DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir (IBN) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Lingkup pengaturan Peraturan Badan ini terdiri atas: a. pengelompokan Petugas IBN; b. persyaratan untuk memperoleh Izin Bekerja; c. Pelatihan dan Kompetensi; d. Kualifikasi; e. penerbitan, masa berlaku, dan perpanjangan Izin Bekerja; dan f. berakhirnya Izin Bekerja.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam mengoperasikan instalasi nuklir dan bahan nuklir, diperlukan Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan selamat dan arnan, serta memiliki Izin bekerja;
b.bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir diperlukan adanya pengaturan mengenai ketentuan tata cara memperoleh surat izin bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ten tang Izin KEPALABADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASINUKLIR DAN BAHAN NUKLIR KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR SALINAN jdih.bapeten.go.id Bekerja Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
3.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
4.Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-Otk/V-04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 26); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI NUKLIR DAN BAHAN NUKLIR. jdih.bapeten.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Instalasi Nuklir adalah:

a.reaktor nuklir;
b.fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas; dan/atau
c.fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas.
1. 2.Instalasi Nuklir Nonreaktor yang selanjutnya disebut INNR adalah fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas; dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas.
2. 3.Reaktor Daya yang selanjutnya disebut RD adalah reaktor nuklir yang memanfaatkan energi panas hasil pembelahan nuklir untuk pembangkitan daya.
3. 4.Reaktor Nondaya yang selanjutnya disebut RND adalah reaktor nuklir yang memanfaatkan neutron dan radiasi hasil pembelahan nuklir.
4. 5.Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir yang selanjutnya disebut Petugas IBN adalah orang yang bekerja di Instalasi Nuklir, yang berkualifikasi sebagai operator, supervisor, teknisi perawatan, supervisor perawatan, pengurus inventori bahan nuklir, pengawas inventori bahan nuklir, atau petugas proteksi radiasi Instalasi Nuklir.
5. 6.Izin Bekerja adalah persetujuan tertulis dalam bentuk dokumen yang diberikan kepada Petugas IBN untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Kualifikasi yang jdih.bapeten.go.id dimilikinya.
6. 7.Pemohon Izin Bekerja adalah orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Bekerja.
7. 8.Pemegang Izin adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional, badan usaha milik negara, koperasi, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang telah memiliki izin pembangunan, izin pengoperasian, izin dekomisioning instalasi nuklir, dan/atau izin pemanfaatan bahan nuklir dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
8. 9.Kompetensi adalah kemampuan untuk menerapkan keahlian, pengetahuan, dan sikap kerja dalam melaksanakan tugas dalam aspek keselamatan nuklir, keamanan nuklir, dan/atau safeguards.
9. 10.Kualifikasi adalah pernyataan tertulis yang dihasilkan dari penilaian atau audit terhadap Kompetensi petugas untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan.
10. 11.Rekualifikasi adalah Kualifikasi dalam rangka mendapatkan perpanjangan Izin Bekerja.
11. 12.Pelatihan adalah proses pembelajaran yang berupa teori dan/atau praktik dalam rangka memenuhi standar Kompetensi untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan.
12. 13.Pelatihan Penyegaran adalah Pelatihan untuk mempertahankan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki Petugas IBN selama masa berlaku Izin Bekerja.
13. 14.Lembaga Pelatihan adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan.
14. 15.Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan Pelatihan.
15. 16.Tim Penguji adalah sekelompok orang yang bertugas melakukan pengujian Kualifikasi dan Rekualifikasi.
16. 17.Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir. jdih.bapeten.go.id

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan memberikan pedoman mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Izin Bekerja bagi Petugas IBN dengan didasarkan pada Kompetensi.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Badan ini terdiri atas:

a.pengelompokan Petugas IBN;
b.persyaratan untuk memperoleh Izin Bekerja;
c.Pelatihan dan Kompetensi;
d.Kualifikasi;
e.penerbitan, masa berlaku, dan perpanjangan Izin Bekerja; dan
f.berakhirnya Izin Bekerja.

BAB II

PENGELOMPOKKAN PETUGAS IBN

Pasal 4

Pengelompokan Petugas IBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a.Petugas IBN pada INNR;
b.Petugas IBN pada RND; dan
c.Petugas IBN pada RD.

Pasal 5

Petugas IBN pada INNR meliputi:

a.Operator INNR;
b.Supervisor INNR;
c.Petugas proteksi radiasi instalasi nuklir;
d.Pengurus inventori bahan nuklir; dan
e.Pengawas inventori bahan nuklir. jdih.bapeten.go.id

Pasal 6

Petugas IBN pada RND meliputi:

a.Operator RND;
b.Supervisor RND;
c.Teknisi perawatan RND;
d.Supervisor perawatan RND;
e.Petugas proteksi radiasi instalasi nuklir;
f.Pengurus inventori bahan nuklir; dan
g.Pengawas inventori bahan nuklir.

Pasal 7

Petugas IBN pada RD meliputi:

a.Operator RD;
b.Supervisor RD;
c.Teknisi perawatan RD;
d.Supervisor perawatan RD;
e.Petugas proteksi radiasi instalasi nuklir;
f.Pengurus inventori bahan nuklir; dan
g.Pengawas inventori bahan nuklir

BAB III

PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN BEKERJA

Pasal 8

(1)Setiap Petugas IBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 wajib memiliki Izin Bekerja dari Kepala Badan.
(2)Untuk memperoleh Izin Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas IBN harus memenuhi persyaratan dan lulus ujian Kualifikasi yang diselenggarakan oleh Badan.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jdih.bapeten.go.id meliputi:
1. a.persyaratan umum; dan
2. b.persyaratan khusus.

Pasal 9

Pemegang Izin harus menyampaikan permohonan Izin Bekerja atau perpanjangan Izin Bekerja untuk Petugas IBN secara tertulis atau elektronik kepada Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 10

(1)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.formulir permohonan Izin Bekerja yang telah diisi;
2. b.fotokopi bukti identitas diri Petugas IBN;
3. c.pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm;
4. d.surat hasil pemeriksaan kesehatan umum; dan
5. e.fotokopi sertifikat lulus Pelatihan berdasarkan Kompetensi.
(2)Formulir permohonan Izin Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tersendiri. jdih.bapeten.go.id

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2019

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENGELOMPOKKAN PETUGAS IBN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN BEKERJA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENGELOMPOKKAN PETUGAS IBN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN BEKERJA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2014