Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 25
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA. 3
BAB I
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
BAB II PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
BAB II
Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pengawasan pemilihan umum. BAB III AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAB III
5
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN
BAB IV
6
BAB V PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAB V
PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bertugas:
Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi berwenang:
BAB VI TATA KERJA DAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAB VI
Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dilaksanakan oleh PPID Pengawasan Pemilu dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan pengawasan dan supervisi oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan