DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bawaslu ini mengatur tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. anggota DPR; c. anggota DPD; d. anggota DPRD provinsi; dan e. anggota DPRD kabupaten/kota. Dalam melakukan pengawasan tahapan, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu dilaksanakan berdasarkan program/kegiatan dan jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
8.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
9.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
10.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
11.Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
12.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
13.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
14.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
15.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
16.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
17.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
18.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
19.Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
20.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
21.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri, kotak suara keliling, dan pemungutan suara melalui pos.
22.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23.Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
24.Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KSK adalah pelayanan pemungutan suara bagi pemilih dengan cara mendatangi tempat pemilih berkumpul, bekerja, dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.
25.Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
26.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
27.Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
28.Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik Peserta Pemilu atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
29.Perseorangan Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
30.Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye Pemilu atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan Calon Anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
31.Pemantau Pemilu adalah organisasi kemasyarakatan, lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia yang melakukan pemantauan Pemilu dan telah diakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai pemantauan Pemilu.
32.Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu.
33.Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 2

(1)Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu:
1. a.Presiden dan Wakil Presiden;
2. b.anggota DPR;
3. c.anggota DPD;
4. d.anggota DPRD provinsi; dan
5. e.anggota DPRD kabupaten/kota.
(2)Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara;
2. b.rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
3. c.penetapan hasil Pemilu nasional.
(3)Pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu anggota:
1. a.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. b.Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
3. c.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat;
4. d.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan;
5. e.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah;
6. f.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan; dan
7. g.Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya.
(4)Pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e termasuk pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
(5)Pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik Peserta Pemilu lokal Aceh.

Pasal 3

Dalam melakukan pengawasan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu dilaksanakan berdasarkan program/kegiatan dan jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap penggunaan Sirekap dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.berkoordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya untuk mendapatkan akses penggunaan Sirekap; dan
2. b.memastikan Sirekap merupakan alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan dan penetapan hasil Pemilu.

Pasal 5

(1)Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 melalui:
1. a.penyusunan standar tata laksana pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu;
2. b.penyusunan peta kerawanan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu;
3. c.penentuan fokus pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu;
4. d.koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian/lembaga;
5. e.pengawasan secara langsung;
6. f.penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu;
7. g.pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif; dan/atau
8. h.penggunaan sistem informasi pengawasan Pemilu.
(2)Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu serta penindakan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilu dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pencegahan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 6

(1)Pengawas TPS, Panwaslu LN, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a untuk memastikan pergerakan hasil penghitungan perolehan suara dari:
1. a.KPPS ke PPK melalui PPS; dan
2. b.KPPSLN ke PPLN, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dalam negeri dan luar negeri sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Pasal 7

(1)Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di dalam negeri dengan cara memastikan:
1. a.PPS menerima hasil penghitungan suara yang berada dalam kotak suara tersegel dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK dan menyusun berita acara penerimaan kotak suara tersegel tersebut;
2. b.PPS menyampaikan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada PPK disertai dengan surat pengantar;
3. c.PPK menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang terdiri atas kotak suara Pemilu:
  1. 1.Presiden dan Wakil Presiden;
  2. 2.anggota DPR;
  3. 3.anggota DPD;
  4. 4.anggota DPRD provinsi; dan
  5. 5.anggota DPRD kabupaten/kota;
4. d.PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
5. e.PPK menyimpan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf c di tempat penyimpanan yang memadai dan dijamin keamanannya.
(2)Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa berkoordinasi dengan PPK dan PPS sesuai dengan tingkatannya untuk mendapatkan salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d.

Pasal 8

(1)Panwaslu LN melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di luar negeri dengan cara memastikan:
1. a.PPLN menerima kotak suara tersegel dari KPPSLN yang terdiri atas kotak suara Pemilu:
  1. 1.Presiden dan Wakil Presiden; dan
  2. 2.anggota DPR daerah pemilihan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta II;
2. b.PPLN membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
3. c.PPLN menyimpan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a di tempat penyimpanan yang memadai dan dijamin keamanannya.
(2)Panwaslu LN berkoordinasi dengan PPLN untuk mendapatkan salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 9

(1)Panwaslu Kecamatan, Panwaslu LN, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf b.
(2)Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di:
1. a.dalam negeri; dan
2. b.luar negeri.

Pasal 10

(1)Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu sesuai dengan kewenangan masing- masing melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terhadap pelaksanaan rekapitulasi yang dilakukan oleh:
1. a.PPK pada tingkat kecamatan;
2. b.KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota;
3. c.KPU Provinsi pada tingkat provinsi; dan
4. d.KPU pada tingkat nasional.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara:
1. a.Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. b.Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR untuk Pemilu anggota DPR;
3. c.Calon Anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD;
4. d.Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPRD provinsi untuk Pemilu anggota DPRD provinsi; dan
5. e.Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, kecuali Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…