DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 April 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai pembagian divisi bagi semua tingkatan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan fungsi, mekanisme pelaporan terhadap pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan oleh kesekretariatan, dan penyusunan laporan akhir penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara tidak sesuai dengan kebutuhan hukum kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas www.peraturan.go.id 2020, No. 438 Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan www.peraturan.go.id 2020, No. 438 Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) diubah sebagai berikut:
1.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2020, No. 438

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan harus dilakukan oleh semua tingkatan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan secara terkoordinasi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1a)Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan menyelenggarakan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

2.Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf e ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibagi dalam divisi, terdiri atas:
1. a.Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga;
2. b.Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi;
3. c.Divisi Penanganan Pelanggaran;
4. d.Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
5. e.Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
(2)Setiap divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator divisi. www.peraturan.go.id 2020, No. 438

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mengoordinasikan fungsi:
1. a.penyusunan serta pelaksanaan program, strategi, dan teknis pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
2. b.pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
3. c.pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
4. d.akreditasi pemantau Pemilu;
5. e.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan serta kerja sama dan hubungan antarlembaga;
6. f.pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
7. g.pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
8. h.penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, pengawasan Pemilu, dan pengawasan Pemilihan;
9. i.pengawasan partisipatif Pemilu dan pengawasan partisipatif Pemilihan;
10. j.kerja sama dan hubungan antarlembaga;
11. k.pemantauan dan evaluasi; dan
12. l.penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga.
(2)Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mengoordinasikan fungsi:
1. a.pembentukan peraturan perundang-undangan; www.peraturan.go.id 2020, No. 438
2. b.advokasi dan pendampingan hukum;
3. c.penyiapan analisis dan kajian hukum;
4. d.pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
5. e.pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
6. f.hubungan masyarakat;
7. g.pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu;
8. h.koordinasi internal dalam pengelolaan terhadap:
  1. 1.basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
  2. 2.basis data Bawaslu;
9. i.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan/atau data informasi;
10. j.pemantauan dan evaluasi; dan
11. k.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.
(3)Divisi Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mengoordinasikan fungsi:
1. a.penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
2. b.penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
3. c.pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
4. d.pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
5. e.penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu serta dugaan pelanggaran administratif www.peraturan.go.id 2020, No. 438 Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif serta penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
6. f.pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
7. g.pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
8. h.sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
9. i.pemantauan dan evaluasi; dan
10. j.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.
(4)Divisi Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mengoordinasikan fungsi:
1. a.penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
2. b.pengolahan basis data permohonan dan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
3. c.sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
4. d.pemantauan dan evaluasi; dan
5. e.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa. www.peraturan.go.id 2020, No. 438
(5)Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mengoordinasikan fungsi:
1. a.perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
2. b.pelaksanaan seleksi Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
3. c.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
4. d.pelaksanaan pembinaan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
5. e.tata laksana dan kesekretariatan;
6. f.pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan serta kesekretariatan;
7. g.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
8. h.pemantauan dan evaluasi; dan
9. i.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
  1. 4.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pengoordinasian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
(2)Pembagian unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: www.peraturan.go.id 2020, No. 438
1. a.Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, dibantu unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang:
  1. 1.pengawasan Pemilu dan pengawasan Pemilihan;
  2. 2.pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
  3. 3.akreditasi dan penguatan Pemantau Pemilu;
  4. 4.kerja sama dan hubungan antarlembaga; dan
  5. 5.penelitian dan pengembangan;
2. b.Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi, dibantu unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang:
  1. 1.hukum;
  2. 2.hubungan masyarakat;
  3. 3.pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
  4. 4.data informasi;
3. c.Divisi Penanganan Pelanggaran, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanganan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu serta penanganan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan;
4. d.Divisi Penyelesaian Sengketa, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
5. e.Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang:
  1. 1.sumber daya manusia;
  2. 2.pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan; www.peraturan.go.id 2020, No. 438
  3. 3.organisasi; dan
  4. 4.perencanaan.
  5. 5.Ketentuan angka 1, angka 2, dan angka 5 huruf a serta angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 7 huruf b ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibagi dalam divisi dengan ketentuan:
1. a.Bawaslu Provinsi yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
  1. 1.Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga;
  2. 2.Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi;
  3. 3.Divisi Penanganan Pelanggaran;
  4. 4.Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
  5. 5.Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi; dan
2. b.Bawaslu Provinsi yang memiliki jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri atas:
  1. 1.Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga;
  2. 2.Divisi Hukum dan Data Informasi;
  3. 3.Divisi Penanganan Pelanggaran;
  4. 4.Divisi Penyelesaian Sengketa;
  5. 5.Divisi Hubungan Masyarakat;
  6. 6.Divisi Sumber Daya Manusia; dan
  7. 7.Divisi Organisasi.
(2)Setiap divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator divisi. www.peraturan.go.id 2020, No. 438

6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 1 mengoordinasikan fungsi:
1. a.pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
2. b.pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
3. c.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan serta kerja sama dan hubungan antarlembaga;
4. d.pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
5. e.pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
6. f.koordinasi dengan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan:
  1. 1.program, strategi, dan teknis pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
  2. 2.akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu di wilayah provinsi;
  3. 3.penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, pengawasan Pemilu, dan pengawasan Pemilihan; dan
  4. 4.pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
7. g.kerja sama dan hubungan antarlembaga;
8. h.pemantauan dan evaluasi; dan
9. i.penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga.
(2)Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 www.peraturan.go.id 2020, No. 438 ayat (1) huruf a angka 2 mengoordinasikan fungsi:
1. a.advokasi dan pendampingan hukum;
2. b.penyiapan analisis dan kajian hukum;
3. c.pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
4. d.koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu dalam:
  1. 1.pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
  2. 2.pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
  3. 3.pengelolaan basis data Bawaslu Provinsi;
5. e.hubungan masyarkat;
6. f.pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Provinsi;
7. g.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan/atau data informasi;
8. f.pemantauan dan evaluasi; dan
9. g.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.
(3)Divisi Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 3 mengoordinasikan fungsi:
1. a.penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
2. b.penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
3. c.pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Provinsi;
4. d.pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; www.peraturan.go.id 2020, No. 438
5. e.penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
6. f.penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu.
7. g.penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
8. h.pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
9. i.pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
10. j.sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
11. k.pemantauan dan evaluasi; dan
12. l.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.
(4)Divisi Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 4 mengoordinasikan fungsi:
1. a.penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
2. b.pengolahan basis data permohonan dan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; www.peraturan.go.id 2020, No. 438
3. c.sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
4. d.pemantauan dan evaluasi; dan
5. e.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa.
(5)Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 5 mengoordinasikan fungsi:
1. a.perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
2. b.koordinasi dengan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
3. c.pelaksanaan pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan Pengawas TPS;
4. d.tata laksana dan kesekretariatan;
5. e.pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
6. f.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS;
7. g.pemantauan dan evaluasi; dan
8. h.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. www.peraturan.go.id 2020, No. 438
  1. 7.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1 mengoordinasikan fungsi:
1. a.pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
2. b.pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
3. c.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan serta kerja sama dan hubungan antarlembaga;
4. d.pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
5. e.pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
6. f.koordinasi dengan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan:
  1. 1.program, strategi, dan teknis pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
  2. 2.akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu di wilayah provinsi;
  3. 3.penelitian dan pengembangan di bidang Pemilihan demokrasi, kepemiluan, pengawasan Pemilu, dan pengawasan; dan
  4. 4.pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
7. g.kerja sama dan hubungan antarlembaga;
8. h.pemantauan dan evaluasi; dan
9. i.penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga.
(2)Divisi Hukum dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 2 www.peraturan.go.id 2020, No. 438 mengoordinasikan fungsi:
1. a.advokasi dan pendampingan hukum;
2. b.penyiapan analisis dan kajian hukum;
3. c.pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
4. d.koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu dalam:
  1. 1.pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
  2. 2.pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
  3. 3.pengelolaan basis data Bawaslu Provinsi;
5. e.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum dan data informasi;
6. f.pemantauan dan evaluasi; dan
7. g.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum dan Data Informasi.
(3)Divisi Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3 mengoordinasikan fungsi:
1. a.penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
2. b.penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
3. c.pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Provinsi;
4. d.pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
5. e.penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
6. f.penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu; www.peraturan.go.id 2020, No. 438
7. g.penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
8. h.pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
9. i.pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
10. j.sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
11. k.pemantauan dan evaluasi; dan
12. l.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.
(4)Divisi Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 4 mengoordinasikan fungsi:
1. a.penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
2. b.pengolahan basis data permohonan dan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
3. c.sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
4. d.pemantauan dan evaluasi; dan
5. e.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa. www.peraturan.go.id 2020, No. 438
(5)Divisi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 5 mengoordinasikan fungsi:
1. a.hubungan masyarakat;
2. b.pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Provinsi;
3. c.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hubungan masyarakat serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
4. d.pemantauan dan evaluasi; dan
5. e.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hubungan Masyarakat.
(6)Divisi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 6 mengoordinasikan fungsi:
1. a.koordinasi dengan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
2. b.pelaksanaan pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan Pengawas TPS;
3. c.pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
4. d.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS;
5. e.pemantauan dan evaluasi; dan
6. f.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia.
(7)Divisi Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 7 mengoordinasikan fungsi: www.peraturan.go.id 2020, No. 438
1. a.perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
2. b.tata laksana dan kesekretariatan;
3. c.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang organisasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS;
4. d.pemantauan dan evaluasi; dan
5. e.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Organisasi.
  1. 8.Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pengoordinasian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi.
(2)Pembagian unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, dibantu unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang:
  1. 1.pengawasan Pemilu dan pengawasan Pemilihan;
  2. 2.pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
  3. 3.akreditasi dan penguatan Pemantau Pemilu; dan
  4. 4.kerja sama dan hubungan antarlembaga;
2. b.Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi, dibantu unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang: www.peraturan.go.id 2020, No. 438
  1. 1.hukum;
  2. 2.hubungan masyarakat;
  3. 3.pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
  4. 4.data informasi;
3. c.Divisi Penanganan Pelanggaran, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanganan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu serta penanganan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan;
4. d.Divisi Penyelesaian Sengketa, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
5. e.Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia dan organisasi.
  1. 9.Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pengoordinasian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi.
(2)Pembagian unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, dibantu unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang:
  1. 1.pengawasan Pemilu dan pengawasan Pemilihan;
  2. 2.pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan; www.peraturan.go.id 2020, No. 438
  3. 3.akreditasi dan penguatan Pemantau Pemilu; dan
  4. 4.kerja sama dan hubungan antarlembaga;
2. b.Divisi Hukum dan Data Informasi, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan data informasi;
3. c.Divisi Penanganan Pelanggaran, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanganan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu serta penanganan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan;
4. d.Divisi Penyelesaian Sengketa, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
5. e.Divisi Hubungan Masyarakat, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
6. f.Divisi Sumber Daya Manusia, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia; dan
7. g.Divisi Organisasi, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang organisasi.
  1. 10.Ketentuan angka 1 dan angka 3 huruf a serta angka 1, angka 2, dan angka 5 huruf b ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dibagi dalam divisi dengan ketentuan:
1. a.Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas: www.peraturan.go.id 2020, No. 438
  1. 1.Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga;
  2. 2.Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa; dan
  3. 3.Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi; dan
2. b.Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
  1. 1.Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga;
  2. 2.Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi;
  3. 3.Divisi Penanganan Pelanggaran;
  4. 4.Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
  5. 5.Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
(2)Setiap divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator divisi.

11.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai pembagian divisi bagi semua tingkatan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan fungsi, mekanisme pelaporan terhadap pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan oleh kesekretariatan, dan penyusunan laporan akhir penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara tidak sesuai dengan kebutuhan hukum kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan www.peraturan.go.id 2020, No. 438 Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) diubah sebagai berikut:
1.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2020, No. 438

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan harus dilakukan oleh semua tingkatan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan secara terkoordinasi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1a)Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan menyelenggarakan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

2.Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf e ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibagi dalam divisi, terdiri atas:
1. a.Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga;
2. b.Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi;
3. c.Divisi Penanganan Pelanggaran;
4. d.Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
5. e.Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
(2)Setiap divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator divisi. www.peraturan.go.id 2020, No. 438

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mengoordinasikan fungsi:
1. a.penyusunan serta pelaksanaan program, strategi, dan teknis pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
2. b.pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
3. c.pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
4. d.akreditasi pemantau Pemilu;
5. e.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan serta kerja sama dan hubungan antarlembaga;
6. f.pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
7. g.pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
8. h.penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, pengawasan Pemilu, dan pengawasan Pemilihan;
9. i.pengawasan partisipatif Pemilu dan pengawasan partisipatif Pemilihan;
10. j.kerja sama dan hubungan antarlembaga;
11. k.pemantauan dan evaluasi; dan
12. l.penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga.
(2)Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mengoordinasikan fungsi:
1. a.pembentukan peraturan perundang-undangan; www.peraturan.go.id 2020, No. 438
2. b.advokasi dan pendampingan hukum;
3. c.penyiapan analisis dan kajian hukum;
4. d.pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
5. e.pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
6. f.hubungan masyarakat;
7. g.pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu;
8. h.koordinasi internal dalam pengelolaan terhadap:
  1. 1.basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
  2. 2.basis data Bawaslu;
9. i.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan/atau data informasi;
10. j.pemantauan dan evaluasi; dan
11. k.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.
(3)Divisi Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mengoordinasikan fungsi:
1. a.penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
2. b.penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
3. c.pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
4. d.pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
5. e.penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu serta dugaan pelanggaran administratif www.peraturan.go.id 2020, No. 438 Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif serta penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
6. f.pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
7. g.pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
8. h.sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
9. i.pemantauan dan evaluasi; dan
10. j.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.
(4)Divisi Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mengoordinasikan fungsi:
1. a.penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
2. b.pengolahan basis data permohonan dan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
3. c.sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
4. d.pemantauan dan evaluasi; dan
5. e.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa. www.peraturan.go.id 2020, No. 438
(5)Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mengoordinasikan fungsi:
1. a.perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
2. b.pelaksanaan seleksi Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
3. c.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
4. d.pelaksanaan pembinaan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
5. e.tata laksana dan kesekretariatan;
6. f.pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan serta kesekretariatan;
7. g.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
8. h.pemantauan dan evaluasi; dan
9. i.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
  1. 4.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pengoordinasian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
(2)Pembagian unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: www.peraturan.go.id 2020, No. 438
1. a.Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, dibantu unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang:
  1. 1.pengawasan Pemilu dan pengawasan Pemilihan;
  2. 2.pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
  3. 3.akreditasi dan penguatan Pemantau Pemilu;
  4. 4.kerja sama dan hubungan antarlembaga; dan
  5. 5.penelitian dan pengembangan;
2. b.Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi, dibantu unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang:
  1. 1.hukum;
  2. 2.hubungan masyarakat;
  3. 3.pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
  4. 4.data informasi;
3. c.Divisi Penanganan Pelanggaran, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanganan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu serta penanganan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan;
4. d.Divisi Penyelesaian Sengketa, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
5. e.Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang:
  1. 1.sumber daya manusia;
  2. 2.pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan; www.peraturan.go.id 2020, No. 438
  3. 3.organisasi; dan
  4. 4.perencanaan.
  5. 5.Ketentuan angka 1, angka 2, dan angka 5 huruf a serta angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 7 huruf b ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibagi dalam divisi dengan ketentuan:
1. a.Bawaslu Provinsi yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
  1. 1.Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga;
  2. 2.Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi;
  3. 3.Divisi Penanganan Pelanggaran;
  4. 4.Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
  5. 5.Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi; dan
2. b.Bawaslu Provinsi yang memiliki jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri atas:
  1. 1.Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga;
  2. 2.Divisi Hukum dan Data Informasi;
  3. 3.Divisi Penanganan Pelanggaran;
  4. 4.Divisi Penyelesaian Sengketa;
  5. 5.Divisi Hubungan Masyarakat;
  6. 6.Divisi Sumber Daya Manusia; dan
  7. 7.Divisi Organisasi.
(2)Setiap divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator divisi. www.peraturan.go.id 2020, No. 438

6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 1 mengoordinasikan fungsi:
1. a.pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
2. b.pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
3. c.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan serta kerja sama dan hubungan antarlembaga;
4. d.pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
5. e.pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
6. f.koordinasi dengan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan:
  1. 1.program, strategi, dan teknis pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
  2. 2.akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu di wilayah provinsi;
  3. 3.penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, pengawasan Pemilu, dan pengawasan Pemilihan; dan
  4. 4.pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
7. g.kerja sama dan hubungan antarlembaga;
8. h.pemantauan dan evaluasi; dan
9. i.penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga.
(2)Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 www.peraturan.go.id 2020, No. 438 ayat (1) huruf a angka 2 mengoordinasikan fungsi:
1. a.advokasi dan pendampingan hukum;
2. b.penyiapan analisis dan kajian hukum;
3. c.pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
4. d.koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu dalam:
  1. 1.pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
  2. 2.pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
  3. 3.pengelolaan basis data Bawaslu Provinsi;
5. e.hubungan masyarkat;
6. f.pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Provinsi;
7. g.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan/atau data informasi;
8. f.pemantauan dan evaluasi; dan
9. g.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.
(3)Divisi Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 3 mengoordinasikan fungsi:
1. a.penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
2. b.penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
3. c.pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Provinsi;
4. d.pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; www.peraturan.go.id 2020, No. 438
5. e.penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
6. f.penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu.
7. g.penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
8. h.pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
9. i.pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
10. j.sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
11. k.pemantauan dan evaluasi; dan
12. l.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.
(4)Divisi Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 4 mengoordinasikan fungsi:
1. a.penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
2. b.pengolahan basis data permohonan dan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; www.peraturan.go.id 2020, No. 438
3. c.sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
4. d.pemantauan dan evaluasi; dan
5. e.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa.
(5)Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 5 mengoordinasikan fungsi:
1. a.perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
2. b.koordinasi dengan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
3. c.pelaksanaan pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan Pengawas TPS;
4. d.tata laksana dan kesekretariatan;
5. e.pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
6. f.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS;
7. g.pemantauan dan evaluasi; dan
8. h.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. www.peraturan.go.id 2020, No. 438
  1. 7.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1 mengoordinasikan fungsi:
1. a.pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
2. b.pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
3. c.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan serta kerja sama dan hubungan antarlembaga;
4. d.pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
5. e.pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
6. f.koordinasi dengan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan:
  1. 1.program, strategi, dan teknis pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
  2. 2.akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu di wilayah provinsi;
  3. 3.penelitian dan pengembangan di bidang Pemilihan demokrasi, kepemiluan, pengawasan Pemilu, dan pengawasan; dan
  4. 4.pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
7. g.kerja sama dan hubungan antarlembaga;
8. h.pemantauan dan evaluasi; dan
9. i.penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga.
(2)Divisi Hukum dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 2 www.peraturan.go.id 2020, No. 438 mengoordinasikan fungsi:
1. a.advokasi dan pendampingan hukum;
2. b.penyiapan analisis dan kajian hukum;
3. c.pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
4. d.koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu dalam:
  1. 1.pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
  2. 2.pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
  3. 3.pengelolaan basis data Bawaslu Provinsi;
5. e.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum dan data informasi;
6. f.pemantauan dan evaluasi; dan
7. g.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum dan Data Informasi.
(3)Divisi Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3 mengoordinasikan fungsi:
1. a.penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
2. b.penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
3. c.pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Provinsi;
4. d.pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
5. e.penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
6. f.penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu; www.peraturan.go.id 2020, No. 438
7. g.penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
8. h.pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
9. i.pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
10. j.sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
11. k.pemantauan dan evaluasi; dan
12. l.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.
(4)Divisi Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 4 mengoordinasikan fungsi:
1. a.penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
2. b.pengolahan basis data permohonan dan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
3. c.sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
4. d.pemantauan dan evaluasi; dan
5. e.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa. www.peraturan.go.id 2020, No. 438
(5)Divisi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 5 mengoordinasikan fungsi:
1. a.hubungan masyarakat;
2. b.pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Provinsi;
3. c.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hubungan masyarakat serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
4. d.pemantauan dan evaluasi; dan
5. e.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hubungan Masyarakat.
(6)Divisi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 6 mengoordinasikan fungsi:
1. a.koordinasi dengan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
2. b.pelaksanaan pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan Pengawas TPS;
3. c.pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
4. d.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS;
5. e.pemantauan dan evaluasi; dan
6. f.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia.
(7)Divisi Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 7 mengoordinasikan fungsi: www.peraturan.go.id 2020, No. 438
1. a.perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
2. b.tata laksana dan kesekretariatan;
3. c.sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang organisasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS;
4. d.pemantauan dan evaluasi; dan
5. e.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Organisasi.
  1. 8.Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pengoordinasian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi.
(2)Pembagian unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, dibantu unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang:
  1. 1.pengawasan Pemilu dan pengawasan Pemilihan;
  2. 2.pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
  3. 3.akreditasi dan penguatan Pemantau Pemilu; dan
  4. 4.kerja sama dan hubungan antarlembaga;
2. b.Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi, dibantu unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang: www.peraturan.go.id 2020, No. 438
  1. 1.hukum;
  2. 2.hubungan masyarakat;
  3. 3.pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
  4. 4.data informasi;
3. c.Divisi Penanganan Pelanggaran, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanganan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu serta penanganan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan;
4. d.Divisi Penyelesaian Sengketa, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
5. e.Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia dan organisasi.
  1. 9.Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pengoordinasian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi.
(2)Pembagian unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, dibantu unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang:
  1. 1.pengawasan Pemilu dan pengawasan Pemilihan;
  2. 2.pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan; www.peraturan.go.id 2020, No. 438
  3. 3.akreditasi dan penguatan Pemantau Pemilu; dan
  4. 4.kerja sama dan hubungan antarlembaga;
2. b.Divisi Hukum dan Data Informasi, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan data informasi;
3. c.Divisi Penanganan Pelanggaran, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanganan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu serta penanganan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan;
4. d.Divisi Penyelesaian Sengketa, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
5. e.Divisi Hubungan Masyarakat, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
6. f.Divisi Sumber Daya Manusia, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia; dan
7. g.Divisi Organisasi, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang organisasi.
  1. 10.Ketentuan angka 1 dan angka 3 huruf a serta angka 1, angka 2, dan angka 5 huruf b ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dibagi dalam divisi dengan ketentuan:
1. a.Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas: www.peraturan.go.id 2020, No. 438
  1. 1.Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga;
  2. 2.Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa; dan
  3. 3.Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi; dan
2. b.Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
  1. 1.Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga;
  2. 2.Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi;
  3. 3.Divisi Penanganan Pelanggaran;
  4. 4.Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
  5. 5.Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
(2)Setiap divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator divisi.

11.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: