Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 31
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
BAB I
Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:
BAB II PENGAWASAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON PEMILIHAN
BAB II
Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pendaftaran pasangan calon Pemilihan, terhadap:
Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan:
Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan:
dan
Dalam hal terdapat ketidaktepatan dan/atau kekurangan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan pasangan calon, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
Dalam hal terdapat penggantian salah satu calon dari pasangan calon perseorangan Pemilihan yang telah didaftarkan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dokumen persyaratan calon pengganti.
Terhadap pendaftaran calon perseorangan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dukungan terhadap pasangan Calon Perseorangan Pemilihan.
Sebelum KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mendapatkan daftar dan dokumen dukungan pasangan Calon Perseorangan Pemilihan.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan