DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014

Nomor: 19
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juni 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
4.Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
5.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
6.Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
7.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
8.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
9.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain.
10.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/ kelurahan.
11.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.
13.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
14.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. 3
15.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
16.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
17.Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Saksi Pasangan Calon, adalah orang perorangan yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye Pasangan Calon untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara, pergerakan surat suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan kotak suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
18.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19.Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

Fokus pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan terhadap:

a.kepatuhan KPPS terhadap tata cara penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara;
b.ketersediaan perlengkapan pemungutan suara di TPS;
c.kesiapan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara;
d.netralitas petugas penyelenggara pemungutan dan penghitungan suara;
e.kemungkinan terjadinya kekerasan, intimidasi, teror, dan sabotase dalam pemungutan dan penghitungan suara;
f.kemungkinan terjadi kampanye dan/atau ajakan untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu di sekitar TPS pada hari pemungutan suara;
g.kemungkinan terjadinya politik uang pada saat pemungutan suara; dan
h.kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara/pejabat pemerintah.

BAB II

PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 3

(1)Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan.
(2)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan wajib memberikan bimbingan dan supervisi sesuai tingkatannya masing-masing untuk mengoptimalkan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 4

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap seluruh kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang meliputi:
1. a.persiapan pemungutan suara;
2. b.pelaksanaan pemungutan suara;
3. c.persiapan penghitungan suara; dan
4. d.pelaksanaan penghitungan suara. 4
(2)Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara juga dilakukan dalam hal terjadi:
1. a.pemungutan suara ulang;
2. b.penghitungan suara ulang;
3. c.pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu lanjutan; dan
4. d.pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu susulan, .

BAB III

MEKANISME PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 5

(1)Pengawas Pemilu lapangan melakukan pengawasan pelaksanaan rapat pemungutan suara.
(2)Pengawasan sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan menghadiri secara langsung pelaksanaan rapat pemungutan suara.
(3)Dalam rapat pemungutan suara, Pengawas Pemilu Lapangan memastikan rapat:
1. a.dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
2. b.pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS;
3. c.pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
4. d.penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 6

(1)Pengawasan terhadap pasal 5 ayat (3) huruf c, Pengawas Pemilu Lapangan mencatat jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
(2)Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS meliputi:
1. a.Surat Suara Pemilu sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, ditambah 2% (dua per seratus) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagai cadangan;
2. b.tinta sebanyak 2 (dua) botol sampai dengan 4 (empat) botol;
3. c.sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
4. d.segel Pemilu sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
5. e.kotak suara sebanyak 2 (dua) buah setiap TPS;
6. f.bilik suara sebanyak 4 (empat) buah; dan
7. g.alat dan alas untuk mencoblos pilihan sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap bilik suara, yang berupa paku, bantalan, dan meja.
(3)Dalam hal perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan jenis dan jumlah, Pengawas Pemilu Lapangan memastikan KPPS untuk memenuhi dan melengkapi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
(4)Dalam hal kekurangan dan ketidaksesuaian perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, Pengawas Pemilu Lapangan merekomendasikan kepada KPPS untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penjelasan Ketua KPPS terkait tata cara pemberian suara 5 pada surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
(2)Penjelasan Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara jelas kepada pemilih, saksi, pemantau, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang telah hadir.
(3)Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
2. b.menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
3. c.pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar, dan nama pasangan calon; dan
4. d.Pemilih yang berhak memberikan suara.
(4)Dalam hal ketua KPPS tidak menjelaskan tata cara pemberian suara, PPL mengingatkan Ketua KPPS.
(5)Dalam hal peringatan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diabaikan oleh Ketua KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan untuk diproses sebagai dugaan pelanggaran.

Pasal 8

(1)Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kemungkinan terjadinya:
1. a.adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat mencoblos yang menggunakan surat pemberitahuan dengan formulir model C6 milik orang lain;
2. b.adanya pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali;
3. c.adanya pemilih ikut mencoblos dengan mendaftarkan dirinya dengan menggunakan identitas kependudukan orang lain;
4. d.adanya mobilisasi pemilih di sekitar TPS untuk memilih pasangan calon tertentu;
5. e.KPPS tidak menandatangani setiap surat suara yang akan dipergunakan oleh pemilih untuk memberikan suara; dan
6. f.pemilih tidak mencelupkan jarinya ke tinta setelah memberikan suara.
(3)Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
1. a.menggunakan surat pemberitahuan dengan formulir model C6 milik orang lain;
2. b.menggunakan identitas orang lain; atau
3. c.pemilih terdaftar dalam DPKtb tetapi sudah terdaftar di TPS lain dan telah menggunakan hak pilihnya.

Pasal 9

(1)PPL melakukan pengawasan pemungutan suara dengan cara memeriksa salinan DPT, DPTb, dan DPK.
(2)Setiap pemilih yang telah terdaftar dan dipanggil oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya diberikan tanda oleh Pengawas Pemilu Lapangan pada daftar nama pemilih dalam salinan DPT, DPTb, atau DPK.
(3)PPL mencatatkan hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada formulir pengawasan, setelah pemungutan suara berakhir. 6

Pasal 10

(1)Pengawas Pemilu Lapangan memastikan setiap pemilih terdaftar yang telah dipanggil oleh KPPS, dipastikan mendapatkan Surat Suara dalam kondisi baik dan telah ditandatangani oleh Ketua KPPS.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengawas Pemilu Lapangan dengan memastikan Ketua KPPS menandatangani surat suara yang akan diberikan kepada pemilih dan diberikan dalam kondisi terbuka.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
4.Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
5.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
6.Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
7.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
8.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
9.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain.
10.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/ kelurahan.
11.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.
13.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
14.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. 3
15.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
16.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
17.Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Saksi Pasangan Calon, adalah orang perorangan yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye Pasangan Calon untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara, pergerakan surat suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan kotak suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
18.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19.Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

Fokus pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan terhadap:

a.kepatuhan KPPS terhadap tata cara penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara;
b.ketersediaan perlengkapan pemungutan suara di TPS;
c.kesiapan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara;
d.netralitas petugas penyelenggara pemungutan dan penghitungan suara;
e.kemungkinan terjadinya kekerasan, intimidasi, teror, dan sabotase dalam pemungutan dan penghitungan suara;
f.kemungkinan terjadi kampanye dan/atau ajakan untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu di sekitar TPS pada hari pemungutan suara;
g.kemungkinan terjadinya politik uang pada saat pemungutan suara; dan
h.kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara/pejabat pemerintah.

BAB II

PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 3

(1)Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan.
(2)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan wajib memberikan bimbingan dan supervisi sesuai tingkatannya masing-masing untuk mengoptimalkan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 4

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap seluruh kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang meliputi:
1. a.persiapan pemungutan suara;
2. b.pelaksanaan pemungutan suara;
3. c.persiapan penghitungan suara; dan
4. d.pelaksanaan penghitungan suara. 4
(2)Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara juga dilakukan dalam hal terjadi:
1. a.pemungutan suara ulang;
2. b.penghitungan suara ulang;
3. c.pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu lanjutan; dan
4. d.pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu susulan, .

BAB III

MEKANISME PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 5

(1)Pengawas Pemilu lapangan melakukan pengawasan pelaksanaan rapat pemungutan suara.
(2)Pengawasan sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan menghadiri secara langsung pelaksanaan rapat pemungutan suara.
(3)Dalam rapat pemungutan suara, Pengawas Pemilu Lapangan memastikan rapat:
1. a.dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
2. b.pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS;
3. c.pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
4. d.penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 6

(1)Pengawasan terhadap pasal 5 ayat (3) huruf c, Pengawas Pemilu Lapangan mencatat jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
(2)Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS meliputi:
1. a.Surat Suara Pemilu sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, ditambah 2% (dua per seratus) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagai cadangan;
2. b.tinta sebanyak 2 (dua) botol sampai dengan 4 (empat) botol;
3. c.sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
4. d.segel Pemilu sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
5. e.kotak suara sebanyak 2 (dua) buah setiap TPS;
6. f.bilik suara sebanyak 4 (empat) buah; dan
7. g.alat dan alas untuk mencoblos pilihan sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap bilik suara, yang berupa paku, bantalan, dan meja.
(3)Dalam hal perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan jenis dan jumlah, Pengawas Pemilu Lapangan memastikan KPPS untuk memenuhi dan melengkapi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
(4)Dalam hal kekurangan dan ketidaksesuaian perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, Pengawas Pemilu Lapangan merekomendasikan kepada KPPS untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penjelasan Ketua KPPS terkait tata cara pemberian suara 5 pada surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
(2)Penjelasan Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara jelas kepada pemilih, saksi, pemantau, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang telah hadir.
(3)Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
2. b.menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
3. c.pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar, dan nama pasangan calon; dan
4. d.Pemilih yang berhak memberikan suara.
(4)Dalam hal ketua KPPS tidak menjelaskan tata cara pemberian suara, PPL mengingatkan Ketua KPPS.
(5)Dalam hal peringatan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diabaikan oleh Ketua KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan untuk diproses sebagai dugaan pelanggaran.

Pasal 8

(1)Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kemungkinan terjadinya:
1. a.adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat mencoblos yang menggunakan surat pemberitahuan dengan formulir model C6 milik orang lain;
2. b.adanya pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali;
3. c.adanya pemilih ikut mencoblos dengan mendaftarkan dirinya dengan menggunakan identitas kependudukan orang lain;
4. d.adanya mobilisasi pemilih di sekitar TPS untuk memilih pasangan calon tertentu;
5. e.KPPS tidak menandatangani setiap surat suara yang akan dipergunakan oleh pemilih untuk memberikan suara; dan
6. f.pemilih tidak mencelupkan jarinya ke tinta setelah memberikan suara.
(3)Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
1. a.menggunakan surat pemberitahuan dengan formulir model C6 milik orang lain;
2. b.menggunakan identitas orang lain; atau
3. c.pemilih terdaftar dalam DPKtb tetapi sudah terdaftar di TPS lain dan telah menggunakan hak pilihnya.

Pasal 9

(1)PPL melakukan pengawasan pemungutan suara dengan cara memeriksa salinan DPT, DPTb, dan DPK.
(2)Setiap pemilih yang telah terdaftar dan dipanggil oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya diberikan tanda oleh Pengawas Pemilu Lapangan pada daftar nama pemilih dalam salinan DPT, DPTb, atau DPK.
(3)PPL mencatatkan hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada formulir pengawasan, setelah pemungutan suara berakhir. 6

Pasal 10

(1)Pengawas Pemilu Lapangan memastikan setiap pemilih terdaftar yang telah dipanggil oleh KPPS, dipastikan mendapatkan Surat Suara dalam kondisi baik dan telah ditandatangani oleh Ketua KPPS.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengawas Pemilu Lapangan dengan memastikan Ketua KPPS menandatangani surat suara yang akan diberikan kepada pemilih dan diberikan dalam kondisi terbuka.