DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2014

Nomor: 18
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juni 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemilihan Umum di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. 2

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU DI LUAR NEGERI

Pasal 2

Pengawasan proses Pemilu di luar negeri dilaksanakan oleh Bawaslu dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Pasal 3

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.penyusunan daftar pemilih;
b.perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
c.masa Kampanye;
d.masa tenang;
e.pemungutan dan penghitungan suara; dan
f.rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPLN.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Proses penyusunan daftar pemilih di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Pengawas Pemilu Luar Negeri harus memastikan:
1. a.warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat seluruhnya telah didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
2. b.pemutakhiran dan keakuratan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Khusus, dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Luar Negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.
(2)Dalam hal Pengawas Pemilu Luar Negeri menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian dalam penyusunan daftar pemilih, Pengawas Pemilu Luar Negeri mengoordinasikan dengan Bawaslu untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU.

Pasal 5

(1)Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara, pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.
(2)Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pencatatan dan menindaklanjuti setiap masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan pada proses penyusunan daftar pemilih di luar negeri. 5
(3)Pengawas Pemilu Luar Negeri meminta dan/atau menerima data dari PPLN terkait dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKLN dan DPKTbLN yang akan memilih di TPSLN.
(4)Dalam hal PPLN menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU dan PPLN yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan temuan tersebut kepada PPLN dan KPU.
(5)Dalam hal temuan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPLN dan KPU, Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pencatatan dan memberikan informasi terkait temuan yang tidak ditindaklanjuti tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 6

Pengawasan pelaksanaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri meliputi:

a.pengadaan tempat pemungutan dan penghitungan suara;
b.pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
c.ketersediaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
d.ketersediaan perlengkapan rekapitulasi hasil perolehan suara;
e.ketersediaan surat suara pada kegiatan pengumpulan surat suara melalui Drop Box;
f.pengiriman dan pengembalian surat suara melalui pos; dan
g.ketersediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri lainnya.

Pasal 7

(1)Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan proses pendistribusian telah dilakukan dan memenuhi ketersediaan kebutuhan untuk pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara.
(2)Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya wajib dipastikan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri sesuai dengan bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh KPU.
(3)Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya harus sudah diterima oleh PPLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
(4)Pengawas Pemilu Luar Negeri memonitor proses pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sampai ke TPSLN.

Pasal 8

(1)Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan koordinasi dengan PPLN agar perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya ditempatkan ditempatkan penyimpanan yang aman.
(2)Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan koordinasi dengan PPLN terkait dengan waktu pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya ke tempat tujuan.
(3)Pengawas Pemilu Luar Negeri mencatat jika terdapat kelebihan surat suara dari jumlah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
(4)Pengawas Pemilu Luar Negeri menindaklanjuti adanya temuan kelebihan surat suara dengan meminta kepada PPLN untuk mengamankan dan menjaga keutuhan surat suara agar tidak disalahgunakan. 6

Pasal 9

Pengawasan pelaksanaan kampanye di luar negeri meliputi:

a.kepatuhan terhadap jadwal Kampanye;
b.kepatuhan pasangan calon pada aturan materi Kampanye yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.kepatuhan pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.kepatuhan penyelenggara Pemilu terhadap pelaksanaan Kampanye; dan
e.kepatuhan pada aturan dalam pelaksanaan Kampanye.

Pasal 10

Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye di luar negeri.

Pasal 11

(1)Pengawas Pemilu Luar Negeri mendapatkan informasi mengenai pelaksana kampanye dan anggota tim Kampanye yang akan melaksanakan Kampanye Pemilu di luar negeri dari KPU.
(2)Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan monitoring terhadap proses penyebarluasan materi kampanye Pasangan Calon melalui berbagai metode Kampanye yang digunakan oleh Pelaksana Kampanye.
(3)Pengawas Pemilu Luar Negeri mencegah dan melakukan penindakan terhadap adanya aktivitas Kampanye yang dilakukan pada masa tenang yang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(4)Pengawas Pemilu Luar Negeri mencegah dan melakukan penindakan, jika pelaksana Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye melakukan hal yang dilarang meliputi kegiatan:
1. a.mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan
3. c.menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;
4. d.menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
5. e.mengganggu ketertiban umum;
6. f.mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain;
7. g.merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon;
8. h.menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
9. i.membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
10. j.menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. 7
(3)Pengawas Pemilu Luar Negeri mencegah pelaksana Kampanye mengikutsertakan dan memastikan tidak terlibat sebagai pelaksana Kampanye yang meliputi:
1. a.Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
2. b.Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
3. c.Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
4. d.pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
5. e.pegawai negeri sipil;
6. f.anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
7. g.warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
(6)Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mengikuti kampanye di luar negeri harus memenuhi ketentuan:
1. a.tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
2. b.menjalani cuti Kampanye.
(7)Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye di luar negeri yang dilakukan oleh PPLN, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye.
(8)Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye, Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan laporan kepada Bawaslu.
(9)Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di luar negeri dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. 2

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU DI LUAR NEGERI

Pasal 2

Pengawasan proses Pemilu di luar negeri dilaksanakan oleh Bawaslu dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Pasal 3

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.penyusunan daftar pemilih;
b.perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
c.masa Kampanye;
d.masa tenang;
e.pemungutan dan penghitungan suara; dan
f.rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPLN.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Proses penyusunan daftar pemilih di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Pengawas Pemilu Luar Negeri harus memastikan:
1. a.warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat seluruhnya telah didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
2. b.pemutakhiran dan keakuratan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Khusus, dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Luar Negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.
(2)Dalam hal Pengawas Pemilu Luar Negeri menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian dalam penyusunan daftar pemilih, Pengawas Pemilu Luar Negeri mengoordinasikan dengan Bawaslu untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU.

Pasal 5

(1)Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara, pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.
(2)Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pencatatan dan menindaklanjuti setiap masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan pada proses penyusunan daftar pemilih di luar negeri. 5
(3)Pengawas Pemilu Luar Negeri meminta dan/atau menerima data dari PPLN terkait dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKLN dan DPKTbLN yang akan memilih di TPSLN.
(4)Dalam hal PPLN menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU dan PPLN yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan temuan tersebut kepada PPLN dan KPU.
(5)Dalam hal temuan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPLN dan KPU, Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pencatatan dan memberikan informasi terkait temuan yang tidak ditindaklanjuti tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 6

Pengawasan pelaksanaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri meliputi:

a.pengadaan tempat pemungutan dan penghitungan suara;
b.pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
c.ketersediaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
d.ketersediaan perlengkapan rekapitulasi hasil perolehan suara;
e.ketersediaan surat suara pada kegiatan pengumpulan surat suara melalui Drop Box;
f.pengiriman dan pengembalian surat suara melalui pos; dan
g.ketersediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri lainnya.

Pasal 7

(1)Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan proses pendistribusian telah dilakukan dan memenuhi ketersediaan kebutuhan untuk pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara.
(2)Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya wajib dipastikan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri sesuai dengan bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh KPU.
(3)Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya harus sudah diterima oleh PPLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
(4)Pengawas Pemilu Luar Negeri memonitor proses pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sampai ke TPSLN.

Pasal 8

(1)Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan koordinasi dengan PPLN agar perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya ditempatkan ditempatkan penyimpanan yang aman.
(2)Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan koordinasi dengan PPLN terkait dengan waktu pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya ke tempat tujuan.
(3)Pengawas Pemilu Luar Negeri mencatat jika terdapat kelebihan surat suara dari jumlah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
(4)Pengawas Pemilu Luar Negeri menindaklanjuti adanya temuan kelebihan surat suara dengan meminta kepada PPLN untuk mengamankan dan menjaga keutuhan surat suara agar tidak disalahgunakan. 6

Pasal 9

Pengawasan pelaksanaan kampanye di luar negeri meliputi:

a.kepatuhan terhadap jadwal Kampanye;
b.kepatuhan pasangan calon pada aturan materi Kampanye yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.kepatuhan pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.kepatuhan penyelenggara Pemilu terhadap pelaksanaan Kampanye; dan
e.kepatuhan pada aturan dalam pelaksanaan Kampanye.

Pasal 10

Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye di luar negeri.

Pasal 11

(1)Pengawas Pemilu Luar Negeri mendapatkan informasi mengenai pelaksana kampanye dan anggota tim Kampanye yang akan melaksanakan Kampanye Pemilu di luar negeri dari KPU.
(2)Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan monitoring terhadap proses penyebarluasan materi kampanye Pasangan Calon melalui berbagai metode Kampanye yang digunakan oleh Pelaksana Kampanye.
(3)Pengawas Pemilu Luar Negeri mencegah dan melakukan penindakan terhadap adanya aktivitas Kampanye yang dilakukan pada masa tenang yang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(4)Pengawas Pemilu Luar Negeri mencegah dan melakukan penindakan, jika pelaksana Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye melakukan hal yang dilarang meliputi kegiatan:
1. a.mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan
3. c.menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;
4. d.menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
5. e.mengganggu ketertiban umum;
6. f.mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain;
7. g.merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon;
8. h.menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
9. i.membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
10. j.menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. 7
(3)Pengawas Pemilu Luar Negeri mencegah pelaksana Kampanye mengikutsertakan dan memastikan tidak terlibat sebagai pelaksana Kampanye yang meliputi:
1. a.Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
2. b.Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
3. c.Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
4. d.pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
5. e.pegawai negeri sipil;
6. f.anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
7. g.warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
(6)Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mengikuti kampanye di luar negeri harus memenuhi ketentuan:
1. a.tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
2. b.menjalani cuti Kampanye.
(7)Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye di luar negeri yang dilakukan oleh PPLN, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye.
(8)Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye, Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan laporan kepada Bawaslu.
(9)Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di luar negeri dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.