DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbawaslu ini mengatur mengenai Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Satu Data Bawaslu diselenggarakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia. Penyelenggara Satu Data Bawaslu terdiri atas: a. Pengarah Data; b. Walidata; dan c. Produsen Data. Pendanaan terhadap penyelenggaraan Satu Data Bawaslu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada mata anggaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG SATU DATA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
2.Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Satu Data Bawaslu adalah kebijakan tata kelola data Bawaslu sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
3.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
4.Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
5.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
6.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
7.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
8.Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
9.Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data Indonesia.
10.Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
11.Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
12.Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.
13.Forum Satu Data Bawaslu adalah wadah komunikasi dan koordinasi Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk penyelenggaraan Satu Data Bawaslu.
14.Portal Satu Data Bawaslu adalah media bagi pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
15.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16.Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
17.Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
18.Produsen Data adalah unit kerja pada Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi yang menghasilkan Data sesuai dengan kewenangan masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
19.Walidata adalah unit kerja pada Sekretariat Jenderal Bawaslu yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan Data.
20.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di wilayah kecamatan atau nama lain.
21.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di kelurahan/desa atau nama lain.
22.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di luar negeri.
23.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

Pasal 2

(1)Satu Data Bawaslu diselenggarakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
(2)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2. b.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
3. c.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
4. d.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA BAWASLU

Pasal 3

(1)Penyelenggara Satu Data Bawaslu terdiri atas:
1. a.Pengarah Data;
2. b.Walidata; dan
3. c.Produsen Data.
(2)Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan komunikasi dan koordinasi melalui Forum Satu Data Bawaslu.

Pasal 4

(1)Pengarah Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a terdiri atas Ketua dan Anggota Bawaslu.
(2)Pengarah Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Bawaslu;
2. b.mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Bawaslu; dan
3. c.mengoordinasikan penyelesaian permasalahan Satu Data Bawaslu.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Pengarah Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tenaga Ahli.

Pasal 5

(1)Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unit kerja di Sekretariat Jenderal Bawaslu yang melaksanakan fungsi di bidang data dan informasi.
(2)Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. b.menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Bawaslu yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia; dan
3. c.membantu Pembina Data dalam melakukan pembinaan terhadap Produsen Data.

Pasal 6

(1)Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf c meliputi:
1. a.unit kerja setingkat eselon II di Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk Data pada unit kerja setingkat eselon II dan Panwaslu LN; dan
2. b.unit kerja setingkat eselon II di Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk Data pada unit kerja setingkat eselon II Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
(2)Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
2. b.menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
3. c.menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata .
(3)Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Walidata.
(4)Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata setelah mendapatkan persetujuan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi melalui rapat pleno.
(5)Pejabat pimpinan tinggi pratama di Sekretariat Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibantu oleh pejabat administrator di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengoordinasikan Data yang dihasilkan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Pasal 7

(1)Forum Satu Data Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikoordinasikan oleh Walidata.
(2)Forum Satu Data Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membahas:
1. a.daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
2. b.daftar Data yang dijadikan Data Prioritas;
3. c.rencana aksi Satu Data Bawaslu;
4. d.pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata;
5. e.rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Bawaslu;
6. f.kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Bawaslu; dan
7. g.penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Bawaslu.
(3)Forum Satu Data Bawaslu berkoordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Bawaslu dapat melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.
(5)Hasil Forum Satu Data Bawaslu disampaikan oleh Anggota Bawaslu yang membidangi data dan informasi untuk diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu.
(6)Ketua Bawaslu menetapkan hasil Forum Satu Data Bawaslu yang telah diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Keputusan Ketua Bawaslu.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA BAWASLU

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Satu Data Bawaslu terdiri atas:
1. a.perencanaan Data;
2. b.pengumpulan Data
3. c.pemeriksaan Data; dan
4. d.penyebarluasan Data.
(2)Dalam penyelenggaraan Satu Data Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengajuan pembatasan akses terhadap Data tertentu.

Pasal 9

Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1)huruf a meliputi:
1. a.penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
2. b.penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
3. c.penentuan rencana aksi Satu Data Bawaslu.

Pasal 10

(1)Dalam penyelenggaraan perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Produsen Data menentukan daftar Data untuk disampaikan kepada Walidata.
(2)Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.informasi Produsen Data;
2. b.jenis Data;
3. c.jadwal pemutakhiran Data; dan
4. d.usulan pembatasan akses Data.
(3)Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi daftar Data dalam Forum Satu Data Bawaslu.

Pasal 11

(1)Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui Forum Satu Data Bawaslu.
(2)Daftar Data yang dijadikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Walidata kepada Forum Satu Data Indonesia untuk ditetapkan sebagai daftar Data Prioritas Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…