DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat di bidang kepemiluan perlu dikembangkan dan ditingkatkan melalui suatu sistem berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan mengjangkau masyarakat luas;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik; https://jdih.bawaslu.go.id/

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
1. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183); https://jdih.bawaslu.go.id/
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. 6.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. https://jdih.bawaslu.go.id/
3.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
5.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
6.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, panitia pengawas Pemilu Kecamatan, panitia pengawas Pemilu Keluarahan/Desa, panitia pengawas Pemilu luar negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara.
7.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan Bawaslu secara terpadu.
9.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan Bawaslu dan yang memiliki nilai manfaat. https://jdih.bawaslu.go.id/
11.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu.
14.Pengguna SPBE adalah Pengawas Pemilu, pegawai Aparatur Sipil Negara, Lembaga Swadaya Masyarakat, perorangan, masyarakat, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Pasal 2

Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman penerapan SBPE di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 3

(1)Tata Kelola SPBE dilakukan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu di lingkungan Bawaslu.
(2)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE;
2. b.Peta Rencana SPBE;
3. c.rencana dan anggaran SPBE;
4. d.Proses Bisnis; https://jdih.bawaslu.go.id/
5. e.data dan informasi;
6. f.infrastruktur SPBE;
7. g.aplikasi SPBE;
8. h.keamanan SPBE; dan
9. i.Layanan SPBE.

Pasal 4

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur.
(3)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(4)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat menggunakan referensi arsitektur SPBE Nasional.
(5)Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain arsitektur data dan informasi;
3. c.domain arsitektur infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE. https://jdih.bawaslu.go.id/

Pasal 5

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Bawaslu.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikoordinasikan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
(4)Dalam menyusun Arsitektur SPBE, unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional.
(5)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 6

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
(3)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
3. c.perubahan unsur SPBE berupa:
  1. 1.rencana dan anggaran SPBE;
  2. 2.Proses Bisnis;
  3. 3.data dan informasi;
  4. 4.infrastruktur SPBE; https://jdih.bawaslu.go.id/
  5. 5.aplikasi SPBE;
  6. 6.keamanan SPBE; dan
  7. 7.Layanan SPBE; dan
4. d.perubahan rencana strategis Bawaslu.
(4)Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Pasal 7

Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memuat:

a.Tata Kelola SPBE;
b.Manajemen SPBE;
c.Layanan SPBE;
d.infrastruktur SPBE;
e.aplikasi SPBE;
f.keamanan SPBE; dan
g.audit teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

(1)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Bawaslu, rencana strategis Bawaslu, dan/atau dokumen perencanaan lain yang berlaku.
(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dikoordinasikan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
(4)Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang https://jdih.bawaslu.go.id/ menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE Nasional.
(5)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 9

(1)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
(3)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Bawaslu;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE Bawaslu; dan/atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Bawaslu.

Pasal 10

(1)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c disusun Bawaslu dengan cara:
1. a.menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE Bawaslu dari seluruh unit organisasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
2. b.menyelaraskan usulan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. https://jdih.bawaslu.go.id/
(2)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk inventarisasi rencana dan anggaran SPBE.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat di bidang kepemiluan perlu dikembangkan dan ditingkatkan melalui suatu sistem berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan mengjangkau masyarakat luas;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik; https://jdih.bawaslu.go.id/

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
1. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183); https://jdih.bawaslu.go.id/
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. 6.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. https://jdih.bawaslu.go.id/
3.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
5.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
6.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, panitia pengawas Pemilu Kecamatan, panitia pengawas Pemilu Keluarahan/Desa, panitia pengawas Pemilu luar negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara.
7.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan Bawaslu secara terpadu.
9.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan Bawaslu dan yang memiliki nilai manfaat. https://jdih.bawaslu.go.id/
11.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu.
14.Pengguna SPBE adalah Pengawas Pemilu, pegawai Aparatur Sipil Negara, Lembaga Swadaya Masyarakat, perorangan, masyarakat, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Pasal 2

Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman penerapan SBPE di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 3

(1)Tata Kelola SPBE dilakukan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu di lingkungan Bawaslu.
(2)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE;
2. b.Peta Rencana SPBE;
3. c.rencana dan anggaran SPBE;
4. d.Proses Bisnis; https://jdih.bawaslu.go.id/
5. e.data dan informasi;
6. f.infrastruktur SPBE;
7. g.aplikasi SPBE;
8. h.keamanan SPBE; dan
9. i.Layanan SPBE.

Pasal 4

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur.
(3)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(4)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat menggunakan referensi arsitektur SPBE Nasional.
(5)Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain arsitektur data dan informasi;
3. c.domain arsitektur infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE. https://jdih.bawaslu.go.id/

Pasal 5

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Bawaslu.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikoordinasikan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
(4)Dalam menyusun Arsitektur SPBE, unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional.
(5)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 6

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
(3)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
3. c.perubahan unsur SPBE berupa:
  1. 1.rencana dan anggaran SPBE;
  2. 2.Proses Bisnis;
  3. 3.data dan informasi;
  4. 4.infrastruktur SPBE; https://jdih.bawaslu.go.id/
  5. 5.aplikasi SPBE;
  6. 6.keamanan SPBE; dan
  7. 7.Layanan SPBE; dan
4. d.perubahan rencana strategis Bawaslu.
(4)Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Pasal 7

Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memuat:

a.Tata Kelola SPBE;
b.Manajemen SPBE;
c.Layanan SPBE;
d.infrastruktur SPBE;
e.aplikasi SPBE;
f.keamanan SPBE; dan
g.audit teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

(1)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Bawaslu, rencana strategis Bawaslu, dan/atau dokumen perencanaan lain yang berlaku.
(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dikoordinasikan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
(4)Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang https://jdih.bawaslu.go.id/ menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE Nasional.
(5)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.

Pasal 9

(1)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.
(3)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Bawaslu;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE Bawaslu; dan/atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Bawaslu.

Pasal 10

(1)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c disusun Bawaslu dengan cara:
1. a.menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE Bawaslu dari seluruh unit organisasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
2. b.menyelaraskan usulan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. https://jdih.bawaslu.go.id/
(2)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk inventarisasi rencana dan anggaran SPBE.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATA KELOLA SPBE

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATA KELOLA SPBE

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018