DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
3.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA NASKAH DINAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN.

Pasal 1

Tata Naskah Dinas ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan administrasi umum yang meliputi naskah dinas bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Pasal 2

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

1.Tata naskah dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang serta kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
2.Tata naskah dinas dalam rangka pemberian dukungan administratif dan teknis operasional oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Pasal 3

Tata Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh:

a.Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
c.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
d.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
e.Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
f.Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
g.Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
h.Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, kecuali Tata Naskah Dinas yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Pasal 4

(1)Tata naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.jenis dan format naskah dinas;
3. c.penyusunan naskah dinas;
4. d.pengurusan naskah dinas korespondensi;
5. e.penggunaan logo dan cap dinas;
6. f.perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas; dan
7. g.penutup.
(2)Tata naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

Pasal 5

Jenis naskah dinas yang dapat digunakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku:

a.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
b.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemlihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2015 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Ttd. MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 991

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
3.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA NASKAH DINAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN.

Pasal 1

Pasal 2

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

1.Tata naskah dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang serta kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
2.Tata naskah dinas dalam rangka pemberian dukungan administratif dan teknis operasional oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Pasal 3

Tata Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh:

a.Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
c.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
d.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
e.Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
f.Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
g.Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
h.Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, kecuali Tata Naskah Dinas yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Pasal 4

(1)Tata naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.jenis dan format naskah dinas;
3. c.penyusunan naskah dinas;
4. d.pengurusan naskah dinas korespondensi;
5. e.penggunaan logo dan cap dinas;
6. f.perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas; dan
7. g.penutup.
(2)Tata naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

Pasal 5

Jenis naskah dinas yang dapat digunakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku:

a.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
b.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.