DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG LOGO, PATAKA, MARS, DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi Penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan
2.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi.
3.Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota.
4.Pengawas Pemilihan Umum adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.
5.Logo Pengawas Pemilihan Umum adalah identitas resmi dan alat pemersatu yang sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam meningkatkan etos kerja Jajaran Pengawas Pemilihan Umum yang dapat mengaktualkan pelayanan pengawasan Pemilihan Umum.
6.Pataka adalah bendera atau panji Pengawas Pemilihan Umum sebagai identitas resmi dan alat pemersatu yang sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam meningkatkan etos kerja Jajaran Pengawas Pemilihan Umum yang dapat mengaktualkan pelayanan pengawasan Pemilihan Umum.
7.Mars Pengawas Pemilihan Umum adalah lagu yang mampu menggelorakan semangat Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam meningkatkan etos kerja Jajaran Pengawas Pemilihan Umum.
8.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Jajaran Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas.
9.Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang bekerja di Bawaslu.
10.Pegawai Bawaslu Provinsi adalah Pegawai yang bekerja di Bawaslu Provinsi.
11.Pegawai Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Pegawai yang bekerja di Bawaslu Kabupaten/Kota.
12.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
13.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan jajaran Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

LOGO DAN PATAKA

Pasal 2

Penggunaan Logo, Pataka, dan Mars Pengawas Pemilihan Umum dimaksudkan untuk:

a.memperkuat visi dan misi Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya;
b.mempersatukan tekad, semangat, jiwa dan karsa di jajaran Pengawas Pemilihan Umum;
c.meningkatkan citra dan wibawa Pengawas Pemilihan Umum;
d.memotivasi peningkatan kinerja Jajaran Pengawas Pemilihan Umum; dan
e.meningkatkan kepedulian dan kepercayaan masyarakat.

Pasal 3

(1)Logo Pengawas Pemilihan Umum sebuah gambar yang utuh dengan bagian yang terdiri atas:
1. a.konfigurasi bentuk kedua tangan yang menciptakan kubus bervolume yang berwarna merah sebelah kanan dan emas sebelah kiri;
2. b.bentuk anak panah yang mengarah ke atas berwarna merah;
3. c.tulisan Bawaslu terletak di sebelah kanan berwarna hitam;
4. d.tulisan Badan Pengawas Pemilihan Umum lebih kecil dan berada di bawah tulisan Bawaslu;
5. e.tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dengan daerah masing-masing dan berukuran sama dengan tulisan Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta berada di bawah tulisan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
6. f.jenis huruf yang digunakan dalam penulisan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Provinsi/Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan masing-masing daerah yaitu Gotham Pro Narrow Bold.
(2)Makna Logo Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut:
1. a.konfigurasi kedua bentuk tangan menciptakan kubus bervolume yang merepresentasikan dari bentuk kotak suara Pemilihan Umum;
2. b.anak panah yang mengarah ke atas yang menyimbolkan tegaknya keadilan Pemilihan Umum, semangat Pemilihan Umum, integritas, cita-cita mulia, dan sikap optimis Bawaslu;
3. c.tulisan Bawaslu merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan;
4. d.tulisan Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah kepanjangan dari Bawaslu; dan
5. e.jenis huruf Gotham Pro Narrow Bold digunakan agar terlihat modern, solid, resmi tetapi masih berkarakter formal, dan mudah dibaca meskipun logo mengalami pengecilan ukuran.

Pasal 4

(1)Logo Pengawas Pemilihan Umum dapat dipergunakan pada:
1. a.seluruh perangkat media dan cetak-mencetak;
2. b.Atribut jajaran Pengawas Pemilihan Umum;
3. c.kegiatan administrasi dan perkantoran; dan
4. d.kegiatan/aktivitas yang bersifat formal.
(2)Selain penggunaan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan/aktivitas yang berkaitan dengan program pengawasan pemilihan umum dan ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat.

Pasal 5

Ketentuan mengenai bentuk dan warna Logo Pengawas Pemilihan Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1)Pataka Pengawas Pemilihan Umum merupakan sebuah bendera atau panji yang berwarna jingga bergambar Logo Pengawas Pemilihan Umum.
(2)Makna Pataka Pengawas Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:
1. a.warna jingga menggambarkan semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu; dan
2. b.Logo Pengawas Pemilihan Umum menggambarkan makna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2).
(3)Jenis huruf yang digunakan dalam penulisan Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu Gotham Pro Narrow Bold.

Pasal 7

(1)Pataka Pengawas Pemilihan Umum dapat dipergunakan dalam:
1. a.upacara pelantikan dan serah terima jabatan Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. b.upacara pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa/Pengawas Tempat Pemungutan Suara/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri; dan
3. c.upacara pelantikan dan/atau serah terima jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
(2)Pataka atau Panji Pengawas Pemilihan Umum dapat dibuat dalam bentuk replika yang dapat digunakan sebagai cinderamata.

Pasal 8

Ketentuan mengenai bentuk Pataka Pengawas Pemilihan Umum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

(1)Mars Pengawas Pemilihan Umum merupakan komposisi musik dengan irama teratur dan kuat untuk menanamkan rasa kebanggaan kepada Lembaga Pengawas Pemilihan Umum.
(2)Mars Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lirik, lagu, dan aransemen dasar diciptakan oleh Gunawan Suswantoro.
(3)Lirik Lagu Mars Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut: “Kami Pengawas Pemilihan Umum Mengabdi tuk Negara dan Berjiwa Pancasila Bertugas tuk Mengawal Demokrasi Bangsa Indonesia” “Berdasar Undang-Undang Kami pun Berdiri Wujudkan Harapan Reformasi Kobaran Smangat Kami tak akan Berhenti Ayo Awasi” “Jujur Adil Mandiri Berintegritas Tinggi Menjaga Hak Pilih di seluruh Negri Bersama Rakyat Awasi Pemilu Demokrasi Maju” “Pengawas Pemilu Tonggak Demokrasi Bangsa Bersama Badan Pengawas Pemilu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu”
(4)Lagu Mars Pengawas Pemilihan Umum wajib diperdengarkan dan dinyanyikan dengan hikmat dan penuh semangat dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengawas Pemilihan Umum.
(5)Lagu Mars Pengawas Pemilihan Umum dapat diperdengarkan dan dinyanyikan dalam acara lainnya yang diselenggarakan oleh unit kerja Lembaga Pengawas Pemilihan Umum.
(6)Lagu Mars Pengawas Pemilihan Umum dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.
(7)Dalam hal Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dalam acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan acara lainnya yang diselenggarakan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan lebih dahulu dan selanjutnya diperdengarkan Lagu Mars Pengawas Pemilihan Umum.
(8)Jajaran Pengawas Pemilihan Umum berhak dan wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan Lagu Mars Pengawas Pemilihan Umum untuk mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, dan rasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai lirik dan partitur Mars Pengawas Pemilihan Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

PAKAIAN DINAS

Pasal 11

Pakaian Dinas di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:

a.Pakaian Dinas harian;
b.Pakaian Dinas lapangan;
c.pakaian sipil harian; dan
d.pakaian sipil lengkap.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi Penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan
2.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi.
3.Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota.
4.Pengawas Pemilihan Umum adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.
5.Logo Pengawas Pemilihan Umum adalah identitas resmi dan alat pemersatu yang sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam meningkatkan etos kerja Jajaran Pengawas Pemilihan Umum yang dapat mengaktualkan pelayanan pengawasan Pemilihan Umum.
6.Pataka adalah bendera atau panji Pengawas Pemilihan Umum sebagai identitas resmi dan alat pemersatu yang sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam meningkatkan etos kerja Jajaran Pengawas Pemilihan Umum yang dapat mengaktualkan pelayanan pengawasan Pemilihan Umum.
7.Mars Pengawas Pemilihan Umum adalah lagu yang mampu menggelorakan semangat Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam meningkatkan etos kerja Jajaran Pengawas Pemilihan Umum.
8.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Jajaran Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas.
9.Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang bekerja di Bawaslu.
10.Pegawai Bawaslu Provinsi adalah Pegawai yang bekerja di Bawaslu Provinsi.
11.Pegawai Bawaslu Kabupaten/Kota adalah Pegawai yang bekerja di Bawaslu Kabupaten/Kota.
12.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
13.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan jajaran Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

LOGO DAN PATAKA

Pasal 2

Penggunaan Logo, Pataka, dan Mars Pengawas Pemilihan Umum dimaksudkan untuk:

a.memperkuat visi dan misi Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya;
b.mempersatukan tekad, semangat, jiwa dan karsa di jajaran Pengawas Pemilihan Umum;
c.meningkatkan citra dan wibawa Pengawas Pemilihan Umum;
d.memotivasi peningkatan kinerja Jajaran Pengawas Pemilihan Umum; dan
e.meningkatkan kepedulian dan kepercayaan masyarakat.

Pasal 3

(1)Logo Pengawas Pemilihan Umum sebuah gambar yang utuh dengan bagian yang terdiri atas:
1. a.konfigurasi bentuk kedua tangan yang menciptakan kubus bervolume yang berwarna merah sebelah kanan dan emas sebelah kiri;
2. b.bentuk anak panah yang mengarah ke atas berwarna merah;
3. c.tulisan Bawaslu terletak di sebelah kanan berwarna hitam;
4. d.tulisan Badan Pengawas Pemilihan Umum lebih kecil dan berada di bawah tulisan Bawaslu;
5. e.tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dengan daerah masing-masing dan berukuran sama dengan tulisan Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta berada di bawah tulisan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
6. f.jenis huruf yang digunakan dalam penulisan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Provinsi/Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan masing-masing daerah yaitu Gotham Pro Narrow Bold.
(2)Makna Logo Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut:
1. a.konfigurasi kedua bentuk tangan menciptakan kubus bervolume yang merepresentasikan dari bentuk kotak suara Pemilihan Umum;
2. b.anak panah yang mengarah ke atas yang menyimbolkan tegaknya keadilan Pemilihan Umum, semangat Pemilihan Umum, integritas, cita-cita mulia, dan sikap optimis Bawaslu;
3. c.tulisan Bawaslu merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan;
4. d.tulisan Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah kepanjangan dari Bawaslu; dan
5. e.jenis huruf Gotham Pro Narrow Bold digunakan agar terlihat modern, solid, resmi tetapi masih berkarakter formal, dan mudah dibaca meskipun logo mengalami pengecilan ukuran.

Pasal 4

(1)Logo Pengawas Pemilihan Umum dapat dipergunakan pada:
1. a.seluruh perangkat media dan cetak-mencetak;
2. b.Atribut jajaran Pengawas Pemilihan Umum;
3. c.kegiatan administrasi dan perkantoran; dan
4. d.kegiatan/aktivitas yang bersifat formal.
(2)Selain penggunaan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan/aktivitas yang berkaitan dengan program pengawasan pemilihan umum dan ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat.

Pasal 5

Ketentuan mengenai bentuk dan warna Logo Pengawas Pemilihan Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1)Pataka Pengawas Pemilihan Umum merupakan sebuah bendera atau panji yang berwarna jingga bergambar Logo Pengawas Pemilihan Umum.
(2)Makna Pataka Pengawas Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:
1. a.warna jingga menggambarkan semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu; dan
2. b.Logo Pengawas Pemilihan Umum menggambarkan makna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2).
(3)Jenis huruf yang digunakan dalam penulisan Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu Gotham Pro Narrow Bold.

Pasal 7

(1)Pataka Pengawas Pemilihan Umum dapat dipergunakan dalam:
1. a.upacara pelantikan dan serah terima jabatan Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. b.upacara pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa/Pengawas Tempat Pemungutan Suara/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri; dan
3. c.upacara pelantikan dan/atau serah terima jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
(2)Pataka atau Panji Pengawas Pemilihan Umum dapat dibuat dalam bentuk replika yang dapat digunakan sebagai cinderamata.

Pasal 8

Ketentuan mengenai bentuk Pataka Pengawas Pemilihan Umum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

(1)Mars Pengawas Pemilihan Umum merupakan komposisi musik dengan irama teratur dan kuat untuk menanamkan rasa kebanggaan kepada Lembaga Pengawas Pemilihan Umum.
(2)Mars Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lirik, lagu, dan aransemen dasar diciptakan oleh Gunawan Suswantoro.
(3)Lirik Lagu Mars Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut: “Kami Pengawas Pemilihan Umum Mengabdi tuk Negara dan Berjiwa Pancasila Bertugas tuk Mengawal Demokrasi Bangsa Indonesia” “Berdasar Undang-Undang Kami pun Berdiri Wujudkan Harapan Reformasi Kobaran Smangat Kami tak akan Berhenti Ayo Awasi” “Jujur Adil Mandiri Berintegritas Tinggi Menjaga Hak Pilih di seluruh Negri Bersama Rakyat Awasi Pemilu Demokrasi Maju” “Pengawas Pemilu Tonggak Demokrasi Bangsa Bersama Badan Pengawas Pemilu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu”
(4)Lagu Mars Pengawas Pemilihan Umum wajib diperdengarkan dan dinyanyikan dengan hikmat dan penuh semangat dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengawas Pemilihan Umum.
(5)Lagu Mars Pengawas Pemilihan Umum dapat diperdengarkan dan dinyanyikan dalam acara lainnya yang diselenggarakan oleh unit kerja Lembaga Pengawas Pemilihan Umum.
(6)Lagu Mars Pengawas Pemilihan Umum dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.
(7)Dalam hal Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dalam acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan acara lainnya yang diselenggarakan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan lebih dahulu dan selanjutnya diperdengarkan Lagu Mars Pengawas Pemilihan Umum.
(8)Jajaran Pengawas Pemilihan Umum berhak dan wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan Lagu Mars Pengawas Pemilihan Umum untuk mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, dan rasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai lirik dan partitur Mars Pengawas Pemilihan Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

PAKAIAN DINAS

Pasal 11

Pakaian Dinas di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:

a.Pakaian Dinas harian;
b.Pakaian Dinas lapangan;
c.pakaian sipil harian; dan
d.pakaian sipil lengkap.