DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata www.peraturan.go.id 2020, No.309 Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Mengingat : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil www.peraturan.go.id 2020, No.309 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2.Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.
3.Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah www.peraturan.go.id 2020, No.309 lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
8.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
9.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
10.Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- www.peraturan.go.id 2020, No.309 Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
11.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan atau sebutan lainnya.
12.Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disingkat SIPS adalah sistem informasi pelayanan penyelesaian sengketa Pemilihan.
13.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.
(2)Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

Pasal 3

(1)Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
2. b.sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.
(2)Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
2. b.mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
(3)Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan. www.peraturan.go.id 2020, No.309

Pasal 4

(1)Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.
(2)Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.
(3)Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.
(4)Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3)dan ayat (4) dikecualikan untuk:
1. a.keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. b.keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. c.keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
4. d.keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut www.peraturan.go.id 2020, No.309 putusan pengadilan terkait sengketa tata usaha negara Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
5. e.keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan; dan
6. f.keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan.

BAB II

PIHAK

Pasal 6

(1)Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:
1. a.Bakal Pasangan Calon; atau
2. b.Pasangan Calon.
(2)Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:
1. a.KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau
2. b.Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan.
(3)Pemohon atau termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum.

Pasal 7

(1)Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait. www.peraturan.go.id 2020, No.309
(2)Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum.

Pasal 8

(1)Kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang mendampingi atau mewakili pemohon, termohon, dan pihak tekait dalam penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan berdasarkan surat kuasa khusus.
(2)Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain didampingi atau diwakili oleh advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termohon dapat didampingi atau diwakili:
1. a.jaksa pengacara negara; atau
2. b.pihak yang memiliki wewenang untuk mewakili atau mendampingi termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan surat kuasa khusus.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Pasal 9

Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan:

a.Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan www.peraturan.go.id 2020, No.309
b.Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 10

(1)Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilihan terhadap keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

Pasal 11

(1)Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diajukan secara:
1. a.langsung; atau
2. b.tidak langsung.
(2)Permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan melalui loket penerimaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan melalui laman SIPS.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil www.peraturan.go.id 2020, No.309 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2.Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.
3.Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah www.peraturan.go.id 2020, No.309 lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
8.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
9.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
10.Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- www.peraturan.go.id 2020, No.309 Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
11.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan atau sebutan lainnya.
12.Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disingkat SIPS adalah sistem informasi pelayanan penyelesaian sengketa Pemilihan.
13.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.
(2)Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

Pasal 3

(1)Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
2. b.sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.
(2)Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
2. b.mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
(3)Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan. www.peraturan.go.id 2020, No.309

Pasal 4

(1)Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.
(2)Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.
(3)Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.
(4)Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3)dan ayat (4) dikecualikan untuk:
1. a.keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. b.keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. c.keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
4. d.keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut www.peraturan.go.id 2020, No.309 putusan pengadilan terkait sengketa tata usaha negara Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
5. e.keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan; dan
6. f.keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan.

BAB II

PIHAK

Pasal 6

(1)Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:
1. a.Bakal Pasangan Calon; atau
2. b.Pasangan Calon.
(2)Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:
1. a.KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau
2. b.Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan.
(3)Pemohon atau termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum.

Pasal 7

(1)Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait. www.peraturan.go.id 2020, No.309
(2)Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum.

Pasal 8

(1)Kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang mendampingi atau mewakili pemohon, termohon, dan pihak tekait dalam penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan berdasarkan surat kuasa khusus.
(2)Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain didampingi atau diwakili oleh advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termohon dapat didampingi atau diwakili:
1. a.jaksa pengacara negara; atau
2. b.pihak yang memiliki wewenang untuk mewakili atau mendampingi termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan surat kuasa khusus.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Pasal 9

Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan:

a.Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan www.peraturan.go.id 2020, No.309
b.Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 10

(1)Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilihan terhadap keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

Pasal 11

(1)Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diajukan secara:
1. a.langsung; atau
2. b.tidak langsung.
(2)Permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan melalui loket penerimaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan melalui laman SIPS.