

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 September 2015 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Ttd. MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 25 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1426 LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015 - 2019 MATRIKS VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BAWASLU RI TAHUN 2015-2019 VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS Menjadi Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis, Bermartabat dan Bekualitas

1.Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
1.Meningkatkan soliditas organisasi, struktur, kualitas sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan pengawas pemilu yang efektif dan efesien; Terwujudnya pengawasan pemilu berupa pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa yang berkualitas dan berintegritas
2.Mengembangkan pola dan metode pengawasan;
2.Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan penyelenggaran pemilu;
3.Mengefektikan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu;
3.Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif;
4.Meningkatkan sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi; VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS
4.Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5.Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta dan penyelenggara pemilu tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu;
6.Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu;
7.Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder pemilu dalam pengawasan pemilu;
5.Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
8.Mengefektifkan penindakan pelanggaran pemilu;
9.Menyelesaikan sengketa pemilu secara adil dan efektif;
10.Meningkatkan kepercayaan peserta pemilu terhadap kinerja pengawas pemilu;
11.Meningkatkan kualitas kinerja penanganan pelanggaran pemilu secara profesional;
12.Menyederhanakan prosedur penanganan pelanggaran pemilu;
6.Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.
13.Meningkatkan mutu data dan informasi pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa; dan
14.Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu partisipatif. MATRIKS ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS BAWASLU TAHUN 2015-2019 NO. ARAH KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM KEGIATAN
1.Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu melalui:

a.Peningkatan regulasi, sistem dan prosedur pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa:
b.Peningkatan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sebagai masukan bagi kebijakan penyelesaian permasalahan pengawasan pemilu.
c.Peningkatan sistem informasi (TI), kualitas data dan informasi pengawasan pemilu;
e.Peningkatan kualitas kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) pemilu. EKSTERNAL
a.Meningkatkan kualitas kerjasama antar lembaga pemerintah (lintas bidang);
b.Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa: sebagai masukan bagi kebijakan penyelesaian permasalahan pengawasan pemilu;
c.Meningkatkan sistem informasi (TI), kualitas data dan informasi pengawasan pemilu;
e.Meningkatkan kualitas kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan A. PROGRAM TEKNIS (UTAMA/SUBTANSI):
1. 1.Pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kegiatan Utama dalam Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu:
2. 1.Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
3. 2.Pengembangan Produk Hukum, Litbang, Pengelolaan Kehumasan dan Pengawasan Internal;
4. 3.Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Kegiatan Utama DKPP);
5. 4.Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc
6. 2.Peningkatan dukungan manajemen dan teknis lainnya, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu melalui:
a.Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan lembaga pengawas Pemilu Ad hoc;
b.Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) organisasi dan pegawai. (stakeholders) pemilu. INTERNAL
a.Meningkatkan kinerja lembaga dan kinerja individu/pegawai;
b.Mengelola anggaran secara efisien;
c.Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur Bawaslu: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota, Panwas Kecamatan, PPL/PPLN dan Pengawas TPS
d.Menerapkan prinsip-prinsip good governance di Bawaslu;
e.Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai. B. PROGRAM GENERIK (PENDUKUNG/FASILITASI):
1. 2.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu Kegiatan Utama dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu:
2. 5.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Pemilihan Umum MATRIKS PROGRAM/KEGIATAN BAWASLU PERIODE TAHUN 2015-2019 NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
3. 1.Program 1: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Bawaslu Persentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang Profesional, Akuntabel, Efisien dan Efektif Kegiatan 1: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bawaslu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bawaslu
4. 1.Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu;
5. 2.Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran;
6. 3.Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;
7. 4.Persentase penyelesaian urusan kepegawaian, ketatausahaan, persuratan dan kearsipan, serta pelayanan pimpinan; dan
8. 5.Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan dan aset
9. 2.Program 2: Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
10. 1.Persentase Penanganan Pelanggaran yang Diselesaikan
11. 2.Persentase Kasus Pelanggaran Kode Etik yang Diselesaikan Kegiatan 1: Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Meningkatnya Kualitas Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Dalam Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
12. 1.Persentase tata laksana teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu yang disesuaikan dengan regulasi;
13. 2.Jumlah pendidikan pengawasan pemilu partisipatif untuk :
a.Bawaslu Provinsi dan peserta pemilu
b.Panwas Kab/Kota dan Panwas Kecamatan
c.Organisasi masyarakat sipil
1. 3.Persentase penyelenggaraan pengawasan dan supervisi pengawasan pemilu;
2. 4.Persentase jumlah layanan laporan pelanggaran dan permohonan penyelesaian sengketa yang ditangani sesuai ketentuan;
3. 5.Persentase pembangunan dan pemutakhiran data base ormas dan komponen masyarakat lainnya secara terpilah yang melaksanakan pengawasan pemilu partisipatif ; dan
4. 6.Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu. Kegiatan 2: Pengembangan Produk Hukum, Litbang, Pengelolaan Kehumasan dan Pengawasan Internal
a.Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, kehumasan, pencitraan lembaga dan pengawasan internal;
b.Meningkatnya hubungan dan jaringan internasional
1. 1.Persentase proses penyusunan produk hukum Bawaslu yang dilaksanakan sesuai prosedur;
2. 2.Persentase layanan bantuan hukum kepada personil pengawas pemilu;
3. 3.Persentase pemberitaan positif tentang kinerja Bawaslu;
4. 4.Persentase data dan informasi pemilu yang diakses oleh publik;
5. 5.Persentase pelaksanaan analisis strategi dan teknis pengawasan pemilu serta analisis potensi pelanggaran pemilu;
6. 6.Persentase pembentukan dan beroperasinya pusat pendidikan dan latihan pengawasan pemilu yang partisipatif;
7. 7.Persentase pengembangan sistem deteksi dini pengawasan pemilu;
8. 8.Persentase terlaksananya program reformasi birokrasi;
9. 9.Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan;
10. 10.Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan Biro Hukum, Humas dan Pengawas Internal;
11. 11.Jumlah fasilitasi penguatan dan pemberdayaan ormas dalam pengawasan pemilu partisipatif;
12. 12.Jumlah fasilitasi penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif; dan
13. 13.Jumlah kelembagaan/organisasi internasional yang menjalin hubungan dan jaringan dengan Bawaslu. Kegiatan 3: Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terwujudnya keadilan bagi penyelenggara pemilu dan menurunnya tingkat pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu
14. 1.Persentase laporan pengaduan pelanggaran kode etik yang ditangani sesuai ketentuan;
15. 2.Persentase tingkat kepuasan pihak yang berperkara (administrasi peradilan etik); dan
16. 3.Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan pelayanan pimpinan, sosialisasi kode etik serta monitoring dan evaluasi Biro Administrasi DKPP Kegiatan 4: Teknis Penyelenggaraan Pengawasam Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad hoc
17. 1.Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu;
18. 2.Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya;
19. 3.Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi; dan
20. 4.Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kabupaten/Kota, Kecamatan, PPL, dan PPLN MATRIKS KERANGKA PENDANAAN BAWASLU PERIODE TAHUN 2015-2019 NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN KERANGKA PENDANAAN (RP MILIAR) 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
21. 1.Program 1: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bawaslu Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Bawaslu 95.8 100.6 105.7 110.4 115.4 527.9
22. 2.Program 2: Pengawasan penyelenggaraan Pemilu Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 361.1 379.2 398.1 416.0 434.7 1,989.1
23. 3.Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya 95.8 100.6 105.7 110.4 115.4 527.9
24. 4.Kegiatan teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu. Meningkatnya kualitas teknis pengawasan penyelenggaraan Pemilu dalam Pencegahan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa 43.0 45.2 47.4 49.6 51.8 237.0
25. 5.Kegiatan pengembangan produk hukum, Litbang, pengelolaan kehumasan, dan pengawasan internal. - Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, kehumasan, pencitraan lembaga, dan pengawasan internal. - Meningkatnya hubungan dan jaringan internasional. 37.9 39.8 41.8 43.7 45.6 208.8
26. 6.Kegiatan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Meningkatnya penegakan kode etik bagi penyelenggara Pemilu dan atau menurunnya tingkat pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu 29.6 31.1 32.6 34.1 35.6 163.0
27. 7.Kegiatan teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc. 250.6 263.1 276.3 288.7 301.7 1,380.4 TOTAL 456.9 479.8 503.8 526.4 550.1 2,517.1 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Ttd. MUHAMMAD

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
8.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019;
9.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- 2019;
10.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Bawaslu adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019.
2.Rencana Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Renja Bawaslu RI adalah dokumen perencanaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun bersangkutan dan Renstra Bawaslu RI Tahun 2015-2019.

Pasal 2

Renstra Bawaslu dimaksudkan sebagai:

a.dasar acuan penyusunan kebijakan;
b.pedoman penyusunan rencana kerja;
c.pedoman bagi seluruh unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan tahunan; dan
d.pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

(1)Renstra Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
1. a.pendahuluan;
2. b.visi, misi dan tujuan;
3. c.arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
4. d.target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
5. e.penutup.
(2)Renstra Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

Pasal 4

(1)Sekretaris Jenderal Bawaslu dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Renja Bawaslu setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan kepada Ketua Bawaslu RI.
(2)Ketua Bawaslu RI melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan capaian Renstra Bawaslu dalam kurun waktu 2015-2019 berdasarkan laporan pelaksanaan Renja Bawaslu RI.

Pasal 5

1.Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
1.Meningkatkan soliditas organisasi, struktur, kualitas sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan pengawas pemilu yang efektif dan efesien; Terwujudnya pengawasan pemilu berupa pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa yang berkualitas dan berintegritas
2.Mengembangkan pola dan metode pengawasan;
2.Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan penyelenggaran pemilu;
3.Mengefektikan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu;
3.Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif;
4.Meningkatkan sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi; VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS
4.Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5.Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta dan penyelenggara pemilu tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu;
6.Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu;
7.Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder pemilu dalam pengawasan pemilu;
5.Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
8.Mengefektifkan penindakan pelanggaran pemilu;
9.Menyelesaikan sengketa pemilu secara adil dan efektif;
10.Meningkatkan kepercayaan peserta pemilu terhadap kinerja pengawas pemilu;
11.Meningkatkan kualitas kinerja penanganan pelanggaran pemilu secara profesional;
12.Menyederhanakan prosedur penanganan pelanggaran pemilu;
6.Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.
13.Meningkatkan mutu data dan informasi pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa; dan
14.Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu partisipatif. MATRIKS ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS BAWASLU TAHUN 2015-2019 NO. ARAH KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM KEGIATAN
1.Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu melalui:

a.Peningkatan regulasi, sistem dan prosedur pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa:
b.Peningkatan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sebagai masukan bagi kebijakan penyelesaian permasalahan pengawasan pemilu.
c.Peningkatan sistem informasi (TI), kualitas data dan informasi pengawasan pemilu;
e.Peningkatan kualitas kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) pemilu. EKSTERNAL
a.Meningkatkan kualitas kerjasama antar lembaga pemerintah (lintas bidang);
b.Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa: sebagai masukan bagi kebijakan penyelesaian permasalahan pengawasan pemilu;
c.Meningkatkan sistem informasi (TI), kualitas data dan informasi pengawasan pemilu;
e.Meningkatkan kualitas kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan A. PROGRAM TEKNIS (UTAMA/SUBTANSI):
1. 1.Pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kegiatan Utama dalam Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu:
2. 1.Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
3. 2.Pengembangan Produk Hukum, Litbang, Pengelolaan Kehumasan dan Pengawasan Internal;
4. 3.Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Kegiatan Utama DKPP);
5. 4.Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc
6. 2.Peningkatan dukungan manajemen dan teknis lainnya, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu melalui:
a.Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan lembaga pengawas Pemilu Ad hoc;
b.Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) organisasi dan pegawai. (stakeholders) pemilu. INTERNAL
a.Meningkatkan kinerja lembaga dan kinerja individu/pegawai;
b.Mengelola anggaran secara efisien;
c.Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur Bawaslu: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota, Panwas Kecamatan, PPL/PPLN dan Pengawas TPS
d.Menerapkan prinsip-prinsip good governance di Bawaslu;
e.Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai. B. PROGRAM GENERIK (PENDUKUNG/FASILITASI):
1. 2.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu Kegiatan Utama dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu:
2. 5.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Pemilihan Umum MATRIKS PROGRAM/KEGIATAN BAWASLU PERIODE TAHUN 2015-2019 NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
3. 1.Program 1: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Bawaslu Persentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang Profesional, Akuntabel, Efisien dan Efektif Kegiatan 1: Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bawaslu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bawaslu
4. 1.Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu;
5. 2.Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran;
6. 3.Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;
7. 4.Persentase penyelesaian urusan kepegawaian, ketatausahaan, persuratan dan kearsipan, serta pelayanan pimpinan; dan
8. 5.Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan dan aset
9. 2.Program 2: Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
10. 1.Persentase Penanganan Pelanggaran yang Diselesaikan
11. 2.Persentase Kasus Pelanggaran Kode Etik yang Diselesaikan Kegiatan 1: Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Meningkatnya Kualitas Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Dalam Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
12. 1.Persentase tata laksana teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu yang disesuaikan dengan regulasi;
13. 2.Jumlah pendidikan pengawasan pemilu partisipatif untuk :
a.Bawaslu Provinsi dan peserta pemilu
b.Panwas Kab/Kota dan Panwas Kecamatan
c.Organisasi masyarakat sipil
1. 3.Persentase penyelenggaraan pengawasan dan supervisi pengawasan pemilu;
2. 4.Persentase jumlah layanan laporan pelanggaran dan permohonan penyelesaian sengketa yang ditangani sesuai ketentuan;
3. 5.Persentase pembangunan dan pemutakhiran data base ormas dan komponen masyarakat lainnya secara terpilah yang melaksanakan pengawasan pemilu partisipatif ; dan
4. 6.Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu. Kegiatan 2: Pengembangan Produk Hukum, Litbang, Pengelolaan Kehumasan dan Pengawasan Internal
a.Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, kehumasan, pencitraan lembaga dan pengawasan internal;
b.Meningkatnya hubungan dan jaringan internasional
1. 1.Persentase proses penyusunan produk hukum Bawaslu yang dilaksanakan sesuai prosedur;
2. 2.Persentase layanan bantuan hukum kepada personil pengawas pemilu;
3. 3.Persentase pemberitaan positif tentang kinerja Bawaslu;
4. 4.Persentase data dan informasi pemilu yang diakses oleh publik;
5. 5.Persentase pelaksanaan analisis strategi dan teknis pengawasan pemilu serta analisis potensi pelanggaran pemilu;
6. 6.Persentase pembentukan dan beroperasinya pusat pendidikan dan latihan pengawasan pemilu yang partisipatif;
7. 7.Persentase pengembangan sistem deteksi dini pengawasan pemilu;
8. 8.Persentase terlaksananya program reformasi birokrasi;
9. 9.Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan;
10. 10.Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan Biro Hukum, Humas dan Pengawas Internal;
11. 11.Jumlah fasilitasi penguatan dan pemberdayaan ormas dalam pengawasan pemilu partisipatif;
12. 12.Jumlah fasilitasi penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif; dan
13. 13.Jumlah kelembagaan/organisasi internasional yang menjalin hubungan dan jaringan dengan Bawaslu. Kegiatan 3: Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terwujudnya keadilan bagi penyelenggara pemilu dan menurunnya tingkat pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu
14. 1.Persentase laporan pengaduan pelanggaran kode etik yang ditangani sesuai ketentuan;
15. 2.Persentase tingkat kepuasan pihak yang berperkara (administrasi peradilan etik); dan
16. 3.Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan pelayanan pimpinan, sosialisasi kode etik serta monitoring dan evaluasi Biro Administrasi DKPP Kegiatan 4: Teknis Penyelenggaraan Pengawasam Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad hoc
17. 1.Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu;
18. 2.Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya;
19. 3.Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi; dan
20. 4.Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kabupaten/Kota, Kecamatan, PPL, dan PPLN MATRIKS KERANGKA PENDANAAN BAWASLU PERIODE TAHUN 2015-2019 NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN KERANGKA PENDANAAN (RP MILIAR) 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
21. 1.Program 1: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bawaslu Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Bawaslu 95.8 100.6 105.7 110.4 115.4 527.9
22. 2.Program 2: Pengawasan penyelenggaraan Pemilu Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 361.1 379.2 398.1 416.0 434.7 1,989.1
23. 3.Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya 95.8 100.6 105.7 110.4 115.4 527.9
24. 4.Kegiatan teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu. Meningkatnya kualitas teknis pengawasan penyelenggaraan Pemilu dalam Pencegahan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa 43.0 45.2 47.4 49.6 51.8 237.0
25. 5.Kegiatan pengembangan produk hukum, Litbang, pengelolaan kehumasan, dan pengawasan internal. - Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, kehumasan, pencitraan lembaga, dan pengawasan internal. - Meningkatnya hubungan dan jaringan internasional. 37.9 39.8 41.8 43.7 45.6 208.8
26. 6.Kegiatan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Meningkatnya penegakan kode etik bagi penyelenggara Pemilu dan atau menurunnya tingkat pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu 29.6 31.1 32.6 34.1 35.6 163.0
27. 7.Kegiatan teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc. 250.6 263.1 276.3 288.7 301.7 1,380.4 TOTAL 456.9 479.8 503.8 526.4 550.1 2,517.1 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Ttd. MUHAMMAD