DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG KODE ETIK PEGAWAI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi.
3.Dewan Kehormatan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum.
4.Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga ahli dan tim asistensi serta tenaga lainnya termasuk tenaga rekanan yang bekerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
5.Kode Etik Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan sehari-hari sebagai penyelenggara pemilihan umum.
6.Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk Bawaslu dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik.
7.Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, tindakan, dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
8.Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang mengenai peristiwa Pelanggaran Kode Etik.
9.Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
10.Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Pegawai yang telah melakukan Pelanggaran Kode Etik.
11.Saksi adalah adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu Pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
12.Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi Pelanggaran Kode Etik.
13.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
14.Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

NILAI DASAR

Pasal 2

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai meliputi:

a.mandiri, tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas;
b.integritas, perilaku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
c.transparansi, keterbukaan dalam batas normatif;
d.professional, menjaga dan menjalankan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam menjalankan tugas;
e.akuntabilitas, kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban; dan
f.kebersamaan, saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tidak egois.

BAB III

ETIKA PEGAWAI

Pasal 3

Kode Etik Pegawai bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;
c.menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan
d.meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku yang profesional.

Pasal 4

Setiap Pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini serta Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pasal 5

(1)Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada:
1. a.etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
2. b.etika dalam berorganisasi;
3. c.etika dalam bermasyarakat;
4. d.etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
5. e.etika dalam melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
6. f.etika terhadap sesama Pegawai; dan
7. g.etika terhadap diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.
(2)Setiap Pegawai wajib mematuhi dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

a.melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c.menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
e.akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f.tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
g.menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
h.tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
i.menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi meliputi:

a.melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c.melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang;
d.membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
e.menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait untuk pencapaian tujuan;
f.memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
g.patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja Pegawai;
h.mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif untuk peningkatan kinerja organisasi;
i.berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
j.bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
k.melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan
l.tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

a.mewujudkan pola hidup sederhana;
b.memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
c.memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
d.tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
e.berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan
f.tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai.

Pasal 9

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat meliputi:

a.mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
b.tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
c.memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
e.memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil serta tidak diskriminatif; dan
f.terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, meliputi:

a.menghormati dan menghargai kesetaraan profesi:
1. 1.menjalin kerja sama secara bertanggung jawab; dan
2. 2.memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.
b.menjaga kehormatan dan kewibawaan profesi:
1. 1.bersikap ramah dan sopan namun tetap tegas dalam menegakkan aturan; dan
2. 2.tidak mengeluarkan ucapan atau melakukan perbuatan yang dapat merendahkan diri sendiri ataupun instansi.

Pasal 11

Etika terhadap sesama Pegawai meliputi:

a.menghormati sesama Pegawai yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda;
b.memelihara persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
c.menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antarinstansi;
d.menghargai perbedaan pendapat;
e.menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;
f.menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai; dan
g.mewujudkan solidaritas dan soliditas seluruh Pegawai.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG KODE ETIK PEGAWAI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi.
3.Dewan Kehormatan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum.
4.Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga ahli dan tim asistensi serta tenaga lainnya termasuk tenaga rekanan yang bekerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
5.Kode Etik Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan sehari-hari sebagai penyelenggara pemilihan umum.
6.Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk Bawaslu dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik.
7.Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, tindakan, dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
8.Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang mengenai peristiwa Pelanggaran Kode Etik.
9.Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
10.Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Pegawai yang telah melakukan Pelanggaran Kode Etik.
11.Saksi adalah adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu Pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
12.Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi Pelanggaran Kode Etik.
13.Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
14.Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

NILAI DASAR

Pasal 2

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai meliputi:

a.mandiri, tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas;
b.integritas, perilaku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
c.transparansi, keterbukaan dalam batas normatif;
d.professional, menjaga dan menjalankan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam menjalankan tugas;
e.akuntabilitas, kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban; dan
f.kebersamaan, saling mendukung dalam menjalankan tugas dan tidak egois.

BAB III

ETIKA PEGAWAI

Pasal 3

Kode Etik Pegawai bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;
c.menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan
d.meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku yang profesional.

Pasal 4

Setiap Pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini serta Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pasal 5

(1)Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada:
1. a.etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
2. b.etika dalam berorganisasi;
3. c.etika dalam bermasyarakat;
4. d.etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
5. e.etika dalam melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
6. f.etika terhadap sesama Pegawai; dan
7. g.etika terhadap diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.
(2)Setiap Pegawai wajib mematuhi dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

a.melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c.menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
e.akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f.tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
g.menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
h.tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
i.menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi meliputi:

a.melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c.melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang;
d.membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
e.menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait untuk pencapaian tujuan;
f.memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
g.patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja Pegawai;
h.mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif untuk peningkatan kinerja organisasi;
i.berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
j.bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
k.melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan
l.tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

a.mewujudkan pola hidup sederhana;
b.memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
c.memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
d.tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
e.berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan
f.tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai.

Pasal 9

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat meliputi:

a.mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
b.tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
c.memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
e.memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil serta tidak diskriminatif; dan
f.terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, meliputi:

a.menghormati dan menghargai kesetaraan profesi:
1. 1.menjalin kerja sama secara bertanggung jawab; dan
2. 2.memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.
b.menjaga kehormatan dan kewibawaan profesi:
1. 1.bersikap ramah dan sopan namun tetap tegas dalam menegakkan aturan; dan
2. 2.tidak mengeluarkan ucapan atau melakukan perbuatan yang dapat merendahkan diri sendiri ataupun instansi.

Pasal 11

Etika terhadap sesama Pegawai meliputi:

a.menghormati sesama Pegawai yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda;
b.memelihara persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
c.menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antarinstansi;
d.menghargai perbedaan pendapat;
e.menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;
f.menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai; dan
g.mewujudkan solidaritas dan soliditas seluruh Pegawai.