DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan SPIP secara sinergis sesuai dengan kewenangan masing-masing. SPIP dimaksud diselenggarakan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; https://jdih.bawaslu.go.id/ Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. https://jdih.bawaslu.go.id/

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
3.Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh.
4.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
5.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
7.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
8.Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan https://jdih.bawaslu.go.id/ pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9.Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10.Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup kementerian/lembaga/ pemerintah daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
11.Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 2

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan SPIP secara sinergis sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2)SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(3)Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 3

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan unsur SPIP dalam penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan pengendalian intern.
(3)Unsur lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan unsur yang berkaitan dengan kondisi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
(4)Unsur penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b merupakan unsur yang berkaitan dengan https://jdih.bawaslu.go.id/ kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
(5)Unsur kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan unsur yang berkaitan dengan tindakan yang diperlukan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
(6)Unsur informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unsur yang berkaitan dengan data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Unsur komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unsur yang berkaitan dengan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
(8)Unsur pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan unsur yang berkaitan dengan proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan terkait dengan temuan audit dan evaluasi lainnya untuk segera ditindaklanjuti.
(9)Unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawasu Kabupaten/Kota membentuk satuan tugas pelaksana SPIP di wilayah kerja masing-masing dalam penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Satuan tugas pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengoordinasikan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di wilayah kerja masing-masing;
2. b.melakukan koordinasi dengan BPKP sebagai instansi pembina SPIP;
3. c.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengandalian intern pada unit kerja di wilayah kerja masing-masing; dan
4. d.melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern di wilayah kerja masing-masing.
(3)Satuan tugas pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu, Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi, dan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. https://jdih.bawaslu.go.id/

Pasal 5

(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan penguatan terhadap efektivitas penyelenggaraan SPIP.
(2)Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pembinaan penyelenggaraan SPIP; dan
2. b.pengawasan intern atas penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang, dan kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk akuntabilitas keuangan negara.

Pasal 6

(1)Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pembinaan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh unit organisasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu yang melaksanakan fungsi di bidang organisasi;
2. b.pembinaan penyelenggaraan SPIP di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh unit organisasi di Sekretariat Bawaslu Provinsi yang melaksanakan fungsi di bidang koordinasi pengawasan internal; dan
3. c.pembinaan penyelenggaraan SPIP di Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh unit organisasi di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi di bidang koordinasi pengawasan internal.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
2. b.sosialisasi SPIP;
3. c.bimbingan teknis SPIP;
4. d.pengusulan pendidikan dan pelatihan SPIP; dan
5. e.kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:
1. a.sosialisasi SPIP; dan
2. b.kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan SPIP kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d.

Pasal 7

(1)Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan oleh unit organisasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan internal.
(2)Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk memastikan: https://jdih.bawaslu.go.id/
1. a.pengendalian dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
2. b.risiko telah ditangani.

Pasal 8

(1)Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui:
1. a.audit;
2. b.reviu;
3. c.evaluasi;
4. d.pemantauan; dan/atau
5. e.kegiatan pengawasan intern lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dalam penguatan terhadap efektivitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan mengenai pengawasan intern.

Pasal 10

(1)Bawaslu melakukan Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP.
(2)Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan seluruh unit organisasi di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara terintegrasi.
(3)Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mekanisme penilaian;
2. b.fokus penilaian;
3. c.komponen penilaian; dan
4. d.periode yang dinilai.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…