DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024

Nomor: 16
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan. Pengawas Pemilihan sesuai kewenangan masing-masing menyelenggarakan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki. Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan meliputi: a. penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara; b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; c. penetapan hasil Pemilihan; dan d. penetapan Pasangan Calon terpilih.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak sesuai dengan kebutuhan pengawasan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
6.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5.Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.
6.Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
7.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
8.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain.
9.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
10.Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
11.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
12.KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
13.KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
14.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
15.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
16.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
17.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
18.Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
19.Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
20.Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota.
21.Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan.
22.Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
23.Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
24.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan.
(2)Pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3)Pengawas Pemilihan sesuai kewenangan masing-masing menyelenggarakan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

Pasal 3

(1)Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
1. a.untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota:
  1. 1.tingkat kecamatan; dan
  2. 2.tingkat kabupaten/kota;
2. b.untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur:
  1. 1.tingkat kecamatan;
  2. 2.tingkat kabupaten/kota; dan
  3. 3.tingkat provinsi.
(4)Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
1. a.Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS melakukan pengawasan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
2. b.Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan pada tingkat kabupaten/kota; dan
3. c.Bawaslu Provinsi dibantu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan pada tingkat provinsi.

Pasal 4

(1)Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan meliputi:
1. a.penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara;
2. b.rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
3. c.penetapan hasil Pemilihan; dan
4. d.penetapan Pasangan Calon terpilih.
(2)Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
(3)Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.penyelesaian keberatan.
(4)Penetapan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penetapan hasil Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
(5)Penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penetapan Pasangan Calon terpilih Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

BAB II

PENGAWASAN PENYAMPAIAN DAN PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

Pasal 5

(1)Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap penerimaan kotak suara tersegel dari KPPS kepada PPS untuk diteruskan kepada PPK.
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Kelurahan/Desa memastikan PPS:
1. a.membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
2. b.menyampaikan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai surat pengantar;
3. c.mengumumkan formulir MODEL:
  1. 1.C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
  2. 2.C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA, dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, selama 7 (tujuh) Hari;
4. d.menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, dan tidak menghilangkan kotak suara;
5. e.meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari pemungutan dan penghitungan suara dengan pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat; dan
6. f.dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, PPS meneruskan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada PPK paling lama 3 (tiga) Hari setelah pemungutan suara.

Pasal 6

Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap penerimaan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dengan memastikan:

a.kotak suara tersegel yang terdiri dari kotak suara pemilihan:
1. 1.gubernur dan wakil gubernur; dan
2. 2.bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota;
b.PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel dari PPS;
c.PPK menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya; dan
d.PPK tidak membuka, mengubah, mengganti, merusak, menghitung Surat Suara, atau menghilangkan kotak suara tersegel serta seluruh dokumen hasil penghitungan suara di TPS.

BAB III

PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN

Pasal 7

(1)Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK di kecamatan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
1. a.PPK melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan membagi jumlah desa atau sebutan lain/kelurahan dalam wilayah kerja PPK;
2. b.PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan;
3. c.PPK membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi;
4. d.Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  1. 1.hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;
  2. 2.tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan
  3. 3.jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi;
5. e.PPK menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai;
6. f.PPK melakukan penyiapan sarana dan prasarana paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dimulai; dan
7. g.Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf f terdiri atas:
  1. 1.ruang rapat, dengan mempertimbangkan: a) kapasitas jumlah peserta rapat pleno rekapitulasi; dan b) penempatan dan pengamanan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
  2. 2.alat bantu rekapitulasi;
  3. 3.kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  4. 4.kotak rekapitulasi yang digunakan untuk menampung dan menyimpan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
  5. 5.kotak hasil TPS yang digunakan untuk menyimpan seluruh formulir hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di wilayah kerja PPK untuk setiap jenis Pemilihan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai; dan
  6. 6.sarana lainnya, yang terdiri atas; a) sampul kertas; b) segel; c) spidol; d) bolpoin; e) lem perekat; f) alat tulis kantor lainnya; g) gembok atau alat pengaman lainnya; dan h) komputer, printer, layar dan proyektor, atau layar elektronik.

Pasal 8

(1)Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dengan memastikan:
1. a.PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya dalam rapat pleno rekapitulasi;
2. b.dalam hal masih terdapat kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tiba di kecamatan karena kondisi geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai, PPK memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dari desa atau sebutan lain/kelurahan yang telah lengkap kotak suara tersegel dari seluruh TPS di desa atau sebutan lain/kelurahan yang menjadi wilayah kerja PPK;
3. c.hadir dalam rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
4. d.Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dihadiri oleh:
  1. 1.Saksi; dan
  2. 2.PPS dan sekretariat PPS.
(2)Panwaslu kecamatan memastikan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 memenuhi ketentuan:
1. a.dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
2. b.setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
3. c.harus membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
(3)Dalam hal rapat pleno dihadiri Pemantau Pemilihan dan pewarta, Panwaslu Kecamatan memastikan Pemantau Pemilihan dan pewarta menunjukkan surat tugas dan identitas diri kepada PPK.
(4)Panwaslu Kecamatan memastikan PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

Pasal 9

(1)Panwaslu Kecamatan melakukan pemeriksaan keberatan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kejadian khusus atau keberatan Saksi yang sudah diselesaikan; dan/atau
2. b.kejadian khusus atau keberatan Saksi yang belum diselesaikan.
(3)Terhadap kejadian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Panwaslu Kecamatan dapat menyampaikan saran perbaikan dan/atau rekomendasi terhadap adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terlaksananya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dengan memastikan:
1. a.PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya;
2. b.Ketua PPK memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
  1. 1.agenda rapat; dan
  2. 2.tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
3. c.Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS dalam suatu desa atau sebutan lain/kelurahan sampai seluruh /desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kerja PPK;
4. d.Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:
  1. 1.gubernur dan wakil gubernur; dan
  2. 2.bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota.
(2)Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memastikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan oleh PPK dengan langkah sebagai berikut;
1. a.membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a;
2. b.mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL:
  1. 1.C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
  2. 2.C.HASIL-KWK-BUPATI atau C.HASIL-KWK- WALIKOTA; dan
  3. 3.C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, dari kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. c.membuka sampul kertas tersegel dan menempelkan formulir MODEL:
  1. 1.C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
  2. 2.C.HASIL-KWK-BUPATI atau C.HASIL-KWK- WALIKOTA, pada papan yang digunakan dalam rekapitulasi;
4. d.membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
5. e.dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
6. f.menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
7. g.mempersilahkan PPS membacakan data dalam formulir MODEL:
  1. 1.C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
  2. 2.C.HASIL-KWK-BUPATI atau C.HASIL-KWK- WALIKOTA;
8. h.mencocokkan data dalam formulir MODEL C.HASIL- KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
9. i.mempersilahkan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir MODEL:
  1. 1.C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; atau
  2. 2.C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA, yang dimilikinya dengan data dalam Formulir MODEL C.Hasil KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf f; dan
10. j.melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf f dengan formulir MODEL C.HASIL-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
(3)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panwaslu Kecamatan memastikan:
1. a.PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK; dan
2. b.dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…