DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 588);
6.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM PROVINSI ACEH, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan; kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan walikota/wakil walikota.
2.Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3.Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4.Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5.Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
6.Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
8.Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
9.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KIP kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
10.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KIP kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat gampong atau nama lain.
11.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
13.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Aceh adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di seluruh wilayah Aceh.
15.Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota adalah bagian penyelenggara pemilihan yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di seluruh wilayah Aceh dan kabupaten/kota.
16.Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslih Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslih Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi pemilihan di wilayah kecamatan.
17.Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL yang dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan untuk mengawasi pemilihan di gampong atau nama lain.
18.Pengawas Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan untuk membantu PPL.
19.Divisi adalah alat kelengkapan Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, atau Panwaslih Kecamatan berdasarkan pembagian fungsi-fungsi utama pengawasan.
20.Koordinator Wilayah selanjutnya disebut Korwil adalah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan untuk melaksanakan fungsi koordinasi, konsultasi, dan komunikasi sesuai pembagian wilayah kerjanya.
21.Kelompok Kerja selanjutnya disebut Pokja adalah unit kerja yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

PENGAWAS TPS

Pasal 2

(1)Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang di setiap TPS.
(2)Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan usulan PPL kepada Panwaslih Kecamatan.
(3)Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk membantu PPL dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Pasal 3

(1)Tugas dan wewenang Pengawas TPS adalah:
1. a.mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
2. b.mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
3. c.mengawasi persiapan penghitungan suara;
4. d.mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;
5. e.menyampaikan keberatan kepada KPPS dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
6. f.menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara dari KPPS; dan
7. g.membantu PPL mengawasi pergerakan kotak suara dari TPS sampai ke PPS.
(2)Kewajiban Pengawas TPS adalah:
1. a.menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslih Kecamatan melalui PPL;
2. b.menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwaslih Kecamatan melalui PPL;
3. c.menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslih Kecamatan melalui PPL; dan
4. d.melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengawas TPS dapat berkoordinasi dengan Pengawas TPS lainnya yang masih dalam satu gampong atau nama lain.
(2)Dalam hal koordinasi dilakukan antar Pengawas TPS di luar gampong atau nama lain, koordinasi dilakukan melalui PPL.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Pengawas TPS dapat berkonsultasi kepada PPL.

BAB III

PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN

Pasal 6

(1)PPL berjumlah 1 (satu) orang di setiap gampong atau nama lain.
(2)PPL dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan.

Pasal 7

(1)Tugas dan wewenang PPL, yaitu:
1. a.mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat gampong atau nama lain yang meliputi:
  1. 1.pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
  2. 2.pelaksanaan kampanye;
  3. 3.perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
  4. 4.pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
  5. 5.pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
  6. 6.pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
  7. 7.pergerakan kotak suara yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; dan
  8. 8.pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
2. b.menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. c.meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
4. d.menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
5. e.mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
6. f.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslih Kecamatan.
(2)PPL berkewajiban:
1. a.bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. b.menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Panwaslih Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat gampong atau nama lain;
3. c.menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran kepada Panwaslih Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilihan di tingkat gampong atau nama lain;
4. d.menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwaslih Kecamatan; dan
5. e.melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslih Kecamatan.

Pasal 8

(1)PPL dapat berkoordinasi dengan PPL lainnya dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan PPL di luar kecamatan, koordinasi dilaksanakan melalui Panwaslih Kecamatan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, PPL dapat berkonsultasi kepada Panwaslih Kecamatan.

Pasal 10

PPL dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menyelenggarakan fungsi:

a.pembinaan; dan
b.pengawasan, terhadap Pengawas TPS.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 588);
6.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM PROVINSI ACEH, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan; kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan walikota/wakil walikota.
2.Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3.Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4.Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5.Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
6.Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
8.Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
9.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KIP kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
10.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KIP kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat gampong atau nama lain.
11.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
13.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Aceh adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di seluruh wilayah Aceh.
15.Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota adalah bagian penyelenggara pemilihan yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di seluruh wilayah Aceh dan kabupaten/kota.
16.Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslih Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslih Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi pemilihan di wilayah kecamatan.
17.Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL yang dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan untuk mengawasi pemilihan di gampong atau nama lain.
18.Pengawas Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan untuk membantu PPL.
19.Divisi adalah alat kelengkapan Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, atau Panwaslih Kecamatan berdasarkan pembagian fungsi-fungsi utama pengawasan.
20.Koordinator Wilayah selanjutnya disebut Korwil adalah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan untuk melaksanakan fungsi koordinasi, konsultasi, dan komunikasi sesuai pembagian wilayah kerjanya.
21.Kelompok Kerja selanjutnya disebut Pokja adalah unit kerja yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

PENGAWAS TPS

Pasal 2

(1)Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang di setiap TPS.
(2)Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan usulan PPL kepada Panwaslih Kecamatan.
(3)Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk membantu PPL dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Pasal 3

(1)Tugas dan wewenang Pengawas TPS adalah:
1. a.mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
2. b.mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
3. c.mengawasi persiapan penghitungan suara;
4. d.mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;
5. e.menyampaikan keberatan kepada KPPS dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
6. f.menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara dari KPPS; dan
7. g.membantu PPL mengawasi pergerakan kotak suara dari TPS sampai ke PPS.
(2)Kewajiban Pengawas TPS adalah:
1. a.menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslih Kecamatan melalui PPL;
2. b.menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwaslih Kecamatan melalui PPL;
3. c.menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslih Kecamatan melalui PPL; dan
4. d.melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengawas TPS dapat berkoordinasi dengan Pengawas TPS lainnya yang masih dalam satu gampong atau nama lain.
(2)Dalam hal koordinasi dilakukan antar Pengawas TPS di luar gampong atau nama lain, koordinasi dilakukan melalui PPL.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Pengawas TPS dapat berkonsultasi kepada PPL.

BAB III

PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN

Pasal 6

(1)PPL berjumlah 1 (satu) orang di setiap gampong atau nama lain.
(2)PPL dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan.

Pasal 7

(1)Tugas dan wewenang PPL, yaitu:
1. a.mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat gampong atau nama lain yang meliputi:
  1. 1.pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
  2. 2.pelaksanaan kampanye;
  3. 3.perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
  4. 4.pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
  5. 5.pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
  6. 6.pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
  7. 7.pergerakan kotak suara yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; dan
  8. 8.pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
2. b.menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. c.meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
4. d.menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
5. e.mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
6. f.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslih Kecamatan.
(2)PPL berkewajiban:
1. a.bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. b.menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Panwaslih Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat gampong atau nama lain;
3. c.menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran kepada Panwaslih Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilihan di tingkat gampong atau nama lain;
4. d.menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwaslih Kecamatan; dan
5. e.melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslih Kecamatan.

Pasal 8

(1)PPL dapat berkoordinasi dengan PPL lainnya dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan PPL di luar kecamatan, koordinasi dilaksanakan melalui Panwaslih Kecamatan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, PPL dapat berkonsultasi kepada Panwaslih Kecamatan.

Pasal 10

PPL dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menyelenggarakan fungsi:

a.pembinaan; dan
b.pengawasan, terhadap Pengawas TPS.