DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dilakukan oleh Sekretaris Jenderal, sehingga perlu membentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/954/M.PANRB/3/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Peta Jabatan Pelaksana adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Pelaksana yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
4.Ketua adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
5.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Calon PNS sebelum diangkat menjadi PNS ditempatkan pada unit kerja sesuai kebutuhan organisasi sebagai masa percobaan paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
(2)Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
(3)Selama menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon PNS diangkat terlebih dahulu sebagai calon Pejabat Pelaksana.

Pasal 3

Sekretaris Jenderal melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas calon PNS yang sedang menjalani masa percobaan.

Pasal 4

(1)Untuk diangkat sebagai PNS, Calon PNS harus memenuhi persyaratan:
1. a.lulus pendidikan dan pelatihan; dan
2. b.sehat jasmani dan rohani.
(2)Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS.

Pasal 5

(1)PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diangkat dalam Jabatan Pelaksana berdasarkan:
1. a.perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan;
2. b.pengembangan kompetensi, pengembangan karir, dan penilaian kinerja PNS; dan
3. c.formasi Jabatan Pelaksana yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peta Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

Pasal 6

Peta Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun kebutuhan Jabatan Pelaksana yang diisi dari Calon PNS.

Pasal 7

(1)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
(2)Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua.

Pasal 8

PNS yang belum diangkat dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus diangkat dalam Jabatan Pelaksana paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2016 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Ttd. MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1015 LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PETA JABATAN PELAKSANA

1.Analis Data dan Informasi;
2.Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metoda;
3.Analis Anggaran;
4.Analis Keuangan;
5.Penyusun Laporan Keuangan/Penata Laporan Keuangan;
6.Analis Pengelola BMN;
7.Penyusun Acara dan Skenario Rapat;
8.Penyusun Rencana Pengadaaan Perlengkapan;
9.Analis SDM Aparatur;
10.Analis Program Kinerja SDM Aparatur;
11.Notulis Rapat;
12.Analis Hukum;
13.Analis Produk Hukum;
14.Analis Perundang-Undangan;
15.Analis Sengketa Peradilan;
16.Analis Pemilihan Umum;
17.Penyusun Bahan Pemberitaan;
18.Pranata Fotografi;
19.Penghubung Lembaga;
20.Analis Kelembagaan/Organisasi;
21.Analis Pengawas Pemilu;
22.Analis Kerjasama Aparat Penegak Hukum;
23.Analis Materi Sidang;
24.Penyusun Bahan Risalah Sidang;
25.Analis Berkas Pengaduan;
26.Pemeriksa Berkas Pengaduan;
27.Penyusun Bahan Risalah Sidang;
28.Analis Laporan;
29.Penyusun Program Anggaran;
30.Bendahara Pengeluaran;
31.Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
32.Pengolah Bahan Monitoring dan Supervisi;
33.Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi;
34.Pembuat Daftar Gaji;
35.Pembuat SPM;
36.Verifikator Keuangan;
37.Penginventaris Barang dan ATK;
38.Pemroses Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian;
39.Pemroses Administrasi Kepegawaian;
40.Sekretaris;
41.Pendokumentasi Peraturan Perundang-undangan;
42.Pengolah Data Laporan Pelanggaran Wilayah;
43.Juru Kamera;
44.Pranata Sidang;
45.Pengolah Bahan Risalah Persidangan;
46.Pengadministrasi Program dan Anggaran;
47.Pengadministrasi Keuangan/Pengelola Administrasi Keuangan;
48.Agendaris;
49.Arsiparis Pelaksana;
50.Pengadministrasi Perlengkapan;
51.Pengadministrasi Kerumahtanggaan;
52.Pengadministrasi Humas;
53.Pengadministrasi Pengawasan;
54.Pengadministrasi Partisipasi Masyarakat;
55.Pengadministrasi Penyelenggara Pemilu Wilayah;
56.Pengadministrasi Pengawasan Pemilu;
57.Protokol;
58.Pengadministrasi Persidangan; dan
59.Pengadministrasi Pengaduan; KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Ttd MUHAMMAD

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dilakukan oleh Sekretaris Jenderal, sehingga perlu membentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/954/M.PANRB/3/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Peta Jabatan Pelaksana adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Pelaksana yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
4.Ketua adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
5.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Calon PNS sebelum diangkat menjadi PNS ditempatkan pada unit kerja sesuai kebutuhan organisasi sebagai masa percobaan paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
(2)Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
(3)Selama menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon PNS diangkat terlebih dahulu sebagai calon Pejabat Pelaksana.

Pasal 3

Sekretaris Jenderal melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas calon PNS yang sedang menjalani masa percobaan.

Pasal 4

(1)Untuk diangkat sebagai PNS, Calon PNS harus memenuhi persyaratan:
1. a.lulus pendidikan dan pelatihan; dan
2. b.sehat jasmani dan rohani.
(2)Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS.

Pasal 5

(1)PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diangkat dalam Jabatan Pelaksana berdasarkan:
1. a.perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan;
2. b.pengembangan kompetensi, pengembangan karir, dan penilaian kinerja PNS; dan
3. c.formasi Jabatan Pelaksana yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peta Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

Pasal 6

Peta Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun kebutuhan Jabatan Pelaksana yang diisi dari Calon PNS.

Pasal 7

(1)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
(2)Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua.

Pasal 8

Pasal 9

1.Analis Data dan Informasi;
2.Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metoda;
3.Analis Anggaran;
4.Analis Keuangan;
5.Penyusun Laporan Keuangan/Penata Laporan Keuangan;
6.Analis Pengelola BMN;
7.Penyusun Acara dan Skenario Rapat;
8.Penyusun Rencana Pengadaaan Perlengkapan;
9.Analis SDM Aparatur;
10.Analis Program Kinerja SDM Aparatur;
11.Notulis Rapat;
12.Analis Hukum;
13.Analis Produk Hukum;
14.Analis Perundang-Undangan;
15.Analis Sengketa Peradilan;
16.Analis Pemilihan Umum;
17.Penyusun Bahan Pemberitaan;
18.Pranata Fotografi;
19.Penghubung Lembaga;
20.Analis Kelembagaan/Organisasi;
21.Analis Pengawas Pemilu;
22.Analis Kerjasama Aparat Penegak Hukum;
23.Analis Materi Sidang;
24.Penyusun Bahan Risalah Sidang;
25.Analis Berkas Pengaduan;
26.Pemeriksa Berkas Pengaduan;
27.Penyusun Bahan Risalah Sidang;
28.Analis Laporan;
29.Penyusun Program Anggaran;
30.Bendahara Pengeluaran;
31.Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
32.Pengolah Bahan Monitoring dan Supervisi;
33.Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi;
34.Pembuat Daftar Gaji;
35.Pembuat SPM;
36.Verifikator Keuangan;
37.Penginventaris Barang dan ATK;
38.Pemroses Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian;
39.Pemroses Administrasi Kepegawaian;
40.Sekretaris;
41.Pendokumentasi Peraturan Perundang-undangan;
42.Pengolah Data Laporan Pelanggaran Wilayah;
43.Juru Kamera;
44.Pranata Sidang;
45.Pengolah Bahan Risalah Persidangan;
46.Pengadministrasi Program dan Anggaran;
47.Pengadministrasi Keuangan/Pengelola Administrasi Keuangan;
48.Agendaris;
49.Arsiparis Pelaksana;
50.Pengadministrasi Perlengkapan;
51.Pengadministrasi Kerumahtanggaan;
52.Pengadministrasi Humas;
53.Pengadministrasi Pengawasan;
54.Pengadministrasi Partisipasi Masyarakat;
55.Pengadministrasi Penyelenggara Pemilu Wilayah;
56.Pengadministrasi Pengawasan Pemilu;
57.Protokol;
58.Pengadministrasi Persidangan; dan
59.Pengadministrasi Pengaduan; KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Ttd MUHAMMAD