DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2011

Nomor: 3
Tahun: 2011
Ditetapkan: 15 Juli 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c.bahwa penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai kekhususan sesuai dengan status Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai daerah yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
1. 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. 4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
6. 7.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. 8.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemilu Kada Provinsi adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4.Pemilu Kada Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut Panwaslu Aceh, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7.Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota di Nanggroe Aceh Darussalam.
8.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah Panitia Pengawas yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah kecamatan di Nanggroe Aceh Darussalam.
9.Panwaslu Kada adalah Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.
10.Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
11.Sekretariat Panwaslu Kada adalah unit organisasi yang tidak terpisahkan dengan Panwaslu Kada yang menjalankan fungsi teknis dan administratif kepada Panwaslu Kada dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan Pemilu Kada.
12.Divisi adalah alat kelengkapan yang dibentuk sebagai pembagian kerja di antara anggota Panwaslu Kada berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Panwaslu Kada.
13.Kelompok Kerja, selanjutnya disebut Pokja, adalah alat kelengkapan yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengawasan tahapan dan non- tahapan Pemilu Kada sesuai dengan kebutuhan.
14.Bidang adalah unit kerja dalam Sekretariat Panwaslu Kada yang menjalankan fungsi teknis dan administratif kepada Panwaslu Kada dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan Pemilu Kada. 5

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengawas Pemilu Kada dan Sekretariat Panwaslu Kada berpedoman pada asas:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggara pemilu;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektivitas.

Pasal 3

Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Kada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertujuan untuk:

a.mewujudkan tertib kelembagaan Pengawas Pemilu Kada dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
b.menjadi pedoman dalam pembagian tugas dan fungsi yang jelas bagi setiap anggota Panwaslu Kada dan pegawai Sekretariat Panwaslu Kada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
c.mendukung kelancaran tugas dan fungsi Panwaslu Kada dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang efektif dan efisien.

BAB III

KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Panwaslu Aceh berkedudukan di ibukota provinsi.
(2)Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
(3)Panwaslu Kecamatan berkedudukan di ibukota kecamatan.

Pasal 5

(1)Panwaslu Aceh mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi di wilayah provinsi.
(2)Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dan/atau Pemilu Kada Kabupaten/Kota di wilayah kabupaten/kota.
(3)Panwaslu Kecamatan mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dan/atau Pemilu Kada Kabupaten/Kota di wilayah kecamatan.

BAB IV

ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Organisasi Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terdiri atas:

a.ketua merangkap anggota dan anggota;
b.alat kelengkapan; dan
c.sekretariat.

Pasal 7

Jumlah anggota Panwaslu Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota adalah sebanyak 5 (lima) orang, dan Panwaslu Kecamatan adalah sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 8

(1)Keanggotaan Panwaslu Kada terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
(2)Ketua Panwaslu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat pleno. 7

Pasal 9

(1)Alat kelengkapan Panwaslu Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota terdiri atas Divisi dan Pokja.
(2)Alat kelengkapan Panwaslu Kecamatan terdiri atas Divisi-Divisi.

Pasal 10

(1)Divisi untuk Panwaslu Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota, terdiri atas:
1. a.Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
2. b.Divisi Pengawasan;
3. c.Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
4. d.Divisi Hubungan Antar Lembaga; dan
5. e.Divisi Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat.
(2)Divisi untuk Panwaslu Kecamatan, terdiri atas:
1. a.Divisi Umum;
2. b.Divisi Pengawasan; dan
3. c.Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.
(3)Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih dari anggota Panwaslu Kada melalui rapat pleno.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c.bahwa penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai kekhususan sesuai dengan status Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai daerah yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
1. 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. 4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
6. 7.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. 8.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemilu Kada Provinsi adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4.Pemilu Kada Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut Panwaslu Aceh, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7.Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota di Nanggroe Aceh Darussalam.
8.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah Panitia Pengawas yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah kecamatan di Nanggroe Aceh Darussalam.
9.Panwaslu Kada adalah Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.
10.Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
11.Sekretariat Panwaslu Kada adalah unit organisasi yang tidak terpisahkan dengan Panwaslu Kada yang menjalankan fungsi teknis dan administratif kepada Panwaslu Kada dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan Pemilu Kada.
12.Divisi adalah alat kelengkapan yang dibentuk sebagai pembagian kerja di antara anggota Panwaslu Kada berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Panwaslu Kada.
13.Kelompok Kerja, selanjutnya disebut Pokja, adalah alat kelengkapan yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengawasan tahapan dan non- tahapan Pemilu Kada sesuai dengan kebutuhan.
14.Bidang adalah unit kerja dalam Sekretariat Panwaslu Kada yang menjalankan fungsi teknis dan administratif kepada Panwaslu Kada dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan Pemilu Kada. 5

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengawas Pemilu Kada dan Sekretariat Panwaslu Kada berpedoman pada asas:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggara pemilu;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektivitas.

Pasal 3

Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Kada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertujuan untuk:

a.mewujudkan tertib kelembagaan Pengawas Pemilu Kada dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
b.menjadi pedoman dalam pembagian tugas dan fungsi yang jelas bagi setiap anggota Panwaslu Kada dan pegawai Sekretariat Panwaslu Kada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
c.mendukung kelancaran tugas dan fungsi Panwaslu Kada dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang efektif dan efisien.

BAB III

KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Panwaslu Aceh berkedudukan di ibukota provinsi.
(2)Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
(3)Panwaslu Kecamatan berkedudukan di ibukota kecamatan.

Pasal 5

(1)Panwaslu Aceh mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi di wilayah provinsi.
(2)Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dan/atau Pemilu Kada Kabupaten/Kota di wilayah kabupaten/kota.
(3)Panwaslu Kecamatan mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dan/atau Pemilu Kada Kabupaten/Kota di wilayah kecamatan.

BAB IV

ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Organisasi Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terdiri atas:

a.ketua merangkap anggota dan anggota;
b.alat kelengkapan; dan
c.sekretariat.

Pasal 7

Jumlah anggota Panwaslu Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota adalah sebanyak 5 (lima) orang, dan Panwaslu Kecamatan adalah sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 8

(1)Keanggotaan Panwaslu Kada terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
(2)Ketua Panwaslu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat pleno. 7

Pasal 9

(1)Alat kelengkapan Panwaslu Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota terdiri atas Divisi dan Pokja.
(2)Alat kelengkapan Panwaslu Kecamatan terdiri atas Divisi-Divisi.

Pasal 10

(1)Divisi untuk Panwaslu Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota, terdiri atas:
1. a.Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
2. b.Divisi Pengawasan;
3. c.Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
4. d.Divisi Hubungan Antar Lembaga; dan
5. e.Divisi Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat.
(2)Divisi untuk Panwaslu Kecamatan, terdiri atas:
1. a.Divisi Umum;
2. b.Divisi Pengawasan; dan
3. c.Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.
(3)Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih dari anggota Panwaslu Kada melalui rapat pleno.