DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah provinsi.
3.Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP AP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas, pokok dan fungsi.
4.Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP AP dalam pekerjaannya.
5.Unit Kerja adalah satuan kerja pada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi.

Pasal 2

(1)Setiap Unit Kerja wajib mempunyai SOP AP sesuai dengan tugas, fungsi, dan kegiatan masing-masing.
(2)Dalam menyusun SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Unit Kerja harus memenuhi prinsip:
1. a.efisiensi dan efektivitas;
2. b.berorientasi pada pengguna;
3. c.kejelasan dan kemudahan;
4. d.keselarasan;
5. e.keterukuran;
6. f.dinamis;
7. g.kepatuhan hukum; dan
8. h.kepastian hukum.

BAB II

TAHAPAN PENYUSUNAN SOP AP

Pasal 3

Penyusunan SOP AP dilakukan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.penilaian kebutuhan;
c.pengembangan;
d.penerapan; dan
e.monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

(1)Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi prosedur pada masing-masing Unit Kerja.
(2)Identifikasi prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh pejabat pengawas.

Pasal 5

(1)Penilaian kebutuhan SOP AP Unit Kerja dirumuskan dengan mengacu pada tugas, fungsi, dan kegiatan masing-masing Unit Kerja.
(2)Penilaian kebutuhan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada masing-masing Unit Kerja dan disusun menurut tingkatan Unit Kerja.
(3)Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan SOP AP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.kegiatannya dilaksanakan secara rutin atau berulang-ulang;
2. b.menghasilkan output tertentu; dan
3. c.kegiatannya melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang atau pihak.

Pasal 6

(1)Dalam melakukan Penilaian Kebutuhan SOP AP setiap Unit Kerja harus melakukan inventarisasi terhadap ruang lingkup, jenis, dan jumlah SOP AP yang dibutuhkan.
(2)Inventarisasi terhadap ruang lingkup SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tugas yang berkaitan dengan prosedur operasional yang distandarkan.
(3)Inventarisasi jenis SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tipe dan format SOP AP yang akan diterapkan.
(4)Inventarisasi jumlah SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jumlah SOP AP yang akan dibuat sesuai dengan prioritas dan peta proses pekerjaan Unit Kerja.

Pasal 7

Pengembangan SOP AP dilakukan dengan tahapan:

a.pengumpulan informasi dan identifikasi kebutuhan SOP AP;
b.analisis dan pemilihan kebutuhan SOP AP;
c.penulisan SOP AP;
d.pengujian dan reviu SOP AP; dan
e.penetapan SOP AP.

Pasal 8

Pengumpulan informasi dan identifikasi kebutuhan SOP AP digunakan untuk menentukan teknik pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan SOP AP.

Pasal 9

(1)Hasil Penilaian Kebutuhan SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan bahan analisis kebutuhan SOP AP.
(2)Hasil analisis kebutuhan SOP AP dibuat dalam format nama dan kode nomor SOP AP yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.
(3)Format nama dan kode nomor SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1)Penulisan SOP AP disusun berdasarkan nama dan kode nomor SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
(2)Penulisan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. a.berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.ditulis dengan jelas, rinci, dan benar;
3. c.memperhatikan SOP AP lainnya; dan
4. d.dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

(1)SOP AP ditulis dalam bentuk tabel, tertulis, dan/atau diagram alir serta dapat menggunakan bentuk grafik.
(2)Format SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah provinsi.
3.Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP AP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas, pokok dan fungsi.
4.Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP AP dalam pekerjaannya.
5.Unit Kerja adalah satuan kerja pada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi.

Pasal 2

(1)Setiap Unit Kerja wajib mempunyai SOP AP sesuai dengan tugas, fungsi, dan kegiatan masing-masing.
(2)Dalam menyusun SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Unit Kerja harus memenuhi prinsip:
1. a.efisiensi dan efektivitas;
2. b.berorientasi pada pengguna;
3. c.kejelasan dan kemudahan;
4. d.keselarasan;
5. e.keterukuran;
6. f.dinamis;
7. g.kepatuhan hukum; dan
8. h.kepastian hukum.

BAB II

TAHAPAN PENYUSUNAN SOP AP

Pasal 3

Penyusunan SOP AP dilakukan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.penilaian kebutuhan;
c.pengembangan;
d.penerapan; dan
e.monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

(1)Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi prosedur pada masing-masing Unit Kerja.
(2)Identifikasi prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh pejabat pengawas.

Pasal 5

(1)Penilaian kebutuhan SOP AP Unit Kerja dirumuskan dengan mengacu pada tugas, fungsi, dan kegiatan masing-masing Unit Kerja.
(2)Penilaian kebutuhan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada masing-masing Unit Kerja dan disusun menurut tingkatan Unit Kerja.
(3)Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan SOP AP harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.kegiatannya dilaksanakan secara rutin atau berulang-ulang;
2. b.menghasilkan output tertentu; dan
3. c.kegiatannya melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang atau pihak.

Pasal 6

(1)Dalam melakukan Penilaian Kebutuhan SOP AP setiap Unit Kerja harus melakukan inventarisasi terhadap ruang lingkup, jenis, dan jumlah SOP AP yang dibutuhkan.
(2)Inventarisasi terhadap ruang lingkup SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tugas yang berkaitan dengan prosedur operasional yang distandarkan.
(3)Inventarisasi jenis SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tipe dan format SOP AP yang akan diterapkan.
(4)Inventarisasi jumlah SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jumlah SOP AP yang akan dibuat sesuai dengan prioritas dan peta proses pekerjaan Unit Kerja.

Pasal 7

Pengembangan SOP AP dilakukan dengan tahapan:

a.pengumpulan informasi dan identifikasi kebutuhan SOP AP;
b.analisis dan pemilihan kebutuhan SOP AP;
c.penulisan SOP AP;
d.pengujian dan reviu SOP AP; dan
e.penetapan SOP AP.

Pasal 8

Pengumpulan informasi dan identifikasi kebutuhan SOP AP digunakan untuk menentukan teknik pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan SOP AP.

Pasal 9

(1)Hasil Penilaian Kebutuhan SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan bahan analisis kebutuhan SOP AP.
(2)Hasil analisis kebutuhan SOP AP dibuat dalam format nama dan kode nomor SOP AP yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.
(3)Format nama dan kode nomor SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1)Penulisan SOP AP disusun berdasarkan nama dan kode nomor SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
(2)Penulisan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. a.berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.ditulis dengan jelas, rinci, dan benar;
3. c.memperhatikan SOP AP lainnya; dan
4. d.dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

(1)SOP AP ditulis dalam bentuk tabel, tertulis, dan/atau diagram alir serta dapat menggunakan bentuk grafik.
(2)Format SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TAHAPAN PENYUSUNAN SOP AP

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TAHAPAN PENYUSUNAN SOP AP

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022