DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Februari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

memutuskan temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan.

(2)Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Pembahasan kedua, kajian pengawas Pemilu, dan laporan hasil Penyelidikan.
(3)Dalam hal rapat pleno memutuskan temuan atau laporan penanganan pelanggaran Pemilu dihentikan, Pengawas Pemilu mengumumkan status temuan atau laporan disertai dengan alasan penghentian dan memberitahukan kepada Pelapor.
(4)Dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilu ditingkatkan pada tahap Penyidikan, pengawas Pemilu meneruskan temuan atau laporan kepada Penyidik dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan.
(5)Penerusan temuan atau laporan disertai dengan berkas pelanggaran yang memuat:
1. a.surat pengantar;
2. b.surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu;
3. c.daftar Isi;
4. d.temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu;
5. e.hasil kajian;
6. f.laporan hasil Penyelidikan;
7. g.surat undangan klarifikasi;
8. h.berita acara klarifikasi;
9. i.berita acara klarifikasi di bawah sumpah;
10. j.berita acara Pembahasan pertama;
11. k.berita acara Pembahasan kedua;
12. l.daftar saksi dan/atau ahli;
13. m.daftar terlapor;
14. n.daftar barang bukti;
15. o.barang bukti; dan
16. p.administrasi Penyelidikan Gakkumdu dari unsur Polri.
(6)Penerusan temuan atau laporan dilakukan oleh pengawas Pemilu kepada Polri di Sekretariat Gakkumdu.
(7)Penyidik membuat administrasi penerimaan penerusan Temuan atau Laporan berupa:
1. a.laporan dugaan tindak pidana Pemilu;
2. b.surat tanda bukti laporan; dan
3. c.nomor registrasi laporan dugaan tindak pidana Pemilu.

Pasal 24

(1)Penyidik melakukan Penyidikan setelah diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.
(2)Penerbitan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan dikeluarkannya surat perintah Penyidikan.
(3)Penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan dan administrasi Penyidikan lainnya yang telah ditandatangani Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri kepada Jaksa.
(4)Penyidik melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penerusan laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diterima dari Pengawas Pemilu.
(5)Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan.

Pasal 25

(1)Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.
(2)Pembahasan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama proses Penyidikan.
(3)Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilu, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan.
(4)Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan pelimpahankasus kepada Jaksa.
(5)Hasil Pembahasan Ketiga dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan III yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilu dan Jaksa.

Pasal 26

(1)Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan disertai berkas perkara kepada Jaksa paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penerusan Temuan atau Laporan yang diterima dari Pengawas Pemilu dan/atau laporan Polisi dibuat serta dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka.
(2)Dalam hal hasil Penyidikan belum lengkap, Jaksa mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk kelengkapan berkas perkara paling lama 3 (tiga) hari.
(3)Apabila berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)telah dilengkapi, Penyidik menyampaikan berkas perkara kepada Jaksa paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perrkara.
(4)Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Jaksa kepada Penyidik hanya dilakukan 1 (satu) kali.
(5)Penyerahan dan pengembalian hasil Penyidikan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan di Sekretariat Gakkumdu.

Pasal 27

(1)Setelah berkas perkara diterima Jaksa dan dinyatakan lengkap Penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada Jaksa.
(2)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka.
(3)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di Sekretariat Gakkumdu.

Pasal 28

(1)Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan.
(2)Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan.
(3)Penuntut Umum menyusun rencana Penuntutan dan membuat surat tuntutan.
(4)Penuntut Umum melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan.
(5)Surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Koordinator Gakkumdu.

Pasal 29

(1)Setelah putusan pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu sesuai dengan tingkatan.
(2)Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan Pembahasan keempat dipimpin oleh Koordinator dari unsur Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah putusan Pengadilan dibacakan.
(3)Pembahasan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dihadiri oleh pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilu dan Jaksa.
(4)Pembahasan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam:
1. a.melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan; atau
2. b.melaksanakan putusan pengadilan.
(5)Dalam hal hasil Pembahasan keempat menentukan Gakkumdu melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Penuntut Umum mengajukan banding dan memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
(6)Dalam hal terdakwa melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan, Penuntut Umum membuat kontra memori banding.

Pasal 30

(1)Jaksa melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan diterima.
(2)Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat didampingi oleh Penyidik dan Pengawas Pemilu.

Pasal 31

Ketentuan kewenangan menuntut Pidana hapus karena daluwarsa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB VI

ADMINISTRASI GAKKUMDU

Pasal 32

(1)Administrasi Gakkumdu meliputi dokumen-dokumen yang ada pada proses penerimaan temuan atau laporan, penanganan pelanggaran Pemilu, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2)Pihak yang berwenang menerbitkan dan menandatangani administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Ketua Koordinator Gakkumdu
(3)Penerbitan dan penandatanganan administrasi disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

BAB VII

PELATIHAN, SOSIALISASI, PUBLIKASI DAN KONSULTASI

Pasal 33

Gakkumdu melakukan pelatihan kepada Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota dan Gakkumdu Luar Negeri.

Pasal 34

Gakkumdu melakukan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai:

a.tindak pidana Pemilu; dan
b.pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Gakkumdu.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

memutuskan temuan atau laporan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan.

(2)Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Pembahasan kedua, kajian pengawas Pemilu, dan laporan hasil Penyelidikan.
(3)Dalam hal rapat pleno memutuskan temuan atau laporan penanganan pelanggaran Pemilu dihentikan, Pengawas Pemilu mengumumkan status temuan atau laporan disertai dengan alasan penghentian dan memberitahukan kepada Pelapor.
(4)Dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilu ditingkatkan pada tahap Penyidikan, pengawas Pemilu meneruskan temuan atau laporan kepada Penyidik dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan.
(5)Penerusan temuan atau laporan disertai dengan berkas pelanggaran yang memuat:
1. a.surat pengantar;
2. b.surat perintah tugas untuk melaksanakan Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu;
3. c.daftar Isi;
4. d.temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu;
5. e.hasil kajian;
6. f.laporan hasil Penyelidikan;
7. g.surat undangan klarifikasi;
8. h.berita acara klarifikasi;
9. i.berita acara klarifikasi di bawah sumpah;
10. j.berita acara Pembahasan pertama;
11. k.berita acara Pembahasan kedua;
12. l.daftar saksi dan/atau ahli;
13. m.daftar terlapor;
14. n.daftar barang bukti;
15. o.barang bukti; dan
16. p.administrasi Penyelidikan Gakkumdu dari unsur Polri.
(6)Penerusan temuan atau laporan dilakukan oleh pengawas Pemilu kepada Polri di Sekretariat Gakkumdu.
(7)Penyidik membuat administrasi penerimaan penerusan Temuan atau Laporan berupa:
1. a.laporan dugaan tindak pidana Pemilu;
2. b.surat tanda bukti laporan; dan
3. c.nomor registrasi laporan dugaan tindak pidana Pemilu.

Pasal 24

(1)Penyidik melakukan Penyidikan setelah diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.
(2)Penerbitan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan dikeluarkannya surat perintah Penyidikan.
(3)Penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan dan administrasi Penyidikan lainnya yang telah ditandatangani Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri kepada Jaksa.
(4)Penyidik melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penerusan laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang diterima dari Pengawas Pemilu.
(5)Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses Penyidikan.

Pasal 25

(1)Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.
(2)Pembahasan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama proses Penyidikan.
(3)Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilu, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan.
(4)Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan pelimpahankasus kepada Jaksa.
(5)Hasil Pembahasan Ketiga dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan III yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilu dan Jaksa.

Pasal 26

(1)Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan disertai berkas perkara kepada Jaksa paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penerusan Temuan atau Laporan yang diterima dari Pengawas Pemilu dan/atau laporan Polisi dibuat serta dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka.
(2)Dalam hal hasil Penyidikan belum lengkap, Jaksa mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk kelengkapan berkas perkara paling lama 3 (tiga) hari.
(3)Apabila berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)telah dilengkapi, Penyidik menyampaikan berkas perkara kepada Jaksa paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perrkara.
(4)Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Jaksa kepada Penyidik hanya dilakukan 1 (satu) kali.
(5)Penyerahan dan pengembalian hasil Penyidikan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan di Sekretariat Gakkumdu.

Pasal 27

(1)Setelah berkas perkara diterima Jaksa dan dinyatakan lengkap Penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada Jaksa.
(2)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka.
(3)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di Sekretariat Gakkumdu.

Pasal 28

(1)Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan.
(2)Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan.
(3)Penuntut Umum menyusun rencana Penuntutan dan membuat surat tuntutan.
(4)Penuntut Umum melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan.
(5)Surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Koordinator Gakkumdu.

Pasal 29

(1)Setelah putusan pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada Koordinator Gakkumdu sesuai dengan tingkatan.
(2)Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan Pembahasan keempat dipimpin oleh Koordinator dari unsur Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah putusan Pengadilan dibacakan.
(3)Pembahasan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dihadiri oleh pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilu dan Jaksa.
(4)Pembahasan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan untuk menentukan sikap Gakkumdu dalam:
1. a.melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan; atau
2. b.melaksanakan putusan pengadilan.
(5)Dalam hal hasil Pembahasan keempat menentukan Gakkumdu melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Penuntut Umum mengajukan banding dan memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
(6)Dalam hal terdakwa melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan, Penuntut Umum membuat kontra memori banding.

Pasal 30

(1)Jaksa melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan diterima.
(2)Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat didampingi oleh Penyidik dan Pengawas Pemilu.

Pasal 31

Ketentuan kewenangan menuntut Pidana hapus karena daluwarsa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB VI

ADMINISTRASI GAKKUMDU

Pasal 32

(1)Administrasi Gakkumdu meliputi dokumen-dokumen yang ada pada proses penerimaan temuan atau laporan, penanganan pelanggaran Pemilu, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2)Pihak yang berwenang menerbitkan dan menandatangani administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Ketua Koordinator Gakkumdu
(3)Penerbitan dan penandatanganan administrasi disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

BAB VII

PELATIHAN, SOSIALISASI, PUBLIKASI DAN KONSULTASI

Pasal 33

Gakkumdu melakukan pelatihan kepada Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota dan Gakkumdu Luar Negeri.

Pasal 34

Gakkumdu melakukan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai:

a.tindak pidana Pemilu; dan
b.pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Gakkumdu.