DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013

Nomor: 7
Tahun: 2013
Ditetapkan: 29 April 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin hak asasi manusia dalam bidang politik serta untuk mencegah banyaknya warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, perlu ada pengaturan mengenai pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74, serta ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ada peraturan mengenai pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1080);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1081) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 588;
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1109)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 162); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 3 Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
7.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
8.Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
9.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
10.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
11.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
12.Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
13.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan
14.Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
15.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi 4 penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
16.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
17.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
18.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
19.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
20.Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
21.Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD.
22.Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih.
23.Data Kependudukan adalah data dalam bentuk data agregat kependudukan per kecamatan, data penduduk potensial pemilih Pemilu yang disediakan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri yang disediakan oleh Menteri Luar Negeri.
24.Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan data penduduk potensial pemilih Pemilu dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, serta mempertimbangkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
25.Sistem Informasi Data Pemilih, selanjutnya disebut Sidalih, adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih.
26.Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, selanjutnya disingkat DP4.
27.Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS.
28.Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, selanjutnya disingkat DPSHP.
29.Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir, selanjutnya disingkat DPSHPA.
30.Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT.
31.Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb.
32.Daftar Pemilih Khusus, selanjutnya disingkat DPK. 5

Pasal 2

Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih berpedoman kepada asas:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektivitas.

BAB II

PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 3

Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dilaksanakan oleh:

a.Bawaslu untuk seluruh wilayah Indonesia dan Luar Negeri;
b.Bawaslu Provinsi untuk wilayah provinsi di wilayah kerjanya;
c.Panwaslu Kabupaten/Kota untuk wilayah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
d.Panwaslu Kecamatan untuk wilayah kecamatan di wilayah kerjanya; dan
e.Pengawas Pemilu Lapangan untuk wilayah desa atau nama lain/ kelurahan di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pengawasan, pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menerima masukan dari masyarakat.

Pasal 5

(1)Selain dapat menerima masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain.
(2)Pemangku kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.partai politik Peserta Pemilu;
2. b.pemantau Pemilu;
3. c.perguruan tinggi;
4. d.lembaga swadaya masyarakat;
5. e.organisasi kemasyarakatan;
6. f.organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan;
7. g.organisasi keagamaan;
8. h.media massa; dan
9. i.lembaga lainnya.
(3)Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Bawaslu. 6

BAB III

BENTUK PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Bentuk pengawasan penyusunan daftar pemilih difokuskan pada:
1. a.proses penyusunan daftar pemilih; dan
2. b.hasil penyusunan daftar pemilih.
(2)Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.kebenaran dan ketepatan proses penyusunan daftar pemilih;
2. b.ketepatan waktu penyusunan daftar pemilih;
3. c.transparansi proses penyusunan daftar pemilih; dan
4. d.kemudahan masyarakat dan Peserta Pemilu untuk menyampaikan masukan dan tanggapan.

Pasal 7

Pengawasan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam:

a.pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih;
b.penyusunan dan pengumuman DPS;
c.perbaikan dan pengumuman DPSHP;
d.perbaikan dan pengumuman DPSHP Akhir;
e.penetapan dan pengumuman DPT;
f.rekapitulasi DPT;
g.penetapan dan pengumuman DPTb; dan
h.penetapan dan pengumuman DPK.

BAB IV

MEKANISME PENGAWASAN PENYUSUNAN DATA PEMILIH

Pasal 8

(1)Pengawasan sumber data pemilih dilaksanakan pada saat penyerahan DP4 yang dilakukan oleh:
1. a.Menteri Dalam Negeri kepada KPU;
2. b.Gubernur kepada KPU Provinsi; dan
3. c.Bupati/Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.
(2)Pengawasan penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.ketepatan waktu penyerahan DP4; dan
2. b.penyertaan berita acara penyerahan DP4.
(3)Dalam rangka pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dapat meminta salinan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai jenjang masing- masing. 7

Pasal 9

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota membandingkan DP4 dengan DPT Pemilu terakhir.
(2)Hasil perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.potensi masalah dalam DP4; dan
2. b.selisih jumlah antara DP4 dengan DPT Pemilu terakhir.
(3)Hasil perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu.

Pasal 10

(1)Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pencocokan dan penelitian terhadap DP4 dengan DPT Pemilu terakhir yang dilakukan oleh KPU untuk menjadi data pemilih.
(2)Bawaslu meminta laporan hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin hak asasi manusia dalam bidang politik serta untuk mencegah banyaknya warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, perlu ada pengaturan mengenai pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74, serta ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ada peraturan mengenai pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1080);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1081) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 588;
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1109)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 162); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 3 Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
7.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
8.Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
9.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
10.Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
11.Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
12.Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
13.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan
14.Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
15.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi 4 penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
16.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
17.Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
18.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
19.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
20.Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
21.Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD.
22.Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih.
23.Data Kependudukan adalah data dalam bentuk data agregat kependudukan per kecamatan, data penduduk potensial pemilih Pemilu yang disediakan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri yang disediakan oleh Menteri Luar Negeri.
24.Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan data penduduk potensial pemilih Pemilu dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, serta mempertimbangkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
25.Sistem Informasi Data Pemilih, selanjutnya disebut Sidalih, adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih.
26.Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, selanjutnya disingkat DP4.
27.Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS.
28.Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, selanjutnya disingkat DPSHP.
29.Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir, selanjutnya disingkat DPSHPA.
30.Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT.
31.Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb.
32.Daftar Pemilih Khusus, selanjutnya disingkat DPK. 5

Pasal 2

Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih berpedoman kepada asas:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektivitas.

BAB II

PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 3

Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dilaksanakan oleh:

a.Bawaslu untuk seluruh wilayah Indonesia dan Luar Negeri;
b.Bawaslu Provinsi untuk wilayah provinsi di wilayah kerjanya;
c.Panwaslu Kabupaten/Kota untuk wilayah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
d.Panwaslu Kecamatan untuk wilayah kecamatan di wilayah kerjanya; dan
e.Pengawas Pemilu Lapangan untuk wilayah desa atau nama lain/ kelurahan di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pengawasan, pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menerima masukan dari masyarakat.

Pasal 5

(1)Selain dapat menerima masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain.
(2)Pemangku kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.partai politik Peserta Pemilu;
2. b.pemantau Pemilu;
3. c.perguruan tinggi;
4. d.lembaga swadaya masyarakat;
5. e.organisasi kemasyarakatan;
6. f.organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan;
7. g.organisasi keagamaan;
8. h.media massa; dan
9. i.lembaga lainnya.
(3)Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Bawaslu. 6

BAB III

BENTUK PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Bentuk pengawasan penyusunan daftar pemilih difokuskan pada:
1. a.proses penyusunan daftar pemilih; dan
2. b.hasil penyusunan daftar pemilih.
(2)Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.kebenaran dan ketepatan proses penyusunan daftar pemilih;
2. b.ketepatan waktu penyusunan daftar pemilih;
3. c.transparansi proses penyusunan daftar pemilih; dan
4. d.kemudahan masyarakat dan Peserta Pemilu untuk menyampaikan masukan dan tanggapan.

Pasal 7

Pengawasan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam:

a.pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih;
b.penyusunan dan pengumuman DPS;
c.perbaikan dan pengumuman DPSHP;
d.perbaikan dan pengumuman DPSHP Akhir;
e.penetapan dan pengumuman DPT;
f.rekapitulasi DPT;
g.penetapan dan pengumuman DPTb; dan
h.penetapan dan pengumuman DPK.

BAB IV

MEKANISME PENGAWASAN PENYUSUNAN DATA PEMILIH

Pasal 8

(1)Pengawasan sumber data pemilih dilaksanakan pada saat penyerahan DP4 yang dilakukan oleh:
1. a.Menteri Dalam Negeri kepada KPU;
2. b.Gubernur kepada KPU Provinsi; dan
3. c.Bupati/Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.
(2)Pengawasan penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.ketepatan waktu penyerahan DP4; dan
2. b.penyertaan berita acara penyerahan DP4.
(3)Dalam rangka pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dapat meminta salinan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai jenjang masing- masing. 7

Pasal 9

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota membandingkan DP4 dengan DPT Pemilu terakhir.
(2)Hasil perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.potensi masalah dalam DP4; dan
2. b.selisih jumlah antara DP4 dengan DPT Pemilu terakhir.
(3)Hasil perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu.

Pasal 10

(1)Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pencocokan dan penelitian terhadap DP4 dengan DPT Pemilu terakhir yang dilakukan oleh KPU untuk menjadi data pemilih.
(2)Bawaslu meminta laporan hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).