DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum; Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
6.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
7.Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
8.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu di wilayah provinsi.
9.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
10.Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Dapil adalah arena kompetisi beserta jumlah kursi yang diperebutkan untuk mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu.
11.Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan Alokasi Kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
12.Penataan Dapil adalah menyusun ulang Dapil yang tidak sesuai, hilang atau belum terakomodasi dalam sebuah aturan.
13.Temuan adalah hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 2

(1)Pengawasan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.kesetaraan nilai suara;
2. b.ketaatan pada sistem pemilu proporsional;
3. c.proporsionalitas;
4. d.integralitas wilayah;
5. e.berada pada cakupan wilayah yang sama;
6. f.kohesivitas; dan
7. g.kesinambungan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai rangkaian proses penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu sesuai dengan prinsip pembentukan Dapil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengawasan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu paling sedikit dilakukan terhadap:

a.penyusunan dan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU;
b.penetapan Dapil dan alokasi kursi dalam setiap Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
c.tindak lanjut KPU terhadap masukan dari partai politik dan masyarakat terkait penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

BAB II

PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh:

a.Bawaslu dengan wilayah pengawasan untuk seluruh Indonesia;
b.Bawaslu Provinsi dengan wilayah pengawasan untuk provinsi di wilayah kerjanya; dan
c.Bawaslu Kabupaten/Kota dengan wilayah pengawasan kabupaten/kota di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Bawaslu melakukan pengawasan perencanaan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk memastikan:

a.penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi dilakukan KPU dengan berdasar pada data kependudukan dan data wilayah termutakhir dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri;
c.penetapan Dapil dan alokasi kursi dalam setiap Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
d.tindaklanjut KPU terhadap masukan dari partai politik dan masyarakat terkait penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Bawaslu melakukan pembinaan dan supervisi kepada Bawaslu Provinsi untuk melakukan supervisi pengawasan atas usulan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan penetapan Dapil di wilayah kerjanya Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk memastikan:

a.penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
b.tindaklanjut KPU Kabupaten/Kota terhadap masukan dari partai politik dan masyarakat terkait penetapan jumlah kursi dan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

BAB III

MEKANISME PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bawaslu melakukan pencermatan terhadap data penduduk yang diserahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri kepada KPU.
(2)Bawaslu melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu tahapan penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(3)Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan Dapil dan alokasi kursi di wilayah kabupaten/kota hasil pemekaran dan/atau yang hilang akibat bencana.
(4)Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pengawasan penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi:
1. a.keterbukaan proses penetapan yang dilakukan oleh KPU; dan
2. b.akuntabilitas proses dan hasil penetapan.

Pasal 9

(1)Pengawas Pemilu melakukan pengawasan aktif dalam proses tahapan pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Dapil.
(2)Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
1. a.mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan pelaksanaan penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
2. b.menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan potensi kerawanan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. c.menyampaikan rekomendasi resmi terkait penetapan Dapil beserta pembagian jumlah kursinya;
4. d.membuat pemetaan Dapil dan memberikan masukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan Dapil;
5. e.memberikan rekomendasi tertulis atas masukan dan saran terkait Peraturan KPU yang mengatur penetapan jumlah kursi dan Dapil;
6. f.mengamati secara langsung pembahasan peraturan KPU yang mengatur penetapan jumlah kursi dan Dapil;
7. g.mengawasi secara langsung proses penataan Dapil oleh KPU Kabupaten/Kota serta penetapan jumlah kursi dan Dapil yang dilakukan oleh KPU;
8. h.melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh penetapan jumlah kursi dan Dapil yang dilakukan oleh KPU; dan
9. i.mengawasi secara langsung kegiatan rapat kordinasi Partai Politik dan konsultasi publik.

Pasal 10

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyerahan hasil penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU dengan memastikan:

a.masukan dari Pemerintah Daerah, Partai Politik, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilu, dan/atau pemangku kepentingan sebelum diserahkan kepada KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.proses penyerahan hasil penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi kepada KPU dilakukan secara transparan dengan menyertakan:
1. 1.penjelasan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. 2.berita acara pleno pembahasan usulan penyusunan Dapil dan alokasi kursi.
c.KPU melakukan pencermatan dan telaahan terhadap rekapitulasi usulan penataan Dapil dari KPU Provinsi; dan
d.KPU menetapkan alokasi kursi dan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam keputusan KPU dengan memperhatikan hasil konsultasi dengan DPR.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
6.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
7.Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
8.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu di wilayah provinsi.
9.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
10.Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Dapil adalah arena kompetisi beserta jumlah kursi yang diperebutkan untuk mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu.
11.Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan Alokasi Kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
12.Penataan Dapil adalah menyusun ulang Dapil yang tidak sesuai, hilang atau belum terakomodasi dalam sebuah aturan.
13.Temuan adalah hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 2

(1)Pengawasan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.kesetaraan nilai suara;
2. b.ketaatan pada sistem pemilu proporsional;
3. c.proporsionalitas;
4. d.integralitas wilayah;
5. e.berada pada cakupan wilayah yang sama;
6. f.kohesivitas; dan
7. g.kesinambungan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai rangkaian proses penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu sesuai dengan prinsip pembentukan Dapil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengawasan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu paling sedikit dilakukan terhadap:

a.penyusunan dan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU;
b.penetapan Dapil dan alokasi kursi dalam setiap Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
c.tindak lanjut KPU terhadap masukan dari partai politik dan masyarakat terkait penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

BAB II

PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh:

a.Bawaslu dengan wilayah pengawasan untuk seluruh Indonesia;
b.Bawaslu Provinsi dengan wilayah pengawasan untuk provinsi di wilayah kerjanya; dan
c.Bawaslu Kabupaten/Kota dengan wilayah pengawasan kabupaten/kota di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Bawaslu melakukan pengawasan perencanaan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk memastikan:

a.penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi dilakukan KPU dengan berdasar pada data kependudukan dan data wilayah termutakhir dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri;
c.penetapan Dapil dan alokasi kursi dalam setiap Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
d.tindaklanjut KPU terhadap masukan dari partai politik dan masyarakat terkait penataan Dapil dan penentuan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Pasal 7

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk memastikan:

a.penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
b.tindaklanjut KPU Kabupaten/Kota terhadap masukan dari partai politik dan masyarakat terkait penetapan jumlah kursi dan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

BAB III

MEKANISME PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bawaslu melakukan pencermatan terhadap data penduduk yang diserahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri kepada KPU.
(2)Bawaslu melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu tahapan penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(3)Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan Dapil dan alokasi kursi di wilayah kabupaten/kota hasil pemekaran dan/atau yang hilang akibat bencana.
(4)Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pengawasan penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi:
1. a.keterbukaan proses penetapan yang dilakukan oleh KPU; dan
2. b.akuntabilitas proses dan hasil penetapan.

Pasal 9

(1)Pengawas Pemilu melakukan pengawasan aktif dalam proses tahapan pelaksanaan penetapan jumlah kursi dan Dapil.
(2)Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
1. a.mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan pelaksanaan penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
2. b.menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan potensi kerawanan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. c.menyampaikan rekomendasi resmi terkait penetapan Dapil beserta pembagian jumlah kursinya;
4. d.membuat pemetaan Dapil dan memberikan masukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan Dapil;
5. e.memberikan rekomendasi tertulis atas masukan dan saran terkait Peraturan KPU yang mengatur penetapan jumlah kursi dan Dapil;
6. f.mengamati secara langsung pembahasan peraturan KPU yang mengatur penetapan jumlah kursi dan Dapil;
7. g.mengawasi secara langsung proses penataan Dapil oleh KPU Kabupaten/Kota serta penetapan jumlah kursi dan Dapil yang dilakukan oleh KPU;
8. h.melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh penetapan jumlah kursi dan Dapil yang dilakukan oleh KPU; dan
9. i.mengawasi secara langsung kegiatan rapat kordinasi Partai Politik dan konsultasi publik.

Pasal 10

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyerahan hasil penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU dengan memastikan:

a.masukan dari Pemerintah Daerah, Partai Politik, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilu, dan/atau pemangku kepentingan sebelum diserahkan kepada KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.proses penyerahan hasil penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi kepada KPU dilakukan secara transparan dengan menyertakan:
1. 1.penjelasan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. 2.berita acara pleno pembahasan usulan penyusunan Dapil dan alokasi kursi.
c.KPU melakukan pencermatan dan telaahan terhadap rekapitulasi usulan penataan Dapil dari KPU Provinsi; dan
d.KPU menetapkan alokasi kursi dan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam keputusan KPU dengan memperhatikan hasil konsultasi dengan DPR.