DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2014

Nomor: 20
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juni 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2.Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut dengan Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
4.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi.
6.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota.
7.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Kecamatan.
8.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan, yang selanjutnya disebut Desa/Kelurahan.
9.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi.
12.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan. 3
14.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
15.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
16.Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Saksi Pasangan Calon adalah orang perorangan yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye Pasangan Calon untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara, pergerakan surat suara dan kotak suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
17.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

Pasal 2

Pengawasan pergerakan kotak suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertujuan untuk memastikan:

a.kebenaran, ketepatan, keabsahan, dan keamanan kotak suara berisi surat suara serta dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
b.kebenaran, ketepatan, dan keabsahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
c.kebenaran dan keabsahan hasil perolehan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
d.ketaatan PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Pasal 3

(1)Pengawasan terhadap kebenaran, ketepatan, dan keabsahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a difokuskan pada:
1. a.akurasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan
2. b.kebenaran, kelengkapan dan keamanan kotak suara berisi surat suara serta dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
(2)Pengawasan terhadap PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d difokuskan terhadap ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan proses pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

BAB II

PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 4

Lingkup pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan terhadap:

a.rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPS; 4
b.rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK;
c.rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota;
d.rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Provinsi; dan
e.rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU.

Pasal 5

(1)Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan pencegahan dan penindakan.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang dapat dilakukan dengan cara:
1. a.koordinasi;
2. b.kerjasama;
3. c.sosialisasi;
4. d.publikasi;
5. e.himbauan;
6. f.pengawasan langsung;
7. g.peringatan dini; dan/atau
8. h.pelibatan masyarakat.
(3)Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

BAB III

TATA CARA PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

Pasal 6

(1)Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk memastikan:
1. a.PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum;
2. b.seluruh kotak suara yang diterima oleh PPS setelah pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dari KPPS tersegel dengan baik;
3. c.PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir D-3;
4. d.seluruh kotak suara tersegel dan tidak dibuka sampai pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tingkat PPS; dan
5. e.PPS menyimpan seluruh kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
(2)Pengawas Pemilu Lapangan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara memastikan: 5
1. a.saksi membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris tim kampanye pasangan calon tingkat kecamatan atau kabupaten/kota paling lambat pada saat rapat rekapitulasi dilaksanakan;
2. b.PPS membuka kotak suara tersegel yang berisi surat suara serta dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS satu persatu secara berurutan berdasarkan TPS yang akan dilakukan rekapitulasi;
3. c.PPS membuka kotak suara yang tersegel dengan menunjukkan kepada saksi, Pengawas Pemilu, dan masyarakat;
4. d.PPS mengeluarkan sampul yang berisi formulir model C dan C-1;
5. e.PPS menempelkan formulir model C1 plano pada papan rekapitulasi;
6. f.PPS membacakan formulir model C dan C-1;
7. g.PPS melakukan rekapitulasi secara berurutan dimulai dari:
  1. 1.TPS nomor 1 sampai dengan TPS nomor terakhir dalam wilayah kerja desa atau nama lain/kelurahan; dan
  2. 2.desa atau nama lain/kelurahan pertama sampai dengan desa atau nama lain/kelurahan yang terakhir.
8. h.PPS mencatat hasil rekapitulasi ke dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi menggunakan formulir D dan formulir D-1;
9. i.Ketua PPS dan anggota PPS, dan saksi yang hadir menandatangani formulir D dan formulir D-1;
10. j.PPS menyerahkan salinan formulir D dan formulir D-1 yang ditandatangani kepada saksi, Pengawas Pemilu Lapangan; dan
11. k.PPS mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat desa atau nama lain/kelurahan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPS.

Pasal 7

Pengawas Pemilu Lapangan memastikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), sebagai berikut:

a.memastikan tidak adanya perbedaan dan/atau selisih dalam proses rekapitulasi ditingkat PPS dengan menggunakan formulir C1 yang didapatkan Pengawas Pemilu Lapangan sebagai dokumen pembanding;
b.seluruh kotak suara tersegel dengan berisi formulir model D dan D-1;
c.seluruh kotak suara masih tersegel dan menyerahkan seluruh kotak suara yang berisi surat suara calon Presiden dan Wakil Presiden dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan dokumen pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat TPS ke tingkat PPK dengan disertai berita acara serah terima dari tingkat PPS ke tingkat PPK;
d.mencatatkan seluruh hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat PPS pada alat kerja pengawasan rekapitulasi di tingkat PPS; dan
e.menyerahkan seluruh alat kerja pengawasan di tingkat PPS kepada Panwaslu Kecamatan selambat-lambatnya 2 (dua) hari pasca berakhirnya rekapitulasi di tingkat PPS.

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat keberatan dan saran perbaikan di tingkat TPS yang tidak dilaksanakan oleh KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan kembali saran perbaikan kepada PPS sebelum rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara di tingkat PPS dilaksanakan.
(2)Dalam hal terjadi ketidaksesuaian prosedur rekapitulasi dan/atau selisih penghitungan perolehan suara di PPS, Pengawas Pemilu Lapangan 6 mengajukan keberatan dan memberikan saran guna dilakukan perbaikan.

Pasal 9

Dalam melakukan pengawasan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pengawas Pemilu Lapangan memastikan:

a.keberatan saksi atau Pengawas Pemilu Lapangan ditindaklanjuti oleh PPS dengan menjelaskan prosedur dan/atau mencocokan perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil penghitungan suara dan C1 plano;
b.PPS melaksanakan pembetulan pada saat yang sama;
c.pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi oleh PPS dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua PPS dan saksi yang hadir;
d.PPS meminta pendapat jika pada saat pembetulan yang telah dilakukan PPS masih terdapat keberatan dari saksi;
e.PPS menindaklanjuti pendapat Pengawas Pemilu Lapangan;
f.PPS mencatat seluruh kejadian dan/atau keberatan Saksi Pasangan Calon dalam rapat rekapitulasi pada formulir model D-2; dan
g.PPS memberi kesempatan kepada saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, dan pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.

Pasal 10

(1)Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon di tingkat PPK dengan memastikan:
1. a.PPK mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari PPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan sertifikat di tempat yang mudah diakses publik;
2. b.seluruh kotak suara yang diterima oleh PPK dari PPS dalam keadaan tersegel;
3. c.PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir D-3;
4. d.seluruh kotak suara tidak dibuka sampai pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK; dan
5. e.PPK menyimpan seluruh kotak suara di tempat yang memadai dan dijamin keamanannya.
(2)Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK memastikan:
1. a.PPK membuka kotak suara tersegel yang berisi surat suara serta dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS satu persatu secara berurutan berdasarkan PPS yang akan dilakukan rekapitulasi;
2. b.PPK mengeluarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara serta dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara lainnya dan menunjukkan kepada saksi, Panwaslu Kecamatan, dan masyarakat;
3. c.PPK membuka sampul yang berisi formulir D dan D1 plano dan Lampiran C1 – IT PPWP, Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk penghitungan secara elektronik; 7
4. d.PPK mencatat hasil rekapitulasi perolehan suara ke dalam Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan;
5. e.Ketua dan anggota PPK, saksi dan Panwaslu Kecamatan menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
6. f.PPK menyerahkan salinan formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan; dan
7. g.PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2.Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut dengan Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
4.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
5.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi.
6.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota.
7.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Kecamatan.
8.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan, yang selanjutnya disebut Desa/Kelurahan.
9.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi.
12.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan. 3
14.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
15.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
16.Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Saksi Pasangan Calon adalah orang perorangan yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye Pasangan Calon untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara, pergerakan surat suara dan kotak suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
17.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

Pasal 2

Pengawasan pergerakan kotak suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertujuan untuk memastikan:

a.kebenaran, ketepatan, keabsahan, dan keamanan kotak suara berisi surat suara serta dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
b.kebenaran, ketepatan, dan keabsahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
c.kebenaran dan keabsahan hasil perolehan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
d.ketaatan PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Pasal 3

(1)Pengawasan terhadap kebenaran, ketepatan, dan keabsahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a difokuskan pada:
1. a.akurasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan
2. b.kebenaran, kelengkapan dan keamanan kotak suara berisi surat suara serta dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
(2)Pengawasan terhadap PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d difokuskan terhadap ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan proses pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

BAB II

PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 4

Lingkup pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan terhadap:

a.rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPS; 4
b.rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK;
c.rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota;
d.rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Provinsi; dan
e.rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU.

Pasal 5

(1)Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan pencegahan dan penindakan.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang dapat dilakukan dengan cara:
1. a.koordinasi;
2. b.kerjasama;
3. c.sosialisasi;
4. d.publikasi;
5. e.himbauan;
6. f.pengawasan langsung;
7. g.peringatan dini; dan/atau
8. h.pelibatan masyarakat.
(3)Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

BAB III

TATA CARA PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

Pasal 6

(1)Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk memastikan:
1. a.PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum;
2. b.seluruh kotak suara yang diterima oleh PPS setelah pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dari KPPS tersegel dengan baik;
3. c.PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir D-3;
4. d.seluruh kotak suara tersegel dan tidak dibuka sampai pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tingkat PPS; dan
5. e.PPS menyimpan seluruh kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
(2)Pengawas Pemilu Lapangan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara memastikan: 5
1. a.saksi membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris tim kampanye pasangan calon tingkat kecamatan atau kabupaten/kota paling lambat pada saat rapat rekapitulasi dilaksanakan;
2. b.PPS membuka kotak suara tersegel yang berisi surat suara serta dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS satu persatu secara berurutan berdasarkan TPS yang akan dilakukan rekapitulasi;
3. c.PPS membuka kotak suara yang tersegel dengan menunjukkan kepada saksi, Pengawas Pemilu, dan masyarakat;
4. d.PPS mengeluarkan sampul yang berisi formulir model C dan C-1;
5. e.PPS menempelkan formulir model C1 plano pada papan rekapitulasi;
6. f.PPS membacakan formulir model C dan C-1;
7. g.PPS melakukan rekapitulasi secara berurutan dimulai dari:
  1. 1.TPS nomor 1 sampai dengan TPS nomor terakhir dalam wilayah kerja desa atau nama lain/kelurahan; dan
  2. 2.desa atau nama lain/kelurahan pertama sampai dengan desa atau nama lain/kelurahan yang terakhir.
8. h.PPS mencatat hasil rekapitulasi ke dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi menggunakan formulir D dan formulir D-1;
9. i.Ketua PPS dan anggota PPS, dan saksi yang hadir menandatangani formulir D dan formulir D-1;
10. j.PPS menyerahkan salinan formulir D dan formulir D-1 yang ditandatangani kepada saksi, Pengawas Pemilu Lapangan; dan
11. k.PPS mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat desa atau nama lain/kelurahan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPS.

Pasal 7

Pengawas Pemilu Lapangan memastikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), sebagai berikut:

a.memastikan tidak adanya perbedaan dan/atau selisih dalam proses rekapitulasi ditingkat PPS dengan menggunakan formulir C1 yang didapatkan Pengawas Pemilu Lapangan sebagai dokumen pembanding;
b.seluruh kotak suara tersegel dengan berisi formulir model D dan D-1;
c.seluruh kotak suara masih tersegel dan menyerahkan seluruh kotak suara yang berisi surat suara calon Presiden dan Wakil Presiden dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan dokumen pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat TPS ke tingkat PPK dengan disertai berita acara serah terima dari tingkat PPS ke tingkat PPK;
d.mencatatkan seluruh hasil pengawasan rekapitulasi di tingkat PPS pada alat kerja pengawasan rekapitulasi di tingkat PPS; dan
e.menyerahkan seluruh alat kerja pengawasan di tingkat PPS kepada Panwaslu Kecamatan selambat-lambatnya 2 (dua) hari pasca berakhirnya rekapitulasi di tingkat PPS.

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat keberatan dan saran perbaikan di tingkat TPS yang tidak dilaksanakan oleh KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan kembali saran perbaikan kepada PPS sebelum rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara di tingkat PPS dilaksanakan.
(2)Dalam hal terjadi ketidaksesuaian prosedur rekapitulasi dan/atau selisih penghitungan perolehan suara di PPS, Pengawas Pemilu Lapangan 6 mengajukan keberatan dan memberikan saran guna dilakukan perbaikan.

Pasal 9

Dalam melakukan pengawasan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pengawas Pemilu Lapangan memastikan:

a.keberatan saksi atau Pengawas Pemilu Lapangan ditindaklanjuti oleh PPS dengan menjelaskan prosedur dan/atau mencocokan perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil penghitungan suara dan C1 plano;
b.PPS melaksanakan pembetulan pada saat yang sama;
c.pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi oleh PPS dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua PPS dan saksi yang hadir;
d.PPS meminta pendapat jika pada saat pembetulan yang telah dilakukan PPS masih terdapat keberatan dari saksi;
e.PPS menindaklanjuti pendapat Pengawas Pemilu Lapangan;
f.PPS mencatat seluruh kejadian dan/atau keberatan Saksi Pasangan Calon dalam rapat rekapitulasi pada formulir model D-2; dan
g.PPS memberi kesempatan kepada saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, dan pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.

Pasal 10

(1)Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon di tingkat PPK dengan memastikan:
1. a.PPK mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari PPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan sertifikat di tempat yang mudah diakses publik;
2. b.seluruh kotak suara yang diterima oleh PPK dari PPS dalam keadaan tersegel;
3. c.PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir D-3;
4. d.seluruh kotak suara tidak dibuka sampai pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK; dan
5. e.PPK menyimpan seluruh kotak suara di tempat yang memadai dan dijamin keamanannya.
(2)Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK memastikan:
1. a.PPK membuka kotak suara tersegel yang berisi surat suara serta dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS satu persatu secara berurutan berdasarkan PPS yang akan dilakukan rekapitulasi;
2. b.PPK mengeluarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara serta dokumen rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara lainnya dan menunjukkan kepada saksi, Panwaslu Kecamatan, dan masyarakat;
3. c.PPK membuka sampul yang berisi formulir D dan D1 plano dan Lampiran C1 – IT PPWP, Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk penghitungan secara elektronik; 7
4. d.PPK mencatat hasil rekapitulasi perolehan suara ke dalam Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan;
5. e.Ketua dan anggota PPK, saksi dan Panwaslu Kecamatan menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
6. f.PPK menyerahkan salinan formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan; dan
7. g.PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.