DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012

Nomor: 9
Tahun: 2012
Ditetapkan: 5 April 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memastikan terlayaninya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya melalui penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tepat waktu dengan tersedianya seluruh perlengkapan pemungutan suara, maka perlu adanya pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu sesuai ketentuan Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang akan berlangsung sebelum terbentuknya Bawaslu berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pembentukan pengawas untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diundangkan;
e.bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tahun 2009 Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 3 Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2008;
6.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008;
7.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;
9.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagai mana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2010;
10.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 4 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 15 dihapus, dan angka 18 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemilu Kada Provinsi adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4.Pemilu Kada Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 5
6.Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
7.Dihapus.
8.Dihapus.
9.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
12.Panwaslu Kecamatan adalah Panitia Pengawas yang dibentuk oleh Panwaslu Kada kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah kecamatan atau nama lain.
13.Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas yang dibentuk oleh Panwaslu Kada Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di desa atau nama lain/kelurahan.
14.Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kada Kabupaten/Kota, Panwaslu Kada Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
15.Dihapus
16.Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.
17.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
18.Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
2.Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh: 6

a.Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kada Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu Kada Provinsi; dan
b.Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.
1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, Pengawas Pemilu memastikan hal- hal sebagai berikut:

a.pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan disesuaikan dengan jadwal tahapan;
b.desain, kualitas, teknik pelipatan surat suara yang dicetak tidak menguntungkan atau merugikan salah satu atau lebih pasangan calon;
c.desain dan teknik pelipatan surat suara dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya coblos tembus;
d.pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berupa kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci dilakukan tepat waktu sehingga dapat diterima oleh KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara; dan
e.pengadaan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan alat pencoblosan surat suara, template penyandang cacat, segel pemilu, formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK-KPU beserta lampirannya), dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.
1. 4.Ketentuan Pasal 11 huruf e dan f diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pengawasan terhadap proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara difokuskan pada kemungkinan:

a.terjadinya kesalahan dalam pembuatan desain, film separasi, dan plat cetak surat suara sehingga menguntungkan atau merugikan salah satu atau lebih pasangan calon;
b.terjadinya kesalahan dalam proses pencetakan sehingga surat suara menguntungkan atau merugikan salah satu atau lebih pasangan calon; 7
c.jumlah surat suara yang dicetak tidak sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan 2,5 % (dua setengah per seratus) dari jumlah pemilih tersebut;
d.surat suara keluar dari percetakan tanpa sepengetahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
e.spesifikasi dan jumlah kotak suara tidak sesuai dengan kebutuhan;
f.spesifikasi dan jumlah bilik suara tidak sesuai dengan kebutuhan;
g.terjadinya kesalahan pelipatan surat suara;
h.adanya TPS yang tidak memungkinkan pemilih memberikan suara secara langsung, bebas, dan rahasia;
i.adanya TPS yang didirikan di lokasi yang sulit dijangkau oleh pemilih, termasuk oleh pemilih penyandang cacat; dan
j.tidak tersedianya kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara lainnya sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
1. 5.Ketentuan Pasal 12 huruf a dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pengawasan terhadap proses pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara difokuskan pada kemungkinan:

a.dihapus;
b.pengalokasian surat suara tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang akan memberikan suara di masing-masing TPS;
c.pengalokasian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS; dan
d.tidak tersedianya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di KPPS 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
1. 6.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pengawas Pemilu Kada wajib membuat laporan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kada.
(2)Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi temuan dugaan pelanggaran atau bukan pelanggaran dilakukan dengan menggunakan formulir Model C KWK-3 Lampiran Peraturan Bawaslu No 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
(3)Dalam hal laporan hasil pengawasan berupa temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bagian penanganan pelanggaran disertai bukti awal. 8
(4)Penerusan temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat
(2)dilakukan dengan menggunakan formulir Model C KWK-3 Lampiran Peraturan Bawaslu No 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7.Diantara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16a yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 16a

(1)Dalam hal terjadi pelanggaran peraturan oleh perusahaan pengadaan maka Pengawas Pemilu dapat berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga yang berwenang.
(2)Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara maka Pengawas Pemilu dapat berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ditingkat pusat atau perwakilannya di tingkat daerah.

8.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pengawas Pemilu Kada wajib membuat laporan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kada pada jajaran Pengawas Pemilu diatasnya.
(2)Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi temuan dugaan pelanggaran atau bukan pelanggaran.
(3)Pengawas Pemilu Kada wajib mengkaji temuan dugaan pelanggaran yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
(4)Laporan hasil pengawasan yang berisi temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bagian penanganan pelanggaran untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

9.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kada, Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan Pemilu Kada.
(2)Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.
(3)Mekanisme kerjasama untuk pengawasan sebagaimana dimaksud ayat
(1)dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 9 Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2012 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA, ttd BAMBANG EKA CAHYA WIDODO,S.IP.,M.SI. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 5 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 392 10 LAMPIRAN I PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH CHECKLIST PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KADA Provinsi : Jumlah Pemilih (DPT) : Jumlah TPS : Checklist Pengadaan di Tingkat Provinsi untuk Pemilu Kada Provinsi Nama Pengawas : Tanggal : Jam : A. PERSIAPAN PENGADAAN NO PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGA NYa Tida k

1.a. Apakah KPU Provinsi sudah membuat jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara? Pasal 28 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

b.Apakah KPU Provinsi sudah menetapkan jadwal pengadaan dan pendistribusi an perlengkapan pemungut an suara? Pasal 28 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
c.Apakah jadwal pengadaan dan pendistribusian per lengkapan pemungutan suara yang ditetapkan Pasal 28 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya 11 NO PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGA NYa Tida k KPU Provinsi sudah sesuai dengan jadwal tahapan? PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. 2.Apakah spesifikasi masing-masing perlengkapan pemungutan suara sama dengan kebutuhan yang telah ditetapkan? Pasal 7 ayat (2) PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
2. 3.Kalau sudah, apakah jadwal tersebut sudah memungkin kan surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitung an suara dapat diterima oleh KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara? Pasal 12 ayat (5) a PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010
3. 4.Perlengkapan lain diterima oleh KPPS paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara (bilik suara 2 buah, daftar pasangan calon, dan salinan DPT) ? Pasal 12 ayat (5) b PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010 SURAT SUARA
4. 1.Apakah KPU Provinsi sudah menetapkan desain surat suara? Pasal 8 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
5. 2.Apakah desain tersebut sudah memuat nomor, foto, dan nama semua pasangan calon? Pasal 6 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
6. 3.Apakah nomor, foto, dan nama semua pasangan calon dalam desain surat suara tersebut sudah benar? Pasal 6 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
7. 4.Apakah ada keberatan dari pasangan calon terhadap desain surat suara Pasal 8 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahan nya PerKPU Nomor 17 12 NO PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGA NYa Tida k tersebut? Tahun 2010
8. 5.Apakah KPU Provinsi sudah menetapkan jumlah surat suara yang akan dicetak? Pasal 8 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 * Apabila hasil checklist mengindikasikan terjadinya pelanggaran, maka kolom keterangan diisi langkah-langkah atau tindakan Pengawas Pemilu terhadap pelanggaran tersebut. No. PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak
9. 6.Apakah jumlah surat suara yang akan dicetak tersebut sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 2,5 % dari pemilih tersebut? Pasal 9 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
10. 7.a. Apakah KPU Provinsi telah menetapkan perusahaan yang akan mencetak surat suara tersebut? Pasal 8 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
b.Apakah kapasitas cetak perusahaan tersebut dapat menjamin tersedia nya surat suara secara tepat waktu dan tepat kualitas? Pasal 8 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. 8.a. Apakah KPU Provinsi bersama dengan pihak percetakan sudah membuat sistem peng amanan dalam proses pencetakan surat suara? Pasal 7 PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
b.Apakah surat suara yang dicetak menggunakan jenis kertas yang Pasal 7 PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 13 No. PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak berpengaman (security paper)?
c.Apakah surat suara yang dicetak menggunakan jenis kertas yang tidak berpengaman (non security paper)? Pasal 7 PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
d.Jika tidak menggunakan kertas berpengaman, apakah diberikan tanda khusus pada surat suara? Pasal 7 PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. 10.Apakah desain pelipatan dapat mengakibatkan salah coblos yang meng untungkan atau merugikan pasangan calon tertentu atau mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak sah? Pasal 7 ayat (4) dan (5) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 TINTA
2. 1.Apakah KPU Provinsi sudah merencanakan pengadaan tinta Pemilu? Pasal 11 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
3. 2.Kalau sudah,
a.apakah jumlahnya sesuai kebutuhan, yakni 2 (dua) botol tiap TPS di wilayah provinsi ber sangkutan? Pasal 13 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
b.apakah tinta tersebut mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan? Pasal 12 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 SEGEL 14 No. PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak
1. 1.Apakah KPU Provinsi sudah merencanakan pengadaan segel Pemilu (Sebutkan tanggalnya)? Pasal 14 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
2. 2.Kalau sudah,
a.apakah jumlahnya sesuai kebutuhan? Pasal 14 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
b.apakah spesifikasi segel dibuat sesuai ketentuan? Pasal 15 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 KOTAK SUARA
1. 1.Apakah KPU Provinsi telah menginventarisasi kotak suara yang masih tersedia (Sebutkan kapan dilakukannya)? Pasal 16 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
2. 2.Kalau sudah, apakah jumlah kotak suara tersebut cukup untuk kebutuhan, yakni 1 (satu) kotak tiap TPS, di wilayah provinsi ? Pasal 16 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
3. 3.Kalau jawaban nomor 2 adalah “tidak”:
a.Apakah KPU Provinsi sudah menetapkan berapa jumlah kekurang an yang harus diadakan (Sebutkan kapan ditetapkan) ? Pasal 16 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 b.nnApakah spesifikasi kotak suara yang akan diadakan itu sesuai dengan yang ditetapkan ? Pasal 16 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 No. PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak 17 Tahun 2010
c.Apakah jumlah kotak suara yang akan diadakan itu sudah memenuhi kebutuhan? Pasal 16 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 BILIK SUARA
1. 1.Apakah KPU Provinsi telah menginventarisasi bilik suara yang masih tersedia (Sebutkan tanggalnya) ? Pasal 18 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
2. 2.Kalau sudah, apakah jumlah bilik suara tersebut cukup untuk kebutuhan, yakni 2 (dua) bilik tiap TPS, di wilayah provinsi bersangkutan? Pasal 19 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubah annya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
3. 3.Kalau jawaban nomor 2 “tidak” :
a.Apakah KPU Provinsi sudah menetapkan berapa jumlah kekurangan yang harus diadakan? Pasal 18 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
b.Apakah spesifikasi bilik suara yang akan diadakan itu sesuai dengan yang ditetapkan? Pasal 18 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
c.Apakah jumlah yang akan diadakan itu sesuai kebutuhan? Pasal 18 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 16 B. Pengadaan No PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak SURAT SUARA
1. 1.Apakah mekanisme pengamanan surat suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi diterapkan selama proses pencetakan surat suara sampai penyerahannya kepada KPU Provinsi? Pasal 8 ayat

(1)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

2.Apakah kualitas surat suara yang dicetak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan?

Pasal 7

PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubah annya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

3.Apakah jumlah surat suara yang diserahkan kepada KPU Provinsi sama dengan jumlah pemilih ditambah 2,5 % dari jumlah pemilih tersebut? Pasal 9 ayat

(1)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

4.Apakah ada petugas dari KPU provinsi yang mengawasi di tempat percetakan surat suara? Pasal 8 ayat

(4)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

5.Apakah ada aparat keamanan yang bertugas mengamankan surat suara selama proses pencetakan? Pasal 8 ayat

(2)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 17 No PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak 2010

6.a. Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai dicetak? Pasal 8 ayat

(3)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. b.Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai diverifikasi? Pasal 8 ayat
(3)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. c.Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai dikirim Pasal 8 ayat
(3)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

7.a. Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan secara periodik membuat berita acara tentang surat suara yang sudah dikirim? Pasal 8 ayat

(3)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. b.Apakah pelipatan surat suara dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi sehingga Pasal 8 ayat
(3)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan 18 No PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak dapat mencegah terjadinya salah coblos yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu atau mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak sah. perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

8.a. Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah dicetak masih tersimpan di percetakan? Pasal 8 ayat

(3)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. b.Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah diverifikasi masih tersimpan di percetakan? Pasal 8 ayat
(3)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. c.Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang dikirim masih tersimpan di percetakan? Pasal 8 ayat
(3)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

9.Apakah ada kemungkinan surat suara yang dicetak tercampur dengan barang cetakan lain di tempat percetakan tersebut? Pasal 8 ayat

(5)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya 19 No PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 10 . Apakah ada surat suara yang keluar dari percetakan tanpa persetujuan KPU Provinsi? Pasal 8 ayat
(5)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 11 .
1. a.Apakah KPU Provinsi mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak surat suara? Pasal 8 ayat
(5)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. b.Apakah surat suara sudah diterima dengan baik dari perusahaan percetakan surat suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah spesifikasinya? Pasal 8 ayat
(5)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 TINTA

1.Apakah tinta sudah tersedia? Pasal 13 ayat

(1)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

2.Kalau sudah: Pasal 13 ayat 20 No PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak

a.Apakah tinta tersebut dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml?

(2)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. b.Apakah tinta tersebut tahan tumpah (leakproof)? Pasal 13 ayat
(2)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. c.Apakah tinta mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan? Pasal 12 ayat
(1)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. d.Apakah tersedia sebanyak 2 (dua) botol tiap TPS? Pasal 13 ayat
(1)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 SEGEL

1.Apakah segel sudah tersedia?

Pasal 15

PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya 21 No PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

2.Kalau sudah:

a.Apakah jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan KPU Provinsi?

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memastikan terlayaninya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya melalui penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tepat waktu dengan tersedianya seluruh perlengkapan pemungutan suara, maka perlu adanya pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu sesuai ketentuan Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang akan berlangsung sebelum terbentuknya Bawaslu berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pembentukan pengawas untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diundangkan;
e.bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tahun 2009 Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 3 Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2008;
6.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008;
7.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;
9.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagai mana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2010;
10.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 4 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 15 dihapus, dan angka 18 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemilu Kada Provinsi adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4.Pemilu Kada Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 5
6.Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
7.Dihapus.
8.Dihapus.
9.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10.Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
12.Panwaslu Kecamatan adalah Panitia Pengawas yang dibentuk oleh Panwaslu Kada kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah kecamatan atau nama lain.
13.Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas yang dibentuk oleh Panwaslu Kada Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di desa atau nama lain/kelurahan.
14.Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kada Kabupaten/Kota, Panwaslu Kada Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
15.Dihapus
16.Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.
17.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
18.Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
2.Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh: 6

a.Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kada Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu Kada Provinsi; dan
b.Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.
1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, Pengawas Pemilu memastikan hal- hal sebagai berikut:

a.pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan disesuaikan dengan jadwal tahapan;
b.desain, kualitas, teknik pelipatan surat suara yang dicetak tidak menguntungkan atau merugikan salah satu atau lebih pasangan calon;
c.desain dan teknik pelipatan surat suara dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya coblos tembus;
d.pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berupa kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci dilakukan tepat waktu sehingga dapat diterima oleh KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara; dan
e.pengadaan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan alat pencoblosan surat suara, template penyandang cacat, segel pemilu, formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK-KPU beserta lampirannya), dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.
1. 4.Ketentuan Pasal 11 huruf e dan f diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pengawasan terhadap proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara difokuskan pada kemungkinan:

a.terjadinya kesalahan dalam pembuatan desain, film separasi, dan plat cetak surat suara sehingga menguntungkan atau merugikan salah satu atau lebih pasangan calon;
b.terjadinya kesalahan dalam proses pencetakan sehingga surat suara menguntungkan atau merugikan salah satu atau lebih pasangan calon; 7
c.jumlah surat suara yang dicetak tidak sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan 2,5 % (dua setengah per seratus) dari jumlah pemilih tersebut;
d.surat suara keluar dari percetakan tanpa sepengetahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
e.spesifikasi dan jumlah kotak suara tidak sesuai dengan kebutuhan;
f.spesifikasi dan jumlah bilik suara tidak sesuai dengan kebutuhan;
g.terjadinya kesalahan pelipatan surat suara;
h.adanya TPS yang tidak memungkinkan pemilih memberikan suara secara langsung, bebas, dan rahasia;
i.adanya TPS yang didirikan di lokasi yang sulit dijangkau oleh pemilih, termasuk oleh pemilih penyandang cacat; dan
j.tidak tersedianya kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara lainnya sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
1. 5.Ketentuan Pasal 12 huruf a dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pengawasan terhadap proses pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara difokuskan pada kemungkinan:

a.dihapus;
b.pengalokasian surat suara tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang akan memberikan suara di masing-masing TPS;
c.pengalokasian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS; dan
d.tidak tersedianya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di KPPS 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
1. 6.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pengawas Pemilu Kada wajib membuat laporan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kada.
(2)Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi temuan dugaan pelanggaran atau bukan pelanggaran dilakukan dengan menggunakan formulir Model C KWK-3 Lampiran Peraturan Bawaslu No 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
(3)Dalam hal laporan hasil pengawasan berupa temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bagian penanganan pelanggaran disertai bukti awal. 8
(4)Penerusan temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat
(2)dilakukan dengan menggunakan formulir Model C KWK-3 Lampiran Peraturan Bawaslu No 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7.Diantara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16a yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 16a

(1)Dalam hal terjadi pelanggaran peraturan oleh perusahaan pengadaan maka Pengawas Pemilu dapat berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga yang berwenang.
(2)Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara maka Pengawas Pemilu dapat berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ditingkat pusat atau perwakilannya di tingkat daerah.

8.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pengawas Pemilu Kada wajib membuat laporan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kada pada jajaran Pengawas Pemilu diatasnya.
(2)Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi temuan dugaan pelanggaran atau bukan pelanggaran.
(3)Pengawas Pemilu Kada wajib mengkaji temuan dugaan pelanggaran yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
(4)Laporan hasil pengawasan yang berisi temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bagian penanganan pelanggaran untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

9.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kada, Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan Pemilu Kada.
(2)Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.
(3)Mekanisme kerjasama untuk pengawasan sebagaimana dimaksud ayat
(1)dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 9 Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2012 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA, ttd BAMBANG EKA CAHYA WIDODO,S.IP.,M.SI. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 5 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 392 10 LAMPIRAN I PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH CHECKLIST PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KADA Provinsi : Jumlah Pemilih (DPT) : Jumlah TPS : Checklist Pengadaan di Tingkat Provinsi untuk Pemilu Kada Provinsi Nama Pengawas : Tanggal : Jam : A. PERSIAPAN PENGADAAN NO PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGA NYa Tida k

1.a. Apakah KPU Provinsi sudah membuat jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara? Pasal 28 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

b.Apakah KPU Provinsi sudah menetapkan jadwal pengadaan dan pendistribusi an perlengkapan pemungut an suara? Pasal 28 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
c.Apakah jadwal pengadaan dan pendistribusian per lengkapan pemungutan suara yang ditetapkan Pasal 28 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya 11 NO PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGA NYa Tida k KPU Provinsi sudah sesuai dengan jadwal tahapan? PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. 2.Apakah spesifikasi masing-masing perlengkapan pemungutan suara sama dengan kebutuhan yang telah ditetapkan? Pasal 7 ayat (2) PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
2. 3.Kalau sudah, apakah jadwal tersebut sudah memungkin kan surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitung an suara dapat diterima oleh KPPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara? Pasal 12 ayat (5) a PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010
3. 4.Perlengkapan lain diterima oleh KPPS paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara (bilik suara 2 buah, daftar pasangan calon, dan salinan DPT) ? Pasal 12 ayat (5) b PerKPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 Tahun 2010 SURAT SUARA
4. 1.Apakah KPU Provinsi sudah menetapkan desain surat suara? Pasal 8 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
5. 2.Apakah desain tersebut sudah memuat nomor, foto, dan nama semua pasangan calon? Pasal 6 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
6. 3.Apakah nomor, foto, dan nama semua pasangan calon dalam desain surat suara tersebut sudah benar? Pasal 6 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
7. 4.Apakah ada keberatan dari pasangan calon terhadap desain surat suara Pasal 8 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahan nya PerKPU Nomor 17 12 NO PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGA NYa Tida k tersebut? Tahun 2010
8. 5.Apakah KPU Provinsi sudah menetapkan jumlah surat suara yang akan dicetak? Pasal 8 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 * Apabila hasil checklist mengindikasikan terjadinya pelanggaran, maka kolom keterangan diisi langkah-langkah atau tindakan Pengawas Pemilu terhadap pelanggaran tersebut. No. PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak
9. 6.Apakah jumlah surat suara yang akan dicetak tersebut sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 2,5 % dari pemilih tersebut? Pasal 9 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
10. 7.a. Apakah KPU Provinsi telah menetapkan perusahaan yang akan mencetak surat suara tersebut? Pasal 8 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
b.Apakah kapasitas cetak perusahaan tersebut dapat menjamin tersedia nya surat suara secara tepat waktu dan tepat kualitas? Pasal 8 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. 8.a. Apakah KPU Provinsi bersama dengan pihak percetakan sudah membuat sistem peng amanan dalam proses pencetakan surat suara? Pasal 7 PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
b.Apakah surat suara yang dicetak menggunakan jenis kertas yang Pasal 7 PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 13 No. PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak berpengaman (security paper)?
c.Apakah surat suara yang dicetak menggunakan jenis kertas yang tidak berpengaman (non security paper)? Pasal 7 PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
d.Jika tidak menggunakan kertas berpengaman, apakah diberikan tanda khusus pada surat suara? Pasal 7 PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. 10.Apakah desain pelipatan dapat mengakibatkan salah coblos yang meng untungkan atau merugikan pasangan calon tertentu atau mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak sah? Pasal 7 ayat (4) dan (5) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 TINTA
2. 1.Apakah KPU Provinsi sudah merencanakan pengadaan tinta Pemilu? Pasal 11 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
3. 2.Kalau sudah,
a.apakah jumlahnya sesuai kebutuhan, yakni 2 (dua) botol tiap TPS di wilayah provinsi ber sangkutan? Pasal 13 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
b.apakah tinta tersebut mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan? Pasal 12 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 SEGEL 14 No. PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak
1. 1.Apakah KPU Provinsi sudah merencanakan pengadaan segel Pemilu (Sebutkan tanggalnya)? Pasal 14 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
2. 2.Kalau sudah,
a.apakah jumlahnya sesuai kebutuhan? Pasal 14 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
b.apakah spesifikasi segel dibuat sesuai ketentuan? Pasal 15 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 KOTAK SUARA
1. 1.Apakah KPU Provinsi telah menginventarisasi kotak suara yang masih tersedia (Sebutkan kapan dilakukannya)? Pasal 16 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
2. 2.Kalau sudah, apakah jumlah kotak suara tersebut cukup untuk kebutuhan, yakni 1 (satu) kotak tiap TPS, di wilayah provinsi ? Pasal 16 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
3. 3.Kalau jawaban nomor 2 adalah “tidak”:
a.Apakah KPU Provinsi sudah menetapkan berapa jumlah kekurang an yang harus diadakan (Sebutkan kapan ditetapkan) ? Pasal 16 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 b.nnApakah spesifikasi kotak suara yang akan diadakan itu sesuai dengan yang ditetapkan ? Pasal 16 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 15 No. PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak 17 Tahun 2010
c.Apakah jumlah kotak suara yang akan diadakan itu sudah memenuhi kebutuhan? Pasal 16 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 BILIK SUARA
1. 1.Apakah KPU Provinsi telah menginventarisasi bilik suara yang masih tersedia (Sebutkan tanggalnya) ? Pasal 18 ayat (1) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
2. 2.Kalau sudah, apakah jumlah bilik suara tersebut cukup untuk kebutuhan, yakni 2 (dua) bilik tiap TPS, di wilayah provinsi bersangkutan? Pasal 19 PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubah annya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
3. 3.Kalau jawaban nomor 2 “tidak” :
a.Apakah KPU Provinsi sudah menetapkan berapa jumlah kekurangan yang harus diadakan? Pasal 18 ayat (2) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
b.Apakah spesifikasi bilik suara yang akan diadakan itu sesuai dengan yang ditetapkan? Pasal 18 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
c.Apakah jumlah yang akan diadakan itu sesuai kebutuhan? Pasal 18 ayat (3) PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 16 B. Pengadaan No PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak SURAT SUARA
1. 1.Apakah mekanisme pengamanan surat suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi diterapkan selama proses pencetakan surat suara sampai penyerahannya kepada KPU Provinsi? Pasal 8 ayat

(1)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

2.Apakah kualitas surat suara yang dicetak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan?

Pasal 7

PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubah annya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

3.Apakah jumlah surat suara yang diserahkan kepada KPU Provinsi sama dengan jumlah pemilih ditambah 2,5 % dari jumlah pemilih tersebut? Pasal 9 ayat

(1)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

4.Apakah ada petugas dari KPU provinsi yang mengawasi di tempat percetakan surat suara? Pasal 8 ayat

(4)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

5.Apakah ada aparat keamanan yang bertugas mengamankan surat suara selama proses pencetakan? Pasal 8 ayat

(2)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 17 No PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak 2010

6.a. Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai dicetak? Pasal 8 ayat

(3)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. b.Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai diverifikasi? Pasal 8 ayat
(3)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. c.Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai dikirim Pasal 8 ayat
(3)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

7.a. Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan secara periodik membuat berita acara tentang surat suara yang sudah dikirim? Pasal 8 ayat

(3)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. b.Apakah pelipatan surat suara dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi sehingga Pasal 8 ayat
(3)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan 18 No PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak dapat mencegah terjadinya salah coblos yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu atau mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak sah. perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

8.a. Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah dicetak masih tersimpan di percetakan? Pasal 8 ayat

(3)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. b.Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah diverifikasi masih tersimpan di percetakan? Pasal 8 ayat
(3)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. c.Apakah KPU Provinsi dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang dikirim masih tersimpan di percetakan? Pasal 8 ayat
(3)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

9.Apakah ada kemungkinan surat suara yang dicetak tercampur dengan barang cetakan lain di tempat percetakan tersebut? Pasal 8 ayat

(5)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya 19 No PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 10 . Apakah ada surat suara yang keluar dari percetakan tanpa persetujuan KPU Provinsi? Pasal 8 ayat
(5)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 11 .
1. a.Apakah KPU Provinsi mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak surat suara? Pasal 8 ayat
(5)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. b.Apakah surat suara sudah diterima dengan baik dari perusahaan percetakan surat suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah spesifikasinya? Pasal 8 ayat
(5)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 TINTA

1.Apakah tinta sudah tersedia? Pasal 13 ayat

(1)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

2.Kalau sudah: Pasal 13 ayat 20 No PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak

a.Apakah tinta tersebut dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml?

(2)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. b.Apakah tinta tersebut tahan tumpah (leakproof)? Pasal 13 ayat
(2)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. c.Apakah tinta mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan? Pasal 12 ayat
(1)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010
1. d.Apakah tersedia sebanyak 2 (dua) botol tiap TPS? Pasal 13 ayat
(1)PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya PerKPU Nomor 17 Tahun 2010 SEGEL

1.Apakah segel sudah tersedia?

Pasal 15

PerKPU Nomor 66 Tahun 2009 dan perubahannya 21 No PERTANYAAN JAWABAN RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KETERANGAN Ya Tidak PerKPU Nomor 17 Tahun 2010

2.Kalau sudah:

a.Apakah jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan KPU Provinsi?

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 7

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 7

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tahun 2009