DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, No. 942 -- 2 -- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 2020, No. 942 -- 3 --
7.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
8.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah dokumen perencanaan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024.

Pasal 2

(1)Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024 berupa dokumen perencanaan yang memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
2. b.arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; dan
3. c.target kinerja, data dan informasi kinerja, dan kerangka pendanaan, disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. 2020, No. 942 -- 4 --
(2)Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

(1)Dokumen perencanaan dalam Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dimuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis.
(2)Dokumen perencanaan yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Pasal 4

(1)Perubahan terhadap Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dapat dilakukan dalam hal:
1. a.terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan/atau
2. b.adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden mengenai struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.
(2)Perubahan Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020, No. 942 -- 5 --

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1426), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2020 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ttd ABHAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA 2020, No. 942 -- 6 -- 2020, No. 942 -- 7 -- 2020, No. 942 -- 8 -- 2020, No. 942 -- 9 -- 2020, No. 942 -- 10 -- 2020, No. 942 -- 11 -- 2020, No. 942 -- 12 -- 2020, No. 942 -- 13 -- 2020, No. 942 -- 14 -- 2020, No. 942 -- 15 -- 2020, No. 942 -- 16 -- 2020, No. 942 -- 17 -- 2020, No. 942 -- 18 -- 2020, No. 942 -- 19 -- 2020, No. 942 -- 20 -- 2020, No. 942 -- 21 -- 2020, No. 942 -- 22 -- 2020, No. 942 -- 23 -- 2020, No. 942 -- 24 -- 2020, No. 942 -- 25 -- 2020, No. 942 -- 26 -- 2020, No. 942 -- 27 -- 2020, No. 942 -- 28 -- 2020, No. 942 -- 29 -- 2020, No. 942 -- 30 -- 2020, No. 942 -- 31 -- 2020, No. 942 -- 32 -- 2020, No. 942 -- 33 -- 2020, No. 942 -- 34 -- 2020, No. 942 -- 35 -- 2020, No. 942 -- 36 -- 2020, No. 942 -- 37 -- 2020, No. 942 -- 38 -- 2020, No. 942 -- 39 -- 2020, No. 942 -- 40 -- 2020, No. 942 -- 41 -- 2020, No. 942 -- 42 -- 2020, No. 942 -- 43 -- 2020, No. 942 -- 44 -- 2020, No. 942 -- 45 -- 2020, No. 942 -- 46 -- 2020, No. 942 -- 47 -- 2020, No. 942 -- 48 --

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 2020, No. 942 -- 3 --
7.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
8.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Pasal 2

(1)Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024 berupa dokumen perencanaan yang memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
2. b.arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; dan
3. c.target kinerja, data dan informasi kinerja, dan kerangka pendanaan, disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. 2020, No. 942 -- 4 --
(2)Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

(1)Dokumen perencanaan dalam Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dimuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis.
(2)Dokumen perencanaan yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Pasal 4

(1)Perubahan terhadap Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dapat dilakukan dalam hal:
1. a.terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan/atau
2. b.adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden mengenai struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.
(2)Perubahan Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020, No. 942 -- 5 --