DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan
2.Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
3.Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut SIMPEG Bawaslu adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara online yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan Manajemen Kepegawaian.
4.Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
5.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik Data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
6.Pegawai Bawaslu adalah pegawai negeri sipil dan pegawai Bawaslu dengan perjanjian kerja yang bekerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi.
7.Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu adalah pejabat eselon II yang menangani urusan kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
8.Pejabat Pengelola Kepegawaian adalah pejabat eselon III yang menangani urusan kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
9.Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu adalah pejabat eselon IV di Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Data dan Informasi kepegawaian.
10.Administrator Aplikasi SIMPEG Bawaslu adalah pelaksana yang ditunjuk untuk mengelola, memelihara dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan SIMPEG Bawaslu.
11.Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu adalah pelaksana yang ditunjuk membantu Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu dan Pejabat Pengelola Kepegawaian dalam pengelolaan SIMPEG Bawaslu.

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh un i t k e rj a di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dalam pengelolaan D at a kepegawaian yang berstatus pegawai negeri sipil.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Badan ini yaitu untuk tercapainya kelancaran ad m i n i s t r a s i kepegawaian, khususnya dalam rangka p e ny a ji a n Data kepegawaian di Li ngkung a n Sekretariat Jenderal Bawaslu, sehingga dapat mendukung tugas p i m p i n a n dalam pengambilan k e pu t u s a n .

BAB II

DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 4

(1)Data kepegawaian meliputi Data kepegawaian sejak pegawai diangkat menjadi pegawai negeri sipil, hingga pensiun atau diberhentikan/mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil.
(2)Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama pegawai;
2. b.nomor induk pegawai;
3. c.nomor kartu pegawai;
4. d.gelar;
5. e.tempat dan tanggal lahir;
6. f.alamat pegawai;
7. g.jenis kelamin;
8. h.status perkawinan;
9. i.riwayat keluarga;
10. j.agama;
11. k.golongan darah;
12. l.riwayat pendidikan;
13. m.pendidikan dan pelatihan jabatan;
14. n.pendidikan dan pelatihan teknis;
15. o.pendidikan dan pelatihan fungsional;
16. p.riwayat pekerjaan;
17. q.unit kerja;
18. r.golongan/ruang cpns dan terhitung mulai tanggal;
19. s.golongan/ruang terakhir dan terhitung mulai tanggal;
20. t.masa kerja golongan dan keseluruhan;
21. u.terhitung mulai tanggal berkala dan masa kerja gaji berkala;
22. v.nama jabatan/uraian tugas dan terhitung mulai tanggal jabatan; dan
23. w.bidang keahlian.
(3)Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan pribadi, akademis, maupun jenjang karir pegawai.
(4)Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan disajikan dalam bentuk Informasi kepegawaian.
(5)Informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dapat digunakan untuk:
1. a.pengambilan keputusan dalam rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan;
2. b.formasi pegawai;
3. c.mutasi yang disebabkan adanya perubahan Data pegawai yaitu kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pindah unit kerja, dan pindah instansi;
4. d.penilaian sasaran kinerja pegawai; dan
5. e.pengusulan tunjangan.

BAB III

PENGELOLA SIMPEG BAWASLU

Pasal 5

(1)Dalam rangka operasionalisasi SIMPEG Bawaslu dilakukan pembinaan dan pengelolaan SIMPEG Bawaslu.
(2)Pembinaan SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu.
(3)Pengelolaan SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu.
(4)Dalam rangka penghimpunan Data kepegawaian, Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan arahan Pejabat Pengelola Kepegawaian.

Pasal 6

(1)Dalam rangka pengelolaan SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu dibantu oleh:
1. a.Administrator Aplikasi SIMPEG Bawaslu; dan
2. b.Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu.
(2)Administrator SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan teknologi informasi pendukung SIMPEG Bawaslu.
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator SIMPEG Bawaslu dapat melibatkan programer dalam melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan teknologi informasi pendukung SIMPEG Bawaslu.
(4)Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas dan bertanggung jawab dalam pengolahan Data kepegawaian dan/atau penyediaan Informasi kepegawaian.

Pasal 7

(1)Administrator SIMPEG Bawaslu, Operator SIMPEG Bawaslu, dan Operator SIMPEG Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu atas usul Pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
(2)Persyaratan pegawai untuk ditetapkan sebagai Administrator SIMPEG Bawaslu, Operator SIMPEG Bawaslu, dan Operator SIMPEG Bawaslu Provinsi meliputi:
1. a.Pegawai Bawaslu yang berstatus pegawai negeri sipil;
2. b.pendidikan paling rendah Diploma (DIII) ;
3. c.mengetahui urusan kepegawaian; dan
4. d.mampu mengoperasikan komputer.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu mempunyai tugas:

a.memberikan pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan program aplikasi SIMPEG Bawaslu; dan
b.memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pemeliharaan aplikasi SIMPEG Bawaslu, penyempurnaan tampilan, masukan, dan keluaran dalam pengelolaan Data dan Informasi kepegawaian di Lingkungan Bawaslu.

Pasal 9

Pejabat Pengelola Kepegawaian mempunyai tugas:

a.mengelola Data dan Informasi kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu; dan
b.melaporkan hasil pengelolaan Data dan Informasi kepegawaian secara periodik kepada Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu.

Pasal 10

Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu mempunyai tugas:

a.menyusun, menyempurnakan, dan mengembangkan prosedur dan standar SIMPEG Bawaslu;
b.mengelola Data dan Informasi kepegawaian di Lingkungan Bawaslu;
c.membangun, memelihara, dan mengembangkan Data kepegawaian dan program aplikasi SIMPEG Bawaslu;
d.menyusun dan menyempurnakan tampilan, masukan, dan keluaran dalam pengelolaan Data dan Informasi kepegawaian Bawaslu;
e.melaporkan hasil pengelolaan SIMPEG Bawaslu secara periodik kepada Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian; dan
f.mengawasi pelaksanaan tugas Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu.

Pasal 11

(1)Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu mempunyai tugas:
1. a.memasukan dan memutakhirkan Data;
2. b.mengelola Data;
3. c.menyajikan Data dan Informasi kepegawaian;
4. d.melakukan pengecekan Data dan Informasi pegawai;
5. e.melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap Data dan Informasi pegawai; dan
6. f.melakukan perubahan Data dan Informasi pegawai.
(2)Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perintah Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan
2.Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
3.Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut SIMPEG Bawaslu adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara online yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan Manajemen Kepegawaian.
4.Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
5.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik Data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
6.Pegawai Bawaslu adalah pegawai negeri sipil dan pegawai Bawaslu dengan perjanjian kerja yang bekerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi.
7.Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu adalah pejabat eselon II yang menangani urusan kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
8.Pejabat Pengelola Kepegawaian adalah pejabat eselon III yang menangani urusan kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
9.Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu adalah pejabat eselon IV di Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Data dan Informasi kepegawaian.
10.Administrator Aplikasi SIMPEG Bawaslu adalah pelaksana yang ditunjuk untuk mengelola, memelihara dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan SIMPEG Bawaslu.
11.Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu adalah pelaksana yang ditunjuk membantu Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu dan Pejabat Pengelola Kepegawaian dalam pengelolaan SIMPEG Bawaslu.

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 4

(1)Data kepegawaian meliputi Data kepegawaian sejak pegawai diangkat menjadi pegawai negeri sipil, hingga pensiun atau diberhentikan/mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil.
(2)Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama pegawai;
2. b.nomor induk pegawai;
3. c.nomor kartu pegawai;
4. d.gelar;
5. e.tempat dan tanggal lahir;
6. f.alamat pegawai;
7. g.jenis kelamin;
8. h.status perkawinan;
9. i.riwayat keluarga;
10. j.agama;
11. k.golongan darah;
12. l.riwayat pendidikan;
13. m.pendidikan dan pelatihan jabatan;
14. n.pendidikan dan pelatihan teknis;
15. o.pendidikan dan pelatihan fungsional;
16. p.riwayat pekerjaan;
17. q.unit kerja;
18. r.golongan/ruang cpns dan terhitung mulai tanggal;
19. s.golongan/ruang terakhir dan terhitung mulai tanggal;
20. t.masa kerja golongan dan keseluruhan;
21. u.terhitung mulai tanggal berkala dan masa kerja gaji berkala;
22. v.nama jabatan/uraian tugas dan terhitung mulai tanggal jabatan; dan
23. w.bidang keahlian.
(3)Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan pribadi, akademis, maupun jenjang karir pegawai.
(4)Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan disajikan dalam bentuk Informasi kepegawaian.
(5)Informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dapat digunakan untuk:
1. a.pengambilan keputusan dalam rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan;
2. b.formasi pegawai;
3. c.mutasi yang disebabkan adanya perubahan Data pegawai yaitu kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pindah unit kerja, dan pindah instansi;
4. d.penilaian sasaran kinerja pegawai; dan
5. e.pengusulan tunjangan.

BAB III

PENGELOLA SIMPEG BAWASLU

Pasal 5

(1)Dalam rangka operasionalisasi SIMPEG Bawaslu dilakukan pembinaan dan pengelolaan SIMPEG Bawaslu.
(2)Pembinaan SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu.
(3)Pengelolaan SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu.
(4)Dalam rangka penghimpunan Data kepegawaian, Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan arahan Pejabat Pengelola Kepegawaian.

Pasal 6

(1)Dalam rangka pengelolaan SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu dibantu oleh:
1. a.Administrator Aplikasi SIMPEG Bawaslu; dan
2. b.Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu.
(2)Administrator SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan teknologi informasi pendukung SIMPEG Bawaslu.
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Administrator SIMPEG Bawaslu dapat melibatkan programer dalam melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan teknologi informasi pendukung SIMPEG Bawaslu.
(4)Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas dan bertanggung jawab dalam pengolahan Data kepegawaian dan/atau penyediaan Informasi kepegawaian.

Pasal 7

(1)Administrator SIMPEG Bawaslu, Operator SIMPEG Bawaslu, dan Operator SIMPEG Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu atas usul Pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
(2)Persyaratan pegawai untuk ditetapkan sebagai Administrator SIMPEG Bawaslu, Operator SIMPEG Bawaslu, dan Operator SIMPEG Bawaslu Provinsi meliputi:
1. a.Pegawai Bawaslu yang berstatus pegawai negeri sipil;
2. b.pendidikan paling rendah Diploma (DIII) ;
3. c.mengetahui urusan kepegawaian; dan
4. d.mampu mengoperasikan komputer.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu mempunyai tugas:

a.memberikan pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan program aplikasi SIMPEG Bawaslu; dan
b.memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pemeliharaan aplikasi SIMPEG Bawaslu, penyempurnaan tampilan, masukan, dan keluaran dalam pengelolaan Data dan Informasi kepegawaian di Lingkungan Bawaslu.

Pasal 9

Pejabat Pengelola Kepegawaian mempunyai tugas:

a.mengelola Data dan Informasi kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu; dan
b.melaporkan hasil pengelolaan Data dan Informasi kepegawaian secara periodik kepada Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu.

Pasal 10

Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu mempunyai tugas:

a.menyusun, menyempurnakan, dan mengembangkan prosedur dan standar SIMPEG Bawaslu;
b.mengelola Data dan Informasi kepegawaian di Lingkungan Bawaslu;
c.membangun, memelihara, dan mengembangkan Data kepegawaian dan program aplikasi SIMPEG Bawaslu;
d.menyusun dan menyempurnakan tampilan, masukan, dan keluaran dalam pengelolaan Data dan Informasi kepegawaian Bawaslu;
e.melaporkan hasil pengelolaan SIMPEG Bawaslu secara periodik kepada Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian; dan
f.mengawasi pelaksanaan tugas Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu.

Pasal 11

(1)Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu mempunyai tugas:
1. a.memasukan dan memutakhirkan Data;
2. b.mengelola Data;
3. c.menyajikan Data dan Informasi kepegawaian;
4. d.melakukan pengecekan Data dan Informasi pegawai;
5. e.melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap Data dan Informasi pegawai; dan
6. f.melakukan perubahan Data dan Informasi pegawai.
(2)Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perintah Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu.