DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012

Nomor: 5
Tahun: 2012
Ditetapkan: 5 April 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu sesuai ketentuan Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 120 ayat (1) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang akan berlangsung sebelum terbentuknya Bawaslu berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pembentukan pengawas untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diundangkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 2

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
7.Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas 3 Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
8.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
10.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
11.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu, Panwaslu Lapangan, dan Panwaslu Luar Negeri;
12.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 4 Menetapkan: MEMUTUSKAN : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 6, angka 8, angka 9, angka 10, angka 16 dan angka 17 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
5.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya.
6.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
7.Pengawas adalah Pengawas Pemilu Kada yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu Kada.
8.Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan 5 Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
10.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
11.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
12.Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disingkat Pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
13.Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.
14.Pengawasan kampanye Pemilu Kada adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan meneliti proses kampanye Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Tim pelaksana Kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh bakal Pasangan Calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh bakal Pasangan Calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau bersamaan dengan pendaftaran bakal Pasangan Calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
2.Ketentuan Pasal 3 huruf b diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye Pemilu Kada bertujuan untuk memastikan:

a.integritas penyelenggaraan kampanye sehingga berlangsung secara aman, tertib, damai, berkualitas, dan menjunjung tinggi etika berdemokrasi;
b.adanya perlakuan yang sama oleh penyelenggara Pemilu Kada dan pemerintah terhadap semua pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kampanye; dan
c.terselenggaranya kampanye Pemilu Kada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6
1. 3.Ketentuan Pasal 9 ditambah satu ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pengawas Pemilu mengawasi kepatuhan pasangan calon dan tim kampanye terhadap ketentuan mengenai bentuk kampanye yang meliputi:
1. a.pertemuan terbatas;
2. b.tatap muka dan dialog;
3. c.penyebaran bahan kampanye melalui media cetak dan media elektronik;
4. d.rapat umum;
5. e.penyebaran bahan kampanye kepada umum;
6. f.pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
7. g.debat publik/terbuka antar calon; dan
8. h.kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
(2)Pengawasan terhadap bentuk kampanye, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan memastikan bahwa penyelenggaraan bentuk kampanye dilaksanakan pada jadwal, waktu dan tempat, serta melibatkan petugas, peserta, dan jumlah peserta, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(3)Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye dalam bentuk debat publik/terbuka antar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan memastikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.kampanye tersebut dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
2. b.kampanye tersebut disiarkan langsung oleh media elektronik;
3. c.kampanye tersebut dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali;
4. d.panelis dalam kampanye tersebut ditentukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
5. e.panelis dalam kampanye tersebut berasal dari kalangan profesional dan akademisi, mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
6. f.peserta dalam kampanye tersebut adalah orang-orang yang diundang secara resmi oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
7. g.format dan materi debat pasangan calon dan moderator yang dipilih KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari pasangan calon peserta debat.
  1. 4.Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pengawas Pemilu Kada wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kampanye Pemilu Kada.
(2)Pengawasan secara aktif terhadap kampanye Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 7
1. a.melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran pada tahapan kampanye;
2. b.identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan:
  1. 1.kemungkinan subyek atau pelaku pelanggaran, antara lain Penyelenggara Pemilu beserta jajarannya, pasangan calon Pemilu Kada, Tim Kampanye pasangan calon, pejabat negara, masyarakat pemilih dan para pemangku kepentingan lainnya; dan
  2. 2.wilayah pengawasan, yakni fokus area/daerah/tempat pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya pelanggaran pada area/daerah/tempat tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya.
3. c.memilih sasaran pengawasan pada materi dan jadwal kampanye, metode kampanye, dan larangan kampanye yang dianggap mempunyai potensi besar terjadinya pelanggaran;
4. d.meminta data dan informasi terkait pelaksanaan kampanye Pemilu Kada kepada penyelenggara dan pihak-pihak terkait lainnya, antara lain:
  1. 1.daftar susunan Tim Kampanye pasangan calon;
  2. 2.materi kampanye pasangan calon yang memuat visi misi dan program pasangan calon;
  3. 3.jadwal, bentuk, dan lokasi kampanye;
  4. 4.surat cuti ketika melakukan kampanye bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional yang mencalonkan diri; dan
  5. 5.surat pemberitahuan pelaksanaan kampanye dari Tim Kampanye pasangan calon kepada Kepolisian.
5. e.melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam rangka memaksimalkan pengawasan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu Kada dapat melakukan hal-hal berikut;
1. a.koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengawasi netralitas pegawai negeri sipil;
2. b.menjalin kerjasama dengan komisi-komisi negara;
3. c.mendorong peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran kampanye dalam Pemilu Kada;
4. d.menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi pemantau Pemilu Kada, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi profesi;
5. e.melakukan sosialisasi kepada pasangan calon dan Tim Kampanye dalam rangka membangun kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan kampanye;
6. f.menjalin kerjasama dengan media massa; dan/atau
7. g.melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  1. 5.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 8

Pasal 16

Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

6.Ketentuan Pasal 17 dihapus.
7.Ketentuan BAB VII KOORDINASI DAN KERJASAMA PENGAWASAN dihapus.
8.Di antara ketentuan BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Pengawas Pemilu wajib melakukan kajian atas temuan dugaan pelanggaran Pemilu dari kegiatan pengawasan.
(2)Dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimasud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.Ketentuan Pasal 20 dihapus.
11.Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Untuk pengawasan kampanye dalam Pemilu Kada di wilayah Provinsi Aceh, berlaku Peraturan ini dengan ketentuan:

a.perkataan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dibaca KIP Provinsi dan/atau KIP Kabupaten/Kota di wilayah KIP Provinsi Aceh; dan
b.perkataan Panwaslu Kada Provinsi dibaca Panwaslu Kada Aceh. Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2012 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA, ttd. BAMBANG EKA CAHYA WIDODO,S.IP., M.Si. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 5 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 388

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu sesuai ketentuan Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 120 ayat (1) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang akan berlangsung sebelum terbentuknya Bawaslu berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pembentukan pengawas untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diundangkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 2

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
7.Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas 3 Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
8.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
10.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
11.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu, Panwaslu Lapangan, dan Panwaslu Luar Negeri;
12.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 4 Menetapkan: MEMUTUSKAN : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 6, angka 8, angka 9, angka 10, angka 16 dan angka 17 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
5.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya.
6.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
7.Pengawas adalah Pengawas Pemilu Kada yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu Kada.
8.Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan 5 Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
10.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
11.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
12.Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disingkat Pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
13.Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.
14.Pengawasan kampanye Pemilu Kada adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan meneliti proses kampanye Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Tim pelaksana Kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh bakal Pasangan Calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh bakal Pasangan Calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau bersamaan dengan pendaftaran bakal Pasangan Calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
2.Ketentuan Pasal 3 huruf b diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye Pemilu Kada bertujuan untuk memastikan:

a.integritas penyelenggaraan kampanye sehingga berlangsung secara aman, tertib, damai, berkualitas, dan menjunjung tinggi etika berdemokrasi;
b.adanya perlakuan yang sama oleh penyelenggara Pemilu Kada dan pemerintah terhadap semua pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kampanye; dan
c.terselenggaranya kampanye Pemilu Kada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6
1. 3.Ketentuan Pasal 9 ditambah satu ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pengawas Pemilu mengawasi kepatuhan pasangan calon dan tim kampanye terhadap ketentuan mengenai bentuk kampanye yang meliputi:
1. a.pertemuan terbatas;
2. b.tatap muka dan dialog;
3. c.penyebaran bahan kampanye melalui media cetak dan media elektronik;
4. d.rapat umum;
5. e.penyebaran bahan kampanye kepada umum;
6. f.pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
7. g.debat publik/terbuka antar calon; dan
8. h.kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
(2)Pengawasan terhadap bentuk kampanye, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan memastikan bahwa penyelenggaraan bentuk kampanye dilaksanakan pada jadwal, waktu dan tempat, serta melibatkan petugas, peserta, dan jumlah peserta, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(3)Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye dalam bentuk debat publik/terbuka antar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan memastikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.kampanye tersebut dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
2. b.kampanye tersebut disiarkan langsung oleh media elektronik;
3. c.kampanye tersebut dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali;
4. d.panelis dalam kampanye tersebut ditentukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
5. e.panelis dalam kampanye tersebut berasal dari kalangan profesional dan akademisi, mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
6. f.peserta dalam kampanye tersebut adalah orang-orang yang diundang secara resmi oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
7. g.format dan materi debat pasangan calon dan moderator yang dipilih KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari pasangan calon peserta debat.
  1. 4.Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pengawas Pemilu Kada wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kampanye Pemilu Kada.
(2)Pengawasan secara aktif terhadap kampanye Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 7
1. a.melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran pada tahapan kampanye;
2. b.identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan:
  1. 1.kemungkinan subyek atau pelaku pelanggaran, antara lain Penyelenggara Pemilu beserta jajarannya, pasangan calon Pemilu Kada, Tim Kampanye pasangan calon, pejabat negara, masyarakat pemilih dan para pemangku kepentingan lainnya; dan
  2. 2.wilayah pengawasan, yakni fokus area/daerah/tempat pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya pelanggaran pada area/daerah/tempat tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya.
3. c.memilih sasaran pengawasan pada materi dan jadwal kampanye, metode kampanye, dan larangan kampanye yang dianggap mempunyai potensi besar terjadinya pelanggaran;
4. d.meminta data dan informasi terkait pelaksanaan kampanye Pemilu Kada kepada penyelenggara dan pihak-pihak terkait lainnya, antara lain:
  1. 1.daftar susunan Tim Kampanye pasangan calon;
  2. 2.materi kampanye pasangan calon yang memuat visi misi dan program pasangan calon;
  3. 3.jadwal, bentuk, dan lokasi kampanye;
  4. 4.surat cuti ketika melakukan kampanye bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional yang mencalonkan diri; dan
  5. 5.surat pemberitahuan pelaksanaan kampanye dari Tim Kampanye pasangan calon kepada Kepolisian.
5. e.melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam rangka memaksimalkan pengawasan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu Kada dapat melakukan hal-hal berikut;
1. a.koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengawasi netralitas pegawai negeri sipil;
2. b.menjalin kerjasama dengan komisi-komisi negara;
3. c.mendorong peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran kampanye dalam Pemilu Kada;
4. d.menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi pemantau Pemilu Kada, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi profesi;
5. e.melakukan sosialisasi kepada pasangan calon dan Tim Kampanye dalam rangka membangun kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan kampanye;
6. f.menjalin kerjasama dengan media massa; dan/atau
7. g.melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  1. 5.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 8

Pasal 16

6.Ketentuan Pasal 17 dihapus.
7.Ketentuan BAB VII KOORDINASI DAN KERJASAMA PENGAWASAN dihapus.
8.Di antara ketentuan BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Pengawas Pemilu wajib melakukan kajian atas temuan dugaan pelanggaran Pemilu dari kegiatan pengawasan.
(2)Dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimasud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.Ketentuan Pasal 20 dihapus.
11.Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Untuk pengawasan kampanye dalam Pemilu Kada di wilayah Provinsi Aceh, berlaku Peraturan ini dengan ketentuan:

a.perkataan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dibaca KIP Provinsi dan/atau KIP Kabupaten/Kota di wilayah KIP Provinsi Aceh; dan
b.perkataan Panwaslu Kada Provinsi dibaca Panwaslu Kada Aceh. Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2012 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA, ttd. BAMBANG EKA CAHYA WIDODO,S.IP., M.Si. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 5 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 388