DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018

Nomor: 26
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian bantuan hukum perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
4.Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi.
5.Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
6.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan.
7.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
8.Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
9.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
10.Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
11.Pejabat Bawaslu yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pimpinan Bawaslu dan/atau pegawai yang menduduki jabatan tertentu di lingkungan sekretariat jenderal Bawaslu.
12.Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut Pegawai adalah ASN dan pegawai kontrak Bawaslu.
13.Mantan Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut Mantan Pegawai adalah orang yang pernah menjadi pegawai di lingkungan sekretariat jenderal Bawaslu yang diberhentikan tanpa hak pensiun.
14.Permasalahan Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan Pemilu selama bekerja di lingkungan Bawaslu.
15.Unit Kerja adalah satuan organisasi kerja di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
16.Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu.
17.Pemberi Bantuan Hukum adalah unit kerja yang membidangi Hukum pada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi.
18.Penerima Bantuan Hukum adalah Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1)Pemberian Bantuan Hukum oleh Bawaslu diberikan kepada Pengawas Pemilu, Pejabat dan Pegawai yang mendapatkan Permasalahan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada mantan Pengawas Pemilu, Mantan Pegawai, dan pensiunan Pegawai sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu.

Pasal 3

(1)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit meliputi:
1. a.perkara perdata;
2. b.perkara pidana; dan
3. c.perkara Tata Usaha Negara.
(2)Selain Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan paling sedikit terhadap:
1. a.perkara kode etik;
2. b.uji materiil Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
4. d.pengaduan hukum;
5. e.konsultasi hukum;
6. f.alternatif penyelesaian sengketa; dan
7. g.permasalahan hukum lain yang melibatkan Bawaslu.

Pasal 4

(1)Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu LN dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu.
(2)Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu Provinsi.
(3)Dalam hal Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memberikan bantuan hukum, Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Pasal 5

(1)Dalam pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Bawaslu.
(2)Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, melakukan:

a.telaah terhadap objek gugatan;
b.penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
c.menghadiri sidang di pengadian negeri;
d.menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan tingkat pertama; dan
e.menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama.

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum tidak diberikan dalam perkara pidana yang timbul di luar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan Pemilu.
(2)Bantuan Hukum dalam perkara pidana korupsi hanya diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan untuk memastikan:

a.hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan;
b.kesesuaian dengan ketentuan hukum acara pidana dan materi delik pidana yang disangkakan; dan
c.hal lain yang dianggap perlu dengan perkara yang dihadapi.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkaitan dengan keputusan Bawaslu.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum dalam penanganan perkara tata usaha negara paling sedikit melakukan:

a.kajian/telaah terhadap objek perkara;
b.menghadiri sidang di pengadilan tata usaha negara;
c.menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, keterangan ahli, dan kesimpulan;
d.menyatakan dan mengajukan banding;
e.menyiapkan dan menyampaikan memori banding/kontra memori banding;
f.menyatakan dan mengajukan kasasi; dan
g.menyiapkan dan menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian bantuan hukum perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
4.Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi.
5.Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
6.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan.
7.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
8.Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
9.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
10.Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
11.Pejabat Bawaslu yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pimpinan Bawaslu dan/atau pegawai yang menduduki jabatan tertentu di lingkungan sekretariat jenderal Bawaslu.
12.Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut Pegawai adalah ASN dan pegawai kontrak Bawaslu.
13.Mantan Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut Mantan Pegawai adalah orang yang pernah menjadi pegawai di lingkungan sekretariat jenderal Bawaslu yang diberhentikan tanpa hak pensiun.
14.Permasalahan Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan Pemilu selama bekerja di lingkungan Bawaslu.
15.Unit Kerja adalah satuan organisasi kerja di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
16.Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu.
17.Pemberi Bantuan Hukum adalah unit kerja yang membidangi Hukum pada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi.
18.Penerima Bantuan Hukum adalah Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1)Pemberian Bantuan Hukum oleh Bawaslu diberikan kepada Pengawas Pemilu, Pejabat dan Pegawai yang mendapatkan Permasalahan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada mantan Pengawas Pemilu, Mantan Pegawai, dan pensiunan Pegawai sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu.

Pasal 3

(1)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit meliputi:
1. a.perkara perdata;
2. b.perkara pidana; dan
3. c.perkara Tata Usaha Negara.
(2)Selain Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan paling sedikit terhadap:
1. a.perkara kode etik;
2. b.uji materiil Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
4. d.pengaduan hukum;
5. e.konsultasi hukum;
6. f.alternatif penyelesaian sengketa; dan
7. g.permasalahan hukum lain yang melibatkan Bawaslu.

Pasal 4

(1)Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu LN dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu.
(2)Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu Provinsi.
(3)Dalam hal Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memberikan bantuan hukum, Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Pasal 5

(1)Dalam pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Bawaslu.
(2)Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, melakukan:

a.telaah terhadap objek gugatan;
b.penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
c.menghadiri sidang di pengadian negeri;
d.menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan tingkat pertama; dan
e.menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama.

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum tidak diberikan dalam perkara pidana yang timbul di luar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan Pemilu.
(2)Bantuan Hukum dalam perkara pidana korupsi hanya diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan untuk memastikan:

a.hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan;
b.kesesuaian dengan ketentuan hukum acara pidana dan materi delik pidana yang disangkakan; dan
c.hal lain yang dianggap perlu dengan perkara yang dihadapi.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkaitan dengan keputusan Bawaslu.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum dalam penanganan perkara tata usaha negara paling sedikit melakukan:

a.kajian/telaah terhadap objek perkara;
b.menghadiri sidang di pengadilan tata usaha negara;
c.menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, keterangan ahli, dan kesimpulan;
d.menyatakan dan mengajukan banding;
e.menyiapkan dan menyampaikan memori banding/kontra memori banding;
f.menyatakan dan mengajukan kasasi; dan
g.menyiapkan dan menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama.