Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 41
menetapkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4168);
4401); http://jdih.bawaslu.go.id/
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA http://jdih.bawaslu.go.id/
BAB I
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
http://jdih.bawaslu.go.id/
BAB II ASAS DAN PRINSIP DASAR SENTRA GAKKUMDU Bagian Kesatu Asas dan Prinsip Penanganan Tindak Pidana Pemilihan
BAB II
http://jdih.bawaslu.go.id/
Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi
BAB III RUANG LINGKUP
BAB III
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bersama ini meliputi:
http://jdih.bawaslu.go.id/
BAB IV ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU Bagian Kesatu Kedudukan Sentra Gakkumdu
BAB IV
Sentra Gakkumdu dibentuk dan berkedudukan:
http://jdih.bawaslu.go.id/
Bagian Kedua Struktur Sentra Gakkumdu
http://jdih.bawaslu.go.id/
dan
http://jdih.bawaslu.go.id/
Bagian Ketiga Anggota Sentra Gakkumdu
http://jdih.bawaslu.go.id/
Membuka PDF…
Dokumen