Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2012
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 20
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
4
5
BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Asas Pengawasan
BAB II
Pengawas Pemilu Kada dalam melaksanakan pengawasan dana kampanye, berpedoman pada asas:
6
Bagian Kedua Tujuan Pengawasan
Pengawasan dana kampanye Pemilu Kada bertujuan untuk memastikan terlaksananya kampanye Pemilu Kada secara berintegritas melalui:
BAB III PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN Bagian Kesatu Pelaksana Pengawasan
BAB III
7 Bagian Kedua Wilayah Pengawasan
BAB IV TITIK RAWAN PELANGGARAN
BAB IV
Pengawasan dana kampanye dilakukan dengan memetakan dan memperhatikan titik rawan pelanggaran antara lain:
8
a) identitas penyumbang; b) besaran sumbangan; c) bentuk sumbangan; dan d) waktu penerimaan sumbangan.
a) penyampaian laporan penerimaan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir; dan b) penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
9
10 BAB V RUANG LINGKUP DAN FOKUS PENGAWASAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup
BAB V
Ruang lingkup pengawasan dana kampanye meliputi kepatuhan pasangan calon dan/atau KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap ketentuan:
1) kepemilikan RKDK pasangan calon; dan 2) penyampaian RKDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
1) sumber sumbangan; 2) bentuk sumbangan; dan 3) batasan jumlah sumbangan.
1) laporan penerimaan; 2) laporan pengeluaran; dan 3) batasan waktu pelaporan.
1) penetapan kantor akuntan publik; 2) batasan waktu pelaksanaan audit dana kampanye; dan 3) pengumuman hasil audit dana kampanye.
11 Bagian Kedua Fokus Pengawasan
Pengawasan dana kampanye Pemilu Kada difokuskan antara lain pada:
12 BAB VI STRATEGI PENGAWASAN
BAB VI
Strategi pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan dana kampanye Pemilu Kada, dapat dilakukan dengan cara:
BAB VII MEKANISME PENGAWASAN
BAB VII
Bagian Kedua Teknis Pengawasan
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan