Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 38
menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik; https://jdih.bawaslu.go.id/
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
https://jdih.bawaslu.go.id/
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
BAB I
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
https://jdih.bawaslu.go.id/
https://jdih.bawaslu.go.id/
Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman penerapan SBPE di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. BAB II TATA KELOLA SPBE
BAB II
https://jdih.bawaslu.go.id/
Bagian Kedua Arsitektur SPBE
https://jdih.bawaslu.go.id/
https://jdih.bawaslu.go.id/
Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE
Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memuat:
Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE
dan
https://jdih.bawaslu.go.id/
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)