DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran www.peraturan.go.id 2020, No.1113 Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas www.peraturan.go.id 2020, No.1113 Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF. www.peraturan.go.id 2020, No.1113

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah pTrovinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4.Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- www.peraturan.go.id 2020, No.1113 Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
6.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
8.Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.
9.Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang www.peraturan.go.id 2020, No.1113 didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi.
10.Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota.
11.Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
12.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Tata cara penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan dengan menerapkan prinsip cepat, sederhana, dan tidak memihak.

BAB II

WEWENANG DAN OBJEK

Pasal 3

(1)Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(2)Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 4

(1)Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
(2)Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: www.peraturan.go.id 2020, No.1113
1. a.kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama- sama;
2. b.pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
3. c.dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian- sebagian.

BAB III

MAJELIS PEMERIKSA, ASISTEN PEMERIKSA, SEKRETARIS PEMERIKSA, DAN NOTULIS

Pasal 5

(1)Untuk melakukan kewenangan dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bawaslu Provinsi membentuk majelis pemeriksa.
(2)Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi.

Pasal 6

(1)Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota majelis pemeriksa; dan
2. b.anggota majelis pemeriksa.
(2)Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi.

Pasal 7

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas majelis pemeriksa dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, majelis pemeriksa dibantu oleh: www.peraturan.go.id 2020, No.1113
1. a.asisten pemeriksa;
2. b.1 (satu) orang sekretaris pemeriksa; dan
3. c.paling sedikit 1 (satu) notulis.
(2)Asisten pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari pegawai pada sekretariat Bawaslu Provinsi.
(3)Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b berasal dari pejabat struktural yang berstatus aparatur sipil negara pada sekretariat Bawaslu Provinsi.
(4)Notulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari pelaksana teknis atau staf pada sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 8

(1)Penunjukan asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa, dan notulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.
(2)Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi.
(3)Penunjukan asisten pemeriksa dan sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
1. a.memiliki pengetahuan kepemiluan dan pengalaman dalam penanganan pelanggaran Pemilihan dan/atau pemilihan umum; dan
2. b.tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelapor dan/atau terlapor.
(4)Penunjukan notulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelapor dan/atau terlapor. www.peraturan.go.id 2020, No.1113

BAB IV

PELAPOR DAN TERLAPOR

Pasal 9

Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas:

a.Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;
b.pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
c.peserta Pemilihan;
d.tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; atau
e.Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi:

a.Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
b.Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
c.Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota;
d.Calon Gubernur;
e.Calon Wakil Gubernur;
f.Calon Bupati;
g.Calon Wakil Bupati;
h.Calon Wali Kota; atau
i.Calon Wakil Wali Kota.

Pasal 11

(1)Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat menunjuk pihak sebagai kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakili pelapor atau terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. www.peraturan.go.id 2020, No.1113
(2)Penunjukan kuasa pelapor atau kuasa terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kuasa khusus.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas www.peraturan.go.id 2020, No.1113 Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF. www.peraturan.go.id 2020, No.1113

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah pTrovinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4.Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- www.peraturan.go.id 2020, No.1113 Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
6.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
8.Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.
9.Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang www.peraturan.go.id 2020, No.1113 didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi.
10.Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota.
11.Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
12.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Tata cara penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan dengan menerapkan prinsip cepat, sederhana, dan tidak memihak.

BAB II

WEWENANG DAN OBJEK

Pasal 3

(1)Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
(2)Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 4

(1)Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
(2)Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: www.peraturan.go.id 2020, No.1113
1. a.kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama- sama;
2. b.pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
3. c.dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian- sebagian.

BAB III

MAJELIS PEMERIKSA, ASISTEN PEMERIKSA, SEKRETARIS PEMERIKSA, DAN NOTULIS

Pasal 5

(1)Untuk melakukan kewenangan dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bawaslu Provinsi membentuk majelis pemeriksa.
(2)Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi.

Pasal 6

(1)Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota majelis pemeriksa; dan
2. b.anggota majelis pemeriksa.
(2)Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi.

Pasal 7

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas majelis pemeriksa dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, majelis pemeriksa dibantu oleh: www.peraturan.go.id 2020, No.1113
1. a.asisten pemeriksa;
2. b.1 (satu) orang sekretaris pemeriksa; dan
3. c.paling sedikit 1 (satu) notulis.
(2)Asisten pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari pegawai pada sekretariat Bawaslu Provinsi.
(3)Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b berasal dari pejabat struktural yang berstatus aparatur sipil negara pada sekretariat Bawaslu Provinsi.
(4)Notulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari pelaksana teknis atau staf pada sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 8

(1)Penunjukan asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa, dan notulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.
(2)Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi.
(3)Penunjukan asisten pemeriksa dan sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
1. a.memiliki pengetahuan kepemiluan dan pengalaman dalam penanganan pelanggaran Pemilihan dan/atau pemilihan umum; dan
2. b.tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelapor dan/atau terlapor.
(4)Penunjukan notulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan pelapor dan/atau terlapor. www.peraturan.go.id 2020, No.1113

BAB IV

PELAPOR DAN TERLAPOR

Pasal 9

Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas:

a.Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;
b.pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
c.peserta Pemilihan;
d.tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; atau
e.Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi:

a.Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
b.Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
c.Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota;
d.Calon Gubernur;
e.Calon Wakil Gubernur;
f.Calon Bupati;
g.Calon Wakil Bupati;
h.Calon Wali Kota; atau
i.Calon Wakil Wali Kota.

Pasal 11

(1)Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat menunjuk pihak sebagai kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakili pelapor atau terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. www.peraturan.go.id 2020, No.1113
(2)Penunjukan kuasa pelapor atau kuasa terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kuasa khusus.