DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012

Nomor: 8
Tahun: 2012
Ditetapkan: 5 April 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan aturan sebagai dasar penggunaan logo dan pataka Pengawas Pemilu Serta pakaian dinas pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Logo dan Pataka Pengawas Pemilu serta Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ; 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);
5.Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6.Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
7.Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
8.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum; 3 Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG LOGO DAN PATAKA PENGAWAS PEMILU SERTA PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi.
3.Panitia Pengawas Pemilihan umum kabupaten/Kota selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah Pantia yang dibentuk oleh Bawaslu provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
4.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu,Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota.
5.Logo Pengawas Pemilu adalah identitas resmi dan alat pemersatu yang sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam meningkatkan etos kerja pegawai yang dapat mengaktualkan pelayanan pengawasan Pemilihan Umum.
6.Pataka adalah bendera atau panji Pengawas Pemilu sebagai identitas resmi dan alat pemersatu yang sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam meningkatkan etos kerja pegawai yang dapat mengaktualkan pelayanan pengawasan Pemilihan Umum.
7.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
8.Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di Bawaslu Republik Indonesia.
9.Pegawai Bawaslu Provinsi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah 4 Pegawai yang bekerja di Bawaslu Provinsi.
10.Pegawai Panwaslu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota.
11.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
12.Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

LOGO DAN PATAKA

Pasal 2

Penggunaan Logo dan Pataka Pengawas Pemilu dimaksudkan untuk :

a.memperkuat visi dan misi Pengawas Pemilu beserta jajarannya;
b.mempersatukan tekad, semangat, jiwa dan karsa seluruh pegawai di jajaran Pengawas Pemilu;
c.meningkatkan citra dan wibawa Pengawas Pemilu;
d.memotivasi peningkatan kinerja pegawai; dan
e.meningkatkan kepedulian dan kepercayaan masyarakat.

Pasal 3

(1)Logo Pengawas Pemilu merupakan sebuah gambar yang utuh dengan bagian yang terdiri dari :
1. a.gambar Lambang Negara Garuda Pancasila berwarna kuning emas;
2. b.garis lingkaran terluar warna kuning;
3. c.garis lingkaran dalam warna hitam;
4. d.garis lingkaran terdalam warna kuning;
5. e.gambar 2 (dua) bintang bersudut lima berwarna putih dengan posisi sejajar;
6. f.tulisan Bawaslu/Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota berwarna putih;
7. g.tulisan Republik Indonesia berwarna hitam;
8. h.warna putih dalam lingkaran terdalam warna kuning; 5
9. i.warna merah dalam lingkaran terdalam warna kuning;dan
10. j.tulisan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum.
(2)Makna Logo Pengawas Pemilu adalah sebagai berikut :
1. a.gambar Lambang Negara Garuda Pancasila berwarna kuning emas adalah lambang negara;
2. b.latar belakang warna merah dan putih dalam lingkaran terdalam adalah bendera negara;
3. c.garis lingkaran terluar warna kuning menggambarkan satu arah dengan tujuan yang sama demi tercapainya Pemilihan Umum yang demokratis;
4. d.garis lingkaran dalam warna hitam menggambarkan keluasan dalam melakukan pengawasan dan ketegasan dalam bertindak;
5. e.garis lingkaran terdalam warna kuning menggambarkan satu kesatuan dalam organisasi;
6. f.tulisan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum berwarna putih di dalam lingkaran warna hitam menggambarkan struktur kelembagaan;
7. g.gambar 2 (dua) bintang bersudut lima berwarna putih di dalam lingkaran warna hitam dengan posisi sejajar menggambarkan integritas dan imparsialitas;
8. h.tulisan Bawaslu/Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota berwarna putih di dalam lingkaran warna hitam adalah singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI/ Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
9. i.tulisan Republik Indonesia berwarna hitam.
(3)Penulisan Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h disesuaikan dengan nama daerah masing-masing.
(4)huruf dalam logo memakai huruf Arial.

Pasal 4

(1)Logo Pengawas Pemilu dapat dipergunakan pada :
1. a.seluruh perangkat media dan cetak-mencetak;
2. b.atribut pegawai;
3. c.kegiatan administrasi dan perkantoran; dan
4. d.kegiatan / aktivitas yang bersifat formal.
(2)Selain penggunaan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan / aktivitas yang berkaitan dengan program pengawasan pemilihan umum dan ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat. 6

Pasal 5

Bentuk dan warna logo Pengawas Pemilu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 6

(1)Pataka Pengawas Pemilu merupakan sebuah bendera atau panji yang berbentuk segi lima perisai berwarna jingga bergambar Logo Pengawas Pemilu.
(2)Makna Pataka Pengawas Pemilu adalah sebagai berikut:
1. a.segi lima perisai menggambarkan kekuatan dan ketahanan Pengawas Pemilu;
2. b.warna jingga menggambarkan semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu;dan
3. c.logo Pengawas Pemilu menggambarkan makna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(3)huruf dalam Pataka memakai jenis huruf Arial.

Pasal 7

(1)Pataka Pengawas Pemilu dapat dipergunakan dalam:
1. a.upacara pelantikan dan serah terima jabatan Bawaslu Provinsi;
2. b.upacara pelantikan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri; dan
3. c.upacara pelantikan dan/atau serah terima jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
(2)Pataka atau Panji Pengawas Pemilu dapat dibuat dalam bentuk replika yang dapat digunakan sebagai cinderamata.

Pasal 8

Bentuk dan Pataka Pengawas Pemilu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. 7

BAB III

PAKAIAN DINAS

Pasal 9

Pakaian Dinas di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten /Kota terdiri dari :

a.pakaian dinas harian disingkat PDH;
b.pakaian sipil harian disingkat PSH;
c.pakaian sipil resmi disingkat PSR; dan
d.pakaian sipil lengkap disingkat PSL.

Pasal 10

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan aturan sebagai dasar penggunaan logo dan pataka Pengawas Pemilu Serta pakaian dinas pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);
5.Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6.Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
7.Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
8.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum; 3 Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG LOGO DAN PATAKA PENGAWAS PEMILU SERTA PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi.
3.Panitia Pengawas Pemilihan umum kabupaten/Kota selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah Pantia yang dibentuk oleh Bawaslu provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
4.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu,Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota.
5.Logo Pengawas Pemilu adalah identitas resmi dan alat pemersatu yang sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam meningkatkan etos kerja pegawai yang dapat mengaktualkan pelayanan pengawasan Pemilihan Umum.
6.Pataka adalah bendera atau panji Pengawas Pemilu sebagai identitas resmi dan alat pemersatu yang sesuai dengan visi dan misi yang dapat menjiwai dalam meningkatkan etos kerja pegawai yang dapat mengaktualkan pelayanan pengawasan Pemilihan Umum.
7.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
8.Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di Bawaslu Republik Indonesia.
9.Pegawai Bawaslu Provinsi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah 4 Pegawai yang bekerja di Bawaslu Provinsi.
10.Pegawai Panwaslu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota.
11.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
12.Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

LOGO DAN PATAKA

Pasal 2

Penggunaan Logo dan Pataka Pengawas Pemilu dimaksudkan untuk :

a.memperkuat visi dan misi Pengawas Pemilu beserta jajarannya;
b.mempersatukan tekad, semangat, jiwa dan karsa seluruh pegawai di jajaran Pengawas Pemilu;
c.meningkatkan citra dan wibawa Pengawas Pemilu;
d.memotivasi peningkatan kinerja pegawai; dan
e.meningkatkan kepedulian dan kepercayaan masyarakat.

Pasal 3

(1)Logo Pengawas Pemilu merupakan sebuah gambar yang utuh dengan bagian yang terdiri dari :
1. a.gambar Lambang Negara Garuda Pancasila berwarna kuning emas;
2. b.garis lingkaran terluar warna kuning;
3. c.garis lingkaran dalam warna hitam;
4. d.garis lingkaran terdalam warna kuning;
5. e.gambar 2 (dua) bintang bersudut lima berwarna putih dengan posisi sejajar;
6. f.tulisan Bawaslu/Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota berwarna putih;
7. g.tulisan Republik Indonesia berwarna hitam;
8. h.warna putih dalam lingkaran terdalam warna kuning; 5
9. i.warna merah dalam lingkaran terdalam warna kuning;dan
10. j.tulisan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum.
(2)Makna Logo Pengawas Pemilu adalah sebagai berikut :
1. a.gambar Lambang Negara Garuda Pancasila berwarna kuning emas adalah lambang negara;
2. b.latar belakang warna merah dan putih dalam lingkaran terdalam adalah bendera negara;
3. c.garis lingkaran terluar warna kuning menggambarkan satu arah dengan tujuan yang sama demi tercapainya Pemilihan Umum yang demokratis;
4. d.garis lingkaran dalam warna hitam menggambarkan keluasan dalam melakukan pengawasan dan ketegasan dalam bertindak;
5. e.garis lingkaran terdalam warna kuning menggambarkan satu kesatuan dalam organisasi;
6. f.tulisan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum berwarna putih di dalam lingkaran warna hitam menggambarkan struktur kelembagaan;
7. g.gambar 2 (dua) bintang bersudut lima berwarna putih di dalam lingkaran warna hitam dengan posisi sejajar menggambarkan integritas dan imparsialitas;
8. h.tulisan Bawaslu/Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota berwarna putih di dalam lingkaran warna hitam adalah singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI/ Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
9. i.tulisan Republik Indonesia berwarna hitam.
(3)Penulisan Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h disesuaikan dengan nama daerah masing-masing.
(4)huruf dalam logo memakai huruf Arial.

Pasal 4

(1)Logo Pengawas Pemilu dapat dipergunakan pada :
1. a.seluruh perangkat media dan cetak-mencetak;
2. b.atribut pegawai;
3. c.kegiatan administrasi dan perkantoran; dan
4. d.kegiatan / aktivitas yang bersifat formal.
(2)Selain penggunaan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan / aktivitas yang berkaitan dengan program pengawasan pemilihan umum dan ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat. 6

Pasal 5

Bentuk dan warna logo Pengawas Pemilu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 6

(1)Pataka Pengawas Pemilu merupakan sebuah bendera atau panji yang berbentuk segi lima perisai berwarna jingga bergambar Logo Pengawas Pemilu.
(2)Makna Pataka Pengawas Pemilu adalah sebagai berikut:
1. a.segi lima perisai menggambarkan kekuatan dan ketahanan Pengawas Pemilu;
2. b.warna jingga menggambarkan semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu;dan
3. c.logo Pengawas Pemilu menggambarkan makna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(3)huruf dalam Pataka memakai jenis huruf Arial.

Pasal 7

(1)Pataka Pengawas Pemilu dapat dipergunakan dalam:
1. a.upacara pelantikan dan serah terima jabatan Bawaslu Provinsi;
2. b.upacara pelantikan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri; dan
3. c.upacara pelantikan dan/atau serah terima jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
(2)Pataka atau Panji Pengawas Pemilu dapat dibuat dalam bentuk replika yang dapat digunakan sebagai cinderamata.

Pasal 8

Bentuk dan Pataka Pengawas Pemilu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. 7

BAB III

PAKAIAN DINAS

Pasal 9

Pakaian Dinas di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten /Kota terdiri dari :

a.pakaian dinas harian disingkat PDH;
b.pakaian sipil harian disingkat PSH;
c.pakaian sipil resmi disingkat PSR; dan
d.pakaian sipil lengkap disingkat PSL.

Pasal 10

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.