DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bawaslu ini mengatur tentang layanan advokasi hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Advokasi Hukum diberikan kepada Penerima Advokasi Hukum yang menghadapi Permasalahan Hukum. Advokasi hukum meliputi advokasi hukum litigasi dan advokasi hukum nonlitigasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Layanan Advokasi Hukum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); https://jdih.bawaslu.go.id/

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG LAYANAN ADVOKASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. https://jdih.bawaslu.go.id/
3.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.
5.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
6.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain.
8.Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
9.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
10.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
11.Layanan Advokasi Hukum yang selanjutnya disebut Advokasi Hukum adalah rangkaian kegiatan pemberian layanan hukum untuk menghadapi Permasalahan Hukum.
12.Permasalahan Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
13.Pimpinan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua dan/atau Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
14.Pejabat Struktural KeSekretariatan yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan/atau jabatan administrasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
15.Pegawai KeSekretariatan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai yang https://jdih.bawaslu.go.id/ diangkat dalam jabatan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dan bekerja secara penuh waktu pada unit organisasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, termasuk Tenaga Ahli pada Sekretariat Jenderal Bawaslu yang diangkat sesuai bidang keahlian masing-masing.
16.Mantan Pimpinan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Mantan Pimpinan adalah Ketua dan/atau Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS yang pernah menduduki jabatan tertentu dan/atau diberhentikan dengan hormat sehubungan dengan habisnya masa jabatannya.
17.Mantan Pejabat adalah Pegawai yang pernah menduduki jabatan tertentu dan/atau diberhentikan dengan hormat sehubungan dengan habisnya masa jabatannya atau pensiun.
18.Pensiunan/Mantan Pegawai adalah Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun dan/atau diberhentikan dengan hormat menurut ketentuan Peraturan Perundang- Undangan atau pegawai yang pernah bekerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
19.Unit Kerja adalah satuan unit organisasi yang melaksanakan fungsi di bidang Advokasi Hukum pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
20.Penerima Advokasi Hukum adalah Pimpinan, Pejabat, Pegawai, Mantan Pimpinan, Mantan Pejabat, Pensiunan/Mantan Pegawai dan Pihak Lain yang membutuhkan Advokasi Hukum.
21.Pihak Lain adalah orang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
22.Advokasi Hukum Litigasi adalah Advokasi Hukum melalui proses di pengadilan.
23.Advokasi Hukum Nonlitigasi adalah Advokasi Hukum melalui proses di luar pengadilan.

BAB II

PELAKSANAAN ADVOKASI HUKUM

Pasal 2

Advokasi Hukum diberikan kepada Penerima Advokasi Hukum yang menghadapi Permasalahan Hukum. https://jdih.bawaslu.go.id/

Pasal 3

Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.Advokasi Hukum Litigasi; dan
b.Advokasi Hukum Nonlitigasi.

Pasal 4

(1)Pemberian Advokasi Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Unit Kerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu melakukan pemberian Advokasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu LN;
2. b.Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Provinsi melakukan pemberian Advokasi Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan;
3. c.Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemberian Advokasi Hukum di Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; dan
4. d.Unit Kerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu atau Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Provinsi sesuai tempat terjadinya Permasalahan Hukum melakukan pemberian Advokasi Hukum kepada Pihak Lain.
(2)Pemberian Advokasi Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Unit Kerja di Sekretariat Jenderal melakukan pemberian Advokasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwaslu LN;
2. b.Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Provinsi melakukan pemberian Advokasi Hukum di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan; dan
3. c.Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemberian Advokasi Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS.
(3)Dalam hal Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Provinsi tidak dapat melakukan pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan/atau ayat (1) huruf d, Bawaslu Provinsi dapat mengajukan permohonan Advokasi Hukum kepada Bawaslu.
(4)Dalam hal Unit Kerja di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dapat melakukan pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau ayat (2) huruf c, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan Advokasi Hukum kepada Bawaslu Provinsi.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)berlaku dalam kondisi kekurangan dan/atau ketiadaan sumber daya manusia dan anggaran. https://jdih.bawaslu.go.id/

Pasal 5

Unit Kerja dapat berkoordinasi dengan:

a.unit organisasi terkait di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing- masing; dan/atau
b.kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terkait, dalam melakukan pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Pemberian Advokasi Hukum dikecualikan bagi:

a.Pimpinan, Pejabat, Pegawai, Mantan Pimpinan, Mantan Pejabat, Pensiunan/Mantan Pegawai, dan/atau Pihak Lain yang mengajukan laporan, gugatan, permohonan, dan/atau pengaduan Permasalahan Hukum terhadap Pengawas Pemilu; dan
b.Pimpinan, Pejabat, Pegawai, Mantan Pimpinan, Mantan Pejabat, Pensiunan/Mantan Pegawai, dan/atau Pihak Lain yang telah diberhentikan secara tidak hormat dan/atau mendapatkan hukuman disiplin berat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Advokasi Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pemberian Advokasi Hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara untuk menghadapi Permasalahan Hukum di dalam pengadilan.
(2)Advokasi Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Advokasi Hukum sebelum proses peradilan;
2. b.Advokasi Hukum dalam proses peradilan; dan
3. c.Advokasi Hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2)huruf a diberikan terhadap:
1. a.pemeriksaan perkara;
2. b.proses penyelidikan dan/atau penyidikan;
3. c.somasi;
4. d.keberatan; dan/atau
5. e.upaya administratif. https://jdih.bawaslu.go.id/

Pasal 9

(1)Pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dan huruf b diberikan kepada Penerima Advokasi Hukum yang mendapatkan surat panggilan untuk dimintai keterangan atau kesaksian dari aparat penegak hukum.
(2)Pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.konsultasi hukum;
2. b.pemberian pendapat hukum;
3. c.pendampingan dalam proses pemeriksaan;
4. d.pendampingan dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan; dan/atau
5. e.tindakan hukum lainnya yang diperlukan.
(3)Dalam hal panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar domisili Penerima Advokasi Hukum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat memberikan biaya perjalanan dinas.
(4)Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk panggilan untuk dimintai kesaksian dari konsultan hukum/advokat salah satu pihak yang sedang berperkara di Pengadilan.

Pasal 10

(1)Pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c sampai dengan huruf e dilakukan kepada Penerima Advokasi Hukum yang mendapatkan somasi, keberatan, dan/atau upaya administratif.
(2)Pemberian Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.konsultasi hukum;
2. b.pemberian pendapat hukum;
3. c.pembahasan perkara;
4. d.pendampingan penyusunan dokumen hukum; dan/atau
5. e.tindakan hukum lainnya yang diperlukan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…