Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 31
Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PERGERAKAN SURAT SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:
3
Pengawasan pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertujuan untuk memastikan:
BAB II LINGKUP, FOKUS, DAN STRATEGI PENGAWASAN
BAB II
Lingkup pengawasan pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan terhadap:
4
dan
5
BAB III TATA CARA PENGAWASAN PERGERAKAN SURAT SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA Bagian Kesatu Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa atau Nama Lain/Kelurahan
BAB III
Pengawas Pemilu Lapangan dalam melakukan pengawasan pergerakan surat suara memastikan:
6
Dalam melakukan pengawasan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pengawas Pemilu Lapangan memastikan:
Pengawas Pemilu Lapangan harus memastikan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagai berikut:
Bagian Kedua Pergerakan Surat Suara dari PPS ke PPK dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan