DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pengawasan partisipatif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Partisipatif diselenggarakan sebagai: 1) pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas Pemilu bagi masyarakat; dan 2) penciptaan: a) kader dan tokoh penggerak pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan b) model dan metode pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang efektif dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan. Pasal 2 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai: a. pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas Pemilu bagi masyarakat; dan b. penciptaan: 1. kader dan tokoh penggerak pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan 2. model dan metode pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang efektif dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d,

Mengingat

Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pelaksanaan pengawasan partisipatif bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Partisipatif; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- https://jdih.bawaslu.go.id/ Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://jdih.bawaslu.go.id/
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.
3.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi, termasuk Panita Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
5.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
6.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
7.Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
8.Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
9.Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif.
10.Pojok Pengawasan adalah suatu kegiatan penyediaan sarana informasi dan konsultasi terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
11.Forum Warga Pengawasan Partisipatif adalah suatu kegiatan yang merupakan forum masyarakat berbasis kelompok pemerhati pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
12.Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
13.Kampung Pengawasan Partisipatif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berbasis kampung/desa atau sebutan lainnya di wilayah kabupaten/kota untuk https://jdih.bawaslu.go.id/ menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
14.Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif adalah suatu forum digital yang melibatkan lintas kelompok masyarakat dengan membangun percakapan, menyebarkan informasi terkait penyelanggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan, dan komitmen untuk bergerak melakukan pengawasan partisipatif secara mandiri.

Pasal 2

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diselenggarakan sebagai:
1. a.pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas Pemilu bagi masyarakat; dan
2. b.penciptaan:
  1. 1.kader dan tokoh penggerak pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
  2. 2.model dan metode pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang efektif dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui program Pengawasan Partisipatif.
(2)Program Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pendidikan Pengawas Partisipatif;
2. b.Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
3. c.Pojok Pengawasan;
4. d.Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi;
5. e.Kampung Pengawasan Partisipatif; dan
6. f.Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikoordinasikan oleh Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Anggota Panwaslu Kecamatan yang melaksanakan fungsi di bidang pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat. https://jdih.bawaslu.go.id/
(2)Pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1)Bawaslu dan Bawaslu Provinsi menyelenggarakan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
(2)Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk lingkup wilayah:
1. a.kabupaten/kota;
2. b.provinsi; dan
3. c.nasional.
(3)Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pertemuan langsung secara tatap muka dan/atau media daring sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

(1)Peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
1. a.Pemilih pemula;
2. b.Pemilih penyandang disabilitas;
3. c.Pemilih perempuan;
4. d.pengurus organisasi kemasyarakatan;
5. e.tokoh agama;
6. f.pengajar, pelajar, dan/atau mahasiswa; dan/atau
7. g.masyarakat hukum adat, untuk setiap lingkup wilayah.
(2)Perekrutan calon peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Bawaslu dalam keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 7

(1)Dalam menyelenggarakan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Anggota Bawaslu dan Anggota Bawaslu Provinsi yang melaksanakan fungsi di bidang pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat melakukan koordinasi pelaksanaan teknis Pendidikan Pengawas Partisipatif dengan Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tingkatannya.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung secara administrasi dan teknis operasional oleh unit organisasi https://jdih.bawaslu.go.id/ yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan partisipatif dengan melibatkan unit organisasi yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

(1)Bawaslu menyelenggarakan Pendidikan Pengawas Partisipatif untuk lingkup wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a selama 3 (tiga) hari.
(2)Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan perspektif mengenai:
1. a.karakter pengawas Pemilu;
2. b.dasar pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu serta sengketa Pemilihan;
3. c.dasar pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
4. d.dasar pelaporan dan penanganan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
5. e.analisis sosial dan teknik dasar penyebaran ajakan kepada masyarakat mengenai urgensi pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan melalui jaringan organisasi atau komunitas.
(3)Dalam melaksanakan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu dapat melibatkan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 9

(1)Rekrutmen calon peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Bawaslu.
(2)Dalam melakukan rekrutmen calon peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bawaslu dapat mendelegasikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3)Dalam hal rekrutmen calon peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif didelegasikan Bawaslu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Kabupaten/Kota:
1. a.melaporkan daftar calon peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi; dan
2. b.menyampaikan undangan kepada peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif yang telah direkrut dengan undangan yang mengatasnamakan Ketua Bawaslu.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…