DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010

Nomor: 4
Tahun: 2010
Ditetapkan: 2 November 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) huruf a angka 8 dan angka 9, Pasal 76 ayat (1) huruf a angka 9, Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 9 dan angka 10, Pasal 80 huruf a angka 5 dan angka 6, Pasal 82 huruf a angka 7, dan Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu

Menetapkan

menetapkan pedoman pengawasan pergerakan kotak suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, 2 dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
1. 2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
2. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. 5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. 6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
8. 9.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
9. 10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. 11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. 12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
12. 13.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
13. 14.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
14. 15.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum; 4
15. 16.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. 17.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. 18.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. 19.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Peyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. 20.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PERGERAKAN KOTAK SUARA, REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA, DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 5 jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemilu Kada Provinsi adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4.Pemilu Kada Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5.Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.
6.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7.Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.
8.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain.
9.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
10.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
11.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan
12.Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 6
13.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
14.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
15.Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
16.Panwaslu Kada adalah Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.
17.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
18.Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau oleh calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
19.Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.
20.Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Rekapitulasi, adalah rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.
21.Saksi Pasangan Calon adalah seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK.
22.Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Kada yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
23.Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 7
24.Pergerakan kotak suara adalah proses pengiriman kotak suara beserta isinya mulai dari TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota.
25.Penetapan hasil Pemilu adalah penetapan perolehan suara peserta Pemilu Kada dan penetapan Pasangan Calon terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi atau kabupaten/kota.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 2

Pengawas Pemilu dalam mengawasi pergerakan kotak suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu Kada berpedoman pada asas:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggaraan Pemilu;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektivitas. 8

Pasal 3

Pengawasan pergerakan kotak suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu Kada daerah bertujuan untuk mendorong tercapainya integritas hasil Pemilu Kada dengan:

a.melakukan upaya pencegahan terjadinya pengurangan dan/atau penambahan perolehan suara Pasangan Calon;
b.melakukan upaya pencegahan untuk melindungi kemurnian suara pemilih;
c.memastikan keutuhan proses pergerakan kotak suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilu;
d.memastikan proses penetapan hasil Pemilu Kada oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e.memastikan ketaatan penyelenggara Pemilu terhadap peraturan perundang- undangan Pemilu.

Pasal 4

(1)Pengawasan pergerakan kotak suara dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
(2)Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan oleh:
1. a.Panwaslu Kecamatan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kada Provinsi atau Pemilu Kada Kabupaten/Kota di PPK;
2. b.Panwaslu Kabupaten/Kota pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kada Provinsi atau Pemilu Kada Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota; dan
3. c.Panwaslu Provinsi pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kada Provinsi di KPU Provinsi. 9
(3)Pengawasan penetapan hasil Pemilu Kada dilaksanakan oleh:
1. a.Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada KPU Kabupaten/Kota; dan
2. b.Panwaslu Provinsi pada Pemilu Kada Provinsi.
(4)Dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu Kada, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN FOKUS PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Pengawasan pergerakan kotak suara dilakukan terhadap proses pengiriman kotak suara dari TPS hingga ke KPU Kabupaten/Kota.
(2)Pengawasan rekapitulasi dilakukan terhadap seluruh proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
(3)Pengawasan penetapan hasil Pemilu Kada dilakukan terhadap:
1. a.proses penetapan hasil di KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
2. b.proses persidangan di Mahkamah Konstitusi jika terdapat permohonan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Kada;
3. c.pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Kada oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
4. d.proses penetapan Pasangan Calon terpilih. 10

Pasal 6

Pengawasan pergerakan kotak suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil Pemilu Kada difokuskan pada:

a.kemungkinan terjadinya pengrusakan dan/atau kerusakan segel, gembok, kotak suara dan/atau dokumen Pemilu di dalamnya pada saat proses pergerakan kotak suara dari TPS hingga ke KPU Kabupaten/Kota;
b.kemungkinan terjadinya perubahan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada saat proses pergerakan kotak suara dari TPS hingga ke KPU Kabupaten/Kota;
c.kemungkinan terjadinya perubahan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada saat rekapitulasi di PPK hingga ke KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi;
d.kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penghitungan dan penetapan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
e.kepatuhan penyelenggara Pemilu terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu dalam proses pergerakan kotak suara dari TPS hingga KPU Kabupaten/Kota;
f.kepatuhan penyelenggara Pemilu melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan Pemilu dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
g.kepatuhan penyelenggara Pemilu melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan Pemilu dalam proses penetapan hasil Pemilu;
h.netralitas penyelenggara Pemilu;
i.kemungkinan terjadinya kekerasan, intimidasi, teror, dan sabotase;
j.kemungkinan terjadinya politik uang;
k.kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara/pejabat pemerintah; dan
l.ketepatan waktu dan akurasi hasil dalam proses penetapan hasil Pemilu. 11

BAB IV

PENGAWASAN PERGERAKAN KOTAK SUARA, REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU KADA

Pasal 7

(1)Dalam mengawasi pergerakan kotak suara dari KPPS kepada PPK melalui PPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan memastikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.kotak suara yang berisi berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan surat suara dalam keadaan terkunci dan tersegel baik; dan
2. b.penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuatkan berita acara serah-terima kotak suara.
(2)Dalam hal pergerakan kotak suara dari TPS ke PPK membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari sejak selesainya pemungutan dan penghitungan suara, Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa kotak suara disimpan di tempat yang memadai dan dijamin keamanannya.
(3)Dalam hal pergerakan kotak suara dari PPK ke KPU Kabupaten/Kota membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari sejak selesainya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan bahwa kotak suara disimpan di tempat yang memadai dan dijamin keamanannya.

Pasal 8

Dalam mengawasi pergerakan kotak suara dari PPK ke KPU kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan hal-hal sebagai berikut:

a.Kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon di tingkat kecamatan serta surat suara Pemilu Kada, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK; dan
b.penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuatkan berita acara serah terima kotak suara. 12

Pasal 9

Dalam mengawasi persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, Panwaslu Kecamatan memastikan hal-hal sebagai berikut:

a.PPK telah menerima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK, dengan ketentuan:
1. 1.paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; atau
2. 2.pada kesempatan pertama bagi TPS wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di PPK wilayah tersebut.
b.PPK menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPK yang terbuka untuk umum;
c.PPK telah menyampaikan pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat, yaitu saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan serta PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat; dan
d.saksi Pasangan Calon membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye untuk menyaksikan proses rekapitulasi di PPK.

Pasal 10

(1)Dalam mengawasi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, Panwaslu Kecamatan memastikan:
1. a.seluruh kotak suara masih dalam keadaan terkunci dan tersegel dengan baik sebelum dimulainya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
2. b.PPK membuka kotak suara dan mengeluarkan hanya sampul yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
3. c.PPK dibantu PPS membacakan rincian hasil perolehan suara sah dan suara tidak sah yang berisi perolehan suara setiap Pasangan Calon dari seluruh TPS dan mencatatkannya dalam formulir rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dan di tingkat kecamatan;
4. d.PPK memberikan kesempatan kepada Panwaslu Kecamatan, melalui saksi Pasangan Calon terkait, untuk menyampaikan laporan atas dugaan adanya 13 pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara kepada PPK;
5. e.PPK menindaklanjuti keberatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf d pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
6. f.PPK mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam formulir Model DA-KWK;
7. g.PPK membuat berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara setelah proses rekapitulasi selesai dilaksanakan;
8. h.PPK memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi Pasangan Calon yang hadir masing-masing 1 (satu) rangkap, Panwaslu kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
9. i.PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor PPK.
(2)Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada PPK.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) huruf a angka 8 dan angka 9, Pasal 76 ayat (1) huruf a angka 9, Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 9 dan angka 10, Pasal 80 huruf a angka 5 dan angka 6, Pasal 82 huruf a angka 7, dan Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, 2 dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
1. 2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
2. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. 5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. 6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
8. 9.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
9. 10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. 11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. 12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
12. 13.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
13. 14.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
14. 15.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum; 4
15. 16.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. 17.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. 18.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. 19.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Peyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. 20.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PERGERAKAN KOTAK SUARA, REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA, DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 5 jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemilu Kada Provinsi adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4.Pemilu Kada Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5.Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.
6.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7.Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.
8.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain.
9.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
10.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
11.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan
12.Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 6
13.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
14.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
15.Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
16.Panwaslu Kada adalah Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.
17.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
18.Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau oleh calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
19.Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.
20.Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Rekapitulasi, adalah rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.
21.Saksi Pasangan Calon adalah seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK.
22.Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Kada yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
23.Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 7
24.Pergerakan kotak suara adalah proses pengiriman kotak suara beserta isinya mulai dari TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota.
25.Penetapan hasil Pemilu adalah penetapan perolehan suara peserta Pemilu Kada dan penetapan Pasangan Calon terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi atau kabupaten/kota.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 2

Pengawas Pemilu dalam mengawasi pergerakan kotak suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu Kada berpedoman pada asas:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggaraan Pemilu;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektivitas. 8

Pasal 3

Pengawasan pergerakan kotak suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu Kada daerah bertujuan untuk mendorong tercapainya integritas hasil Pemilu Kada dengan:

a.melakukan upaya pencegahan terjadinya pengurangan dan/atau penambahan perolehan suara Pasangan Calon;
b.melakukan upaya pencegahan untuk melindungi kemurnian suara pemilih;
c.memastikan keutuhan proses pergerakan kotak suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilu;
d.memastikan proses penetapan hasil Pemilu Kada oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e.memastikan ketaatan penyelenggara Pemilu terhadap peraturan perundang- undangan Pemilu.

Pasal 4

(1)Pengawasan pergerakan kotak suara dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
(2)Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan oleh:
1. a.Panwaslu Kecamatan pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kada Provinsi atau Pemilu Kada Kabupaten/Kota di PPK;
2. b.Panwaslu Kabupaten/Kota pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kada Provinsi atau Pemilu Kada Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota; dan
3. c.Panwaslu Provinsi pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kada Provinsi di KPU Provinsi. 9
(3)Pengawasan penetapan hasil Pemilu Kada dilaksanakan oleh:
1. a.Panwaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Kada KPU Kabupaten/Kota; dan
2. b.Panwaslu Provinsi pada Pemilu Kada Provinsi.
(4)Dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu Kada, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN FOKUS PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Pengawasan pergerakan kotak suara dilakukan terhadap proses pengiriman kotak suara dari TPS hingga ke KPU Kabupaten/Kota.
(2)Pengawasan rekapitulasi dilakukan terhadap seluruh proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
(3)Pengawasan penetapan hasil Pemilu Kada dilakukan terhadap:
1. a.proses penetapan hasil di KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
2. b.proses persidangan di Mahkamah Konstitusi jika terdapat permohonan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Kada;
3. c.pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Kada oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
4. d.proses penetapan Pasangan Calon terpilih. 10

Pasal 6

Pengawasan pergerakan kotak suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil Pemilu Kada difokuskan pada:

a.kemungkinan terjadinya pengrusakan dan/atau kerusakan segel, gembok, kotak suara dan/atau dokumen Pemilu di dalamnya pada saat proses pergerakan kotak suara dari TPS hingga ke KPU Kabupaten/Kota;
b.kemungkinan terjadinya perubahan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada saat proses pergerakan kotak suara dari TPS hingga ke KPU Kabupaten/Kota;
c.kemungkinan terjadinya perubahan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada saat rekapitulasi di PPK hingga ke KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi;
d.kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penghitungan dan penetapan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
e.kepatuhan penyelenggara Pemilu terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu dalam proses pergerakan kotak suara dari TPS hingga KPU Kabupaten/Kota;
f.kepatuhan penyelenggara Pemilu melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan Pemilu dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
g.kepatuhan penyelenggara Pemilu melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan Pemilu dalam proses penetapan hasil Pemilu;
h.netralitas penyelenggara Pemilu;
i.kemungkinan terjadinya kekerasan, intimidasi, teror, dan sabotase;
j.kemungkinan terjadinya politik uang;
k.kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara/pejabat pemerintah; dan
l.ketepatan waktu dan akurasi hasil dalam proses penetapan hasil Pemilu. 11

BAB IV

PENGAWASAN PERGERAKAN KOTAK SUARA, REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU KADA

Pasal 7

(1)Dalam mengawasi pergerakan kotak suara dari KPPS kepada PPK melalui PPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan memastikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.kotak suara yang berisi berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan surat suara dalam keadaan terkunci dan tersegel baik; dan
2. b.penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuatkan berita acara serah-terima kotak suara.
(2)Dalam hal pergerakan kotak suara dari TPS ke PPK membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari sejak selesainya pemungutan dan penghitungan suara, Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa kotak suara disimpan di tempat yang memadai dan dijamin keamanannya.
(3)Dalam hal pergerakan kotak suara dari PPK ke KPU Kabupaten/Kota membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari sejak selesainya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan bahwa kotak suara disimpan di tempat yang memadai dan dijamin keamanannya.

Pasal 8

Dalam mengawasi pergerakan kotak suara dari PPK ke KPU kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan hal-hal sebagai berikut:

a.Kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon di tingkat kecamatan serta surat suara Pemilu Kada, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK; dan
b.penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuatkan berita acara serah terima kotak suara. 12

Pasal 9

Dalam mengawasi persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, Panwaslu Kecamatan memastikan hal-hal sebagai berikut:

a.PPK telah menerima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK, dengan ketentuan:
1. 1.paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; atau
2. 2.pada kesempatan pertama bagi TPS wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di PPK wilayah tersebut.
b.PPK menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPK yang terbuka untuk umum;
c.PPK telah menyampaikan pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat, yaitu saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan serta PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat; dan
d.saksi Pasangan Calon membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye untuk menyaksikan proses rekapitulasi di PPK.

Pasal 10

(1)Dalam mengawasi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, Panwaslu Kecamatan memastikan:
1. a.seluruh kotak suara masih dalam keadaan terkunci dan tersegel dengan baik sebelum dimulainya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
2. b.PPK membuka kotak suara dan mengeluarkan hanya sampul yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
3. c.PPK dibantu PPS membacakan rincian hasil perolehan suara sah dan suara tidak sah yang berisi perolehan suara setiap Pasangan Calon dari seluruh TPS dan mencatatkannya dalam formulir rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dan di tingkat kecamatan;
4. d.PPK memberikan kesempatan kepada Panwaslu Kecamatan, melalui saksi Pasangan Calon terkait, untuk menyampaikan laporan atas dugaan adanya 13 pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara kepada PPK;
5. e.PPK menindaklanjuti keberatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf d pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
6. f.PPK mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam formulir Model DA-KWK;
7. g.PPK membuat berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara setelah proses rekapitulasi selesai dilaksanakan;
8. h.PPK memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi Pasangan Calon yang hadir masing-masing 1 (satu) rangkap, Panwaslu kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
9. i.PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor PPK.
(2)Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada PPK.