DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai hak memilih dan penyusunan daftar pemilih dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagai payung hukum perlu untuk menyusun kerangka dan memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada pengawas pemilihan umum dalam melaksanakan pengawasan agar dapat menjamin terselenggaranya dan terbentuknya daftar pemilih yang akurat, transparan, dan akuntabel dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 775); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 775 ), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 3, angka 4, angka 6, angka 23, angka 24, angka 26, dan angka 27 Pasal 1 dihapus, di antara angka 21 dan angka 22 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) yakni angka 21A, angka 21B, angka 21C, dan angka 21D dan angka 22 dan angka 25 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3.Dihapus.
4.Dihapus.
5.Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
6.Dihapus.
7.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
8.KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
9.KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
10.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
11.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
12.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
13.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
14.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
15.Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
16.Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
17.Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
18.Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
19.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
20.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS.
21.Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih. 21A. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan. 21B. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4. 21C. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. 21D. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22.Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
23.Dihapus.
24.Dihapus.
25.Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
26.Dihapus.
27.Dihapus.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk memastikan:

a.setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih;
b.DPT pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan DP4;
c.DP4 yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan;
d.daftar Pemilih dimutakhirkan dan diumumkan secara luas oleh PPS;
e.daftar Pemilih mendapatkan masukan dan tanggapan sebelum ditetapkan menjadi DPS;
f.penetapan dan pengumuman DPT; dan
g.pendaftaran dan pencatatan Pemilih tambahan.
1. 3.Ketentuan Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Bawaslu melakukan koordinasi dengan Pemerintah terkait DP4 yang disampaikan ke KPU.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh informasi:
1. a.salinan DP4;
2. b.kelengkapan semua jenis informasi data Pemilih dalam DP4; dan/atau
3. c.DP4 berisi data potensial Pemilih sejak hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan terakhir sampai dengan hari pemungutan suara Pemilihan yang akan diselenggarakan, secara terinci untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
(3)Kelengkapan semua jenis informasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.nomor urut;
2. b.nomor induk kependudukan;
3. c.nomor kartu keluarga;
4. d.nama lengkap;
5. e.tempat lahir;
6. f.tanggal lahir;
7. g.umur;
8. h.jenis Kelamin;
9. i.status perkawinan;
10. j.alamat jalan/dukuh;
11. k.rukun tetangga;
12. l.rukun warga; dan
13. m.jenis disabilitas.
(4)Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi penduduk:
1. a.memenuhi syarat genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin; dan
2. b.tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  1. 5.Pasal 5 dihapus.
  2. 6.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu menyampaikan informasi DP4 dan/atau DP4 ke Panwas Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Provinsi.
(2)Dalam pemilihan Gubernur, Bawaslu menyampaikan informasi DP4 dan/atau DP4 ke Bawaslu Provinsi.
(3)Informasi DP4 dan/atau DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal DP4 yang bersumber dari Pemerintah diterima oleh Bawaslu.

7.Pasal 6 dihapus.
8.Pasal 7 dihapus.
9.Pasal 8 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Bawaslu Provinsi menyampaikan salinan Berita Acara penetapan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir kepada Panwas Kabupaten/Kota.
(2)Selain menyampaikan salinan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat juga melampirkan daftar:
1. a.pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus;
2. b.pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan yang menggunakan hak pemilih;
3. c.pemilih terdaftar dalam daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman; dan/atau
4. d.pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan Daftar Pemilih Tambahan – 1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pemilih yang menggunakan hak pemilih.
  1. 11.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Panwas Kabupaten/Kota mencermati salinan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sebelum penyusunan Daftar Pemilih dilakukan.
(3)Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai pembanding terhadap Daftar pemilih yang akan dimutakhirkan.

12.Pasal 10 dihapus.
13.Pasal 11 dihapus.
14.Pasal 12 dihapus.
15.Pasal 13 dihapus.
16.Pasal 14 dihapus.
17.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menyusun data Pemilih dengan mempertimbangkan:
1. a.jumlah Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang;
2. b.tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
3. c.adanya kemudahan Pemilih;
4. d.aspek geografis; dan
5. e.jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
(2)Berdasarkan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kabupaten/Kota mengidentifikasi:
1. a.jumlah pemilih di setiap wilayah kecamatan; dan
2. b.jumlah TPS di setiap wilayah masing kecamatan.
(3)Dalam hal ditemukan penyusunan TPS tidak sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi perbaikan.

18.Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)PPL melakukan pengawasan atas proses pemutakhiran Daftar Pemilih.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
1. a.data Pemilih dimutakhirkan oleh PPS dengan dibantu oleh PPDP; dan
2. b.1 (satu) orang PPDP untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang.
  1. 19.Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1)PPL mendapatkan informasi PPDP dari PPS.
(2)Berdasarkan informasi sebagaimana ayat (1) dilakukan pengecekan PPDP untuk memastikan:
1. a.PPDP dibentuk;
2. b.pembentukan PPDP dalam waktu yang telah ditentukan; dan
3. c.PPDP tidak berasal dari pengurus partai politik.
(3)Pengawasan pembentukan PPDP dilaporkan ke Panwas Kecamatan secara periodik.

Pasal 15B

(1)Dalam hal ditemukan PPDP tidak dibentuk, pembentukan melebihi waktu yang ditentukan dan/atau PPDP berasal dari pengurus partai politik, Panwas kecamatan melakukan tindak lanjut.
(2)Tata cara tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan Pemilihan Umum.

20.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai hak memilih dan penyusunan daftar pemilih dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagai payung hukum perlu untuk menyusun kerangka dan memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada pengawas pemilihan umum dalam melaksanakan pengawasan agar dapat menjamin terselenggaranya dan terbentuknya daftar pemilih yang akurat, transparan, dan akuntabel dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 775); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 775 ), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 3, angka 4, angka 6, angka 23, angka 24, angka 26, dan angka 27 Pasal 1 dihapus, di antara angka 21 dan angka 22 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) yakni angka 21A, angka 21B, angka 21C, dan angka 21D dan angka 22 dan angka 25 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2.Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3.Dihapus.
4.Dihapus.
5.Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
6.Dihapus.
7.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
8.KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
9.KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
10.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
11.Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
12.Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
13.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
14.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
15.Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
16.Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
17.Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
18.Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
19.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
20.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS.
21.Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih. 21A. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan. 21B. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4. 21C. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. 21D. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22.Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
23.Dihapus.
24.Dihapus.
25.Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
26.Dihapus.
27.Dihapus.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk memastikan:

a.setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih;
b.DPT pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan DP4;
c.DP4 yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan;
d.daftar Pemilih dimutakhirkan dan diumumkan secara luas oleh PPS;
e.daftar Pemilih mendapatkan masukan dan tanggapan sebelum ditetapkan menjadi DPS;
f.penetapan dan pengumuman DPT; dan
g.pendaftaran dan pencatatan Pemilih tambahan.
1. 3.Ketentuan Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Bawaslu melakukan koordinasi dengan Pemerintah terkait DP4 yang disampaikan ke KPU.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh informasi:
1. a.salinan DP4;
2. b.kelengkapan semua jenis informasi data Pemilih dalam DP4; dan/atau
3. c.DP4 berisi data potensial Pemilih sejak hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan terakhir sampai dengan hari pemungutan suara Pemilihan yang akan diselenggarakan, secara terinci untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
(3)Kelengkapan semua jenis informasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.nomor urut;
2. b.nomor induk kependudukan;
3. c.nomor kartu keluarga;
4. d.nama lengkap;
5. e.tempat lahir;
6. f.tanggal lahir;
7. g.umur;
8. h.jenis Kelamin;
9. i.status perkawinan;
10. j.alamat jalan/dukuh;
11. k.rukun tetangga;
12. l.rukun warga; dan
13. m.jenis disabilitas.
(4)Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi penduduk:
1. a.memenuhi syarat genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin; dan
2. b.tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  1. 5.Pasal 5 dihapus.
  2. 6.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu menyampaikan informasi DP4 dan/atau DP4 ke Panwas Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Provinsi.
(2)Dalam pemilihan Gubernur, Bawaslu menyampaikan informasi DP4 dan/atau DP4 ke Bawaslu Provinsi.
(3)Informasi DP4 dan/atau DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal DP4 yang bersumber dari Pemerintah diterima oleh Bawaslu.

7.Pasal 6 dihapus.
8.Pasal 7 dihapus.
9.Pasal 8 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Bawaslu Provinsi menyampaikan salinan Berita Acara penetapan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir kepada Panwas Kabupaten/Kota.
(2)Selain menyampaikan salinan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat juga melampirkan daftar:
1. a.pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus;
2. b.pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan yang menggunakan hak pemilih;
3. c.pemilih terdaftar dalam daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman; dan/atau
4. d.pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan Daftar Pemilih Tambahan – 1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pemilih yang menggunakan hak pemilih.
  1. 11.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Panwas Kabupaten/Kota mencermati salinan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sebelum penyusunan Daftar Pemilih dilakukan.
(3)Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai pembanding terhadap Daftar pemilih yang akan dimutakhirkan.

12.Pasal 10 dihapus.
13.Pasal 11 dihapus.
14.Pasal 12 dihapus.
15.Pasal 13 dihapus.
16.Pasal 14 dihapus.
17.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menyusun data Pemilih dengan mempertimbangkan:
1. a.jumlah Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang;
2. b.tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
3. c.adanya kemudahan Pemilih;
4. d.aspek geografis; dan
5. e.jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
(2)Berdasarkan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kabupaten/Kota mengidentifikasi:
1. a.jumlah pemilih di setiap wilayah kecamatan; dan
2. b.jumlah TPS di setiap wilayah masing kecamatan.
(3)Dalam hal ditemukan penyusunan TPS tidak sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi perbaikan.

18.Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)PPL melakukan pengawasan atas proses pemutakhiran Daftar Pemilih.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
1. a.data Pemilih dimutakhirkan oleh PPS dengan dibantu oleh PPDP; dan
2. b.1 (satu) orang PPDP untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang.
  1. 19.Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1)PPL mendapatkan informasi PPDP dari PPS.
(2)Berdasarkan informasi sebagaimana ayat (1) dilakukan pengecekan PPDP untuk memastikan:
1. a.PPDP dibentuk;
2. b.pembentukan PPDP dalam waktu yang telah ditentukan; dan
3. c.PPDP tidak berasal dari pengurus partai politik.
(3)Pengawasan pembentukan PPDP dilaporkan ke Panwas Kecamatan secara periodik.

Pasal 15B

(1)Dalam hal ditemukan PPDP tidak dibentuk, pembentukan melebihi waktu yang ditentukan dan/atau PPDP berasal dari pengurus partai politik, Panwas kecamatan melakukan tindak lanjut.
(2)Tata cara tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan Pemilihan Umum.

20.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5A

Pasal 9

Pasal 9A

Pasal 14A

Pasal 15

Pasal 15A

Pasal 15B

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5A

Pasal 9

Pasal 9A

Pasal 14A

Pasal 15

Pasal 15A

Pasal 15B

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014